Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence International Journal of Artificial Intelligence Research Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Gorontalo Law Review BINAMULIA HUKUM JURNAL ILMIAH ADVOKASI JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Sharia Economics Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Hukum Saraswati Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Peradilan International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) AL-SULTHANIYAH JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Binamulia Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Syarifah Lisa Andriati
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Syarifah Lisa Andriati; Mutiara Sari; Windha Wulandari
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i1.306

Abstract

Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Tujuannya adalah untuk mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.
Legal Study of the Failure of Mediators in Resolving Disputes on the Division of Collective Property After Divorce (Study in Medan Religious Courts) Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Andriati, Syarifah Lisa
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 01 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v3i01.15451

Abstract

In Article 1 of the Marriage Law, marriage reflects the spiritual and physical bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and lasting family based on faith in the Almighty God. In legally valid marriages, the role of assets is crucial in building a household, both as individual and joint assets. Issues related to marital assets often arise, affecting the well-being and comfort within the marriage. Reasons for divorce include invalid marriages, domestic violence, neglect of responsibilities, and prolonged disputes. When both parties seek divorce, mediation is utilized as a means to resolve conflicts, guided by a mediator seeking resolution options. This study identifies factors contributing to the failure of mediation in resolving disputes over joint property. These factors include parties' knowledge, absence, cultural and character differences, reluctance to compromise, prolonged and complex conflicts, ill intentions, external influences, lack of understanding of rights and obligations, and materialistic tendencies. The success of mediation in the Medan Religious Courts depends on the mediator's ability, derived from knowledge, education, training, and experience, which serves as a tool to effectively assist parties in resolving their disputes.
The Validity of QR-Code Digital Signature in Contract Towards The Evidence Agenda In Civil Court Andriati, Syarifah Lisa; Aprilia Batubara, Dinda
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study delves into the validity of QR-Code Digital Signatures in contractual agreements within the framework of positive law in Indonesia, specifically examining their significance in the evidence agenda of Civil Courts. The objective is to assess the legal provisions surrounding QR-Code Digital Signatures and their potential role as substantial evidence in legal proceedings. By investigating the positive law perspective in Indonesia, the study aims to provide insights for legal practitioners and the public, emphasizing the strategic utilization of QR-Code Digital Signatures to enhance the authenticity of contracts and their admissibility as evidence in Civil Courts. Through this comprehensive exploration, the study aspires to offer a nuanced understanding of the legal standing of QR-Code Digital Signatures, providing valuable insights that contribute to the ongoing dialogue on the intersection of technology and law in the Indonesian context. This research uses normative juridical methods. The result of this research is the QR-Code Digital Signature in the contract is declared valid in positive law in Indonesia. Contracts with QR-Code Digital Signatures can be used as evidence if they meet the requirements in article 11 of the UU ITE. The existence of contracts with QR-Code Digital Signature as valid evidence in court still requires evidentiary arrangements in formal civil law to systematically regulate the process of proof in court so cannot violate the principle of openness of evidence at trial.
Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Fendi, Fendi; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.273

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun. Praktik ini terjadi karena kehamilan di luar nikah, desakan tetangga, dan hubungan badan yang sering terjadi. Hakim dalam memutuskan dispensasi tetap mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan pada kondisi calon mempelai. Dampak positif pernikahan di bawah umur melibatkan aspek agama, menghindari zina dan fitnah. Namun, dampak negatifnya melibatkan kurangnya kemandirian, beban tambahan bagi orang tua, dan risiko perceraian yang dapat menimbulkan konflik.
Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan Matondang, Edy Syahputra; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.276

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan implementasinya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan pasca pandemi Covid-19. Fokus penelitian melibatkan tiga aspek utama, yakni pengaturan kebijakan hukum PEN terhadap pengembangan UMKM pasca pandemi, implementasi kebijakan PEN terhadap UMKM di Kota Medan, dan peran Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mendukung UMKM dengan kebijakan PEN. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan dukungan data empiris, bersifat deskriptif. Data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan UMKM di Kota Medan yang dipilih secara purpossive-sampling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, pengaturan kebijakan hukum PEN pasca pandemi Covid-19 menunjukkan beberapa permasalahan dan potensi dampak terhadap UMKM. Kedua, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program, memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di kota tersebut. Ketiga, implementasi kebijakan PEN di Kota Medan menghadapi kendala substansial, struktural, dan kultural, seperti ketidakjelasan definisi Pemulihan Ekonomi Nasional, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, serta minimnya kesadaran hukum dan keengganan pelaku usaha untuk beralih ke pemasaran digital. Disarankan agar Pemerintah memperbaiki konstruksi hukum PEN yang kurang jelas, Pemerintah Kota Medan meningkatkan kerjasama antarinstansi dan dengan lembaga perbankan, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM.
Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Claudia, Margaretha Yeremia; Siregar, Mahmul; Kaban, Maria; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.281

Abstract

Penelitian ini membahas masalah sengketa wanprestasi dalam kegiatan usaha perbankan yang seringkali menghadapi tantangan dalam pembiayaan kredit, baik pada perbankan syariah maupun konvensional. Sengketa ini dapat merugikan baik nasabah maupun bank jika tidak diselesaikan dengan baik. Fokus penelitian adalah perbandingan ketentuan penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dan komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan terkait penerapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi, perbankan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004, sementara perbankan konvensional mengikuti ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan syariah memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan penerapan ganti rugi. Bank konvensional mengikuti ketentuan perundang-undangan dan kebijakan internal, sementara bank syariah juga tunduk pada Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perbankan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam masing-masing jenis perbankan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BUKU DIGITAL BAJAKAN DI KALANGAN MAHASISWA Nadine Fatih Elsilmie1; Ashilah Aisyah Silmi Purba; Imanta Pilipi Masaro Surbakti; Syarifah Lisa Andriati
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.8819

Abstract

Hak cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan hak yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Pelanggaran hak cipta, khususnya penyebaran buku digital bajakan, sering terjadi di Indonesia. Data dari Business Software Alliance (BSA) menunjukkan tingkat pembajakan software mencapai 87% di Indonesia, dengan konsekuensi yang merugikan inovasi, lapangan kerja, kreativitas, dan pendapatan negara. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan seputar kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan buku digital bajakan, faktor-faktor yang menyulitkan perlindungan hukum di kalangan mahasiswa, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan buku digital. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan yuridis normatif. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa hanya 2,4% mahasiswa yang sadar akan hukum yang mengatur buku digital bajakan, sementara sebagian besar belum menyadari konsekuensi hukum dan merasa kurang terlindungi. Faktor pendorong penggunaan buku digital bajakan antara lain opsi legal yang mahal, kemudahan akses, dan kurangnya kesadaran terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan merugikan pemegang hak cipta dan industri kreatif. Edukasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan hukum hak cipta. Saran yang diajukan melibatkan peningkatan edukasi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan promosi model bisnis yang adil dan legal dalam distribusi buku digital.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS ANAK/2020/PN TRG) Sirait, Berkat Muliady; Ekaputra, M.; Trisna, Wessy; Andriati, Syarifah Lisa
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4274

Abstract

Masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus narkotika pada anak tidak diberikan perlindungan hukum dan banyak dari kasus ini anak justru diberikan hukuman di penjara. Penelitian ini ditunjukan untuk menganalisis yuridis pemberian tindakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. TRG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doctrinal. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum rehabilitatif terhadap pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika pada anak berdasarkan Undang-Undang narkotika perlu adanya sebuah penegakan hukum tanpa menahan dan memberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatifnya yaitu dengan cara menempatkan para pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Penerapan pidana terhadap anak penggunaan narkotika dalam putusan no. 21/pid.sus-anak/2020/PN.TRG memberikan hukuman rehabilitasi setelah dilakukannya penjara selama 4 bulan pada anak. Tidak diterapkan rehabilitasi ketika penyidikan dan penuntutan. Penerapan rehabilitasi baru dilakukan setelah adanya vonis putusan Majelis Hakim, yang disertai vonis pidana penjara. Dengan ini, maka PN Tenggarong dapat dinilai tidak konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif kepada anak yang berhadapan di hadapan hukum. Hal ini sudah diatur dalam pengaturan hukum pada pemberian tindakan rehabilitasi terhadap anak dalam tindak pidana narkotika diatur berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan.
Ketetapan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Ayahnya Pada Hubungan Keperdataan Sebagai Akibat Hukum Dari Putusan MK No. 46 Tahun 2010 Syarifah Lisa Andriati; Nabila Marsiadetama Ginting; Martha Ruth Elena
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1340

Abstract

Perkawinan yang telah memenuhi ketentutan syarat dari hukum agamanya namun tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena alasan tertentu biasanya kita sebut dengan nikah siri. Kehadiran anak bisa saja sah dan bisa saja pada luar kawin. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46 Tahun 2010 memberi kunci kesejahteraan bagi status dan pengakuan akan seorang anak dari luar kawin. Hubungan keperdataan di dalamnya juga semakin kompleks secara hukum dan berpengaruh pada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pengakuan akan status seorang anak. Penelitian kali ini akan menggunakan metode kuliatatif yang berasal dari tinjauan kepustakaan melalui jurnal-jurnal atau buku-buku yang relevan pada penelitian ini. Setelah disahkannya Putusan MK Nomor 46 /PUU-VIII/2010, maka pemeliharaan serta bimbingan secara finansial juga moral terhadap sang anak luar kawin telah menjadi tanggung jawab ibu atau keluarga ibu nya dan tanggung jawab seorang ayah atau keluarga ayahnya.
Urgensi Regulasi atas Produk Artificial Intelligence Sebagai Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia Siregar, Namira Romaito; Saidin, Saidin; Leviza, Jelly; Andriati, Syarifah Lisa
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.3334

Abstract

This study aims to analyze the Regulation of Legal Protection on the Utilization of Artificial Intelligence Works in the Empowerment of Intellectual Property Rights in Indonesia and analyze the Urgency of Regulation on Patent Law Problems in Indonesia as the Utilization of Artificial Intelligence Works in Comparison with Japan. This study uses normative legal methods with a comparative approach to analyze AI patent protection, utilizes literature studies, and aims to provide recommendations for regulatory development in Indonesia. The results of the study show that legal protection for AI works in Indonesia is urgent to be developed through adaptive and specific regulations. Legal ambiguity in Law No. 13 of 2016 hampers the protection of AI patents, while Japan has shown mature and comprehensive regulations. Revisions to the law in Indonesia are needed to include AI copyright and patent protection, encourage innovation, and attract investment. Learning from Japan, Indonesia can create a legal system that is conducive to the growth of AI-based technology. Responsive regulation will ensure AI is used legally and benefits society.
Co-Authors Abduh, Afrita Affila Affila Amala, Sri Rizky Aprilia Batubara, Dinda Aryandi, Aryandi Ashilah Aisyah Silmi Purba Binti Mohd Malian, Ain Najwa CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA Edy Ikhsan Ekaputra, M. Ester Lauren Putri Harianja Fadhillah Fathiya Al'Uzma Fendi Fendi Ginting, Valencia Adelina Br Gurning, Sarah Juni Techy Hafizhah, Annisa Hasyim Purba Hutabarat, Jenrico Louis Imanta Pilipi Masaro Surbakti Indri Dithisari Jelly Leviza Kaban, Maria Khairunnisa Khairunnisa Lia Hartika Lidya Cristy Ndiloisa Ginting Magda, Marianne Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Malian, Ain Najwa Binti Mohd Manihuruk, Erick Jeremi Marlina, Marlina Martha Ruth Elena Matondang, Edy Syahputra Miki Yanti P. Mulhadi, Mulhadi Mutiara Sari Nabila Marsiadetama Ginting Nadine Fatih Elsilmie1 Nasution, Mirza Nasution, Rezeki Angelia NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI OK. Saidin Pane, Lorita Tupaida Purwadi, Toni Putra, Boni Rafiqoh lubis Ray Amantharo Saragih Rizki, Inneke Kiki Rosnidar Sembiring Saidin saidin, saidin Sebayang, Dona Martinus Shah, Elbarino Shah, Muhammad Rahmaddian Sidabariba, Burhan Simarmata, Arnos Dheo Vegha Simbolon, Fransiska Agustina Sirait, Berkat Muliady Siregar, Namira Romaito Sitepu, Faradila Yulistari Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Utari, Yowan Utary Maharani Barus, Utary Maharani Windha Windha Windha Windha WINDHA WINDHA Windha Wulandari Yohanna, Debry