Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.242
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Al-Dustur SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Kalabbirang Law Journal Journal La Sociale Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Advances in Community Services Research SASI HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Muhammad Rinaldy Bima
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Protecting the Unprotected: A Legal Analysis of Guardianship for Underage Orphans Fadilah, Aisyah; Bima, Muhammad Rinaldy; Jasmaniar, Jasmaniar
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/m52wbq07

Abstract

This study aims to analyze the guardianship of orphans who are still minors from the perspective of positive law in Indonesia. Orphans who have lost both parents need legal protection, especially in terms of guardianship arrangements that function to ensure the welfare and rights of the child. In this case, guardianship is an important aspect to provide a sense of security for children who need legal guidance, especially in determining who is responsible for fulfilling the child's living and educational needs. This study uses a normative research method, with an approach to relevant laws and regulations, as well as a literature study involving primary and secondary legal materials such as laws, literature, and related journals. This analysis also includes various regulations regarding child guardianship in Indonesian positive law, especially those regulating the status of orphans who have not reached adulthood. The results of the study show that in Indonesian positive law, guardianship of orphans is regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The process of guardianship of orphans aims to provide custody to the person who is considered most worthy, either from the family or other parties who can provide the best protection for the child. However, in practice, there are still various obstacles, such as the lack of public understanding of the rights of orphans and weak supervision of the implementation of guardianship. Therefore, it is necessary to increase legal awareness in the community and strengthen the role of the state in supervising the guardianship of orphans.The recommendation from this study is to increase understanding of the guardianship rights of orphans and strengthen the implementation of legal protection for children, through education and closer cooperation between related institutions. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwalian anak yatim piatu yang masih di bawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya memerlukan perlindungan hukum, khususnya dalam hal pengaturan perwalian yang berfungsi untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, perwalian merupakan aspek penting untuk memberikan rasa aman bagi anak yang membutuhkan bimbingan hukum, terutama dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta studi pustaka yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang, literatur, dan jurnal terkait. Analisis ini juga mencakup berbagai peraturan mengenai perwalian anak dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang mengatur status anak yatim piatu yang belum mencapai umur dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, perwalian anak yatim piatu diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses perwalian anak yatim piatu bertujuan untuk memberikan hak asuh kepada orang yang dianggap paling layak, baik dari keluarga atau pihak lain yang dapat memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak yatim piatu serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi perwalian. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan penguatan peran negara dalam pengawasan terhadap perwalian anak yatim piatu. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak perwalian anak yatim piatu dan memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi anak, melalui pendidikan dan kerjasama yang lebih erat antar lembaga terkait.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstitusionalitas KUHP Baru: Analisis Putusan dan Prospeknya Andi Muh Al Fitrah; Muhammad Rinaldy Bima; Rizki Ramadani
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sswye150

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang diproyeksikan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menandai sebuah milestone monumental sekaligus kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Legislasi ini mengklaim membawa misi agung dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional, mengakhiri dominasi Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda yang telah bercokol hampir satu abad. Namun, di balik narasi pembaharuan tersebut, pengesahan ini memantik diskursus konstitusional yang tajam karena sejumlah pasal dinilai secara substansial bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan menghidupkan kembali ketentuan otoritarian yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme judicial review. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam dan ekstensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas KUHP baru, dengan fokus spesifik pada putusan-putusan terkait pengajuan uji materiil di masa transisi serta proyeksi prospek pengujian di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), studi ini membedah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, naskah komprehensif KUHP Baru, putusan-putusan MK yang relevan (seperti Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023), serta literatur sekunder yang otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK cenderung mengambil posisi judicial restraint dengan menolak permohonan judicial review pada masa vacatio legis dengan alasan prematuritas, sebuah sikap yang menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak konstitusional (constitutional injury) yang tertunda. Temuan juga mengungkapkan adanya fenomena inkonsistensi radikal antara ratio decidendi putusan MK terdahulu dengan substansi KUHP baru, khususnya terkait revitalisasi pasal penghinaan Presiden (lèse-majesté) dan penghinaan lembaga negara, yang mengindikasikan defisit moralitas konstitusi (constitutional morality) dari pembentuk undang-undang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi paradigma pengujian undang-undang dari yang bersifat murni represif menjadi akomodatif terhadap preventive review dalam situasi luar biasa, serta pengawalan ketat masyarakat sipil pasca-berlakunya KUHP pada 2026.
Co-Authors A Wari Andani A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Sudarman Kantao Aan Aswari Abbas, Ilham Abd Rahman Abdul Rahman Ade Savirah Mahmud Adri Eddyanto Pontoh Amar Bachti Andi Islamuddin Andi Muh Al Fitrah Andi Muhammad Reyza Andi Mutmainnah Andi Risma Andi Risma Ardianto Ardianto Arifin, Muhammad Yarif Arifyansyah Nur Aswari, Aan Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Buana, Andika Prawira Dahlan, Anwar Darmawanto Darmawanto Dhermawan, Dhiky Eka Eman Rosi Fadilah, Aisyah Firabi AS, Rayhanah Hambali Thalib Hamrullah Hamrullah Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih, Hardianto Hasbuddin Khalid Imran Eka Saputra Jacob, John Tumba Jasmaniar, Jasmaniar Jefrianto Jefrianto La Ode Husen Lauddin Marsuni Lusy Fradina Ma'ruf Hafidz Medina Medina Muh. Azham Ilham Muhajiin Muhajirin Muhammad Elis Winandar Muhammad Fauzi Ramadhan Muhammad Kamal Muhammad Kamal Muhammad Rizhal Djunu Mulyati Pawennei Nashihah, Indah Ismy Nur Fadillah Juanda Putri Juanda Nur Yusriyyah Bakhtiar Patta, Hasnawati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rahmat Rahadi Ramadhan, Ar Rayhan Wiqra Ramadhani, Rezky Aulia Rasyid, Zulfa Rismana Ridwan R, Muhammad Risdesenta Gafaldi Sahar Riska Musdarniati Riskamusdarniati Riskamusdarniati Rizki Ramadani S, Salle Salim Basamalah Salle, Salle Salmawati Salmawati Saraswathi, Debby Cahya Ainun Sary Zettira Shyafril Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sofyan, Ananda Magvirah Sri Lestari Sutiawati Sutiawati Syahruddin Nawi Tahwin Alamsyah Thalib, Hambali Yunita Sukma Yusril Mahendra