Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.931
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Jurnal Cahaya Mandalika AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Karimah Tauhid JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Sihotang, Sudiman
Universitas Djuanda
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Dikuasai dan Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Setiawan, Hendy; Monaya, Nova; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14706

Abstract

Tanah telantar diartikan sebagai tanah yang dimiliki seseorang, namun tidak dipergunakan dan tidak diusahakan sesuai keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. Kepemilikan tanah telantar di pemukiman biasanya karena pemilik tanah memanfaatkan tanah tersebut dengan tujuan investasi kepemilikan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur mengenai objek penertiban tanah telantar. Tanah yang tidak diusahakan dan dimanfaatkan menjadi objek penertiban tanah telantar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah terdaftar yang ditetapkan sebagai tanah telantar serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik oleh pihak ketiga pada perumahan CGCJ. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka). Jenis penelitian yaitu deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 memberikan dasar hukum kuat, dengan melalui prosedur penertiban sampai terbitnya peringatan tertulis dan sanksi sehingga melindungi hak atas tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga karena telantar. Hak dan kewajiban pemegang izin tanah terdaftar diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk pengelolaan tanah yang efektif dan efisien. Selain aspek hukum, peraturan ini mendorong manfaat sosial dan pemanfaatan sumber daya tanah secara berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah terdaftar diatur dengan ketat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pemilik hak atas tanah memiliki hak untuk melindungi kepentingan dan integritas propertinya. Dalam upaya mencegah tanah telantar, aturan tersebut mengatur bahwa pemegang hak atau izin usaha atas tanah/kawasan memiliki kewajiban untuk aktif mengusahakan, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kepemilikan tanah terdaftar di CGCJ yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara hak pemilik, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan negara.
Analisis Hukum Tindak Pidana Mengalihkan Objek Kendaraan yang Masih dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Rivaldo, Tri Cakti; Sihotang, Sudiman; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.14780

Abstract

Tindakan menyewakan, menggadaikan, atau menjual menjual benda jaminan fidusia dapat merugikan pihak kreditur dari sisi keuangan karena tidak menerima manfaat dari benda yang disewakan atau digadaiakan yang seharusnya menjadi haknya karena memegang hak atas benda tersebut sebagai suatu jaminan. tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui analisis hukum tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tentang pertanggung jawaban hukum seorang pelaku tindak pidana karena mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah menjaminkan kepada pihak kreditur. Penelitian ini mengalisis aturan yang mengatur tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada kreditur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) dalam dua aspek,yaitu aspek pidana dan aspek perdata, pada aspek pidana, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek fidusia harus dihukum penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penanganan kasus tindak pidana mengalihkan objek kendaraan yang masih dalam jaminan fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan preventif dari pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kanwil Kemenkumham kemudian dari pihak korban yaitu ditingkatkan pengawasan terhadap konsumen yang menunggak, menambah jumlah eksekutor, mendaftarkan dan membuat akta jaminan fidusia, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat.
Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Cap Stample Bea Perolehan Hak Atas Tanah Terhutang Islami, Khahfi Nur; Sihotang, Sudiman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15709

Abstract

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan prakasa pemerintah untuk percepatan pemberian sertipikat tanda bukti hak kepemilikan atas.tanah guna memberikan kepastian.dan.perlindungan hukum kepada para pemilik hak atas.tanah dengan biaya.yang di tanggung oleh pemerintah. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan secara sistematik pada wilayah tertentu yang sudah ditentukan oleh kantor badan pertanahan nasional dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun ditemukan bahwa sertipikat hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap yang di beri tanda stample cap Bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) terhutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum sertipikat hasil Pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang dan menhetahui perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hasil pendaftaran.tanah.sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang di gunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan karya ilmiah lainnya. Sumber.lain dari penelitian ini adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agrarian dan peraturan terkait pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sertipikat hasil pendaftaran.tanah sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan.hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhutang tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang. Karena itu diperlukan regulasi khusus terkait sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang untuk menjadi pegangan yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertipikat karena seluruh dokumen mengenai tanah telah di serahkan seluruhnya kepada kantor BPN dalam rangka pendaftaran sertipikat.
Penegakan Hukum Pidana Pada Pertambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di Kabupaten Sukabumi Satriya, Yanuar Hary; Nurwati; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16563

Abstract

Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Simpenan, yang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas penambangan ilegal yang tinggi. Penelitian ini bertujuan mengalisis analisis penegakan hukum terhadap pelaku PETI, yang meliputi proses penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi dan putusan hukum yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sukabumi ialah menindak setiap penambang yang tidak memiliki izin untuk menambang sumber daya alam dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan UU Minerba, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan lingkungan, dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Dalam menindak setiap pelaku yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, Polres Sukabumi telah melakukan menghentikan dan melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang mengikuti prosedur penangan perkara pidana sebagaimana diatur dalan KUHAP. Berdasarkan ketentuan KUHAP maka terdapat tiga tahap dalam penanganan perkara pidana, yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan oleh kejaksaan ,dan tahap persidangan.
Analisis Yuridis Kejahatan Bisnis Berupa Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bogor) Pangestu, Yudha Farhan Aji; Sihotang, Sudiman; Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16576

Abstract

Penggelapan dana perusahan sering terjadi dengan alasan yang berbeda. Penggelapan dana perusahaan sangat membahayakan kelangsungan kegiatan perusahaan, karena dana yang diperuntukkan untuk kegiatan perusahan digelapkan oleh orang yang memiliki kewenangan dalam memegang, mengimpan, dam mengelola. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kejahatan bisnis berupa penggelapan dana perusahaan berdasarkan Pasal 374 KUHP (studi kasus di wilayah hukum Polres Bogor). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan dana perusahaan merupakan upaya yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atas barang tertentu untuk menggelapkan barang miliki perusahaan dengan maksud memiliki berdsaarkan Pasal 374 KUHP terdapat unsur-unsur berupa unsur materil yaitu perbuatanya yang dilakukan merupakan perbjuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur objektif yaitu adanya objek yang digelapkan. Unsur subjektif, adanya niat untuk menggelapkan, sehingga sanksi yang diberikan berupa penjara 4 tahun dan dena 200 juta. Ada dampak dari penggelapan dana perusahaan, yaitu dampak terhadap perusahaan, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap negara, dampak terhadap negara dapat berupa pembayaran pajak yang tidak stabil karena penggelapan menyebabkan hasil produksi menjadi terhambat pendapat menurun pembayaran pajak yang berkurang.
Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Bogor Fauzi, Ahmad; Sihotang, Sudiman; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16644

Abstract

Di Kabupaten Bogor, masih ditemukan banyak kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha, fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang mengadakan kegiatan pertambangan secara ilegal, namun masih ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan mengalisin dan menemukan bentuk penindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tambang tanah tanpa izin oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum empiris yang timbul dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa Peran Satuan Reserse Kriminal Dalam Penindakan Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Bogor, yaitu dengan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dua upaya, dengan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dalam upaya preventif ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor melakukan pengawasan terhadap hutan, lingkungan masyarakat di wilayah hukum polres Bogor. Melakukan patroli kehutanan, mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap perbuatan tambang yang merusakn lingkungan. Melakukan penindakan atau represif. Upaya penindakan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Tanggung hukum dalam hukum pidana yaitu harus menjalani hukuman pidana, membayar denda bila ada denda. Bayar denda bagi pelaku yang melakukan tambang tanah secara ilegal atau tanpa izin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam Penindakan Jual Beli Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup di Wiliyah Hukum Kabupaten Bogor Kurniawan, Muhammad Rizki; Gilalo, J. Jopie; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.16667

Abstract

Jual beli satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wiliyah Hukum Kabupaten Bogor. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mencoba menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari aktivitas atau perilaku masyarakat yang menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam penindakan jual beli satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di wiliyah hukum kabupaten bogor dilihat dari dua aspek yaitu aspek tugas dan wewenang dan aspek penegakan hukum. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wiliyah Hukum Kabupaten Bogor yaitu Sulitnya mengetahui aktivitas penangkapan, sampai penjualan hewan satwa yang dilindungi. Kondisi hutan Bogor yang begitu luas membuat kepolisian Polres Bogor sulit untuk mengetahui aktivitas pelaku jual beli satwa yang dilindungi di hutan maupun dalam kota. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pelaku juga memperhitungkan pengawasan pihak kepolisian sihingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan pelaku. Jumlah personil yang terbatas. Jumlah personil yang dimiliki oleh Polres Bogor khususnya Satuan Reserse Kriminal sangat terbatas.
Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mengurus Perizinan Bangunan Gedung Sekolah Berbasis Tanah Wakaf Hasibuan, M Rahadian; Sihotang, Sudiman; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.19304

Abstract

Penelitian ini mengkaji sejauh mana tingkat keberhasilan penggunaan sistem Online Single Submission dalam proses pengurusan izin pembangunan gedung sekolah yang dibangun di atas lahan wakaf, dengan studi kasus di Kabupaten Bogor. OSS dirancang sebagai instrumen pemerintahan  untuk menyederhanakan proses birokrasi dan  mempercepat layanan perizinan berbasis digital. Namun, pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai sistem ini serta banyaknya lahan wakaf yang belum bersertifikat, yang menghambat kelancaran pengurusan izin. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dengan metode kualitatif melalui kajian literatur serta pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS memang berperan dalam transformasi sistem pelayanan publik, tetapi efektivitasnya masih memerlukan dukungan berupa edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BWI, serta lembaga pendidikan agar proses perizinan gedung sekolah di atas tanah wakaf dapat berlangsung lebih optimal.
Kepastian Hukum Ikrar dan Akta Wakaf Bawah Tangan untuk Legalisasi Wakaf melalui Program Lintas Sektor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Yogi Septio Adi Nugroho; Ani Yumarni; Sudiman Sihotang
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1761

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of informal waqf pledges and deeds, as well as the effectiveness of the Cross-Sector Program (LINTOR) in the legalization of waqf land in Sukabumi Regency. The research employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches, using document analysis, field observations, and interviews with the Office of Religious Affairs (KUA), the Land Office, and related stakeholders. The findings indicate that underhand waqf practices do not comply with Law Number 41 of 2004 on Waqf, thereby weakening legal evidentiary power and obstructing the waqf land certification process. Although the LINTOR Program conceptually facilitates the acceleration of waqf land registration, its implementation remains constrained by administrative deficiencies, weak inter-institutional coordination, and low public legal awareness. This study emphasizes the need to strengthen the role of KUA as Waqf Pledge Deed Officials, reinforce cross-sector technical regulations, and enhance legal literacy to ensure legal certainty in waqf land management.
Reconstructing Legal Rights over MSME Business Premises on State and Waqf Land: A Comparative Legal Study Ilman Khairi; Nova Monaya; Sudiman Sihotang
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 24 No. 1 (2026): Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/alqodiri.v24i1.115

Abstract

This article reconstructs the legal framework governing proprietary rights over Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) business premises situated on state, regional, and waqf land in Indonesia. The study departs from the persistent legal uncertainty surrounding kiosks and stalls in government-owned traditional markets, particularly the weak proprietary status of SIPTU/SHPTU instruments. In response, the article develops a normative-comparative model of SKBG Tempat Usaha UMKM as a legal mechanism for strengthening the protection of MSME business premises. The proposed model extends the concept of building ownership certificates under the Indonesian Flats Law, particularly the provisions relating to state, regional, and waqf land, from residential units to MSME business premises. Using statutory, conceptual, and comparative legal approaches, this article examines Article 60 of Government Regulation No. 7 of 2021, Article 53A of Law No. 11 of 2020, Government Regulation No. 17 of 2021, and relevant provisions of the Flats Law. Comparative reflections on Pakistan and Turkey further strengthen the argument that public assets and waqf property can be institutionally transformed into inclusive economic infrastructure. The study finds that legal certainty for MSME business premises requires the implementation of the horizontal separation principle between land and buildings, transparent public registration, enforceable proprietary rights, and broader access to financing through fiduciary security or equivalent legal instruments. The novelty of this article lies in its proposal for the doctrinal and institutional expansion of SKBG from a housing-oriented instrument into a legal framework applicable to MSME-oriented development on public and waqf land. This reconstruction is expected to strengthen legal certainty, improve access to financing, and support inclusive and sustainable economic development for MSMEs in Indonesia.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Adi Sulistiyono Agung Sudarwi Ali Nasution , Syamsudin Anggraeni, Risma Anisa Cahyani Arief Budi Santoso Asep Hidayat Carolina Yevi Cahyani Cayla Dadang Suprijatna Destiana, Suhendri Zikri Djuniarsono Endeh Suhartini Euis Hertiani Fauzi Ahmad Muda Fitriani Hasna Khairiyyah Giffari, Davi Aulia Indra Gustini, Rucita Harsono, Didid Sony Nor Hasibuan, M Rahadian Hendy Setiawan Hidayani, Jenny Husein Alatas Ilman Khairi Ilman Khairi Ilman Khairi Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Islami, Khahfi Nur Ladzuardi, Iqbal Ma'arif, Rizal Syamsul Marhaban Sigalingging Martin Roestamy Monaya, Nova Muhamad Anugrah Ramadhan Muhamad Rizki Sudrajat Muhammad Arsjad Yusuf Muhammad Rizki Kurniawan, Muhammad Rizki mulyadi Najrin Nova Monaya Nur Amalia Nurul Ramadhani Nurwati Nuwati Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Pangestu, Yudha Farhan Aji Poppy Pujiono R. Yuniar Anisa Ilyanawati R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Rambe, Muntara Rania, Anindira Annisya Reja Haryadi Ripandi awaludin Rivaldo, Tri Cakti Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Saepi Syawaludin Saputra, Wahyu Sukma Aji Satrio, Ricky Satriya, Yanuar Hary Sihotang, Andien Hasea Silitonga, Perdy Silva Farida Apriliandy Siti Nurjanah Siti Sulastri Siti Sulastri Siti Syabanti Syawaludin, Saepi Syifa Nada Saputri Vikri Pranata Alif Utama Yaris, Riyadi Yazdi Martin, Abraham Yogi Septio Adi Nugroho Yogi Septio Adi Nugroho Yumarni, Ani Yuniar Anisa Iilyanawati Yusril Fathoni Zaenal, Silvy Zaen Adistin Zulfahmi Hanifa