Articles
<![CDATA[Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR) ]]>
<![CDATA[Zaenal, Silvy Zaen Adistin]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Djuniarsono, R.]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12770
<![CDATA[CSR sebagai salah satu alternatif ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan setiap perusahaan sehingga menjadi bagian dari solusi pengembangan ekonomi negara dan masyarakat. Namun selama ini CSR belum kelola secara baik atau belum dimanfaatkan secara baik. Padahal CSR dari sekian banyak perusahaan atau persero yang di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pengaturan tentang CSR termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan dana CSR dapat disanksi secara administratif dan hukum perdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan ]]>
<![CDATA[Hidayani, Jenny]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12976
<![CDATA[Jual beli tanah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus diIakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna mencetak akta otentik. Kendati demikian, ternyata masih ada praktik jual beli tanah tanpa dilakukan dihadapan PPAT baik atas dasar ketidaktahuan prosedur antara penjual dan pembeli ataupun itikad tidak baik dari penjual yang hanya mencari sebuah keuntungan semata. Status jual beli tetap sah namun bersifat informal. Kemudian pembeli juga tetap mendapatkan perlindungan di mata hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana sumbernya adalah artikel ilmiah hingga buku dan karya ilmiah lain. Selain itu, sumber yang digunakan adaIah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan terkait Iainnya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan atas Penggunaan Izin Usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 ]]>
<![CDATA[Najrin]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[R. Djuniarsono]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13101
<![CDATA[Problem hukum di Wilayah Stadion Pakansari Bogor tentang Fungsi Pengawasan atas penggunaan izin usaha cafe. Sebuah usaha dapat dibuktikan dengan adanya salah satu perizinan usaha yang dimiliki, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu tanda pengenal yang dimiliki para pelaku usaha baik pelaku usaha berbadan hukum atau perseorangan, namun terdapat beberapa tempat usaha yang memiliki NIB namun dimanfaatkan di luar izin yang diberikan, sehingga dilakukan penindakan razia. Dimana usaha tersebut hanya memiliki izin usaha penyediaan makanan dan minuman namun pada fakta yang terjadi di lapangan, menjual produk lain yang tidak sesuai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang fungsi pengawasan atas penggunaan izin usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan pengawasan atas penggunaan izin usaha serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar dapat terlaksana dan tercapai tujuan pengawasan atas penggunaan izin usaha Di Wilayah Stadion Pakansari Bogor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 yang kongkrit dan terukur dalam implementasi pemberian izin kepada perbaikan tempat usaha sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang Dilegalisir Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Anggraeni, Risma]]>;
<![CDATA[Monaya, Nova]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13371
<![CDATA[Jika perjanjian kredit rumah dilakukan tanpa melibatkan notaris, kemudian meminta legitimasi dikemudian hari, maka hal tersebut perlu dikaji dari sisi peraturan perundang-undangan karena perjanjian sudah dilakukan, sementara notaris belum terlibat sama sekali dalam perjanjian tersebut, sehingga untuk meminta legitimasinya perlu apakah bisa memberikan kekuatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian menjadikan substansi peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian akta perjanjian kredit pemilikan rumah yang dilegalisir notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengikatan kredit dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah menemukan perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, terutama pada kredit pemilikan rumah subsidi atau FLPP karena minimnya biaya. Meskipun dibuat di bawah tangan, Notaris harus memastikan bahwa orang tersebut wajib hadir di hadapan Notaris kemudian dilengkapi dengan adanya foto, sidik jari dan dokumen yang lengkap. Sehingga menghasilkan penemuan baru agar masyarakat lebih paham mengenai kredit pemilikan rumah.]]>
<![CDATA[Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Ladzuardi, Iqbal]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13473
<![CDATA[Seharusnya sebidang tanah yang telah memilki sertipikat tanda bukti hak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya, karena terbitnya sertipikat melalui proses pendaftaran tanah yang diawali dengan alas hak yang cukup/bukti hak awal. Kemudian pengukuran tanah yang dimohon dengan pengikutsertaan tetangga tanah sebagai saksi menandatangani gambar ukur, kemudian dilanjutkan dengan data fisik di lapangan. Namun pada kenyataannya terdapat fakta bahwa masih banyak sengketa tanah walaupun tanah tersebut sudah bersertipikat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian dan dampak hukum terjadinya sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah berdasarkan peraturan menteri atr/bpn nomor 21 tahun 2020 di Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dideskripsikan secara menyeluruh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan hasil penelitian orang lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dilakukan secara format sesuai dengan hukum acara perdata. Nonlitigasi dilakukan melalui: Mengecek Keabsahan Sertipikat Ganda, Penyelesaian Sengketa di BPN, Melakukan Upaya Administratif. Terdapat beberapa dampak yaitu: 1) Pemegang hak tidak dapat memanfaatkan objek tanahnya; 2) Tidak dapat menyekan; 3) Tidak dapat menjual; 3) Tidak dapat mewariskan; 4) Tidak dapat menghibahkan; 5) Tidak dapat mewakafkan;, dan 6) Tidak dapat mewasiatkan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pengajuan Pinjaman Uang Muka Kredit Kepemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Perkap No 4 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Harsono, Didid Sony Nor]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Khairi, Ilman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14212
<![CDATA[Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara, oleh karena itu memiliki ttanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan untuk memperoleh rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman termasuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui prosedur pengajuan pinjaman uang muka kredit kepemilikan rumah bagi pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan Perkap No. 4 tahun 2016.Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam mengajukan pinjaman uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan Perkap No. 4 Tahun 2016. Metode Penelitian yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian ini yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota Polri yang belum pernah memiliki rumah sendiri biasanya memiliki keraguan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini wajar saja karena bagi anggota belum cukup akrab dengan proses pengajuan kredit, baik Kredit Pemilikan Rumah atau kredit lainnya dan selalu merasa gaji masih pas-pasan.]]>
<![CDATA[Strategi Menuju Universitas Riset yang Berkualitas dan Bereputasi ]]>
<![CDATA[Amalia, Nur]]>;
<![CDATA[Sihotang , Sudiman]]>;
<![CDATA[Ali Nasution , Syamsudin]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.14870
<![CDATA[Di era sekarang dosen harus mampu untuk melakukan penelitian ilmiah dan melakukan publikasi sebagai tugas yang harus dipenuhi dosen sebagai syarat Tri Darma Perguruan Tinggi. Pemerintah sekarang sudah melakukan beberapa upaya untuk mendorong dosen menerbitkan karya ilmiah, Universitas menekankan bahwa hanya dosen dan mahasiswa yang dapat membenahi kualitas kemampuan riset ilmiah yang mungkin lebih dihargai dan dapat menarik mahasiswa yang memiliki kemampuan melakukan penelitian. Oleh karena itu, universitas harus mengembangkan berbagai program pelatihan untuk dosen dan tenaga pendidik agar dapat membangun budaya riset yang diperlukan di universitas. Upaya meningkatkan kemajuan di universitas perlu ditingkatkan kembali . Melakukan riset di kampus membutuhkan unit yang berada di bawahnya agar dapat menentukan tujuan penelitian yang baik dan benar, riset membutuhkan waktu yang lama untuk dapat berkembang dengan baik dan ketika sudah selesai penelitian harus terdapat pengembangan dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian]]>
<![CDATA[Kedudukan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Menggunakan Identitas Palsu dalam Pembuktian Tindak pidana ]]>
<![CDATA[Sihotang, Andien Hasea]]>;
<![CDATA[Gilalo , Jacobus Jopie]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15650
<![CDATA[Identitas penjual menjadi dokumen subjek yang menjadi syarat utama untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT, penjual wajib menyerahkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menyusun komparisi pihak penjual. PPAT akan memeriksa kebenaran formil dari dokumen subjek penjual yang serahkan dengan melakukan pencocokan kesesuaian data yang tercantum dalam identitas dengan data yang tercantum dalam dokumen objek jual beli yaitu sertipikat tanda bukti hak atas tanah, kemudian mencocokkan wajah orang yang hadir mengaku sebagai pemilik dengan foto yang ada dalam identitas serta mencocokkan tandatangan pemilik dalam akta yang ditandatangani dengan tandatangan yang tercantum dalam membuat AJB yang ditadantatangani, PPAT tidak berkewajiban melakukan pemeriksaan kebenaran materil atas dokumen yang diserahkan sebagai dasar penjual untuk membuat AJB didahdapan PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan AJB yang dibuat dihadapan PPAT sebagai alat bukti mengenai telah terjadinya perbuatan tindak pidana untuk meyakinkan hakim dalam proses persidangan di pengadilan dan untuk mengetahui perbuatan tindak pidana apasaja yang terjadi karena memalsukan identitas dalam membuat AJB dihadapan PPAT. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis nomatif yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan peratuaran perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan objek penelitian yaitu penggunaan identitas palsu untuk membuat AJB didahapan PPAT. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa AJB oleh PPAT memliliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai bukti autentik yang berlaku sebagai bukti tertulis dan diterima oleh hakim sebagai bukti telah terjadinya tindak pidana antara lain tindak pidana pemalsuan dengan cara merubah/mengganti foto dalam identitas dan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik. ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum atas Sistem Pembayaran Uang Kompensasi bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Kasus Tenaga Security ]]>
<![CDATA[Destiana, Suhendri Zikri]]>;
<![CDATA[Suhartini, Endeh]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah]]>
<![CDATA[ AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 4 No. 3 (2024): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis ]]>
Publisher : <![CDATA[Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37481/jmh.v4i3.1092
<![CDATA[This study legally analyzes the compensation payment system for workers with a fixed-term employment agreement (PKWT), especially in the case of security personnel. This study discusses the Legal Rules Concerning the Compensation Payment System for Termination of PKWT Workers by the User Company and the Legal Protection Given to Security Personnel as PKWT Workers. The research method used by the author uses a juridical-normative method which aims to analyze the legal loopholes and practices that occur in the implementation of the compensation system. The results of this study are that First, PKWT without a written agreement makes security personnel not get definite protection if the user company does not want to use them. Second, the work agreement between security personnel and the user company can be a basis for protecting the rights and obligations of workers.]]>
<![CDATA[Pengembangan Model Pengikatan Jaminan Fidusia Dari Objek Bangunan Gedung Untuk Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan ]]>
<![CDATA[Poppy Pujiono]]>;
<![CDATA[Endeh Suhartini]]>;
<![CDATA[Abraham Yazdi Martin]]>;
<![CDATA[Sudiman Sihotang]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 17 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Living Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jill.v17i1.10730
<![CDATA[This research aims to analyze the development of a model of fiduciary binding with building objects on other people's land that is just based on contract law and knowing and analyzing legal certainty in credit settlement with building objects on other people's land in bad credit. The method used in this study is the normative juridical law research method. The results showed that the development of a fiduciary binding model with building objects on other people's land that is fair based on contract law can rely on regulations to the Civil Code as the legal basis for its implementation. With the economic value of a kiosk standing on someone else's land, the object can be guaranteed by a fiduciary with a mark of rights, namely, a Deed of Fiduciary Guarantee from a Notary Public and also registered with the Fiduciary Registration Office. Both are using a building rental model, not buying and selling because the building stands on someone else's land rights, namely the DKI Jakarta Provincial Government. The registration also creates legal certainty for the contracting parties, especially if the fiduciary object becomes a credit guarantee at the bank which will remain attached to the executory beslag in it.]]>
