Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Kesehatan Tambusai Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Journal of Community Health Provision Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal PESHUM
Triana, Yeni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS WILAYAH HUKUM POLRESTA BARELANG Aprianti, Dwi Putri; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17601

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi perlindungan hukum maupun penegakan hukum. Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dimilikinya, sehingga mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual. Selain itu, hambatan sosial seperti stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas semakin memperburuk kondisi mereka, terutama dalam upaya mencari keadilan. Di wilayah hukum Polresta Barelang, fenomena ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam sistem penegakan hukum, mulai dari minimnya personel kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Barelang, dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, yang tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi penerapan hukum dalam praktik, termasuk bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
The Role of Roscoe Pound's Social Engineering Theory in Realizing Social Justice Through Legal Discovery in Indonesia Triana, Yeni; Hartono, Wandi; Setiawan, Jetmiko; Muhardi, Dekky
Journal of Social Science and Education Research Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Social Science and Education Research
Publisher : Raudhah Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/rape7j02

Abstract

Roscoe Pound, a well-known legal expert from the United States, said The theory of "social engineering" describes law as a tool to engineer society towards a better order. In this context, the law is not only seen as a set of rules that govern human behavior, but also as a mechanism to create positive social change and realize social justice. The judge in examining and deciding the case, faces a reality, that the written law does not always solve the problem at hand. In fact, often judges often find the law themselves (Rechtsvinding), to complement the existing law in deciding a case. Judges on their own initiative must find the law, because judges should not reject cases on the grounds that the law does not exist, is incomplete, or the law is vague. The method used is normative legal research. Based on the results of the study, it is known that the Role of Roscoe Pound's Social Engineering Theory in Realizing Social Justice Through Legal Discovery in Indonesia that Roscoe Pound's social engineering theory offers a useful framework to understand and improve the role of law in realizing social justice in Indonesia. Through the application of social engineering principles, law can serve as a tool to create positive social change, protect the interests of society, and ensure an equitable distribution of justice. In the Indonesian context, the application of this theory has been seen in various regulations aimed at improving social welfare and overcoming injustice. By continuing to develop and apply social engineering theories in legal discovery, Indonesia can be more effective in facing social challenges and realizing a more just and prosperous society.
Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar; Triana, Yeni
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8138

Abstract

Hukum jaminan mengatur konstruksi yuridis yang memberikan akses fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Terkait jaminan hak kebendaan, salah satu penawaran hak jaminan kebendaan adalah fidusia. Namun, penerapan eksekusi objek jaminan fidusia ini masih menjadi permasalahan yang kompleks dan kontroversial di Indonesia, khususnya di Pekanbaru dengan tingkat penggunaan jaminan fidusia cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum dan akibat hukum perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan di Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat banyak permohonan pengujian Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dari Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama debitur. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 Pasal 15 ayat (2) dan (3), bahwa proses eksekusi dapat tercapai apabila adanya cidera janji oleh debitur yang diputuskan atas dasar persetujuan kedua pihak dan proses hukum yang menentukan. Hal ini mencerminkan adanya proses eksekusi yang mematuhi prinsip-prinsip dan praktek-praktek hukum yang adil, termasuk bagi debitur.
Oral Agreements In The Perspective Of Pacta Sunt Servanda In Legal Certainty triana, yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4303

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problem of breaking a promise in an oral agreement, one of the parties, does not carry out what has been agreed upon, and causes losses, resulting in a conflict, and is sued by the district court. The problem in this study is how the court judge's consideration of the oral agreement, and the legal consequences. This research method uses a normative juridical approach, examines jurisprudence, the existence of cases that have been decided by the court. The legal theory in this study is the agreement theory, guided by the principles in the agreement, then the legal terms of a contract, and the types of agreements based on the Civil Code. The results of this study are as learning and utilization as student lecture material, and useful for the parties in an oral agreement. This output achievement is an article that will be published in a journal, so that it can be used by the public.
LAW ENFORCEMENT AGAINST REFUGEES WHO VIOLATE THE RULES IN PEKANBARU CITY BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 125 OF 2016 CONCERNING HANDLING OF REFUGEES FROM ABROAD Fahli, Zul; Triana, Yeni; Harahap, Irawan
EKSEKUSI Vol 7, No 1 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i1.34541

Abstract

ABSTRACT Article 30 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad regulates sanctions for special placement/isolation of refugees who violate accommodation regulations." The purpose of the study is to analyze law enforcement against refugees who violate the rules in Pekanbaru City based on Presidential Regulation Number 125 of 2016; To analyze the inhibiting factors; To analyze efforts to overcome the obstacles. The research method is sociological legal research, legislative and case approaches; the research location is the National Unity and Politics Agency of Pekanbaru City; population and samples from relevant sources; data sources are primary, secondary and tertiary; data collection techniques are observation, structured interviews and document/literature studies; data analysis is qualitative with inductive conclusion drawing. Law enforcement has not been implemented properly, especially from 2020 to 2024, as evidenced by the fact that special placement sanctions have not been applied to refugees who violate. Second, inhibiting factors are legislative factors; law enforcement officers/government, community, facilities. facilities and culture.Keywords: Refugees, Presidential Regulation, Pekanbaru ABSTRAK Pasal 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur sanksi penempatan khusus/ pengisolasian terhadap pengungsi yang melanggar tata tertib akomodasi.” Tujuan penelitian ialah Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengungsi yang melanggar aturan di Kota Pekanbaru  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016; Untuk menganamisis faktor yang menghambatnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaan ialah penelitian hukum sosiologis, pendekatan perundang–undangan dan kasus; lokasi penelitian yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru; populasi dan sampel dari narasumber relevan; sumber data ialah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen/kepustakaan; analisis data ialah kualitatif dengan penarikan  kesimpulan induktif. Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2020 sampai 2024 dibuktikan terhadap para pengungsi yang melanggar, sanksi berupa penempatan secara khusus belum diterapka. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor perundang-undangan; aparat penegak hukum/ pemerintah, masyarakat, sarana. fasilitas dan kebidayaan.Kata Kunci: Pengungsi, peraturan Presiden, Pekanbaru
AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Jas, Rezki Saputra; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.320

Abstract

The Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) filed by a creditor is a legal mechanism that allows a creditor to file a PKPU petition against a debtor suspected of experiencing financial difficulties and failing to meet their debt payment obligations on time. The purpose of this study is to examine the legal consequences for creditors in the Postponement of Debt Payment Obligations based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and the Postponement of Debt Payment Obligations and the judges’ considerations in deciding on the PKPU petition. This study employs a normative legal research method. The data sources are derived from secondary data, categorized into three types: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is documentary study or literature review. The conclusion of this research indicates that the legal consequences of a judge rejecting a PKPU petition include: First, the rejection of the petition means that no Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is granted to the debtor. Second, if a creditor wishes to sue the debtor again regarding debt fulfillment, the creditor can file a civil lawsuit for default. The judge’s considerations in rejecting the PKPU petition are based on the fact that the debtor does not have more than one creditor because other creditors lack valid power of attorney. Furthermore, in cases where the amount of debt is insignificant and insufficient to trigger bankruptcy if the peace plan under the PKPU fails to materialize, this also influences the court’s decision. The study recommends that there should be clearer regulations concerning the position of other creditors and the minimum debt amount in the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law. Legal considerations should also adopt a dimension of fairness, strict legal protection, and substantive legal breakthroughs to ensure the enforcement of law that is beneficial for human needs.
KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA TERHADAP PEMEGANG SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERDATA Jasril, Jasril; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.323

Abstract

The human need for land today is increasing. This is due to the increasing number of population, while on the other hand, the land area does not increase. For this reason, the rights and authorities of the parties are regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 of 1960. This study is a normative legal research that aims to (1) Analyze the legal arrangements for holders of state land use right certificates against SKGR according to the provisions of Indonesian civil law; (2) Analyze the legal certainty for the holder of the right to use the certificate on state land against the holder of the SKGR in a Civil Lawsuit. This research approach consists of a case approach, a legislative approach, and a conceptual approach. Case Approach based on case analysis of court decision No. 83/PDT. G/2009/PN. PBR, No. 75/PDT. G/2007/PN. PBR, and also decision No. 46/PDT. G/2011/PN. PBR. This study concludes that the legal certainty of the holder of the certificate of right to use state land against the SKGR in a civil lawsuit before the court has powerful legal force based on one of the provisions in Article 16 of the UUPA. The next conclusion is that the legal consequences of the holder of the right to use SKGR state land in a civil lawsuit in front of the court can be measured through the legal arrangement of proof in the civil procedure law.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MAINAN ANAK IMPOR TIDAK MEMILIKI SNI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MERANTI Tarigan , Petra Pengarapenta; Triana, Yeni; Afrita, Indra
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1882

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap barang impor di pasar lokal juga masih lemah. Berdasarkan temuan ini, implikasi penelitian adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sanksi bagi pelanggar SNI dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya SNI dalam melindungi konsumen.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN Monarchi, Try Krisna; Yetti; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1651

Abstract

The Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) provides space for debtors to postpone debt payments and restructure their obligations. However, the existence of a 90-day stay provision in the PKPU process has caused serious problems with the rights of creditors holding mortgage rights, especially in efforts to carry out collateral execution. This study aims to analyze the application of the provision in the context of legal protection of creditors, review its compatibility with the principles of legal certainty and justice, and criticize the potential for legal smuggling that may occur in practice. Through a normative approach and literature study, including linking the conflict of norms between UUK-PKPU and the Mortgage Rights Law (UUHT), this article shows that the dominance of the lex posterior derogat legi priori principle in this context often ignores substantive justice for creditors. The results of this study emphasize the need for legal reform of the PKPU stay period and the balancing of protection between debtors and creditors in the process of postponing debt payment obligations. These findings reinforce the urgency of regulatory reorganization to prevent irregularities in the implementation of bankruptcy law in Indonesia.
Co-Authors Afrita, Indra Alviana, Vivi Aprianti, Dwi Putri Brigade, Vidi Renovri Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar Fahli, Zul Handayani, Erika Yusticia Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hasugian, Mussen Aldrin Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Keristian, Hendrik Rejeki Mahendra, Mahendra Monarchi, Try Krisna Muhardi, Dekky Nathassa Winstar, Yelia Nining Gilang Sari Pratama, Alvin Putra, Tri Anggara R., Fransiskus Putra P. Rizana, Rizana Saputra, Dodi Ripo Saputra, Ega Setiawan, Jetmiko Shamer, Chika Tarigan , Petra Pengarapenta Winstar, Yelia Nathassa Yetti Yetti, Yetti Yusuf, Fadly Daeng Yusuf, M. Fadly Daeng