Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Spektrum Hukum Pembaharuan Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Gema Wiralodra AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Jurnal Tunas Agraria Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Asian Journal of Social and Humanities Binamulia Hukum
Sadino, Sadino
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan Swandhani, Triyana Kartika; Ahmad, Suparji; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prosedur kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam putusan pengadilan. Kepailitan BUMN merupakan permasalahan yang kompleks karena statusnya sebagai badan usaha milik negara sehingga berdampak pada perekonomian nasional dan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan menggunakan data undang-undang kepailitan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara kepailitan BUMN mengikuti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, namun penerapannya mempunyai kekhasan tertentu karena kepentingan negara. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dampak kebangkrutan terhadap stabilitas perekonomian dan pelayanan publik. Prosedur kepailitan BUMN juga mempertimbangkan posisi negara sebagai pemegang saham mayoritas yang mempunyai hak khusus dalam prosesnya, termasuk penyelamatan atau restrukturisasi perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan prosedur kepailitan BUMN di Indonesia memerlukan keseimbangan antara kepentingan negara, kreditur, dan pegawai. Pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan proses tersebut mematuhi hukum dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi. Kajian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peninjauan kembali peraturan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam prosedur kepailitan BUMN.
Tinjauan Yuridis Keberatan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Putusan Hakim PN Batang Nomor: 23/ Pdt.G/2023/PN Btg Rinaryanta, Nugroho Dwi; Lutfi, Anas; Sadino, Sadino
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3204

Abstract

Land acquisition or land release for infrastructure development aims to support the improvement of public welfare. However, disputes often arise regarding the amount of compensation paid to landowners. Parties who feel disadvantaged may pursue legal remedies by filing an objection or lawsuit concerning the compensation to the district court. This study aims to examine the juridical aspects of filing objections against compensation by referring to the decision of the Batang District Court, Case No. 23/Pdt.G/2023/PNBtg. The research uses a normative legal method through legislative and case study approaches. The findings show that filing objections to compensation depends on the fulfillment of both formal and material requirements as stipulated in tort claims. These requirements are illustrated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which plays a key role in regulating the process. Affected communities in land acquisition processes have the right to justice, legal certainty, and legal protection.
Optimalisasi Dampak Keberadaan Bank Tanah terhadap Pengelolaan Tanah Terlantar di Indonesia Puspitasari, Anggraeni; Sadino, Sadino; Rifai, Anis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5061

Abstract

Optimalisasi Bank Tanah sebagai instrumen pengelolaan tanah terlantar menghadapi tantangan struktural yang bersumber dari ketidaksinkronan regulasi dan kapasitas kelembagaan. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah (PP No. 64/2021) menjadi dasar hukum utama, namun pengaturannya masih bersifat general dan minim pedoman teknis operasional. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mensyaratkan kejelasan kriteria dan prosedur pengelolaan tanah. Dalam konteks tanah terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menegaskan bahwa tanah yang memiliki Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai yang dimiliki oleh badan hukum atau perusahaan yang diberikan di atas tanah negara menjadi fokus utama dalam penertiban tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peran Bank Tanah dalam pengelolaan tanah terlantar serta tantangan implementasinya. Pendekatan ini dipilih untuk menggali aspek hukum dan kebijakan. Metode ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, baik dari aspek reformasi regulasi maupun penguatan kelembagaan Bank Tanah. Bank Tanah sebagai instrumen hukum baru dalam pengelolaan tanah terlantar di Indonesia memiliki potensi strategis untuk mengatasi ketimpangan agraria dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberadaannya diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dan PP No. 64/2021 sebagai entitas pengelola tanah terlantar melalui redistribusi, konsolidasi, dan alokasi untuk kepentingan publik. Badan Bank Tanah berusaha memberikan legalitas atas lahan yang dikelola masyarakat untuk memperoleh sertifikat.
Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi di Kabupaten Aceh Barat Putra, Hendra; Lutfi , Anas; Sadino, Sadino
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.374

Abstract

The People's Oil Palm Replanting Program (PSR) is a strategic policy of the government to increase the productivity and welfare of oil palm farmers. However, in its implementation, a number of violations of the law were found such as manipulation of data on program participants. This paper aims to review the implementation of the PSR program in West Aceh Regency from the perspective of Islamic law. Using a normative-empirical approach, this study refers to the principles of maqāṣid al-sharīʿah and fiqh siyasah in examining the role of the state in the distribution of justice, the validity of land ownership, and administrative violations. The results show that the PSR program is in accordance with the objectives of Islamic law, especially in the aspects of property protection (ḥifẓ al-māl) and community welfare (taḥqīq al-maṣlaḥah), but there is a need for improved governance to be in accordance with the principles of justice, transparency, and accountability as taught in Islamic law.
Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kebayoran Baru Renald, Ferdinand; Fuad, Fokky; Sadino, Sadino
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10 Tahun 2015 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penataan PKL di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penataan PKL berdasarkan Pergub No. 10 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Kebayoran Baru belum efektif, karena belum tercapai penataan yang baik, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan penataan yang lebih komprehensif, yang melibatkan para pemangku kepentingan, untuk menciptakan kawasan PKL yang tertata dengan rapi. PKL yang tidak memiliki izin (illegal) perlu ditertibkan melalui pembinaan, pengembangan usaha, dan penempatan di lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah (PEMDA) harus melakukan tindakan preventif dan penertiban secara berkala terhadap PKL liar.
Perlunya Peradilan Agraria di Indonesia: Mekanisme Sertifikasi Khusus Hakim di Sengketa Lahan Strategis Gartiwa, Rinny Purnamasari; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5082

Abstract

Pengadilan khusus di Indonesia diakui dalam hukum melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 27, yang menyatakan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dengan regulasi lebih lanjut yang diatur dalam undang-undang. Sertifikasi khusus bagi hakim dalam bidang pertanahan tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan hukum mereka, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan hakim yang lebih kompeten, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat dan adil. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. "Quo Vadis Independensi Hakim Pertanahan?" mengkritik mekanisme sertifikasi khusus. Untuk memenuhi asas integritas UU Kekuasaan Kehakiman, diperlukan reformasi struktural yang mengintegrasikan sertifikasi dengan pengawasan eksternal, partisipasi publik, dan penegakan sanksi tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk menguji independensi peradilan agraria dalam konteks mekanisme sertifikasi khusus hakim pertanahan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait sengketa lahan, kebijakan sertifikasi hakim, serta instrumen antikorupsi seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kode Etik Hakim. Sementara itu, pendekatan empiris difokuskan pada studi kasus sengketa lahan strategis yang melibatkan indikasi korupsi, serta wawancara mendalam dengan hakim, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan di sektor agraria. Kasus-kasus krusial, seperti penggusuran tanah adat atau sengketa proyek strategis nasional, sering menguji integritas hakim dalam menjaga prinsip keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA No. 99 PK/Pdt/2016 yang membatalkan sertifikat tanah korporasi atas nama masyarakat adat. Di sisi lain, lemahnya pemahaman sosiologis hakim, tekanan pemilik modal, dan inkonsistensi kebijakan pro-investasi berpotensi menggerus kemandirian peradilan.
Kebijakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan : Studi Kasus Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang Muzqufa, Reagy; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina Novizas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5211

Abstract

Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang LP2B bahwa 87.000 hektare lahan sawah akan dialokasikan dan tidak boleh dialihfungsikan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki tujuan untuk memperkuat ketersediaan serta menjaga ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat. Upaya ini dilakukan dengan cara mengendalikan alih fungsi lahan sawah serta memperluas areal persawahan. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut, ditekankan pentingnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan, disertai dengan pemberian insentif kepada petani yang mempertahankan lahan sawah dan disinsentif bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kasus untuk mengkaji dinamika kebijakan perlindungan lahan sawah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada status Karawang sebagai kawasan persawahan strategis yang tengah menghadapi tekanan kuat akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan pemukiman. Dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya, petani akan lebih termotivasi untuk mempertahankan lahan sawah mereka daripada menjualnya untuk kepentingan industri. Di sisi lain, penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan yang mengalihfungsikan sawah secara ilegal dapat menjadi disinsentif yang efektif, mendorong pemilik lahan untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan lahan sawah. Dengan melakukan analisis secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung upaya pelestarian ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Tantangan Regulasi dan Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Alutsista Indonesia: Perspektif Kebijakan Pertahanan Primadana, Tubagus Akbar Satria; Fuad, Fokky; Sadino, Sadino
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5267

Abstract

Pemanfaatan AI dalam Alutsista harus diimbangi dengan kebijakan pertahanan yang responsif terhadap risiko dual-use technology (teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer) serta kerentanan keamanan siber. Tanpa regulasi yang jelas, implementasi AI berisiko menciptakan celah hukum, baik dalam aspek akuntabilitas penggunaan sistem otonom maupun perlindungan data strategis. Salah satu tantangan utama dalam integrasi AI ke sektor pertahanan Indonesia adalah fragmentasi regulasi dan ketertinggalan kerangka hukum nasional dalam mengakomodasi perkembangan teknologi disruptif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan regulasi dan implementasi AI dalam konteks alutsista. Berdasarkan temuan penelitian, memberikan rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum yang lebih baik dalam pemanfaatan AI untuk keamanan siber dan pertahanan nasional di Indonesia. Pemanfaatan AI untuk deteksi ancaman, analisis big data, dan respons otomatis menjadi solusi strategis. Namun, efektivitasnya bergantung pada kerangka hukum yang komprehensif dan responsif. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Siber (UU No. 11/2008 yang direvisi menjadi UU No. 19/2016), tetapi belum secara spesifik mengatur pemanfaatan AI. Padahal, AI memerlukan pengaturan terkait akuntabilitas algoritmik, perlindungan data sensitif, dan mitigasi risiko bias yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Tanpa payung hukum yang jelas, integrasi AI berpotensi menciptakan celah hukum (legal vacuum), terutama dalam konteks pertahanan nasional yang memerlukan presisi dan kepatuhan pada prinsip jus in bello (hukum perang).
Eksistensi Peranan Penilaian Reformasi Hukum Pada Penataan Regulasi Nasional Rahman, Aisyah; Sadino, Sadino; Hidayat, Yusup
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5564

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi penataan peraturan-perundang yang berperan sentral dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Beragam persoalan masih ditemukan seperti peraturan saling tumpang tindih dari segi substansi, multitafsir, dan tidak efektif sehingga perlu proses mekanisme dimulai dari proses pembentukan hingga evaluasi. Dalam konteks negara hukum, penataan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan dan evaluasi regulasi, termasuk masalah hyper regulation, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya pemahaman instansi pemerintah mengenai mekanisme penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya untuk menganalisis dampak kebijakan penilaian IRH terhadap efektivitas penataan regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam upaya mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penataan regulasi yang baik dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Regulation and Implementation of Green Open Space in Indonesia: Between Policy and Reality (Case Study at JIS Stadium) Arifin, Sada; Sadino, Sadino; Lutfi, Anas
Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Vol. 7 No. 2 (2025): BECOSS
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/becossjournal.v7i2.13628

Abstract

Green Open Space (RTH) has a vital function in maintaining ecosystem balance, improving air quality, and providing healthy and comfortable public spaces for the community. The role of green spaces is becoming increasingly important in the midst of increasing urbanization and rapid infrastructure development. In Indonesia, the government has established various regulations to ensure the availability of green spaces, including through Law No. 26/2007 on Spatial Planning which requires a minimum of 30% of the total city area to be allocated for green spaces. However, implementation in various regions, including in strategic areas such as the Jakarta International Stadium (JIS), still faces serious challenges. This study uses a juridical normative method to analyze the policy and implementation of the RTH regulation and assess the extent to which the JIS area complies with the regulation. The findings show that despite the existence of a strong legal foundation, the implementation of the RTH policy is still constrained by land conversion for commercial purposes, weak inter-agency coordination, low law enforcement, and minimal public participation in the planning and monitoring process. This study also identifies that the JIS area has not fully fulfilled the proportion of green space according to the stipulated standard. Therefore, concrete steps such as policy revision, strengthening of supervision mechanisms, and collaboration between the government, private sector, and civil society are needed in managing green spaces.
Co-Authors Abidin, Asat Adhi Saputro, Imanunggal agatha, fedellysia Ahmad, Suparji Ananda, Salsabila Qudsy Anggoro, Rian Hari Anis Rifai Arifin, Sada Fachriyanto, Andi Fajar, Nico Tri Afriyanto Faqdhi Akbar, Adi Fokky Fuad Gartiwa, Rinny Purnamasari Hendra Putra Husain, Alwi Indra Pratama Putra, Dirga Iwan Suprijanto Joesron Alie Syahbana Kartiwan, Tatang Latifansyah, Muhammad Anzar Lithfi, Anas Lutfi , Anas Lutfi, Anas Machmud, Aris Maguchu, Prosper Masferisa, Adinda Fitra Maskur, Muhammad Novrizal Firdaus Ma’sura, Ainil Muhammad Yamin Mumin, Anita Muzqufa, Reagy Novizas Shebubakar, Arina Nugraha, Ryan Martha Nur Hidayati, Maslihati Permatasari, Anissa Pratama, Muhammad Iqbal Primadana, Tubagus Akbar Satria Pujanegara, Bayu Sukma Puspitasari, Anggraeni Putri, Adityas Rachmawati Putri, Maulvi Ratri Adinda RAHMAN, AISYAH Renald, Ferdinand Rinaryanta, Nugroho Dwi Rosyid Hermawan, Novriansyah Senoaji, Senoaji Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina N. Shebubakar, Arina Novizas Siagian, helen Melinda Suartini, Suartini Suharto, Aziz Suparji Suparji Sururoh, Yeni Lin Swandhani, Triyana Kartika Tandika, Fitria wahyuni wahyuni Wasitaatmadja, Fokky Fuad Widarahesty, Yusy Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat