Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
14.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Morality :Jurnal Ilmu Hukum Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal SUBLIMAPSI UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal of Language and Health Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian Innovative: Journal Of Social Science Research Gema Lingkungan Kesehatan Binamulia Hukum
Abas, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 128 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 128 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penerapan Teori Strict Liabillity dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan dengan Undang-Undan Makhron, Fiki Muzaki; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6290

Abstract

Permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia yang semakin kompleks menuntut penegakan hukum yang efektif dan komprehensif. Artikel ini membahas pengertian serta bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan, sistem sanksi pidana (termasuk asas ultimum remedium dan primum remedium), serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta relevansinya dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Meskipun prinsip strict liability secara tradisional dikenal dalam konteks hukum perdata, artikel ini menegaskan bahwa prinsip tersebut juga memiliki ruang penerapan dalam hukum pidana lingkungan. Penerapannya dalam konteks pidana, khususnya terhadap korporasi, bertujuan memperkuat akuntabilitas tanpa mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan (mens rea). Hal ini memperjelas kausalitas antara tindakan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sekaligus mempercepat proses penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban. Studi kasus tumpahan minyak di Karawang diangkat sebagai ilustrasi nyata kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, prinsip strict liability berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat efektivitas hukum pidana lingkungan, mendorong pencegahan, dan memastikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup.
Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah Gunawan, gugun; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6351

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Latar belakang penelitian ini berpijak pada kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang terbukti membebani teknis penyelenggaraan, menurunkan kualitas partisipasi pemilih, serta melemahkan sistem kepartaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap Putusan MK, UU Pemilu, dan UU Dasar 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah berangkat dari penafsiran konstitusional terhadap Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta mengedepankan prinsip living constitution. Mahkamah memutus bahwa pemilu serentak inkonstitusional bersyarat dan menetapkan norma baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu dua tahun. Dari sisi politik, pemisahan ini berimplikasi pada penguatan partisipasi rakyat, peningkatan kualitas pemilu, perbaikan sistem kepartaian, dan stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan demokratisasi berkelanjutan di Indonesia.  
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dibawah Umur dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Ayahnya yang telah Meninggal Dunia (Study Kasus Putusan PN Makasar No.273/Pdt.P/2025) Aditia, Fani; Amaliya, Lia; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6366

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris pada sengketa utang-piutang. Hak waris memang melekat, tetapi keterbatasan kapasitas hukum menyebabkan kerentanan serta potensi hilangnya hak. Metode yang dipakai ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan, doktrin, dan analisis Putusan PN Makassar No. 273/Pdt.P/2025/PN Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak, dengan ketentuan bahwa utang pewaris hanya dibebankan pada harta peninggalan, bukan pribadi anak. Perwalian dibuktikan berfungsi menjaga hak anak sekaligus memastikan kewajiban pewaris dipenuhi secara proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum bergantung pada pengawasan pengadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Disarankan adanya penguatan regulasi dan mekanisme kontrol agar prinsip the best interests of the child dapat terlaksana secara nyata.
Tinjauan Kriminologi dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Kebumen (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kebumen) Ixal, Da'i Safuad; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Pratama, Raka Indra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6374

Abstract

Fenomena maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Kebumen mencerminkan adanya persoalan sosial dan hukum yang memerlukan pendekatan kriminologis yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut serta menganalisis strategi penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Kebumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam praktik sabung ayam erat kaitannya dengan pengaruh lingkungan sosial, tekanan ekonomi, dan proses pembelajaran perilaku menyimpang melalui interaksi sosial. Teori Differential Association digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku kriminal diperoleh secara sistematis dari lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian mencakup tindakan pre-emtif, preventif, dan represif yang dilaksanakan secara simultan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam membangun ketahanan sosial guna mencegah meluasnya praktik perjudian serupa di masa mendatang.
Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengelolan Dana Asuransi Karyawan (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/PN KWG) Triana Dewi, Liza; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6396

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelusuri kewajiban hukum dari perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tiak melaksanakan putusan hakim. Dua sumber data langsung dan tidak langsung digunakan dalam teknik penelitian hukum normatif studi ini. Berdasarkan kesimpulan studi, tanggung jawab hukum perusahaan asuransi, sebagaimana ditetapkan pada Ketetapan No.104/Pdt.G/PN/Kwg, meliputi pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko, dan pembayaran biaya litigasi. Dalam Ketetapan No.104/Pdt.G/2022/PN KWG, bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh tergugat adalah mengembalikan dana, investasi, biaya finalti senilai Rp. 73.622.785.595, membayar bunga moratorium tahunan sebesar 6% dengan jumlah Rp. 4.598.095.429, pembatalan perjanjian antara PT ABCD dengan PT XYZ, dan tergugat membayar biaya perkara yang muncul akibat adanya perkara ini dengan nilai Rp. 6.415.000. Serta, dampak hukum yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan putusan adalah dilakukannya eksekusi berupa pemberian, pembersihan, perobohan, distribusi, serta bertindak terhadap suatu benda dan membayar sejumlah dana yang didapatkan dari menjual barang-barang milik debitur sesuai dengan Pasal 195-197 HIR.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAJYA SABHA REPUBLIK INDIA Zaenury, Ahmad Goza; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1073

Abstract

General elections are a feature of a democratic country in which implementation is one of the mandates of the constitution and it is the right of every citizen to determine his attitude and support through general elections. The purpose of this research is to see a comparison between the DPD election system in Indonesia and the Rajya Sabha in India which will then become a lesson about the weaknesses and strengths of the two countries. This study uses a normative juridical research method in which the author examines legal materials and supporting documents in conducting research. With the data collection method, namely literature study and document study related to general elections in Indonesia and India. The results of this study indicate that elections in the two countries in terms of regional representation generally have a lot in common where both are regulated in general in the constitutions of the two countries which are then further regulated in derivative laws and regulations. Meanwhile, with regard to the technical aspects, there are several striking differences, including the term between elections and seats and the electoral system used.
ANALISIS TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 KESEHATAN Iswandi, Erik; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1074

Abstract

Abortion is an act that violates the law because it tries to abort a pregnancy or abort it with various problems and reasons. The reasons for someone having an abortion can be in the form of medical reasons that require an abortion, economic reasons that are not sufficient for the family's needs, social reasons and so on. In (Decision Study Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks), a woman has an abortion on the grounds that if she doesn't have an abortion then she will lose her job while she is the backbone of the family because her husband doesn't work. The purpose of this study is to legally analyze the decision Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks. The research method used is normative juridical with library study data collection methods. The results of this study indicate that the act of abortion is a criminal act regulated in the Health Law and the Criminal Code with several exceptions. The judge decides the case by considering the evidence and facts at trial. The judge in deciding this case was in accordance with the regulations so that the judge's indictment was fair and did not harm the defendant.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH KPR BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK Wakono, Nur; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1079

Abstract

One of the issues that often arises in the implementation of home ownership loans (KPR) is the transfer of rights to the house carried out by the debtor to another party before the mortgage period ends without the knowledge of the bank and without the correct procedure. This phenomenon is known as transfer of rights or take over credit. This paper aims to evaluate the legal certainty for good faith buyers and the judge's consideration in decision No. 49/Pdt.G /2022/PN.Kwg. This research uses a Normative approach by analyzing legal materials. The results showed that the judge had decided that a good faith buyer could change the data of home ownership in accordance with legal certainty and the judge's consideration was correct in accordance with legal certainty where the plaintiff was a good faith buyer who could change the data of home ownership.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Irawan, Surya; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1081

Abstract

The abstract here is a representation (not a summary) of the background, objectives, methods and conclusions. Abstract in English written in one paragraph consisting of 150- 200 words, using Times New Roman, font size 11, one space. Abstract serves to briefly present the contents of the journal. The position of consumers in general is still weak in the fields of economy, education and bargaining power, therefore it is very necessary to have laws that protect consumer interests. To be able to provide guarantees for the implementation of consumer protection, the government pours consumer protection into a legal product. This is important because only the law has the power to compel business actors to obey it, and also the law has strict sanctions. This research was conducted at the Consumer Dispute Settlement Agency domiciled in Karawang Regency using normative juridical types and approaches. The author reviews the legal literature on consumer dispute resolution and legal certainty over the Karawang Regency Consumer Dispute Settlement decision which is then collected and classified with detailed, systematic and directed records regarding documents/literature. Furthermore, the author conducts a descriptive data analysis, so that a comprehensive picture of the problems surrounding consumer dispute resolution and legal certainty is obtained for the Karawang Regency Consumer Dispute Settlement decision. The results of the research that the author conducted suggest that consumer settlement in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be pursued by 3 (three) methods / methods, namely, conciliation, mediation and arbitration on the basis of the choice and agreement of the parties to the dispute. The form of award by the method of conciliation and mediation shall be final and binding, without having to be asked for fiat execution to the local District Court, while the form of award taken by the method of arbitration must be requested by fiat execution to the local District Court so that the arbitral award has executory force.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Septian, Fazrian; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1087

Abstract

The development of technology in this case is something related to human life, where technology on the other hand provides convenience but also provides new problems that are accepted by humans. The internet is one form of technological development itself. The internet is an electronic media and information that is developing very fast. The internet is widely used in various trading activities, trading activities that utilize the internet are known as e-commerce, one of the internet trading activities is through the Instagram platform. Trading via Instagram social media itself raises many problems related to law with all the risks. Problems that can arise include default. The purpose of this article is to find out the rights and obligations of the parties in buying and selling transactions via Instagram and the legal consequences that arise if the seller in a buying and selling transaction via Instagram defaults. In this study the authors used empirical research methods. The data taken was in the form of secondary and primary data. Secondary data was obtained from interviews with informants who had cases related to purchases on Instagram social media. Primary data were obtained from Civil Law, literature studies and various articles related to the problems studied. The results obtained from this writing are that legal protection for consumers who feel harmed by irresponsible producers has been regulated in Law no. 8 of 1999. The research in this article concludes that: in buying and selling activities carried out on Instagram there are often deviations in rights and obligations that are no longer in accordance with the norms that exist in society and legal remedies that can be taken in the event of default from one of the parties, both sellers and buyers who make online transactions, can be sued in the general court environment or outside the court and can be fined directly for the party who commits the default.
Co-Authors Abdurakhman, Maman Aditia, Fani Agus Antoni, Mochamad Aini, Nida Qurratul Akbar, Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Amalia, Sitti Fadilah Amaliya, Lia Andri Susanto Andriani, Nina Anggraeni, Kiki Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Aldi Ardiansyah, Ata Arisa Wongchai Asnanda, Anggraeni Asyahadi, Farhan Asyhadi, Farhan Atmaja, Annisa Tri Ayomi, Andreas C. Bintang S, Andi Muhamad Bintang, Muhamad Budi Prayogo, Sutras Chicka Aircheny Dede Nurhayatie Devi Arviani Arinta Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dini Nurfalah Farhan Asyhadi Fatonah Fatonah Fauzan, Ade Ahmad Fauzi, Muhamad Jiia Febrian, M. Ibnu Gagarin Akbar, M. Gary Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad Gugun Gunawan, Gugun Guntara, Deny Haetami, Vikri Hambali, Muslim Hariawan, Hariawan Hasanah, Hilyatun Hasrinda, Hasrinda Hendri Gunawan Herman, Rizky Nurjulianto Hidayat, Anwar Hilman Alfiansah Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Ichsan Maulana Indah Nurhayati Irawan, Angki Irawan, Surya Irwanto, Danang Iswandi, Erik Ivan Hanafi Ixal, Da'i Safuad Kaimuddin, Sitti Mikarna Koswara, Wahyu Kurnia, Didiek Lestari, Widya Annisa Pudji LIA AMALIA Lubis, Adyan Lukman, Dedi Machestian, Hario Bismo Maharani, Dennisya Maharani, Syahwa Mahmudi, Afrizal Makhron, Fiki Muzaki Malau, Masnida Marhan, Citra Marpaung, Dorkas Maulida Ridfar, Lulu Mehue, Bruce Meidah, Nuryanah Tirostiah Mohamad ArdinSuwandi Muhammad Latif Mustika, Mela Mutiara Dewi, Chalidya Nasution, Moh Sofyan Ningrum, Wulan Cahya Nopianti, Wike Nor Khasanah, Jana Siti Nugraha Putra, Muhamad Nugroho, Gynastiar Nur Elita, Raden Lita Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurhidayah, Desyifa Pebriyani, Pebriyani Pranata, Rifo Andi Pratama, Raka Indra Prilly Larasati, Dwiana Purwana, Dalih Putra, Reza Alamsyah Putri, Ina Malia R, La Ode Rafiuddin Rahmalia, Indah Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Niar Rahmatiar, Yuniar Ramadani, Trisna Rana Dewi Siauta, Putri Rizal Aripin Robillah, Robillah Rosdiana Dewi, Elvira Rudin, Suci Ramadhani Sadjat, Rizki Safitri, Diana Alpiani Sahab, Nurlin Sampurna Banyuaji, Sampurna Sanjaya , Suyono Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Saprudin Saripudin, Asep Sartika Dewi Septian, Fazrian Setiawan, Ade Yunas Shidqi Mubarok, Muhammad Sibri, Lili Sidabutar, Octaviana Sihotang, Alex Antonius Sihotang, Alex Antonius Suddyarto Sitorus, Leonardo Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sri Wahyuni Sudjadi, Agung Sukarta, Dimas Tatang Wiro Sukmawati Sukmawati Suroso, Zulfiansyah Yusuf Suryadi, Ismutiah Susanti, Depi Sutrisno, Sutrisno Syahida, Nadia Taofik Rohman, Paisal Targana, Tatang Toha, Imam Sofii Tri Setiady, Tri Triana Dewi, Liza Viyanda, Karina Wakono, Nur Widasari, Widasari Wilianita, Ani Wiranata, Muhammad Ardi Yulianita, Donna Yulianti, Yuli Yuniar Rahmatiar Yunior Sanu, Primawan Zaenury, Ahmad Goza Zahra Alfianti, Kartika Zahra Maharani Hilman, Hanna