Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam JURNAL MUTIARA MANAJEMEN Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Abdimas Musi Charitas Jurnal ABDIMAS MUTIARA Jurnal Mutiara Hukum JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL
Marpaung, Rolando
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT KEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1604/PID.SUS/2022/PT MDN) Laia, Hendrik Wahyu Luther; Marpaung, Rolando; Sherhan; Damanik, Micael Jeriko
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5330

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika Dimana kepemilikan narkotika adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Namun, ada situasi di mana individu yang dituduh memiliki narkotika akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Dalam penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui dan membahas: (1) untuk mengetahui dan membuktikan pembuktian perkara nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP (2) untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN dengan fakta yang terungkap di persidangan (3) untuk mengetahui dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika di medan sumatera utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa terdakwa di vonis bebas oleh pengadilan tinggi medan setelah mengajukan banding. Dalam putusan tersebut terdakwa di vonis bebas karena jaksa penuntut umum tidak mempunyai cukup bukti yang sah.
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Silitonga, Romauli; Simanjuntak, Bornok; Marpaung, Rolando; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5331

Abstract

Sejauh mana LBH Medan berfungsi sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat miskin di Sumatera Utara adalah subjek utama penelitian ini. Fokus utama adalah model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan untuk meningkatkan akses ke keadilan serta masalah yang dihadapi LBH selama proses pemberian bantuan hukum. Metodologi yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini. LBH Medan telah melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai akses keadilan, tetapi masih ada banyak hambatan. Konsultasi hukum, penyidikan hukum, dan pendampingan hukum dalam berbagai tahapan, seperti penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di tingkat kabupaten, tinggi, dan mahkamah agung, adalah contoh model bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga ini. Namun, mengingat sifat struktural dari bantuan hukum, lembaga ini juga melakukan tindakan non-litigasi seperti pengorganisasian masyarakat, pendidikan, dan sebagainya.
PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 25 MEDAN Putra, Ardiansyah; Hutauruk, Firman Agustinus; Damanik, Micael Jeriko; Marpaung, Rolando; Sherhan
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v6i1.5336

Abstract

Pemberian kredit merupakan salah satu tujuan dari PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan, yaitu untuk membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman uang. Dalam melaksanakan aktivitas tersebut, perusahaan harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Fungsi manajemen tersebut adalah Perencanaan dan Pengawasan yang merupakan fungsi yang paling mendukung satu sama lainnya guna mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan berkaitan dengan suatu cara atau metode yang membantu perusahaan dalam penyaluran kredit pada masyarakat. Pemberian atau penyaluran kredit harus diawasi untuk mencegah adanya kredit yang tidak dibayar atau macet. Dan yang menjadi pembahasan di proposal ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Apakah akibat hukum yang timbul sehubungan pemberian kredit oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Tindakan apakah yang dilakukan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan kemacetan kredit sehubungan dengan pengawasan kredit? Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan dan pengawasan pemberian kredit pada PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti. Adapun jenis data yang di gunakan adalah data primer yang merupakan hasil wawancara berupa tanya jawab dengan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan, serta data sekunder yang berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan dan daftar kredit macet tahun 2017-2018.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan) Sarumaha, Yohanes Arman Andani; Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Sitanggang, Tiromsi
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5358

Abstract

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum pada anak adalah upaya untuk menjamin bahwasannya setiap anak mendapatkan haknya. Tindakan kekerasan pada anak memiliki akibat yang signifikan seperti tekanan psikologis, trauma, malu, stress, dan ketakutan yang berlebihan pada korban, sehingga negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada korban. Penelitian ini bertujuan memahami hak-hak ataupun perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dikaji dari Undang- Undang No 35 Tahun 2014. Dalam studi kasus ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (DP3APM). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mencakup studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pornografi, dan kejahatan lainnya mendapatkan perlindungan khusus yang tercantum dalam Pasal 59A, 67B, dan 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta perlindungan dan upaya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, seperti reintegrasi, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum bersama aparat penegak hukum.
IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS : SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN) Zendrato, Iman Sejati; Purba, Parlindungan; Marpaung, Rolando; Hutagalung, Malthus
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5442

Abstract

Transportasi merupakan suatu proses perpindahan, gerak, mengangkut dan mengalihkan objek dari suatu tempat ke tempat lain melalui alat transportasi atau kendaraan berupa sepeda motor. Dalam proses lalu lintas sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka kepada korban karena kurangnya penggunaan pelindung diri saat berkendara. Implementasi penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu penerapan kebijakan sebagai keharusan yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi peraturan dengan tujuan menciptakan perubahan sehingga memiliki dampak atau akibat dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang dibuat. Peraturan yang mengawasi tentang penerapan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengguna sepeda motor diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, dan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, peranan kepolisian dalam proses pengawasan terhadap penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengguna sepeda motor di Kota Medan berhubungan tentang pelayanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KEHILANGAN BARANG PADA SAAT DIPARKIRAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Imelda Medan) Telaumbanua, Fictorius; Purba, Parlindungan; Marpaung, Rolando; Hutagalung, Malthus
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5446

Abstract

Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Penggunaan jasa parkir telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar yang menghadapi masalah parkir yang semakin sulit. Saat ini, banyak orang mengandalkan tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha parkir untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Namun, dalam beberapa kasus, sering terjadi kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan, seperti laptop, gadget, atau barang berharga lainnya. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir. tujun penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran pada pengguna jasa parkir. Analisis data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah analisis normatif empirispetugas parkir di Rumah Sakit Umum Imelda medan, menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm di area parkir. Hal ini disebabkan oleh klausula yang tertera pada tiket parkir yang menyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Namun, jika pencurian kendaraan atau helm terjadi di hadapan petugas parkir, mereka akan bertanggung jawab untuk mengejar pelaku pencurian.Saran penulis untuk pelaku usaha parkir yaitu: pengelola parkir tidak diizinkan mencantumkan klausula baku yang melepaskan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KRIMONOLOGI (STUDI PUTUSAN NO:PUT KKEP /11/IX/2018/KKEP) Simanjuntak, Misseris Cordiasi; Manaek Sijabat, Togar Sahat; Marpaung, Rolando; Irawan, Muzwar
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v7i1.5449

Abstract

Pelanggaran Kode Etik Oknum Polisi dalam Kasus Pemalsuan Surat yang diatur oleh Pasal 263 KUHP merupakan tindakan yang melanggar hukum. Anggota Polri harus menjaga tegaknya hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diselidiki dan jika terbukti, akan dikenai sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik tidak akan menghentikan proses hukum pidana terhadap anggota polisi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat secara sengaja melalui orang lain. Pelaku sebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin namun hanya dikenakan hukuman tahanan kota selama 21 hari. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, keputusan yang berwenang menetapkan bahwa pelaku masih layak dipertahankan. Hal ini menunjukkan lemahnya peradilan hukum di kepolisian, yang bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn) Purba, Desi Anggi Ratna Sari; Irwan, Muzwar; Sijabat, Togar Sahat Manaek; Marpaung, Rolando
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v7i1.5478

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam Tindak Pidana pembunuhan disertai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penelitian dilaksanakan di medan, yaitu Pengadilan Negeri Medan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan Hakim No. 1543/PID.B/2016/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3(tiga) dakwaan, yaitu: Kesatu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Kedua Pasal 170 KUHP (2) ke 3e, Ketiga Pasal 351 (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 338 Jo. Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan hukum materil dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 1543/PID.B/2016/PN.Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.
BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA Manaek Sijabat, Togar Sahat; Marpaung, Rolando; Bago, Feronika
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v6i2.5480

Abstract

Bantuan hukum merujuk pada pemberian jasa hukum kepada individu yang terlibat dalam suatu perkara pidana, baik yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum maupun kepada mereka yang tidak mampu, yang diberikan secara gratis tanpa biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pemberian bantuan hukum kepada tersangka, dalam rangka pemenuhan hak-haknya, perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada tersangka tidak memerlukan pengaturan dalam peraturan khusus, karena hak-hak tersangka merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang menjadi bagian dari tugas profesi advokat. Advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan hukum, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap individu yang menghadapi proses peradilan pidana.
TINJAUAN YURIDIS PELAKU KEPEMILIKAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 36 JO PASAL 26 UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI BELAWAN STUDI KASUS PUTUSAN NO: 704/Pid.B/2020/PN-MDN Marpaung, Rolando; Br Sitanggang, Monica Sari
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 3 No. 2 (2021): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar – menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Berbeda dengan pengertian Mata Uang, Mata uang adalah satuan nilai uang yang sudah disetujui oleh pemerintah dalam suatu negara. Suatu negara memiliki mata uangnya tersendiri. Jadi dalam hal ini uang adalah merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, uang yang diterima oleh masyarakat sebagai penghasilan, upah atau gaji berupa honorarium, deviden dan sesuatu yang diterima dalam bentuk uang yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai investasi. Dengan demikian terjadilah suatu sirkulasi yang terus menerus dan berlanjut dalam pengeluaran dan penerimaan uang. Hal ini berarti uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak - banyaknya dan tidak jarang cara - cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan pemalsuan, pengedaran dan kepemilikan uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiaptindakanatauperbuatan yang bersifat atau berpengaruh terhadap fungsi uang perlu dilakukan penindakan tegas dan dikenai sanksi yang berat. Sehingga dengan demikian setidak – tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukan kepada pihak - pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.
Co-Authors Anderson Siringo-ringo Ardiansyah Putra Bago, Feronika Bornok Simanjuntak Br Sitanggang, Monica Sari Damanik, Micael Jeriko Deslin Sinaga Dewi Ervina Suryani, Dewi Ervina Diah Adwi Husna Edo Van Houten Sidabuke Efendi Simanjuntak Elfrida Elisabeth Pane Eva Margareth Sarah Ginting, Dian Angel Heri Enjang Syahputra Hia, Niscaya Hia, Nurdelinda Hutagalung, Malthus Hutauruk, Firman Agustinus Indira Salsabillah Zahra Pasaribu Irawan, Muzwar Irwan, Muzwar Laia, Exmin Jaya Laia, Hendrik Wahyu Luther Lase, Etri Jayanti Leo Hidayat Fatala Gea Lestari Saragih Manaek Sijabat, Togar Sahat Marbun, Atiek S. Marbun, Jaminuddin Mendrofa, Shentice Micael Jeriko Damanik Muzwar Irawan Owen De Pinto Simanjuntak Parlindungan Purba, Parlindungan Porniswan Putra Zega Purba, Desi Anggi Ratna Sari Purba, Roberto Roy Purnamasari T, Jelita Rosalina Ginting Sandy Pratama Saragih, Dikki Saputra Saragih, Lestari Saragih, Maria Theresya Sarah, Eva Margareth Sarumaha, Yohanes Arman Andani Shentice Mendrofa Sherhan Sherhan Sherhan Siagian, Ernita Sijabat, Togar Sahat Manaek Silitonga, Romauli Simanjuntak, Bornok Simanjuntak, Misseris Cordiasi Siringoringo, Anderson Syafi’i, Abdullah Telaumbanua, Fictorius TIROMSI SITANGGANG Zendrato, Iman Sejati Zul, Muaz