Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Ngatmono, Ngatmono; Ibrohim, Siti Noor Khatija; Dwi, Maya Puspita; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 mengenai penggunaan dana desa tahun 2023, dengan fokus khusus pada kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam Pasal 35. Kebijakan ini mengharuskan setiap desa mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk mengumpulkan data dari berbagai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, tidak semua desa memenuhi persyaratan alokasi anggaran. Dari delapan desa yang diteliti, tiga desa gagal mengalokasikan 20% dari dana desa mereka untuk program ketahanan pangan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat variasi signifikan dalam pendekatan yang digunakan oleh setiap desa, dengan 70% desa tidak melibatkan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program. Evaluasi program juga menunjukkan kelemahan, karena tidak ada keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, meskipun anggaran yang lebih besar telah dialokasikan. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di Kecamatan Sematu Jaya belum optimal. Banyak desa yang tidak mematuhi persyaratan alokasi anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi program yang kurang efektif. Diperlukan peningkatan pengawasan dan bimbingan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
Strategies for Utilizing AI and Data Analytics to Improve the Effectiveness of Public Services in Indonesia: A Local Government Level Approach Judijanto, Loso; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Hendrawan , Satya Arisena; Herwanto, Herwanto
West Science Business and Management Vol. 1 No. 05 (2023): West Science Business and Management
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsbm.v1i05.470

Abstract

This research investigates the strategies for utilizing artificial intelligence (AI) and data analytics to enhance the effectiveness of public services within Indonesian local governments. A quantitative analysis was conducted, involving a diverse sample of 200 participants, including local government officials, IT professionals, and citizens across various regions. The study employs a structural equation modeling approach, assessing the relationships between the implementation of AI, data analytics, and the effectiveness of public services. The measurement model confirms the reliability and validity of the constructs, while the structural model reveals significant positive paths from both data analytics and AI utilization to public service effectiveness. The findings contribute to the evolving landscape of technological integration in public administration, offering evidence-based insights for policymakers and practitioners.
Application of Restorative Justice in Statutory Practice Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Hariyanti Tarigan, Dilla; Kunto Wibisono, Danny
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.339

Abstract

The purpose of the research is to provide an explanation of how restorative justice is used in constitutional practice. In its implementation there has been development, due to awareness of the importance of restorative justice. So, the support of various parties, government, non-governmental organizations, civil society is needed so that restorative justice becomes an integral part of the Indonesian justice system in facing the challenges of law enforcement and constitutional practices which are explained in detail in the theory of Restorative Justice and the effectiveness of law enforcement. The research method was carried out normatively and sociologically with a descriptive analytical research design and using secondary and tertiary data to explain the writing of the research with the research locus in the Constitutional Procedural Law (HTN) courts. The findings of research on how restorative justice is used in constitutional practices can make law enforcement procedures that are inclusive, fair, and beneficial to society stronger. The utilization of supportive equity can assist with fortifying the groundworks of Indonesian state organization which depends on the standards of a vote based system, equity, and common liberties (HAM). The findings of the research lead to the following recommendations: (1) Indonesia must begin the process of developing a restorative justice law: (2) the government needs to increase the capacity of institutions and human resources involved in restorative justice; (3) it is necessary to collaborate with various parties to increase public awareness of the benefits of restorative justice (4) collaborate with various stakeholders to evaluate the restorative justice program.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Interaksi Fisik terhadap Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Psikologis Remaja di Sekolah Menengah Pertama di Jakarta Purnomo, H.; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Jafar, Nurhayati; Uyun, Zahrotul
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v2i12.858

Abstract

Penelitian ini menyelidiki interaksi yang kompleks antara penggunaan media sosial, interaksi fisik, dan kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta. Sampel yang terdiri dari 150 partisipan disurvei untuk mengeksplorasi frekuensi dan durasi penggunaan media sosial, pola interaksi tatap muka, dan hubungannya dengan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis. Pemodelan Persamaan Struktural dengan Kuadrat Terkecil Parsial (SEM-PLS) digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang bernuansa antara penggunaan media sosial dan kesejahteraan, dengan sedikit dampak negatif yang teramati. Khususnya, interaksi fisik muncul sebagai prediktor yang kuat untuk kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis, menggarisbawahi perannya yang tak tergantikan dalam perkembangan remaja. Yang mengejutkan, penelitian ini mengidentifikasi hubungan yang sinergis, yang menunjukkan bahwa dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan dapat dikurangi jika diimbangi dengan interaksi tatap muka secara teratur. Analisis mediasi menyoroti peran pengurangan penggunaan media sosial sebagai mekanisme di mana interaksi fisik secara positif mempengaruhi kesejahteraan. Temuan studi ini memberikan wawasan berharga bagi para pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan, yang menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara interaksi digital dan fisik dalam membina kesejahteraan remaja sekolah menengah pertama di Jakarta.
Tahap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Objek Wisata Iskandar, Iskandar; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman
Jurnal Publik Vol. 18 No. 02 (2024): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v18i02.434

Abstract

Kebijakan pemerintah pusat dan fenomena wisatawan perkotaan mengunjungi daerah wisata pedesaan belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan objek wisata di tingkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan objek wisata potensial yang ada, khususnya dalam pengelolaan Curug Dadali sebagai objek wisata di Desa Wargaasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research, serta menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif. Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi keberadaan objek wisata alam potensial yang berada di wilayah desa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa Wargaasih dalam pengelolaan objek wisata, khususnya Curug Dadali, sudah ada dan mengarah pada pemanfaatan objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan wawasan tentang kepariwisataan pengurus dan masyarakat sekitar, serta sosialisasi, menjadi hambatan dalam perkembangan pengelolaan. Sebagai rekomendasi, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar pengelolaan objek wisata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.
Social Security Programs in Islamic Law: A Comparative Study of Fatwa Institutions on Indonesia’s Health Insurance Sopa Sopa; Rini Fatma Kartika; Nurhadi Nurhadi; Dina Febriani Darmansyah; Taufiqurokhman Taufiqurokhman; Ma’mun Murod
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.37174

Abstract

This research addresses the divergence of scholarly opinions regarding the legal status of Indonesia's National Health Insurance (BPJS Kesehatan) and its implications for Sharia compliance. The controversy arises from varying arguments put forth by the Indonesian Ulema Council (MUI) and Nahdlatul Ulama as the largest Islamic organization in Indonesia, which has implications for the pro-people government program. The study aims to identify and analyze the factors contributing to the disparities in fatwas issued by MUI and NU concerning national health insurance. Additionally, it examines the role of scholars in shaping public policies to ensure their alignment with Sharia principles. The method used in thos study is by employing a descriptive-analytical approach, this research combines document studies and interviews for data collection. Qualitative analysis, guided by ushul fiqh and fiqh siyasa principles, is used to evaluate the controversies surrounding national health insurance issues. The research reveals that discrepancies in fatwa rulings are rooted in differences in the focus of study. MUI emphasizes the contractual aspect, deeming National health insurance incompatible with Sharia principles. In contrast, NU highlights the program's societal benefits, considering it Sharia-compliant due to its social insurance components. This study demonstrates that scholars' involvement in policy formulation is essential to ensure compliance with Islamic law. The divergence of fatwas regarding national health insurance underscores the need for greater scholarly input in shaping pro-people government programs. This research offers a comprehensive analysis of the national health insurance controversy from a scholarly perspective, shedding light on the critical role of scholars in policy-making processes in predominantly Muslim countries
Strengthening Civic Unity Through Effectiveness of The Four Pillars Socialization Program in Indonesia Siki Andri Putra; Izzatusholekha Izzatusholekha; Andriansyah Andriansyah; Taufiqurokhman Taufiqurokhman
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i3.8849

Abstract

The persistent challenges of social fragmentation in Indonesia, particularly those rooted in ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA) issues, highlight the urgency of reinforcing national values. To address this, the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI) initiated the Four Pillars Socialization Program, encompassing Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Unity in Diversity. This study aims to evaluate the effectiveness of the program in strengthening civic unity and minimizing divisive sentiments. A qualitative approach with a descriptive-analytical design was employed, involving purposively selected participants consisting of community members, local leaders, and program facilitators. Data were collected through semi-structured interviews, program documents, and observations, while thematic analysis guided interpretation. The research applied the effectiveness framework of Kettner, Moroney, and Martin, which includes five indicators: Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. The findings reveal that while program efforts and coverage are extensive, cost efficiency and long-term impact remain inconsistent due to uneven resource allocation and the absence of systematic follow-up. Nevertheless, participants reported enhanced awareness of national values and greater civic enthusiasm. The study concludes that although the Four Pillars Socialization Program has strengthened short-term civic unity, its long-term sustainability requires continuous evaluation, cost adjustments, and integration with educational and cultural initiatives. These insights provide strategic implications for policymakers to refine civic education and counter SARA-related conflicts.
Public Administration in Developing Countries: Mediating the Internalisation of Global Legal and Policy Frameworks of the SDGs Hasan, Syahrul; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Satispi, Evi; Andriansyah, Andriansyah; Malik, Syaibatul Hamdi
Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Lembaga Aneuk Muda Peduli Umat, Bekerjasama dengan LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/sinthop.v4.i2.63.248-258

Abstract

This article examines the role of public administration in developing countries in internalising global legal and policy frameworks associated with the Sustainable Development Goals. The study employs a narrative literature review to synthesise research on administrative capacity, legal adaptation, and the influence of global political processes on national development strategies. The review shows that public administration provides the institutional means through which global commitments are interpreted and embedded in domestic policy. The ability of governments to coordinate sectoral institutions, manage information systems, and align national regulations with international norms shapes how far the SDGs can be translated into practical action. The literature also highlights variations in governance quality, regulatory coherence, and enforcement practices that influence the internalisation process. Global political developments such as development assistance and international monitoring further shape national responses, although their impact depends on the stability and capability of domestic administrative systems. The findings indicate that improvements in coordination, legal consistency, and accountability are important steps toward narrowing the gap between global frameworks and national implementation. These insights offer a conceptual foundation for understanding the institutional conditions that affect SDG progress in developing countries.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Sutrisno, Nisa Wening Asih; Taufiqurokhman, Taufiqurokhman; Rakinda, Oman Rohman
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 12 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v12i1.5624

Abstract

This study is to assess the degree to which inclusive education policies have been used in Indonesian primary education units, pinpoint difficulties and barriers, and provide a scholarly contribution to the field of public administration studies, specifically with regard to the application of education policies. The study used a qualitative methodology and a literature review technique, critically examining government papers, policy documents, regulations, and other studies. The research was restricted to the conceptual and policy levels through the use of a literature review, which strengthened the theoretical knowledge and analytical foundation for the implementation of inclusive education policies. The findings show that while Indonesia has a solid legislative foundation for inclusive education, there are still a number of obstacles to overcome before it can be implemented in primary schools. Planning, organization, execution, and supervision are areas where disparities occur. Teachers lack the necessary pedagogical skills to work with pupils who have special needs, the inclusive organizational structure has not been developed adequately, and policy distribution has not been divided equally. Additionally, the quality of inclusive services is deteriorated by a lack of facilities, a tight budget, and social stigma.. Through a public governance approach that highlights the connection between policy design, institutional capability, and social dynamics in the context of primary education, this study strengthens the viewpoint of inclusive education policy implementation. The study's findings support the idea that Indonesia's problems with inclusive education stem not just from a lack of funding but also from a lack of ability to integrate policies and implement them across sectors. Therefore, attaining effective, equitable, and sustainable inclusive education requires interagency collaboration, strengthening governance, and methodically increasing teacher capacity.
Implementation of Structure Simplification Policy At Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta Farida Hidayati; Ambar Setyaningsih; Ashep Ramdhan Noermansyah; Maya Puspita Dewi; Taufiqurokhman Taufiqurokhman
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 7 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i7.1110

Abstract

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta has implemented policies related to simplifying organizational structures by Regulation Manteri Utilization State Apparatus and Bureaucratic Reform number 25 of 2021 concerning Simplification of Organizational Structures in Institutions. According to Charles O Jones, the success of policy implementation can be seen from 3 things, namely: (1) Organization, (2) Interpretation, and (3) Application. From the results of existing secondary data analysis, the implementation of policies related to simplifying the organizational structure has been carried out well where, in terms of organization, UIN Syarif Hidayatullah has made structural adjustments by eliminating echelon III and IV administrative positions, transferring them to functional positions. Apart from that, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta has also implemented a working team as a result of the simplification of the structure, where the working team was formed to achieve certain activity targets. In terms of interpretation, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta has also implemented strategic steps in implementing the structure simplification policy, namely: (1) mapping of organizational units, (2) submitting mapping results to leadership and (3) verification and validation of mapping. If the implementation of the structure simplification policy was carried out after the Regulation of the Minister of Religion was issued, there was a change in the organizational structure which was followed by the elimination of echelon III and IV administrative officials into functional positions and the formation of work teams to support the achievement of organizational performance. In its implementation, there are still obstacles where the functional position groups resulting from the equalization have not been able to carry out their functions optimally because they require time to adjust to the duties and functions of their new positions and the competency standards that should be possessed by functional officials have not been met. Increasing competency for functional officials as a result of equalization should be a common concern to improve organizational performance.