Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Morality :Jurnal Ilmu Hukum Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal SUBLIMAPSI UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal of Language and Health Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian Innovative: Journal Of Social Science Research Gema Lingkungan Kesehatan Binamulia Hukum
Abas, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 128 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 128 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK Rosdiana Dewi, Elvira; Amalia, Lia; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1297

Abstract

A practice that is widespread in banking, credit collateral is material in the form of land. In credit agreement practice, defaults often occur, therefore collateral is needed, so that credit agreements gain trust and have high economic value. In this writing, the author aims to find out the legal certainty of creditors regarding collateral in the form of property rights certificates in credit agreements and to find out what the judge's decision was in decision number 8/Pdt.G.S/2021/PN.Kwg. This research uses a normative juridical approach. This research concludes that in credit agreements with collateral, legal protection for creditors is very necessary. Therefore, material collateral is needed to minimize the risk of default by the debtor. Article 6 of the Mortgage Rights Law states that if there is a breach of contract in a credit agreement, the first mortgage holder has the right to sell the collateral that is the object of the mortgage through a public auction.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang (Edukasi Masyarakat Dikarawang) Abas, Muhamad; Hidayat, Anwar; Nopianti, Wike
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1924

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Karawang mengenai tindak pidana politik uang yang dapat terjadi selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Dengan pendekatan edukasi yang komprehensif, program ini memfasilitasi kerjasama antara tim pengabdian, aparatur desa, mahasiswa KKN, Bawaslu, dan KPU setempat. Kegiatan dalam program ini meliputi seminar interaktif, workshop, pembentukan relawan pengawas pemilu di tingkat desa, serta kampanye melalui media sosial. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung di kantor desa terpilih di Kabupaten Karawang, mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik politik uang, yang tercermin dari meningkatnya jumlah laporan dugaan praktik tersebut ke Bawaslu. Keberhasilan juga terlihat dari terbentuknya kelompok relawan desa dan forum anti-politik uang di tingkat kabupaten, yang menjadi indikator penting dalam membangun mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menjangkau seluruh desa, strategi pemilihan desa kunci dan pemanfaatan teknologi informasi telah membantu mengatasi kendala tersebut. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lebih bersih di Kabupaten Karawang, serta menyediakan model yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia
IMPLEMENTASI PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH PADA PERSEROAN TERBATAS BEST LOGISTICS SERVICE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN Sopyan, Sopyan; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.381

Abstract

“Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan,” terang Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. di PT, sejalan dengan hal tersebut. Best Planned operations Administration Indonesia yang merupakan organisasi PMA Jepang yang berpartisipasi dalam administrasi strategi otomotif yang dicanangkan pada tahun 2003 yang merupakan salah satu organisasi Honda Gathering di Indonesia, telah mulai melaksanakan estimasi konstruksi dan skala mulai sekitar tahun 2014. Penelitian hukum empiris adalah istilah untuk studi semacam ini. Dimulai dengan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer dari masyarakat atau lapangan dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara itu, dilihat dari gagasan pemeriksaan ini bersifat ekspresif, artinya memberikan gambaran yang wajar tentang penggunaan Undang-undang Tidak Resmi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di PT. Administrasi Operasi Terbaik Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada PT Perusahaan telah menjalankan Best Logistics Service Indonesia sejak tahun 2014, namun perusahaan menghadapi tantangan, seperti kenaikan upah yang meningkat setiap tahunnya sedangkan volume produksi menurun, yang akan berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah serta masa kerja pekerja yang rata-rata berusia di atas 10 tahun.
Tinjauan Yuridis Terhadap Zonasi Jarak Pasar Modern dan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pasar di Kabupaten Karawang) Abas, Muhamad; Setiawan, Ade Yunas; Farhan Asyhadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di daerah pemukiman di Indonesia, pada dasarnya daerah tersebut telah memiliki pasar rakyat yang telah menyediakan bahan-bahan atau kebutuhan masyarakat setempat. Dengan masuknya pasar modern ke dalam kawasan pasar rakyat, hal ini menimbulkan konflik antara penjual di pasar rakyat dengan pengelola pasar modern. Saat ini hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang terdapat ritel yang berformat pasar modern, bahkan terkadang terdapat lebih dari satu ritel yang berformat pasar modern. Metode Yuridis sosiologis yang sesuai dengan desain penelitian survei lapangan, studi kepustakaan dan studi hukum. Jumlah minimarket di Kabupaten Karawang menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 525 buah, sedangkan jumlah pasar rakyat di Kabupaten Karawang dari 30 kecamatan terdiri dari 31 pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari 31 pasar rakyat yang tersebar di setiap kecamatan, terdapat 20 pasar rakyat yang lokasinya berdekatan dengan minimarket di daerah tersebut, lebih dari 50% pasar rakyat di Kabupaten Karawang tidak terlindungi oleh penegak hukum. Menurut analisis penulis ada 3, diantaranya faktor hukum yang saling bertentangan, dengan kata lain pembuatan peraturan presiden dan peraturan daerah sinkronisasi antara keduanya.
Tinjauan Krimonologi Terhadap Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Remaja dalam Komunitas Geng Motor Ditinjau dari Control Social Theory (Studi Kasus di Kabupaten Karawang) Rana Dewi Siauta, Putri; Gagarin Akbar, M. Gary; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2374

Abstract

Criminology is a science that studies crime or specifically studies criminals. The criminological theory used in this research is Social Control Theory. According to Walker Reckless, bad behavior among teenagers is caused by a combination of internal and external control. Such as family, education, and dominant groups. Criminology focuses on the study of criminal behavior and criminals. This research aims to determine the causes of teenagers in the motorbike gang community committing crimes and the mitigation efforts carried out by the police. The method used is empirical juridical with an explanatory descriptive research type with data analysis using deductive logic. Data was obtained through interviews, with motorcycle gang members, police officers and direct observation in the field, and literature studies from various sources such as books, articles and legislation. The research results show that the factors that cause motorbike gang perpetrators to commit crimes consist of internal factors such as emotional instability and the influence of alcohol and drugs, and external factors such as family conditions, social environment and the economy. Countermeasures carried out by the police include preventive measures, namely efforts carried out before a crime occurs and repressive measures, namely efforts carried out by the police after a crime occurs.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Teori Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Polres Karawang) Hanafi, IVAN; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2384

Abstract

The rise in criminal acts involving stolen goods is a  massive problem for the community, especially in Karawang Regency. There are many cases of theft of motor vehicles and selling them to collectors. In this case, the collectors have quite an important role because the presence of the collectors opens the way for the perpetrators. motor vehicle theft. This research was conducted to find out the causes of crime in burglary cases and how to overcome this action. Therefore, criminology is very much needed for this research to find out what factors make a person commit the crime of stealing motor vehicles in Karawang Regency and what countermeasures are taken—by police officers to prevent such actions. The type of research used is empirical juridical and supported by secondary data conducted at the Karawang Police Station by conducting interview observations and other data collection related to the crime of holding goods stolen from motorized vehicles in Karawang Regency. Based on the results obtained in research on the criminal act of holding goods stolen from motorized vehicles in Karawang Regency, the author concludes that the factors that make a person commit a criminal act of holding are economic, educational, and work pressure factors that encourage him to commit a crime and the efforts of the police in dealing with this criminal act. is with Preventive and Repressive actions.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas dengan Perjanjian Kerja secara Lisan Berdasarkan “PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja” Yulianita, Donna; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar; Lubis, Adyan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2528

Abstract

Penting untuk membahas perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas dengan mendiskusikan hak-hak mereka dan bagaimana menegakkannya setelah tugas mereka selesai. Mempelajari bagaimana pekerja PT XYZ yang mengandalkan pengalaman kerja verbal dalam interaksinya di tempat kerja menjadi tujuan utama penelitian ini. Metode yuridis normatif yang mendasarkan kerjanya pada penerapan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Karena itu, sistem biasa memperhitungkannya. Salah satu jenis pengumpulan data yakni pengumpulan data empiris, yang memanfaatkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan orang-orang yang sudah bekerja di organisasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwasanya PT XYZ kurang baik dalam berkomunikasi dan menyelesaikan tugas. Cuti pribadi bagi PT XYZ Khusus di dunia usaha konstruksi, pekerja yang bekerja dalam waktu lama memerlukan perlindungan hukum yang dituangkan dalam standar yang adil dan rinci.
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Karawang Hasanah, Hilyatun; Asyahadi, Farhan; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2659

Abstract

Pelaksanaan keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab pemerintah daerah, dengan Satpol-PP sebagai pelaksana utama sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang dalam menertibkan bangunan liar sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2020. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dihimpun melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kinerja Satpol PP cukup efektif, dengan pelaksanaan tugas yang terstruktur dan terencana meskipun menghadapi kendala seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana. Faktor pendukung utama adalah mutu sumber daya manusia dan koordinasi yang baik, sementara hambatan internal dan eksternal diatasi melalui pengaturan jadwal, monitoring, dan edukasi masyarakat. Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pencapaian, kendala, dan upaya peningkatan efektivitas kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda terkait penertiban bangunan liar di Kabupaten Karawang.
Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Wilianita, Ani; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2703

Abstract

Perjanjian fidusia dengan akta notaris saja tidak cukup, namun harus dilanjutkan dengan fidusia Pendaftar dilakukan secara online. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notaris tanpa registrasi tidak dapat dikabulkan hak istimewa kepada penerima fidusia. Padahal tujuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dari kerugian akibat wanprestasi dari debitur. Adapun identifikasi masalah yang penulis bahas pertama yaitu Bagaimana Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan kedua, Bagaimana Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian yang penulis simpulkan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Natariil (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditor akan memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dan tidak didaftarkan sesuai kekentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (vernitigbarheid). Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui online terimplementasi melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukkan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU Nomor. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system).
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Zahra Alfianti, Kartika; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (di bawah tangan), serta untuk mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi semacam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum karena adanya kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diberikan berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara perlindungan hukum secara represif mencakup sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan lainnya, serta metode penegakan hukum lainnya. Namun, akibat hukum dari transaksi jual beli tanah di bawah tangan adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertipikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika muncul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli. Pembeli juga terbatas dalam melakukan jaminan sertipikat untuk mendapatkan kredit, karena harus melibatkan penjual tanah yang bersangkutan.  
Co-Authors Abdurakhman, Maman Aditia, Fani Agus Antoni, Mochamad Aini, Nida Qurratul Akbar, Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amalia, Sitti Fadilah Amaliya, Lia Andri Susanto Andriani, Nina Anggraeni, Kiki Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Aldi Ardiansyah, Ata Arisa Wongchai Asnanda, Anggraeni Asyahadi, Farhan Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Ayomi, Andreas C. Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Budi Prayogo, Sutras Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Devi Arviani Arinta Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dini Nurfalah Farhan Asyhadi Fatonah Fatonah Fauzan, Ade Ahmad Fauzi, Muhamad Jiia Febrian, M. Ibnu Gagarin Akbar, M. Gary Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gugun Gunawan, Gugun Guntara, Deny Haetami, Vikri Hambali, Muslim Hariawan, Hariawan Hasanah, Hilyatun Hasrinda, Hasrinda Hendri Gunawan Herman, Rizky Nurjulianto Hidayat, Anwar Hilman Alfiansah Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Ichsan Maulana Indah Nurhayati Irawan, Angki Irawan, Surya Irwanto, Danang Iswandi, Erik Ivan Hanafi Ixal, Da'i Safuad Kaimuddin, Sitti Mikarna Koswara, Wahyu Kurnia, Didiek Lestari, Widya Annisa Pudji LIA AMALIA Lubis, Adyan Lukman, Dedi Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Syahwa Mahmudi, Afrizal Makhron, Fiki Muzaki Malau, Masnida Marhan, Citra Marpaung, Dorkas Maulida Ridfar, Lulu Mehue, Bruce Meidah, Nuryanah Tirostiah Mohamad ArdinSuwandi Muhammad Latif Mustika, Mela Mutiara Dewi, Chalidya Nasution, Moh Sofyan Ningrum, Wulan Cahya Nopianti, Wike Nor Khasanah, Jana Siti Nugraha Putra, Muhamad Nugroho, Gynastiar Nur Elita, Raden Lita Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurhidayah, Desyifa Pebriyani, Pebriyani Pranata, Rifo Andi Pratama, Raka Indra Prilly Larasati, Dwiana Purwana, Dalih Putra, Reza Alamsyah Putri, Ina Malia R, La Ode Rafiuddin Rahmalia, Indah Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Niar Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Rana Dewi Siauta, Putri Rizal Aripin Robillah, Robillah Rosdiana Dewi, Elvira Rudin, Suci Ramadhani Sadjat, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sahab, Nurlin Sampurna Banyuaji, Sampurna Sanjaya , Suyono Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Saprudin Saripudin, Asep Sartika Dewi Septian, Fazrian Setiawan, Ade Yunas Shidqi Mubarok, Muhammad Sibri, Lili Sidabutar, Octaviana Sihotang, Alex Antonius Sihotang, Alex Antonius Suddyarto Sitorus, Leonardo Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sri Wahyuni Sudjadi, Agung Sukarta, Dimas Tatang Wiro Sukmawati Sukmawati Suroso, Zulfiansyah Yusuf Suryadi, Ismutiah Susanti, Depi Sutrisno, Sutrisno Syahida, Nadia Taofik Rohman, Paisal Targana, Tatang Toha, Imam Sofii Tri Setiady, Tri Triana Dewi, Liza Viyanda, Karina Wakono, Nur Widasari, Widasari Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yulianita, Donna Yulianti, Yuli Yuniar Rahmatiar Yunior Sanu, Primawan Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika Zahra Maharani Hilman, Hanna