Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Morality :Jurnal Ilmu Hukum Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal SUBLIMAPSI UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal of Language and Health Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian Innovative: Journal Of Social Science Research Gema Lingkungan Kesehatan Binamulia Hukum
Abas, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (Online) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Wilianita, Ani; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2703

Abstract

Perjanjian fidusia dengan akta notaris saja tidak cukup, namun harus dilanjutkan dengan fidusia Pendaftar dilakukan secara online. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notaris tanpa registrasi tidak dapat dikabulkan hak istimewa kepada penerima fidusia. Padahal tujuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dari kerugian akibat wanprestasi dari debitur. Adapun identifikasi masalah yang penulis bahas pertama yaitu Bagaimana Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan kedua, Bagaimana Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian yang penulis simpulkan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Natariil (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditor akan memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dan tidak didaftarkan sesuai kekentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (vernitigbarheid). Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui online terimplementasi melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukkan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU Nomor. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online system).
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang) Zahra Alfianti, Kartika; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (di bawah tangan), serta untuk mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi semacam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum karena adanya kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diberikan berdasarkan Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara perlindungan hukum secara represif mencakup sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan lainnya, serta metode penegakan hukum lainnya. Namun, akibat hukum dari transaksi jual beli tanah di bawah tangan adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertipikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika muncul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli. Pembeli juga terbatas dalam melakukan jaminan sertipikat untuk mendapatkan kredit, karena harus melibatkan penjual tanah yang bersangkutan.  
Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Melalui Surat : Tap-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 oleh Kejaksaan Negeri Karawang) Kurnia, Didiek; Guntara, Deny; Akbar, Gary Gagarin; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4530

Abstract

Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai terobosan alternatif dalam sistem penanganan kasus pidana di Indonesia dengan mengedepankan keterlibatan semua pemangku kepentingan: pelaku, korban, negara dan komponen masyarakat. Paradigma ini menawarkan jalur penyelesaian di luar mekanisme pengadilan konvensional melalui proses dialog yang menghasilkan kesepakatan berkeadilan bagi seluruh pihak. Implementasi konsep ini secara formal dimulai dengan diberlakukannya UU No. 11/2012 tentang SPPA yang memperkenalkan konsep diversi. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif melibatkan koordinasi berbagai institusi penegak hukum. Studi ini melakukan analisis mendalam terhadap implementasi keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan regulasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan mengambil studi kasus spesifik pada Surat PenghentianNo: TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 yang dikeluarkan pada 27 Desember 2021. Lingkup penelitian mencakup evaluasi mekanisme penerapan serta batasan penghentian penuntutan yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dalam beragam jenis tindak pidana. Metodologi yang digunakan bersifat penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi serta wawancara mendalam dengan jaksa penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karawang.
JUDICIAL CONSIDERATION OF CHILD CUSTODY TO FATHER UNDER ARTICLE 105 OF INDONESIAN COMPILATION OF LAWS Fatonah, Fatonah; Amalia, Lia; Abas, Muhamad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 1 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i1.23449

Abstract

This research explores the regulation of child custody for minors under Indonesian law following divorce, based on Decision Number 3208/pdt.G/2020/PA.Krw. Divorce entails the allocation of custody to one of the separating partners, either the mother or the father. Additionally, parents are obliged to educate their children until they reach the age of 18 or marry. The study adopts a normative juridical method, finding that the regulation of child custody for minors is outlined in Article 105 of the Compilation of Islamic Law, granting a mother the right to raise a child who is not yet mature (mumayyiz) or under 12 years old, while a mature child is returned to them. However, in divorce cases, these rules may not apply, and judges have the discretion to consider the child's interests under Law Number 1, Article 41, with custody potentially revoked under Law Number 1 of 1975, Article 45(1). Custody of minors under Islamic Law is governed by Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, amended by Law Number 35 of 2014, Article 105, which assigns custody of children under 12 to their mothers, yet court rulings may favor fathers.
THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN IMPLEMENTING ORDER IN THE KARAWANG PUBLIC SPACE Pebriyani, Pebriyani; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i2.25648

Abstract

Local governments are required to build public facilities and spaces for the benefit of the community. The success of a government is measured by its ability to construct safe and comfortable facilities. Public facilities must be maintained to ensure community comfort. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Karawang Regency deploys its members in public spaces to maintain order. This qualitative research uses an empirical juridical approach to understand the roles and challenges of Satpol PP. The findings aim to improve the effectiveness of Satpol PP in maintaining public order in open spaces.
EFFECTIVENESS OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) CYLINDERS TARGETED ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 38 OF 2019 ON THE PROVISION, DISTRIBUTION, AND PRICE DETERMINATION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS FOR FISHING VESSELS FOR TARGETTED FISHERMAN AND WATER PUMP MACHINES FOR TARGETTED FARMES Ardiansyah, Ata; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i2.25733

Abstract

The delivery pf 3 kg LPG fuel has a great effect on the survival of the community, but the distribution is not in accordance with the standards, it can cause problems such as misuse of distribution, triggering criminal acts and can cause a scarcity of 3 kg LPG gas supply. The problem is how effective is the distribution of 3kg cylinder liquified petroleum gas (LPG) on target based on Presidential Regulation Number 38 of 2019 concerning the Supply, Distribution, and Pricing of Liquefied Petroleum Gas for Fishing Vessels for Target Fishermen and Water Pump Machines for Target Farmers and How the Challenges in Distributing 3kg Cylinder Liquified Petroleum Gas (LPG) Cylinders Are Right on Target. Qualitative Research Method using the Normative Juridical approach method. The results of the research are based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2019 concerning the Supply, Allocation, and the rates for Liquefied Petroleum Gas for fishing boats aimed at fisherman and water pump machinery designed for farmers, it’s  stated that the provision and distribution of  LPG for target fishermen’s fishing boats and target farmers water pumping equipment use 3 Kg LPG Cylinders for households and micro businesses. The challenge in distributing 3kg LPG Cylinders on Target is that the Government of Indonesia continues to strive to transform LPG subsidy policies that are more targeted. One of the steps is to change the LPG subsidy scheme from originally commodity-based to individual-based. However, in the implementation of this transformation plan, there are various challenges and problems that need to be overcome, including 1) Beneficiary Data; 2) Implementation in the Field; 3) Enforcement of Subsidy Distribution Rules; 4) Effectiveness of Monitoring and Supervision; 5) Impact on the Poor and Vulnerable
Legalitas Kontrak Perjanjian Kredit Motor Tanpa Akta Otentik Notaris oleh Kreditur Di Indonesia Sudjadi, Agung; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad; Sanjaya, Suyono
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5819

Abstract

The purpose of this study is to establish legal certainty regarding the validity of contracts and the legitimacy of execution by creditors in motor vehicle financing agreements that are not formalized through notarial deeds and court rulings, as well as to assess their impact on legal certainty and debtor protection. This research employs a normative legal method by collecting data through a literature review of legislation, court decisions, legal literature, and relevant motor vehicle financing contracts. The study finds that motor vehicle financing contracts without notarial deeds have weaknesses in evidentiary strength, creating opportunities for creditors in Indonesia to execute collateral without court authorization. However, the legality of such execution must be based on Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, which states that execution may proceed without a court ruling if there is voluntary surrender and a clear basis for execution. Thus, this research provides an original contribution by thoroughly examining the legal aspects of fiduciary guarantee execution in the context of motor vehicle financing contracts, a topic that has received little attention in non-bank financing practices in Indonesia
Pertumbuhan Laba Perusahaan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Nor Khasanah, Jana Siti; Abas, Muhamad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13588

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan laba perusahaan sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Pengumpulan data penelitian menggunakan Teknik studi Pustaka (library research), yaitu teknik yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan laba perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling. Sampel terpilih 20 emiten dari 44 emiten yang terdaftar di BEI. Laporan laba bersih sebelum pandemi ditentukan dari tahun 2017-2018, dan pada saat pandemi Covid-19 ditentukan tahun 2019-2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa 20 emiten industri makanan dan minuman rata-rata mengalami pertumbuhan laba positif di tahun 2019 dan pertumbuhan laba melambat di tahun 2020. Pertumbuhan laba (rugi) emiten BTEK sebesar 508% ditahun 2020, pertumbuhan laba (rugi) ini lebih tinggi dibandingkan emiten lainnya di industri yang sama.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL Nurhayati, Indah; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual dan pertanggungjawaban pelaku. Kemudian menganalisis kondisi-kondisi kebergantungan dilihat dari motif kronologi kasus. Metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil wawancara tiga orang korban, hasil penelitian didapatkan bahwa adanya tindak pelecehan sesksual. Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terdapat hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan bagi para korban, akan tetapi di PT.Plasess Indonesia tidak terdapat perlindungan pelecehan seksual bagi para pekerja wanita yang mengalami pelecehan seksual. Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan seksual menyebutkan bahwa penerapan sanksi pelecehan seksual nonfisik berupa sanksi pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan di PT.Plasess Indonesia sendiri tidak ada sanksi khusus untuk pelaku pelecehan seksual maupuan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual sebagai mana yang tertera dalam PKB (perjanjian kerja Bersama).
Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata Malau, Masnida; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.427

Abstract

Angka pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat pesat menjadikan tanah sebagai komoditas penting untuk dikelola menjadi lahan produksi dengan tujuan menunjang keberlangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan/menguasai tanah milik orang lain yang terdapat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan penyerobotan/penguasaan tanah milik orang lain merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah dan sesuai dengan aturan dan isi KUH Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap kerugian yang diakibatkan pada orang lain harus mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan sesuai pertimbangan hakim pada kasus ini adalah penolakan gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam persidangan.
Co-Authors Abdurakhman, Maman Aditia, Fani Agus Antoni, Mochamad Aini, Nida Qurratul Akbar, Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amalia, Sitti Fadilah Amaliya, Lia Andri Susanto Andriani, Nina Anggraeni, Kiki Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Aldi Ardiansyah, Ata Asnanda, Anggraeni Asyahadi, Farhan Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Ayomi, Andreas C. Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Budi Prayogo, Sutras Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dini Nurfalah Farhan Asyhadi Fatonah Fatonah Fauzan, Ade Ahmad Fauzi, Muhamad Jiia Febrian, M. Ibnu Gagarin Akbar, M. Gary Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gugun Gunawan, Gugun Guntara, Deny Haetami, Vikri Hambali, Muslim Hariawan, Hariawan Hasanah, Hilyatun Hasrinda, Hasrinda Hendri Gunawan Herman, Rizky Nurjulianto Hidayat, Anwar Hilman Alfiansah Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Ichsan Maulana Indah Nurhayati Irawan, Angki Irawan, Surya Iswandi, Erik Ivan Hanafi Ixal, Da'i Safuad Kaimuddin, Sitti Mikarna Koswara, Wahyu Kurnia, Didiek Lestari, Widya Annisa Pudji LIA AMALIA Lubis, Adyan Lukman, Dedi Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Syahwa Mahmudi, Afrizal Makhron, Fiki Muzaki Malau, Masnida Marhan, Citra Marpaung, Dorkas Maulida Ridfar, Lulu Mehue, Bruce Meidah, Nuryanah Tirostiah Muhammad Latif Mutiara Dewi, Chalidya Nasution, Moh Sofyan Ningrum, Wulan Cahya Nopianti, Wike Nor Khasanah, Jana Siti Nugraha Putra, Muhamad Nugroho, Gynastiar Nur Elita, Raden Lita Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurhidayah, Desyifa Pebriyani, Pebriyani Pranata, Rifo Andi Pratama, Raka Indra Purwana, Dalih Putra, Reza Alamsyah Putri, Ina Malia R, La Ode Rafiuddin Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Niar Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Rana Dewi Siauta, Putri Rizal Aripin Robillah, Robillah Rosdiana Dewi, Elvira Rudin, Suci Ramadhani Sadjat, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sahab, Nurlin Sampurna Banyuaji, Sampurna Sanjaya , Suyono Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Saripudin, Asep Sartika Dewi Septian, Fazrian Setiawan, Ade Yunas Shidqi Mubarok, Muhammad Sibri, Lili Sidabutar, Octaviana Sihotang, Alex Antonius Sitorus, Leonardo Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sri Wahyuni Sudjadi, Agung Sukarta, Dimas Tatang Wiro Sukmawati Sukmawati Suroso, Zulfiansyah Yusuf Suryadi, Ismutiah Susanti, Depi Sutrisno, Sutrisno Syahida, Nadia Targana, Tatang Toha, Imam Sofii Tri Setiady, Tri Triana Dewi, Liza Viyanda, Karina Wakono, Nur Widasari, Widasari Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yulianita, Donna Yulianti, Yuli Yuniar Rahmatiar Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika