Claim Missing Document
Check
Articles

The Impact of Globalization on the Principle of Legality Hafizhah, Annisa; Sukarja, Detania; Andriati, Syarifah Lisa
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 4 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v4i2.78258

Abstract

The massive development of information and communication technology has accelerated the process of globalization and influenced various aspects of human life, including in the field of criminal law. This study aims to analyze how globalization affects the principle of legality. Using a normative legal approach, the data used in this study are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. The transformation of the era challenges the relevance of the principle of legality in criminal law to protect society from crime. The emergence of various new types of crimes in the era of globalization is a threat to society while criminal law is hampered by the principle of legality to respond to these conditions quickly so that alternative solutions are needed to answer this challenge.
Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi Simarmata, Arnos Dheo Vegha; Kamello, Tan; Mulhadi, Mulhadi; Andriati, Syarifah Lisa
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.691

Abstract

Tujuan penelitian adalah memberi masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hati-hati menggunakan dasar hukum dalam membuat perjanjian kerja sama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum campuran dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan metode empiris dengan cara menganalisis perjanjian yang ada dan juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang tidak berlaku namun tetap digunakan dalam perjanjian, posisi tawar (bargaining position) yang harusnya ada di pemerintah namun pada perjanjian ada pada Himbara, dan tidak diatur mengenai besaran bunga apabila dana mengendap di rekening penampungan. Harus dilakukan adendum agar perjanjian ini tidak catat hukum.
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Miki Yanti P.; Ikhsan, Edy; Barus, Utary Maharani; Andriati, Syarifah Lisa
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.696

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum sehubungan dengan kasus-kasus yang sudah menjadi subjek penelitian dan telah diputuskan dalam yurisprudensi. Hasil dan kebaruan dari penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyitaan tanpa kesepakatan terkait wanprestasi, serta tanpa melibatkan proses hukum, merupakan suatu pelanggaran hukum yang signifikan, wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditur, tetapi melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang membuktikan adanya wanprestasi serta kesediaan debitur dalam memberikan objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan jika tidak maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia haruslah didasarkan pada keputusan pengadilan. Namun, Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila kedua persyaratan di atas terpenuhi, kreditur diberi otoritas untuk langsung melakukan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Hal ini merupakan konklusi penting dari penelitian terhadap fenomena parate eksekusi dalam konteks perusahaan pembiayaan.
Hak Preferen Kreditor Melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Simbolon, Fransiska Agustina; Kamello, Tan; Sidabariba, Burhan; Andriati, Syarifah Lisa
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3849

Abstract

This research discusses the preferential rights of creditors in the implementation of fiduciary security execution auctions in Indonesia, as well as the impact of the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019 on these rights. Prior to the decision, creditors could execute fiduciary security objects without going to court. However, the Constitutional Court's decision changed the mechanism by requiring the debtor's consent or a court decision. This research uses normative legal research methods with a case and statutory approach. The results show that the Constitutional Court's decision aims to protect debtors' rights from creditors' arbitrary actions, although it also creates legal uncertainty for creditors.
Pembuktian Sederhana Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) di Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST) Purwadi, Toni; Sunarmi, Sunarmi; Mulhadi, Mulhadi; Andriati, Syarifah Lisa
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4349

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara PKPU yang diajukan oleh corporate guarantee terhadap lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing). Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, di mana PT. Sankyu International Indonesia, sebagai penjamin, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera. Permohonan ini menimbulkan persoalan hukum karena pemohon tidak memiliki hubungan utang-piutang langsung dengan termohon, serta tidak terbukti adanya lebih dari satu kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dokumen hukum serta doktrin yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana secara hukum. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengabulkan permohonan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan mekanisme PKPU. Penelitian ini merekomendasikan penegasan batas legal standing bagi corporate guarantee dalam proses PKPU untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik peradilan niaga.
Legal Protection of Intellectual Property Rights for Small Businesses in the Songket Craft Industry in Batu Bara Regency Fadhillah; Saidin; Syarifah Lisa Andriati
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 5 No. 2 (2024): October 2024
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batu Bara Songket is a cultural heritage that must be maintained and preserved, not only because of its historical and traditional value, but also its role in the social and economic life of the Batu Bara Malay community. Legal protection for songket craftsmen and business actors is very necessary to prevent unethical practices such as piracy and counterfeiting, which can harm both producers and consumers. With these protection efforts, the sustainability of traditional songket production can be guaranteed, while also making a significant contribution to regional economic development and the preservation of national culture.
PENGGUNAAN METODE SOCRATES DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA Andriati, Syarifah Lisa; Rizki, Inneke Kiki; Binti Mohd Malian, Ain Najwa
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The ability to think critically and have the ability as a problem solver is needed in higher education Law in Indonesia. One of the methods used is the Socratic Method. Critical thinking is one of the aspects that law students must have to improve their ability as problem solvers. This research was conducted to contribute that the application of the Socratic method is effective to be applied in the learning process of higher education in Indonesia, as well as to provide evaluation and knowledge about the challenges and obstacles that will be faced in the process of applying the Socratic method in the legal higher education environment in Indonesia. The research method used is legal research, namely by collecting data and references from various sources, then it is arranged systematically through normative juridical analysis. This research produces knowledge that the use of the Socratic method was first carried out in law school by Christopher Columbus Langdell at Harvard University in 1870-1895. The use of the socratic method is useful to help students learn how to use critical thinking skills in analyzing a case, this method is needed to increase self-confidence and practice public speaking skills. The challenges and obstacles in using this method are that there are still educators who ask questions without direction, the need for traditional lecture methods to enhance the socratic method and the need for evidence-based research that is useful for strengthening students' arguments when analyzing a case.