Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Spektrum Hukum Pembaharuan Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Gema Wiralodra AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Jurnal Tunas Agraria Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Asian Journal of Social and Humanities Binamulia Hukum
Sadino, Sadino
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Dualisme Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam Satu Bangunan Rumah Susun (Studi Pada Apartemen Amethyst Tower Kemayoran, Jakarta Pusat) Nugraha, Ryan Martha; Sadino, Sadino; Lutfi, Anas
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 9 No. 4 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v9i4.4594

Abstract

Pada Apartemen Amethyst Tower Kemayoran, Jakarta Pusat yang sudah memiliki PPPSRS ada masalah dari pengembang sebelumnya yang sudah membangun apartemen sampai dengan 18 lantai dan dilelang kepada pengembang baru untuk melanjutkan pembangunan apartemen sampai dengan lantai 39. Namun beberapa penghuni yang sudah terdaftar di PPPSRS merasa tidak setuju dengan pengembang yang baru, yang akan melakukan pembentukan pengurus kelompok PPPSRS baru yang akan mencakup penghuni dari lantai 1 (Satu) sampai dengan lantai 39 (Tiga Puluh Sembilan). Oleh karenanya ada beberapa masalah seperti Bagaimana mekanisme pembentukan PPPSRS yang diakui dan sesuai dengan perundang-undangan? Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya dualisme pengelola dalam satu bangunan rumah susun berbentuk Apartemen? Tujuan penelitian ini ialah analisa proses pembentukan PPPSRS dan penyelesaian sengketa dualisme kelompok PPPSRS dalam satu hunian yang sama. Metode penelitian yang dipakai ialah normatif yuridis dengan data-data open source dan data dokumen penghuni apartemen. Hasil penelitian dan pembahasan, mekanisme pembentukan mekanisme PPPSRS Apartemen Amethyst Tower Kemayoran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, disebutkan pemilik rumah susun berbentuk apartemen wajib membentuk PPPSRS, yang akan dilakukan dengan melalui beberapa mekanisme pembentukan seperti adanya sosialisasi ke penghuni, melakukan pendataan pemilik atau pendataan penghuni dan melakukan pembentukan panitia musyawarah. Sedangkan jikalau terjadi sengketa atas dualisme pembentukan lembaga PPPSRS Apartemen Amethyst Tower Kemayoran maka, dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh tim penyelesaian permasalahan yang dibentuk oleh Walikota. Namun jikalau mediasi masih belum menemukan kesepakatan maka dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Pengenaan Pajak Atas Penerimaan Hak Konsesi Jalan Tol JORRS pada PT Hutama Karya (Persero) Senoaji, Senoaji; Sadino, Sadino; Lutfi, Anas
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4875

Abstract

Konsesi jalan tol merupakan keputusan persetujuan pejabat pemerintahan yang berwenang dengan badan usaha atau lembaga untuk mengelola fasiltias berupa ruas jalan tol untuk dapat dilakukan pengelolaan terhadap fasilitas jalan tol dengan tetap memperhatikan pengaturan perundang-undangna. Penerima hak konsesi jalan tol memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jalan tol, termasuk mengenai ketentuan pajak atas keuntungan yang diterima dari penerimaan hak konsesi jalan tol. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS pada PT Hutama Karya (Persero) dan kepastian hukum terkait pajak dengan diterimanya hak konsesi jalan tol JORRS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan, dan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORSS kepada PT Hutama Karya (Persero) dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PT Hutama Karya (Persero) memiliki kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Badan atas penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS tersebut.
Penataan Aset Tanah Bekas Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Lokasi Wisata Gili Trawangan Abidin, Asat; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina N.
Tunas Agraria Vol. 7 No. 1 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i1.280

Abstract

The Gili Trawangan tourism sector has the potential for extraordinary beauty, which can encourage the growth of other sectors such as culinary, accommodation, transportation, and tourism services. Seeing this potential, the NTB Provincial Government (Pemprov), as the holder of management rights, entered into a cooperation agreement with PT. Gili Trawangan Indah to build facilities and infrastructure by granting building use rights to the HPL. Unfortunately, PT. Gili Trawangan Indah was unable to fulfill the agreement, so the NTB Provincial Government proposed canceling the HGB, which was granted. Due to conditions in the field, HPL has been leased to other parties by PT. Gili Trawangan Indah, so HPL holders need to reorganize their assets. This research was carried out as normative legal research using statutory regulations and library materials. The results of this research indicate that the cancellation of the HGB was due to the fact that PT. Gili Trawangan Indah could not fulfill the agreement in the Decree on Granting Rights. The NTB Provincial Government can manage assets through a cooperation scheme based on an agreement or a land redistribution scheme coupled with the release of HPL. In cooperation, the party who controls the land can obtain use rights, business use rights, or building use rights according to the agreement.   Sektor pariwisata Gili Trawangan memiliki potensi keindahan luar biasa yang dapat mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti kuliner, penginapan, transportasi dan jasa wisata. Melihat potensi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB selaku pemegang Hak Pengelolaan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Gili Trawangan Indah untuk membangun sarana dan prasarana dengan diberikannya Hak Guna Bangunan di atas HPL tersebut. Sayangnya, PT. Gili Trawangan Indah tidak dapat memenuhi perjanjian sehingga Pemprov NTB mengajukan pembatalan HGB dan dikabulkan. Kondisi di lapangan, HPL sudah disewakan dengan pihak-pihak lain oleh PT. Gili Trawangan Indah sehingga pemegang HPL perlu melakukan penataan asetnya kembali. Penelitian ini dilakukan secara penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundangan dan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan HGB dikarenakan PT. Gili Trawangan Indah tidak dapat memenuhi perjanjian pada SK Pemberian Hak. Penataan aset dapat dilakukan oleh Pemprov NTB dengan skema kerja sama berdasarkan perjanjian atau skema redistribusi tanah yang dibarengi dengan pelepasan HPL. Dalam kerja sama, pihak yang menguasai tanah bisa mendapatkan hak pakai, hak guna usaha, atau hak guna bangunan sesuai perjanjian.
Efektivitas Perizinan Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi: Komparasi di Kota Bekasi dan Sidoarjo Fajar, Nico Tri Afriyanto; Sadino, Sadino; Lithfi, Anas
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.713

Abstract

Partisipasi dunia usaha dalam mendukung transformasi digital sangat krusial dalam upaya pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat, namun demikian dalam upaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem hukum dalam pemasangan internet di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak swasta dapat meningkatkan mutu layanan digital di daerah melalui pemasangan jaringan internet tersebut dengan dukungan maksimal dari Pemda dan masyarakat sekitar, sehingga dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi penyedia jasa jaringan telekomunikasi serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan pengurangan disparitas dan keterasingan informasi bagai masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kemudahan berusaha bagi pemerintah dan dunia usaha khususnya sektor informal dan usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Pemberian perizinan di daerah Sidoarjo lebih efektif dibandingkan dengan di Bekasi karena adanya kepastian biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi karena lokasi infrastruktur berada dalam tanah hak pemerintah dengan menggunakan sistem sewa, di mana besaran tarif tersebut ditetapkan berdasarkan SK Bupati, sehingga memberikan kepastian serta efektivitas dalam waktu pengerjaan proyek pengadaan infrastruktur dari penyedia jasa telekomunikasi.
Tinjauan Yuridis Keberatan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Putusan Hakim PN Batang Nomor: 23/ Pdt.G/2023/PN Btg Rinaryanta, Nugroho Dwi; Lutfi, Anas; Sadino, Sadino
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3204

Abstract

Land acquisition or land release for infrastructure development aims to support the improvement of public welfare. However, disputes often arise regarding the amount of compensation paid to landowners. Parties who feel disadvantaged may pursue legal remedies by filing an objection or lawsuit concerning the compensation to the district court. This study aims to examine the juridical aspects of filing objections against compensation by referring to the decision of the Batang District Court, Case No. 23/Pdt.G/2023/PNBtg. The research uses a normative legal method through legislative and case study approaches. The findings show that filing objections to compensation depends on the fulfillment of both formal and material requirements as stipulated in tort claims. These requirements are illustrated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which plays a key role in regulating the process. Affected communities in land acquisition processes have the right to justice, legal certainty, and legal protection.
Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sururoh, Yeni Lin; Sadino, Sadino; Rifai, Anis
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4923

Abstract

Currently, investigations into criminal acts of corruption in Indonesia are carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office. The three institutions have the authority to investigate corruption. This is regulated in Article 3 paragraph (1) Memorandum of Understanding Between the Corruption Eradication Commission, the Attorney General's Office, and the Police Number: SPS-97/01-55/03/2017, Number: KEP-087/A/JA/03/2017, Number : B/27/III/2017 dated 29 March 2017 However, in practice, these provisions do not work as they should, such as overlapping duties and authorities. There are 3 discussions of issues that are focused on in this study, namely how is the system for eradicating corruption in Indonesia's current positive law? what is the concept of a synergy system carried out by law enforcement officials (KPK, Police and Prosecutors' Office) in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia? And what is the strategy of the Indonesian government in eradicating criminal acts of corruption in the future? The conclusion in this study is that the government together with the legislature has created a legal instrument that is used to eradicate criminal acts of corruption which is embodied by Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws -Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Several integration systems that can be carried out by the Attorney, Police and Corruption Eradication Commission in eradicating corruption include establishing an inter-institutional interaction system, establishing an operational work system and mechanism as well as establishing a monitoring and development system. The Indonesian government's strategy to prevent corruption in the future can be carried out through the integrity system within the scope of the KPK, the Police and the Attorney General's Office. Besides that, the KPK also has a special strategy in Corruption Eradication for the vision of Indonesia free from corruption, this strategy is known as the Trisula strategy, namely law of enforcement, law of prevention and law of education.
Langkah Hukum dalam Mendukung Proses Pemulihan Aset Perbankan BUMN Pasca Kasus Korupsi Latifansyah, Muhammad Anzar; Rifai, Anis; Sadino, Sadino
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27 No 2: Juni - November 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v27i2.514

Abstract

This study aims to identify obstacles and formulate strategic measures to optimize asset recovery in the State-Owned Enterprises Banking sector post-corruption cases. This research employs a normative legal research method with a comparative approach, where the collected legal materials are analyzed qualitatively to describe the problems and answer the research objectives. The results show that asset recovery faces multidimensional challenges, including weaknesses in the legal framework, limitations in the capacity and integrity of law enforcement officers, lack of facilities and infrastructure, and efforts by the accused to avoid asset recovery. Optimizing asset recovery requires a comprehensive strategy encompassing the enactment of the Bill on Criminal Asset Forfeiture, strengthening the legal and institutional framework, enhancing the capacity and integrity of law enforcement, improving facilities and infrastructure, optimizing the civil route, and strengthening international cooperation. Therefore, it is recommended that the Government, Directors of State-Owned Enterprises Banking, the Asset Recovery Center, and law enforcement agencies undertake various optimization efforts, such as accelerating the enactment of the Bill on Criminal Asset Forfeiture, increasing the budget, strengthening corruption prevention systems, enhancing the competence of law enforcement officers, and strengthening international cooperation. Furthermore, the Public Prosecutor is expected to maximize the use of Article 18 of Law Number 31 of 1999 in indictments, enabling judges to issue optimal rulings for asset recovery in the State-Owned Enterprises Banking sector post-corruption cases.
Analisis Yuridis terhadap Sengketa Tanah yang Timbul Akibat Tumpang Tindih Sertifikat dalam Program PTSL Pratama, Muhammad Iqbal; Sadino, Sadino
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50565

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap sengketa pertanahan yang timbul akibat cacat administrasi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan sertipikat hak atas tanah tumpang tindih. Fokus utama kajian ini adalah menilai tindakan pejabat pertanahan dalam perspektif peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik yang tumpang tindih merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. PTSL dan Reforma Agraria secara konseptual telah dirancang untuk menciptakan pemerataan dan kepastian hukum atas tanah, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya verifikasi data fisik dan yuridis, lemahnya pengawasan, serta orientasi pencapaian target kuantitatif.
Perlindungan Hukum Korban Mafia Tanah bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Pemalsuan Sertipikat Tanah Siagian, helen Melinda; Sadino, Sadino
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50547

Abstract

Permasalahan mafia tanah di Indonesia menjadi ancaman serius terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam bidang pertanahan. Kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisasi yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem administrasi pertanahan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang dalam administrasi pertanahan menghadapi kendala serius karena tidak memiliki kewenangan uji materiil terhadap keaslian dokumen, sehingga dalam pembuktian unsur pidana BPN harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Riset ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyatakan kendala utama BPN dalam penanganan kasus mafia tanah meliputi keterbatasan kewenangan hukum, lemahnya sistem verifikasi dokumen, serta potensi keterlibatan oknum internal. Melalui MoU, dibentuklah Satgas Anti Mafia Tanah yang berfungsi memperkuat sinergi antarinstansi: BPN berperan dalam verifikasi administrasi dan pembatalan sertifikat bermasalah, Polri bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana, dan Kejaksaan menangani aspek penuntutan hukum. MoU ini mempercepat proses penanganan, memperjelas koordinasi, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga dalam pemberantasan mafia tanah.
Pertanggungjawaban Hukum Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi Pasca Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Suharto, Aziz; Sadino, Sadino
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pengaturan dan pelaksanaan hak serta kewajiban konsumen dalam perjanjian konstruksi yang mengalami wanprestasi. Undang-undang ini membawa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab antara pengguna jasa (konsumen) dan penyedia jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, posisi konsumen tidak lagi hanya sebagai pihak penerima hasil pekerjaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas kelengkapan administratif, perizinan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70A UU Jasa Konstruksi. Dalam hal terjadi wanprestasi, tanggung jawab hukum konsumen dapat dimintakan berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata apabila kelalaian berasal dari pihak pengguna jasa. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi kini lebih fleksibel melalui musyawarah dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Jasa Konstruksi hasil perubahan. Kesimpulannya, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, serta tanggung jawab bersama antara konsumen dan penyedia jasa dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi di Indonesia.
Co-Authors Abidin, Asat Adhi Saputro, Imanunggal agatha, fedellysia Ahmad, Suparji Ananda, Salsabila Qudsy Anggoro, Rian Hari Anis Rifai Arifin, Sada Fachriyanto, Andi Fajar, Nico Tri Afriyanto Faqdhi Akbar, Adi Fokky Fuad Gartiwa, Rinny Purnamasari Hendra Putra Husain, Alwi Indra Pratama Putra, Dirga Iwan Suprijanto Joesron Alie Syahbana Kartiwan, Tatang Latifansyah, Muhammad Anzar Lithfi, Anas Lutfi , Anas Lutfi, Anas Machmud, Aris Maguchu, Prosper Masferisa, Adinda Fitra Maskur, Muhammad Novrizal Firdaus Ma’sura, Ainil Muhammad Yamin Mumin, Anita Muzqufa, Reagy Novizas Shebubakar, Arina Nugraha, Ryan Martha Nur Hidayati, Maslihati Permatasari, Anissa Pratama, Muhammad Iqbal Primadana, Tubagus Akbar Satria Pujanegara, Bayu Sukma Puspitasari, Anggraeni Putri, Adityas Rachmawati Putri, Maulvi Ratri Adinda RAHMAN, AISYAH Renald, Ferdinand Rinaryanta, Nugroho Dwi Rosyid Hermawan, Novriansyah Senoaji, Senoaji Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina N. Shebubakar, Arina Novizas Siagian, helen Melinda Suartini, Suartini Suharto, Aziz Suparji Suparji Sururoh, Yeni Lin Swandhani, Triyana Kartika Tandika, Fitria wahyuni wahyuni Wasitaatmadja, Fokky Fuad Widarahesty, Yusy Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat