Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mengurus Perizinan Bangunan Gedung Sekolah Berbasis Tanah Wakaf Hasibuan, M Rahadian; Sihotang, Sudiman; Yumarni, Ani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 5 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i5.19304

Abstract

Penelitian ini mengkaji sejauh mana tingkat keberhasilan penggunaan sistem Online Single Submission dalam proses pengurusan izin pembangunan gedung sekolah yang dibangun di atas lahan wakaf, dengan studi kasus di Kabupaten Bogor. OSS dirancang sebagai instrumen pemerintahan  untuk menyederhanakan proses birokrasi dan  mempercepat layanan perizinan berbasis digital. Namun, pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai sistem ini serta banyaknya lahan wakaf yang belum bersertifikat, yang menghambat kelancaran pengurusan izin. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dengan metode kualitatif melalui kajian literatur serta pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS memang berperan dalam transformasi sistem pelayanan publik, tetapi efektivitasnya masih memerlukan dukungan berupa edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BWI, serta lembaga pendidikan agar proses perizinan gedung sekolah di atas tanah wakaf dapat berlangsung lebih optimal.
Kepastian Hukum Ikrar dan Akta Wakaf Bawah Tangan untuk Legalisasi Wakaf melalui Program Lintas Sektor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Yogi Septio Adi Nugroho; Ani Yumarni; Sudiman Sihotang
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1761

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of informal waqf pledges and deeds, as well as the effectiveness of the Cross-Sector Program (LINTOR) in the legalization of waqf land in Sukabumi Regency. The research employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches, using document analysis, field observations, and interviews with the Office of Religious Affairs (KUA), the Land Office, and related stakeholders. The findings indicate that underhand waqf practices do not comply with Law Number 41 of 2004 on Waqf, thereby weakening legal evidentiary power and obstructing the waqf land certification process. Although the LINTOR Program conceptually facilitates the acceleration of waqf land registration, its implementation remains constrained by administrative deficiencies, weak inter-institutional coordination, and low public legal awareness. This study emphasizes the need to strengthen the role of KUA as Waqf Pledge Deed Officials, reinforce cross-sector technical regulations, and enhance legal literacy to ensure legal certainty in waqf land management.
Analisis Yuridis Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Menangani Aksi Demonstrasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Ramadhan, Muhamad Anugrah; Sihotang, Sudiman; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 1 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i1.21779

Abstract

Korps Brigade Mobile sebagai satuan elit Polri bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi serta banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai  ancaman dan gangguan Kamtibmas seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme dan pengamanan demonstrasi yang anarkis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Hak Asasi Manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demostrasi dan serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam penerapan Hak Asasi Manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis aksi sebuah demostrasi. Penelitian menggunakan metode penelitian  yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hak asasi manusia dalam penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis dalam aksi demostrasi masih kurang efektif sehingga perlu diterapkan cara untuk memperkuat satuan serta memperkuat fungsi intelijen dan pembinaan massa. Intelijen masuk terlebih dahulu mendapatkan data-data kuat dan kemudian masuk pembinaan memberikan pendekatan secara edukatif pada masyarakat bagaimana penyelesaian masyarakatnya.