Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Issues of Land Acquisition and Application of Risk Management in the Implementation of the Trans Sumatra Toll Road Project Faqdhi Akbar, Adi; Sadino, Sadino; Machmud, Aris
Journal of Social Research Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i1.2918

Abstract

The development of national strategic infrastructure demands legal certainty at every stage to support economic growth and equitable development. The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) Project exemplifies this complexity, facing legal, social, and administrative challenges in land acquisition for the public interest. This study examines how the national legal framework for land acquisition is applied in the JTTS project and how law-based risk management supports its effectiveness in overcoming acquisition barriers. Using a juridical-normative approach focused on statutes, this research analyzes Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, Presidential Regulation No. 100 of 2014 jo. Presidential Regulation No. 42 of 2024 on Accelerating Toll Road Construction in Sumatra, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2016 on Procedures for Objections to Land Acquisition Compensation, alongside case studies from the JTTS project. Findings reveal that although the legal framework provides a comprehensive basis, implementation faces regulatory disharmony, weak inter-agency coordination, and limited transparency in compensation. PERMA No. 3 of 2016 serves as a lex specialis, strengthening legal protection and certainty for affected communities. The study confirms that successful JTTS implementation depends on synergy between legal certainty and effective legal risk management. Reforming land law policy by harmonizing regulations, digitizing land data, and reinforcing the PERMA-based objection mechanism is a strategic step toward a fair and sustainable system for land acquisition.
Risiko Hukum Pemberian Ganti Kerugian pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah Sempadan: Pendekatan Yuridis bagi Aparat Pelaksana Wahyuni, Wahyuni; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina Novizas
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1222

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah di wilayah sempadan sungai dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana beberapa aparat pelaksana (pegawai pertanahan) telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi. Fokus penelitian adalah menganalisis konflik antara hak individual pemilik tanah dan ketentuan hukum lingkungan serta tata ruang yang melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk kepentingan pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksinkronan antara hak atas tanah yang diberikan secara administratif dan larangan pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan lindung, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah maupun aparat pelaksana pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang adil, guna memastikan kepastian hukum bagi kedua pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah sempadan.
Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Masferisa, Adinda Fitra; Sadino, Sadino; Hidayat, Yusup
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1229

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin maju, hampir seluruh aktivitas manusia dapat dilakukan dengan efisien dan mudah. Salah satu inovasi utama dalam hal ini adalah transaksi online, atau yang lebih dikenal dengan e-commerce, yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah proses jual beli. E-commerce memungkinkan transaksi tanpa memerlukan kehadiran fisik pelaku usaha, dengan internet sebagai media elektronik utamanya. Kemudahan ini telah mendorong terbentuknya kesepakatan atau perjanjian secara daring. Meskipun konsumen merasakan berbagai keuntungan dari e-commerce, seperti kenyamanan dan kemudahan, sistem transaksi daring ini juga memiliki kelemahan dan potensi risiko baru, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, serta upaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan hukum normatif dengan data empiris. Data empiris diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pengguna layanan e-commerce. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh dua jalur upaya hukum, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui jalur pengadilan (litigasi).
The Position of BPN in Resolving Land Cases in Depok: A Restorative Justice Approach Nur Hidayati, Maslihati; Suartini, Suartini; Sadino, Sadino; Widarahesty, Yusy; Mumin, Anita
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 3 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/n82mj555

Abstract

Non-penal policies should ideally be regulated as the legal basis for implementing the Land Mafia Prevention and Eradication Task Force Team. Legal certainty refers to the application of laws that are clear, permanent, and consistent. The restorative justice approach will serve as the basis for formulating non-penal policies to resolve land dispute cases in Indonesia. The purpose is to determine the position, role, and responsibilities of BPN in land settlement in Depok City. This research is normative juridical research with the character of prescriptive analysis. The novelty in this research is that the object of the dispute in the BPN Depok area has not involved resolution based on the principles of restorative justice. This study reveals that BPN Depok has achieved significant accomplishments in land case resolution, with a 99.66% dispute resolution rate exceeding national targets. The research demonstrates that BPN's integration of restorative justice principles through mediation, asset certification programs, and technological innovations (BERMATA application) has enhanced both the effectiveness and efficiency of dispute resolution. The findings indicate that BPN's dual role as both mediator and government authority requires careful navigation to maintain stakeholder trust. This study concludes that while restorative justice approaches show promise in land dispute resolution, comprehensive strategies addressing resource constraints, mediator capacity development, and multi-stakeholder collaboration are essential for sustainable implementation. The research contributes theoretically to conflict management literature and practically provides evidence-based recommendations for enhancing BPN's dispute resolution mechanisms in rapidly urbanizing contexts.