Articles
<![CDATA[Analysis of Court Decision Rejecting Homologation of the Settlement Proposal Approved by Creditors in the Process of Postponing Payment Obligations ]]>
<![CDATA[Gustini, Rucita]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>
<![CDATA[ DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jhd.v11i1.16844
<![CDATA[Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is an important legal instrument in the Indonesian bankruptcy legal system regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. Ideally, PKPU is designed to provide debtors with the opportunity to restructure debts and reach agreements with their creditors through a peace process, with the aim of running the business and optimal debt repayment to creditors. However, in practice, even though the majority of creditors agree to the peace proposal submitted by the debtor, the Commercial Court has the authority to reject the peace agreement or homologation based on certain legal considerations. The purpose of this study is to examine the peace process in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) between debtors and creditors, with a particular focus on the requirements and regulations required to obtain approval from the Commercial Court, as well as to examine the impact of rejecting the approval of the peace proposal that has been approved. The study uses a statutory approach and a case approach to examine aspects of the PKPU peace process. The results of the study reveal that the peace agreement by the Commercial Court does not only depend on the approval of creditors but must also comply with the conditions set. Rejection of ratification by the court can result in the debtor being declared bankrupt by law, where this causes the management of the debtor's assets to be transferred to the curator for settlement. This impact not only affects the continuity of the debtor's business but also has the potential to reduce the level of debt repayment to creditors.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Angga]]>;
<![CDATA[Suhartini, Endeh]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[MK melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa eksekutorial hanya dapat dilakukan karena eksekusi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melalui keputusan ini, penggunaan layanan debt collector oleh Lembaga Keuangan dilarang. Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik, sehingga menghasilkan beberapa usulan peninjauan kembali aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penjaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia berdampak langsung pada proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. AD fiduciary guarantee menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan PT. AD tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk mengeksekusi objek ini.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kepemilikan Satuan Rumah Susun Warga Negara Asing yang Berdiri Diatas Hak Guna Bangunan Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 TTahun 2021 ]]>
<![CDATA[Rania, Anindira Annisya]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Khairi, Ilman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.14606
<![CDATA[Kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia adalah topik yang menarik untuk dikaji dari segi yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum serta implikasi hukum dari kepemilikan rumah susun WNA diIndonesia. Mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan ini, dilakukan kajian literatur serta pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipadukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pertama, UU Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 29 Tahun 2016 saat ini mengatur kepemilikan asing atas unit hunian diIndonesia. Kedua, WNA yang memiliki dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, atau izin tinggal yang diberikan instansi berwenang adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan memiliki unit apartemen diIndonesia. Dokumen-dokumen tersebut terbatas pada rusun yang dibangun diatas tanah dengan hak sebagai berikut: hak pakai atau membangun diatas tanah negara; hak pakai atau bangunan diatas tanah hak pengelolaan; dan hak menggunakan atau membangun diatas tanah hak milik. Implikasi hukum dari peraturan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan investasi serta kepemilikan properti WNA diIndonesia. ang disadari dan bisa diperbaiki dimasa mendatang. Kesimpulan dan implikasi penelitian.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Dikuasai dan Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar ]]>
<![CDATA[Setiawan, Hendy]]>;
<![CDATA[Monaya, Nova]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14706
<![CDATA[Tanah telantar diartikan sebagai tanah yang dimiliki seseorang, namun tidak dipergunakan dan tidak diusahakan sesuai keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. Kepemilikan tanah telantar di pemukiman biasanya karena pemilik tanah memanfaatkan tanah tersebut dengan tujuan investasi kepemilikan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur mengenai objek penertiban tanah telantar. Tanah yang tidak diusahakan dan dimanfaatkan menjadi objek penertiban tanah telantar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah terdaftar yang ditetapkan sebagai tanah telantar serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik oleh pihak ketiga pada perumahan CGCJ. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka). Jenis penelitian yaitu deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 memberikan dasar hukum kuat, dengan melalui prosedur penertiban sampai terbitnya peringatan tertulis dan sanksi sehingga melindungi hak atas tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga karena telantar. Hak dan kewajiban pemegang izin tanah terdaftar diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk pengelolaan tanah yang efektif dan efisien. Selain aspek hukum, peraturan ini mendorong manfaat sosial dan pemanfaatan sumber daya tanah secara berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah terdaftar diatur dengan ketat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pemilik hak atas tanah memiliki hak untuk melindungi kepentingan dan integritas propertinya. Dalam upaya mencegah tanah telantar, aturan tersebut mengatur bahwa pemegang hak atau izin usaha atas tanah/kawasan memiliki kewajiban untuk aktif mengusahakan, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kepemilikan tanah terdaftar di CGCJ yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara hak pemilik, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan negara.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tindak Pidana Mengalihkan Objek Kendaraan yang Masih dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Rivaldo, Tri Cakti]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Suprijatna, Dadang]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.14780
<![CDATA[Tindakan menyewakan, menggadaikan, atau menjual menjual benda jaminan fidusia dapat merugikan pihak kreditur dari sisi keuangan karena tidak menerima manfaat dari benda yang disewakan atau digadaiakan yang seharusnya menjadi haknya karena memegang hak atas benda tersebut sebagai suatu jaminan. tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui analisis hukum tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang pertanggung jawaban hukum seorang pelaku tindak pidana karena mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah menjaminkan kepada pihak kreditur. Penelitian ini mengalisis aturan yang mengatur tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) dalam dua aspek,yaitu aspek pidana dan aspek perdata, pada aspek pidana, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia harus dihukum penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penanganan kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan preventif dari pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kanwil Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen yang menunggak, menambah jumlah eksekutor, mendaftarkan dan membuat akta jaminan fidusia, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Cap Stample Bea Perolehan Hak Atas Tanah Terhutang ]]>
<![CDATA[Islami, Khahfi Nur]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15709
<![CDATA[Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan prakasa pemerintah untuk percepatan pemberian sertipikat tanda bukti hak kepemilikan atas.tanah guna memberikan kepastian.dan.perlindungan hukum kepada para pemilik hak atas.tanah dengan biaya.yang di tanggung oleh pemerintah. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan secara sistematik pada wilayah tertentu yang sudah ditentukan oleh kantor badan pertanahan nasional dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun ditemukan bahwa sertipikat hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap yang di beri tanda stample cap Bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) terhutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum sertipikat hasil Pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang dan menhetahui perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hasil pendaftaran.tanah.sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang di gunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan karya ilmiah lainnya. Sumber.lain dari penelitian ini adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agrarian dan peraturan terkait pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sertipikat hasil pendaftaran.tanah sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan.hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhutang tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang. Karena itu diperlukan regulasi khusus terkait sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang untuk menjadi pegangan yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertipikat karena seluruh dokumen mengenai tanah telah di serahkan seluruhnya kepada kantor BPN dalam rangka pendaftaran sertipikat.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Pada Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di Kabupaten Sukabumi ]]>
<![CDATA[Satriya, Yanuar Hary]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16563
<![CDATA[Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Simpenan, yang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas penambangan ilegal yang tinggi. Penelitian ini bertujuan mengalisis analisis penegakan hukum terhadap pelaku PETI, yang meliputi proses penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi dan putusan hukum yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sukabumi ialah menindak setiap penambang yang tidak memiliki izin untuk menambang sumber daya alam dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan UU Minerba, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan lingkungan, dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Dalam menindak setiap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, Polres Sukabumi telah melakukan menghentikan dan melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang mengikuti prosedur penangan perkara pidana sebagaimana diatur dalan KUHAP. Berdasarkan ketentuan KUHAP maka terdapat tiga tahap dalam penanganan perkara pidana, yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan oleh kejaksaan ,dan tahap persidangan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kejahatan Bisnis Berupa Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bogor) ]]>
<![CDATA[Pangestu, Yudha Farhan Aji]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Djuniarsono]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16576
<![CDATA[Penggelapan dana perusahan sering terjadi dengan alasan yang berbeda. Penggelapan dana perusahaan sangat membahayakan kelangsungan kegiatan perusahaan, karena dana yang diperuntukkan untuk kegiatan perusahan digelapkan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam memegang, mengimpan, dam mengelola. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kejahatan bisnis berupa penggelapan dana perusahaan berdasarkan Pasal 374 KUHP (studi kasus di wilayah hukum Polres Bogor). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dana perusahaan merupakan upaya yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atas barang tertentu untuk menggelapkan barang miliki perusahaan dengan maksud memiliki berdsaarkan Pasal 374 KUHP terdapat unsur-unsur berupa unsur materil yaitu perbuatanya yang dilakukan merupakan perbjuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur objektif yaitu adanya objek yang digelapkan. Unsur subjektif, adanya niat untuk menggelapkan, sehingga sanksi yang diberikan berupa penjara 4 tahun dan dena 200 juta. Ada dampak dari penggelapan dana perusahaan, yaitu dampak terhadap perusahaan, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap negara, dampak terhadap negara dapat berupa pembayaran pajak yang tidak stabil karena penggelapan menyebabkan hasil produksi menjadi terhambat pendapat menurun pembayaran pajak yang berkurang.]]>
<![CDATA[Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Bogor ]]>
<![CDATA[Fauzi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Khairi, Ilman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16644
<![CDATA[Di Kabupaten Bogor, masih ditemukan banyak kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang mengadakan kegiatan pertambangan secara ilegal, namun masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan mengalisin dan menemukan bentuk penindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tambang tanah tanpa izin oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum empiris yang timbul dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa Peran Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor, yaitu dengan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dua upaya, dengan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dalam upaya preventif ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor melakukan pengawasan terhadap hutan, lingkungan masyarakat di wilayah hukum polres Bogor. Melakukan patroli kehutanan, mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan tambang yang merusakn lingkungan. Melakukan penindakan atau represif. Upaya penindakan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Tanggung hukum dalam hukum pidana yaitu harus menjalani hukuman pidana, membayar denda bila ada denda. Bayar denda bagi pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam Penindakan Jual Beli Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup di Wiliyah Hukum Kabupaten Bogor ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Gilalo, J. Jopie]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16667
<![CDATA[Jual beli satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wiliyah Hukum Kabupaten Bogor. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mencoba menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari aktivitas atau perilaku masyarakat yang menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam penindakan jual beli satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di wiliyah hukum kabupaten bogor dilihat dari dua aspek yaitu aspek tugas dan wewenang dan aspek penegakan hukum. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wiliyah Hukum Kabupaten Bogor yaitu Sulitnya mengetahui aktivitas penangkapan, sampai penjualan hewan satwa yang dilindungi. Kondisi hutan Bogor yang begitu luas membuat kepolisian Polres Bogor sulit untuk mengetahui aktivitas pelaku jual beli satwa yang dilindungi di hutan maupun dalam kota. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pelaku juga memperhitungkan pengawasan pihak kepolisian sihingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan pelaku. Jumlah personil yang terbatas. Jumlah personil yang dimiliki oleh Polres Bogor khususnya Satuan Reserse Kriminal sangat terbatas.]]>
