Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Spektrum Hukum Pembaharuan Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Gema Wiralodra AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Tunas Agraria Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Asian Journal of Social and Humanities Binamulia Hukum Jurnal Ragam Pengabdian
Sadino, Sadino
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Masferisa, Adinda Fitra; Sadino, Sadino; Hidayat, Yusup
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1229

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin maju, hampir seluruh aktivitas manusia dapat dilakukan dengan efisien dan mudah. Salah satu inovasi utama dalam hal ini adalah transaksi online, atau yang lebih dikenal dengan e-commerce, yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah proses jual beli. E-commerce memungkinkan transaksi tanpa memerlukan kehadiran fisik pelaku usaha, dengan internet sebagai media elektronik utamanya. Kemudahan ini telah mendorong terbentuknya kesepakatan atau perjanjian secara daring. Meskipun konsumen merasakan berbagai keuntungan dari e-commerce, seperti kenyamanan dan kemudahan, sistem transaksi daring ini juga memiliki kelemahan dan potensi risiko baru, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, serta upaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan hukum normatif dengan data empiris. Data empiris diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan pengguna layanan e-commerce. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh dua jalur upaya hukum, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dan melalui jalur pengadilan (litigasi).
The Position of BPN in Resolving Land Cases in Depok: A Restorative Justice Approach Nur Hidayati, Maslihati; Suartini, Suartini; Sadino, Sadino; Widarahesty, Yusy; Mumin, Anita
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 4 No. 3 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/n82mj555

Abstract

Non-penal policies should ideally be regulated as the legal basis for implementing the Land Mafia Prevention and Eradication Task Force Team. Legal certainty refers to the application of laws that are clear, permanent, and consistent. The restorative justice approach will serve as the basis for formulating non-penal policies to resolve land dispute cases in Indonesia. The purpose is to determine the position, role, and responsibilities of BPN in land settlement in Depok City. This research is normative juridical research with the character of prescriptive analysis. The novelty in this research is that the object of the dispute in the BPN Depok area has not involved resolution based on the principles of restorative justice. This study reveals that BPN Depok has achieved significant accomplishments in land case resolution, with a 99.66% dispute resolution rate exceeding national targets. The research demonstrates that BPN's integration of restorative justice principles through mediation, asset certification programs, and technological innovations (BERMATA application) has enhanced both the effectiveness and efficiency of dispute resolution. The findings indicate that BPN's dual role as both mediator and government authority requires careful navigation to maintain stakeholder trust. This study concludes that while restorative justice approaches show promise in land dispute resolution, comprehensive strategies addressing resource constraints, mediator capacity development, and multi-stakeholder collaboration are essential for sustainable implementation. The research contributes theoretically to conflict management literature and practically provides evidence-based recommendations for enhancing BPN's dispute resolution mechanisms in rapidly urbanizing contexts.
Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi di Kabupaten Aceh Barat Putra, Hendra; Lutfi , Anas; Sadino, Sadino
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.374

Abstract

The People's Oil Palm Replanting Program (PSR) is a strategic policy of the government to increase the productivity and welfare of oil palm farmers. However, in its implementation, a number of violations of the law were found such as manipulation of data on program participants. This paper aims to review the implementation of the PSR program in West Aceh Regency from the perspective of Islamic law. Using a normative-empirical approach, this study refers to the principles of maqāṣid al-sharīʿah and fiqh siyasah in examining the role of the state in the distribution of justice, the validity of land ownership, and administrative violations. The results show that the PSR program is in accordance with the objectives of Islamic law, especially in the aspects of property protection (ḥifẓ al-māl) and community welfare (taḥqīq al-maṣlaḥah), but there is a need for improved governance to be in accordance with the principles of justice, transparency, and accountability as taught in Islamic law.
Pertanggungjawaban Hukum Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi Pasca Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Suharto, Aziz; Sadino, Sadino
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 3 (2025): September-Desember "Community Empowerment Through Digital Literacy Programs to
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/46adbq39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pengaturan dan pelaksanaan hak serta kewajiban konsumen dalam perjanjian konstruksi yang mengalami wanprestasi. Undang-undang ini membawa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab antara pengguna jasa (konsumen) dan penyedia jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, posisi konsumen tidak lagi hanya sebagai pihak penerima hasil pekerjaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas kelengkapan administratif, perizinan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70A UU Jasa Konstruksi. Dalam hal terjadi wanprestasi, tanggung jawab hukum konsumen dapat dimintakan berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata apabila kelalaian berasal dari pihak pengguna jasa. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi kini lebih fleksibel melalui musyawarah dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Jasa Konstruksi hasil perubahan. Kesimpulannya, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, serta tanggung jawab bersama antara konsumen dan penyedia jasa dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi di Indonesia.
Co-Authors Abidin, Asat Adhi Saputro, Imanunggal agatha, fedellysia Ahmad, Suparji Ananda, Salsabila Qudsy Anggoro, Rian Hari Anis Rifai Fachriyanto, Andi Fajar, Nico Tri Afriyanto Fokky Fuad Gartiwa, Rinny Purnamasari Hendra Putra Husain, Alwi Indra Pratama Putra, Dirga Iwan Suprijanto Joesron Alie Syahbana Kartiwan, Tatang Latifansyah, Muhammad Anzar Lithfi, Anas Lutfi , Anas Lutfi, Anas Machmud, Aris Maguchu, Prosper Masferisa, Adinda Fitra Maskur, Muhammad Novrizal Firdaus Ma’sura, Ainil Muhammad Yamin Mumin, Anita Muzqufa, Reagy Novizas Shebubakar, Arina Nugraha, Ryan Martha Nur Hidayati, Maslihati Permatasari, Anissa Pratama, Muhammad Iqbal Primadana, Tubagus Akbar Satria Pujanegara, Bayu Sukma Puspitasari, Anggraeni Putri, Adityas Rachmawati Putri, Maulvi Ratri Adinda RAHMAN, AISYAH Renald, Ferdinand Rinaryanta, Nugroho Dwi Rosyid Hermawan, Novriansyah Senoaji, Senoaji Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina N. Shebubakar, Arina Novizas Siagian, helen Melinda Suartini, Suartini Suharto, Aziz Suparji Suparji Sururoh, Yeni Lin Swandhani, Triyana Kartika Tandika, Fitria wahyuni wahyuni Wasitaatmadja, Fokky Fuad Widarahesty, Yusy Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat