Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence International Journal of Artificial Intelligence Research Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Gorontalo Law Review BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Sharia Economics Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Hukum Saraswati Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Peradilan JUSTICES: Journal of Law International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) AL-SULTHANIYAH JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Binamulia Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Syarifah Lisa Andriati
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
The Impact of Globalization on the Principle of Legality Hafizhah, Annisa; Sukarja, Detania; Andriati, Syarifah Lisa
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 4 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v4i2.78258

Abstract

The massive development of information and communication technology has accelerated the process of globalization and influenced various aspects of human life, including in the field of criminal law. This study aims to analyze how globalization affects the principle of legality. Using a normative legal approach, the data used in this study are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies. The transformation of the era challenges the relevance of the principle of legality in criminal law to protect society from crime. The emergence of various new types of crimes in the era of globalization is a threat to society while criminal law is hampered by the principle of legality to respond to these conditions quickly so that alternative solutions are needed to answer this challenge.
Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi Simarmata, Arnos Dheo Vegha; Kamello, Tan; Mulhadi, Mulhadi; Andriati, Syarifah Lisa
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.691

Abstract

Tujuan penelitian adalah memberi masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hati-hati menggunakan dasar hukum dalam membuat perjanjian kerja sama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum campuran dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan metode empiris dengan cara menganalisis perjanjian yang ada dan juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang tidak berlaku namun tetap digunakan dalam perjanjian, posisi tawar (bargaining position) yang harusnya ada di pemerintah namun pada perjanjian ada pada Himbara, dan tidak diatur mengenai besaran bunga apabila dana mengendap di rekening penampungan. Harus dilakukan adendum agar perjanjian ini tidak catat hukum.
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Miki Yanti P.; Ikhsan, Edy; Barus, Utary Maharani; Andriati, Syarifah Lisa
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.696

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum sehubungan dengan kasus-kasus yang sudah menjadi subjek penelitian dan telah diputuskan dalam yurisprudensi. Hasil dan kebaruan dari penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penyitaan tanpa kesepakatan terkait wanprestasi, serta tanpa melibatkan proses hukum, merupakan suatu pelanggaran hukum yang signifikan, wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditur, tetapi melalui kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang membuktikan adanya wanprestasi serta kesediaan debitur dalam memberikan objek jaminan kepada perusahaan pembiayaan jika tidak maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia haruslah didasarkan pada keputusan pengadilan. Namun, Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila kedua persyaratan di atas terpenuhi, kreditur diberi otoritas untuk langsung melakukan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Hal ini merupakan konklusi penting dari penelitian terhadap fenomena parate eksekusi dalam konteks perusahaan pembiayaan.
Hak Preferen Kreditor Melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Simbolon, Fransiska Agustina; Kamello, Tan; Sidabariba, Burhan; Andriati, Syarifah Lisa
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3849

Abstract

This research discusses the preferential rights of creditors in the implementation of fiduciary security execution auctions in Indonesia, as well as the impact of the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019 on these rights. Prior to the decision, creditors could execute fiduciary security objects without going to court. However, the Constitutional Court's decision changed the mechanism by requiring the debtor's consent or a court decision. This research uses normative legal research methods with a case and statutory approach. The results show that the Constitutional Court's decision aims to protect debtors' rights from creditors' arbitrary actions, although it also creates legal uncertainty for creditors.
Pembuktian Sederhana Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) di Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST) Purwadi, Toni; Sunarmi, Sunarmi; Mulhadi, Mulhadi; Andriati, Syarifah Lisa
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4349

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara PKPU yang diajukan oleh corporate guarantee terhadap lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing). Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, di mana PT. Sankyu International Indonesia, sebagai penjamin, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera. Permohonan ini menimbulkan persoalan hukum karena pemohon tidak memiliki hubungan utang-piutang langsung dengan termohon, serta tidak terbukti adanya lebih dari satu kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dokumen hukum serta doktrin yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana secara hukum. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengabulkan permohonan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan mekanisme PKPU. Penelitian ini merekomendasikan penegasan batas legal standing bagi corporate guarantee dalam proses PKPU untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik peradilan niaga.
Legal Protection of Intellectual Property Rights for Small Businesses in the Songket Craft Industry in Batu Bara Regency Fadhillah; Saidin; Syarifah Lisa Andriati
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 5 No. 2 (2024): October 2024
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batu Bara Songket is a cultural heritage that must be maintained and preserved, not only because of its historical and traditional value, but also its role in the social and economic life of the Batu Bara Malay community. Legal protection for songket craftsmen and business actors is very necessary to prevent unethical practices such as piracy and counterfeiting, which can harm both producers and consumers. With these protection efforts, the sustainability of traditional songket production can be guaranteed, while also making a significant contribution to regional economic development and the preservation of national culture.
PENGGUNAAN METODE SOCRATES DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA Andriati, Syarifah Lisa; Rizki, Inneke Kiki; Binti Mohd Malian, Ain Najwa
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The ability to think critically and have the ability as a problem solver is needed in higher education Law in Indonesia. One of the methods used is the Socratic Method. Critical thinking is one of the aspects that law students must have to improve their ability as problem solvers. This research was conducted to contribute that the application of the Socratic method is effective to be applied in the learning process of higher education in Indonesia, as well as to provide evaluation and knowledge about the challenges and obstacles that will be faced in the process of applying the Socratic method in the legal higher education environment in Indonesia. The research method used is legal research, namely by collecting data and references from various sources, then it is arranged systematically through normative juridical analysis. This research produces knowledge that the use of the Socratic method was first carried out in law school by Christopher Columbus Langdell at Harvard University in 1870-1895. The use of the socratic method is useful to help students learn how to use critical thinking skills in analyzing a case, this method is needed to increase self-confidence and practice public speaking skills. The challenges and obstacles in using this method are that there are still educators who ask questions without direction, the need for traditional lecture methods to enhance the socratic method and the need for evidence-based research that is useful for strengthening students' arguments when analyzing a case.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMULIA TANAMAN ATAS VARIETAS HORTIKULTURA HIAS Arafahan, An; Kamello, Tan; Andriati, Syarifah Lisa
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7399

Abstract

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan potensi besar dalam pengembangan varietas tanaman hortikultura hias. Namun, rendahnya kesadaran hukum pemulia tanaman terhadap pentingnya pendaftaran varietas menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak pemulia belum berjalan optimal, terutama di tingkat lokal seperti Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap varietas hortikultura hias di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum dan administratif dalam proses pendaftaran varietas, serta menilai tingkat kesadaran hukum para pemulia tanaman di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan pemulia tanaman, perwakilan masyarakat, dan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Sebanyak 78% pemulia tanaman di Desa Bangun Sari tidak mendaftarkan varietas karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan manfaat hukum, sementara Dinas Pertanian setempat belum melakukan sosialisasi maupun pendampingan terkait PVT. Faktor penghambat utama mencakup kompleksitas prosedur administratif, keterbatasan fasilitas pengujian, tingginya biaya pendaftaran (Rp 75–100 juta), serta minimnya inisiatif sosialisasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pemulia tanaman hortikultura hias di tingkat lokal belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, simplifikasi prosedur administratif, serta program sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pemulia tanaman lokal di Indonesia.
Kepatuhan Kewajiban Pelaporan bagi Pedagang Emas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Nasution, Rezeki Angelia; Sunarmi, Sunarmi; Trisna, Wessy; Andriati, Syarifah Lisa
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Kontribusi Kantor Wajib Pajak (PPATK) dalam melaporkan pembayaran pajak sangat penting untuk mencegah kelebihan pembayaran pajak. Kajian ini berfokus pada peran PPATK dalam pelaporan pembayaran pajak, proses pelaporan pembayaran pajak, serta persyaratan hukum dan etika pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan kualitatif, dengan sumber data berasal dari Perundang-Undangan dan PPATK. Temuan menunjukkan bahwa pelaporan pembayaran pajak diperlukan untuk kepatuhan pajak, dan PPATK dapat mengelola pembayaran pajak secara efektif. Studi ini juga menyoroti pentingnya PPATK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak.Kata kunci: Kepatuhan Pelaporan Pedagang Emas, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Criminalization of the Private Sector (Bribery in the Private Sector) in Overcoming Gratification Against Doctors in Medical Services David Raja Pangihutan; Madiasa Ablisar; Marlina, Marlina; Syarifah Lisa Andriati
JUSTICES: Journal of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v5i1.219

Abstract

Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms that everyone has the right to obtain health services. Then in Chapter XIV Article 33 paragraph (1) emphasizes that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. Paragraph (2) emphasizes that the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. Furthermore, Article 34 paragraph (1) confirms that the poor and neglected children are cared for by the State, paragraph (2) confirms that the State develops a social security system for all people and empowers the weak and underprivileged with human dignity, paragraph (3) states that the state is responsible responsible for providing adequate health services and public facilities. In the Era of Reform and the challenges of globalization, people's demands for the availability of health services that are fast, precise, sophisticated, high quality and enjoyable and at affordable costs can truly be felt by the community. Health is a human right, where everyone has the right to a decent life, which includes good health.
Co-Authors Abduh, Afrita Affila Affila Amala, Sri Rizky Aprilia Batubara, Dinda Arafahan, An Aryandi, Aryandi Ashilah Aisyah Silmi Purba Binti Mohd Malian, Ain Najwa CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA David Raja Pangihutan Edi Yunara Edy Ikhsan Ekaputra, M. Ester Lauren Putri Harianja Fadhillah Fathiya Al'Uzma Fendi Fendi Ginting, Valencia Adelina Br Gurning, Sarah Juni Techy Hafizhah, Annisa Hasyim Purba Hutabarat, Jenrico Louis Imanta Pilipi Masaro Surbakti Indri Dithisari Jelly Leviza Kaban, Maria Khairunnisa Khairunnisa Lia Hartika Lidya Cristy Ndiloisa Ginting Madiasa Ablisar Magda, Marianne Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Malian, Ain Najwa Binti Mohd Manalu, Verawaty Manalu Manalu Manihuruk, Erick Jeremi Marlina Marlina Marlina, Marlina Martha Ruth Elena Matondang, Edy Syahputra Miki Yanti P. Mulhadi, Mulhadi Mutiara Sari Nabila Marsiadetama Ginting Nadine Fatih Elsilmie1 Nasution, Mirza Nasution, Rezeki Angelia NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI OK. Saidin Pane, Lorita Tupaida Purwadi, Toni Putra, Boni Rafiqoh lubis Ray Amantharo Saragih Rizki, Inneke Kiki Rosnidar Sembiring Saidin saidin, saidin Sebayang, Dona Martinus Shah, Elbarino Shah, Muhammad Rahmaddian Siagian, Putri Rumondang Sidabariba, Burhan Simarmata, Arnos Dheo Vegha Simbolon, Fransiska Agustina Sirait, Berkat Muliady Siregar, Namira Romaito Sitepu, Faradila Yulistari Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Theresia Deliana Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Utari, Yowan Utary Maharani Barus, Utary Maharani WINDHA WINDHA Windha Windha Windha Windha Windha Wulandari Yohanna, Debry