Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Role of Roscoe Pound's Social Engineering Theory in Realizing Social Justice Through Legal Discovery in Indonesia Triana, Yeni; Hartono, Wandi; Setiawan, Jetmiko; Muhardi, Dekky
Journal of Social Science and Education Research Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Social Science and Education Research
Publisher : Raudhah Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/rape7j02

Roscoe Pound, a well-known legal expert from the United States, said The theory of "social engineering" describes law as a tool to engineer society towards a better order. In this context, the law is not only seen as a set of rules that govern human behavior, but also as a mechanism to create positive social change and realize social justice. The judge in examining and deciding the case, faces a reality, that the written law does not always solve the problem at hand. In fact, often judges often find the law themselves (Rechtsvinding), to complement the existing law in deciding a case. Judges on their own initiative must find the law, because judges should not reject cases on the grounds that the law does not exist, is incomplete, or the law is vague. The method used is normative legal research. Based on the results of the study, it is known that the Role of Roscoe Pound's Social Engineering Theory in Realizing Social Justice Through Legal Discovery in Indonesia that Roscoe Pound's social engineering theory offers a useful framework to understand and improve the role of law in realizing social justice in Indonesia. Through the application of social engineering principles, law can serve as a tool to create positive social change, protect the interests of society, and ensure an equitable distribution of justice. In the Indonesian context, the application of this theory has been seen in various regulations aimed at improving social welfare and overcoming injustice. By continuing to develop and apply social engineering theories in legal discovery, Indonesia can be more effective in facing social challenges and realizing a more just and prosperous society.

Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar; Triana, Yeni
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8138

Hukum jaminan mengatur konstruksi yuridis yang memberikan akses fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Terkait jaminan hak kebendaan, salah satu penawaran hak jaminan kebendaan adalah fidusia. Namun, penerapan eksekusi objek jaminan fidusia ini masih menjadi permasalahan yang kompleks dan kontroversial di Indonesia, khususnya di Pekanbaru dengan tingkat penggunaan jaminan fidusia cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum dan akibat hukum perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan di Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat banyak permohonan pengujian Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama debitur. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 Pasal 15 ayat (2) dan (3), bahwa proses eksekusi dapat tercapai apabila adanya cidera janji oleh debitur yang diputuskan atas dasar persetujuan kedua pihak dan proses hukum yang menentukan. Hal ini mencerminkan adanya proses eksekusi yang mematuhi prinsip-prinsip dan praktek-praktek hukum yang adil, termasuk bagi debitur.

LAW ENFORCEMENT AGAINST REFUGEES WHO VIOLATE THE RULES IN PEKANBARU CITY BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 125 OF 2016 CONCERNING HANDLING OF REFUGEES FROM ABROAD Fahli, Zul; Triana, Yeni; Harahap, Irawan
EKSEKUSI Vol 7, No 1 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i1.34541

ABSTRACT Article 30 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad regulates sanctions for special placement/isolation of refugees who violate accommodation regulations." The purpose of the study is to analyze law enforcement against refugees who violate the rules in Pekanbaru City based on Presidential Regulation Number 125 of 2016; To analyze the inhibiting factors; To analyze efforts to overcome the obstacles. The research method is sociological legal research, legislative and case approaches; the research location is the National Unity and Politics Agency of Pekanbaru City; population and samples from relevant sources; data sources are primary, secondary and tertiary; data collection techniques are observation, structured interviews and document/literature studies; data analysis is qualitative with inductive conclusion drawing. Law enforcement has not been implemented properly, especially from 2020 to 2024, as evidenced by the fact that special placement sanctions have not been applied to refugees who violate. Second, inhibiting factors are legislative factors; law enforcement officers/government, community, facilities. facilities and culture.Keywords: Refugees, Presidential Regulation, Pekanbaru ABSTRAK Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur sanksi penempatan khusus/ pengisolasian terhadap pengungsi yang melanggar tata tertib akomodasi.” Tujuan penelitian ialah Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengungsi yang melanggar aturan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016; Untuk menganamisis faktor yang menghambatnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaan ialah penelitian hukum sosiologis, pendekatan perundang–undangan dan kasus; lokasi penelitian yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru; populasi dan sampel dari narasumber relevan; sumber data ialah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen/kepustakaan; analisis data ialah kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2020 sampai 2024 dibuktikan terhadap para pengungsi yang melanggar, sanksi berupa penempatan secara khusus belum diterapka. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor perundang-undangan; aparat penegak hukum/ pemerintah, masyarakat, sarana. fasilitas dan kebidayaan.Kata Kunci: Pengungsi, peraturan Presiden, Pekanbaru

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MAINAN ANAK IMPOR TIDAK MEMILIKI SNI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MERANTI Tarigan , Petra Pengarapenta; Triana, Yeni; Afrita, Indra
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1882

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap barang impor di pasar lokal juga masih lemah. Berdasarkan temuan ini, implikasi penelitian adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sanksi bagi pelanggar SNI dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya SNI dalam melindungi konsumen.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN Monarchi, Try Krisna; Yetti; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1651

The Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) provides space for debtors to postpone debt payments and restructure their obligations. However, the existence of a 90-day stay provision in the PKPU process has caused serious problems with the rights of creditors holding mortgage rights, especially in efforts to carry out collateral execution. This study aims to analyze the application of the provision in the context of legal protection of creditors, review its compatibility with the principles of legal certainty and justice, and criticize the potential for legal smuggling that may occur in practice. Through a normative approach and literature study, including linking the conflict of norms between UUK-PKPU and the Mortgage Rights Law (UUHT), this article shows that the dominance of the lex posterior derogat legi priori principle in this context often ignores substantive justice for creditors. The results of this study emphasize the need for legal reform of the PKPU stay period and the balancing of protection between debtors and creditors in the process of postponing debt payment obligations. These findings reinforce the urgency of regulatory reorganization to prevent irregularities in the implementation of bankruptcy law in Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Brigade, Vidi Renovri; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1447

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instusi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibiltas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban

Medical Negligence By Doctors Resulting in Criminal Law Charges (Case Study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 590 K/PID/2012) Keristian, Hendrik Rejeki; Triana, Yeni
Journal of Community Health Provision Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Community Health Provision
Publisher : PSPP JOURNALS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jchp.v5i2.598

This study investigates the legal consequences of medical negligence in Indonesia, focusing on Supreme Court Decision No. 590 K/Pid/2012 involving Dr. Wida Parama Astiti. The case centers on the death of a pediatric patient following the unsupervised administration of potassium chloride (KCl), a high-alert medication, in violation of national safety protocols. The research adopts a normative juridical approach, examining relevant statutory frameworks including Article 51 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 11 of 2017 on Patient Safety, and Articles 359 and 361 of the Indonesian Criminal Code. The analysis explores the application of the legal concept of culpa (negligence), particularly culpa lata (gross negligence), to determine the criminal liability of the defendant. Findings show that the failure to follow mandated medical protocols and provide direct supervision constituted a breach of professional duty, justifying the court’s custodial sentence. The study also highlights the role of systemic shortcomings in patient safety enforcement within hospital settings. This case serves as a critical reference for understanding how Indonesian law addresses gross medical negligence, setting a precedent for future litigation involving healthcare professionals. The research contributes to legal scholarship by clarifying the boundaries of professional accountability and emphasizing the need for institutional safeguards. It also provides practical recommendations for enhancing regulatory compliance and protecting patient rights through stricter enforcement of medical standards.

Property Principles For MSMe Business Actors In Sail District, Pekanbaru City Triana, Yeni; Nathassa Winstar, Yelia
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 3 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i3.114

The purpose of this community service is to analyze the understanding of business actors on the principle of propriety in running their business. In the Tugu Keris MSMe business group in Sail District, Pekanbaru City, in terms of the legal consequences that arise, they do not implement the principle of propriety in the perspective of business law. The output target is to increase the understanding of business actors towards the principle of propriety in establishing this partnership relationship, which is very important in the business world towards business competition to increase competitiveness and achieve profits, in particular, and, so the follow-up of the results of this service, may be useful for the service team and external parties related to small and medium enterprises regarding this decency principle are in the form of lecture study material articles for students and allow at the same time to do community service. The method of implementation is the nature of this service, namely lectures and questions and answers with participants. In the discussion of service, it was found that the problems faced by these business actors, it is necessary to solve the problem by providing a clear picture to the partners, because they have very little knowledge of the principle of propriety in establishing partnership relationships and the legal consequences that arise, therefore it is necessary to further legal counseling. Some of the findings in this service are used as material for improving the implementation of the utilization of the principle of propriety, to improve the community of business actors. The outputs produced are according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.

Title

Found 43 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search