Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.502
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Kesehatan Tambusai RIO LAW JURNAL Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Community Health Provision Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal J-CEKI PESHUM
Triana, Yeni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Peran Otoritas Pengawas dalam Pengembangan Hukum Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip-prinsip Syariah Abrahaham, Herbert; Hibrian, M.; Nudirwan, Wawan; Fadila, Yolanda; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otoritas pengawas dalam pengembangan hukum perbankan syariah, dengan fokus pada ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas serta literatur hukum dan syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran otoritas pengawas sangat penting dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, otoritas pengawas juga bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketaatan bank syariah terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran otoritas pengawas dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.``
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 TENTANG POLA BANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NARKOTIKA RUMBAI DI PROVINSI RIAU Saputra, Ega; Triana, Yeni; Afrita, Indra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3642-3651

Abstract

Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya mengenai pengawasan terhadap narapidana, tetapi juga mencakup keamanan struktural bangunan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memberikan pedoman mengenai standar dan spesifikasi teknis bangunan untuk Lapas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain dan konstruksi bangunan mampu mendukung fungsi pemasyarakatan dengan optimal, termasuk aspek keamanan. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur yang memadai dan dirancang dengan baik dapat mendukung upaya petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya, struktur bangunan yang kokoh, penggunaan teknologi keamanan yang canggih, serta tata letak ruang yang strategis dapat mencegah terjadinya kekerasan dan gangguan keamanan. Adapun dengan kondisi lingkungan dan karakteristik narapidana yang spesifik, memerlukan strategi keamanan yang terintegrasi dalam struktur bangunan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan seperti pelarian narapidana, perkelahian antar narapidana, serta penyelundupan barang terlarang. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana struktur bangunan yang ada telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bagaimana strategi keamanan dapat dioptimalkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Narkotika Rumbai yang berada di Provinsi Riau
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Obat Bagi Keluarga Penderita Tuberculosis Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Infeksi Laten Tuberculosis Susanti, Wirda; Ardiansah, A; Triana, Yeni
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan obat bagi keluarga penderita Tuberculosis (TB) di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis dan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis sebagai dasar hukum utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yang berfokus pada studi lapangan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, keluarga penderita TB, dan pemangku kebijakan di Kabupaten Kampar, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat pelayanan kesehatan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya menyediakan obat-obatan sesuai petunjuk teknis, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengobatan ILTB. Studi ini juga mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, serta optimalisasi sistem distribusi obat untuk menjamin aksesibilitas bagi keluarga penderita TB. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi Tuberculosis secara efektif di Kabupaten Kampar.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital Triana, Yeni; Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Iskandar, Muh Faldi; Andrianto, Andrianto; Christian Hutasoit, Roby
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13891

Abstract

Transaksi digital bergantung pada kontrak baku yang disusun sepihak sehingga memunculkan ketimpangan posisi hukum konsumen, khususnya terhadap klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kontrak baku dalam hukum positif Indonesia serta menilai efektivitas perlindungan hukum konsumen terhadap klausula yang merugikan dalam transaksi digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE dengan teknik studi kepustakaan dan analisis interpretatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kontrak baku sah secara formil, namun kerap bertentangan secara substansial dengan prinsip keadilan kontraktual. Klausula eksonerasi masih ditemukan dalam praktik dan efektivitas penegakan Pasal 18 UUPK belum optimal. Persetujuan digital bersifat simbolik dan belum menjamin kehendak bebas konsumen, sementara mekanisme pengawasan preventif terhadap klausula baku belum tersedia. Perlindungan hukum konsumen memerlukan pergeseran dari pendekatan reaktif ke preventif melalui audit klausula baku dan harmonisasi regulasi. Kebaruan penelitian terletak pada tawaran model perlindungan preventif dan redefinisi kebebasan berkontrak berbasis keadilan substantif.
PELAYANAN DARAH RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN Abdi, Taufik; Triana, Yeni; Sari, Kurnia; Nofelita, Mira
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.151

Abstract

Pelayanan darah merupakan bagian esensial dari sistem pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien. Kesalahan dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan, hingga transfusi darah dapat menimbulkan risiko medis serius serta implikasi hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pelayanan darah di rumah sakit dalam perspektif hukum normatif dengan menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pasien, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan transfusi darah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup komprehensif dalam pelayanan darah, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di bidang kesehatan. Namun, masih ditemukan disharmonisasi norma dan kelemahan dalam implementasi yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara preventif melalui standar pelayanan dan keselamatan pasien, serta secara represif melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan transfusi darah guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan.
IMPLEMENTASI KEHARUSAN DUKUNGAN KELUARGA PADA PROGRAM IMUNISASI DASAR TERHADAP BAYI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI KABUPATEN KAMPAR Anggarini, Rita; Triana, Yeni; Haq, Miftahul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5867

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the implementation of mandatory family support in the basic immunization program for infants based on Law Number 17 of 2023 concerning Health in Kampar Regency, as well as to identify obstacles and proposed solutions. The background of this research is the non-significant coverage of Complete Basic Immunization (IDL) in Kampar Regency, which poses risks to infant health, where family support is a key determinant in immunization schedule compliance. The research method employed is sociological (empirical) legal research using a statute approach and a case approach. Primary data were obtained through interviews with informants from the Kampar Regency Health Office, Community Health Centers (Kuok, Bangkinang, Salo), and families who do not support the immunization program. The results indicate that the implementation of Law Number 17 of 2023 in Kampar Regency faces obstacles such as low family understanding of legal and health responsibilities, as well as constraints from working parents who delegate childcare to others who pay less attention to immunization schedules. The efforts undertaken include enhancing education by health workers to increase family awareness, ensuring legal and health protection for infants in accordance with the legislative mandate Keyword: Family Support, Basic Immunization, Law Number 17 of 2023, Infant Health, KamparRegency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keharusan dukungan keluarga pada program imunisasi dasar terhadap bayi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya pemecahannya. Latar belakang penelitian ini adalah belum signifikan cakupannya angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Kampar yang berisiko pada kesehatan bayi, di mana dukungan keluarga merupakan faktor determinan utama dalam kepatuhan jadwal imunisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas (Kuok, Bangkinang, Salo), serta keluarga yang tidak mendukung program imunisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 di Kabupaten Kampar menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman keluarga mengenai tanggung jawab hukum dan kesehatan, serta kendala orang tua yang bekerja sehingga pengasuhan diserahkan kepada pihak lain yang kurang memperhatikan jadwal imunisasi. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan edukasi oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran keluarga agar tercipta perlindungan hukum dan kesehatan bagi bayi sesuai mandat undang-undang. Kata kunci: Dukungan Keluarga, Imunisasi Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan Bayi, Kabupaten Kampar
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital Triana, Yeni; Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Iskandar, Muh Faldi; Andrianto, Andrianto; Christian Hutasoit, Roby
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13891

Abstract

Transaksi digital bergantung pada kontrak baku yang disusun sepihak sehingga memunculkan ketimpangan posisi hukum konsumen, khususnya terhadap klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kontrak baku dalam hukum positif Indonesia serta menilai efektivitas perlindungan hukum konsumen terhadap klausula yang merugikan dalam transaksi digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE dengan teknik studi kepustakaan dan analisis interpretatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kontrak baku sah secara formil, namun kerap bertentangan secara substansial dengan prinsip keadilan kontraktual. Klausula eksonerasi masih ditemukan dalam praktik dan efektivitas penegakan Pasal 18 UUPK belum optimal. Persetujuan digital bersifat simbolik dan belum menjamin kehendak bebas konsumen, sementara mekanisme pengawasan preventif terhadap klausula baku belum tersedia. Perlindungan hukum konsumen memerlukan pergeseran dari pendekatan reaktif ke preventif melalui audit klausula baku dan harmonisasi regulasi. Kebaruan penelitian terletak pada tawaran model perlindungan preventif dan redefinisi kebebasan berkontrak berbasis keadilan substantif.
Oral Agreements In The Perspective Of Pacta Sunt Servanda In Legal Certainty triana, yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4303

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problem of breaking a promise in an oral agreement, one of the parties, does not carry out what has been agreed upon, and causes losses, resulting in a conflict, and is sued by the district court. The problem in this study is how the court judge's consideration of the oral agreement, and the legal consequences. This research method uses a normative juridical approach, examines jurisprudence, the existence of cases that have been decided by the court. The legal theory in this study is the agreement theory, guided by the principles in the agreement, then the legal terms of a contract, and the types of agreements based on the Civil Code. The results of this study are as learning and utilization as student lecture material, and useful for the parties in an oral agreement. This output achievement is an article that will be published in a journal, so that it can be used by the public.
Tumpang Tindih Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik dalam Pelayanan Laboratorium Infeksi: Kajian Hukum Normatif tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Pasien Triana, Yeni; Abdi, Taufik
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6263

Abstract

Pelayanan laboratorium infeksi di rumah sakit memiliki peran strategis dalam penegakan diagnosis, penentuan terapi, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Dalam praktik, terdapat potensi tumpang tindih kompetensi antara Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) dan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Sp.MK) dalam penyelenggaraan layanan tersebut, yang berimplikasi terhadap kepastian hukum, tata kelola pelayanan, serta perlindungan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait kewenangan kedua spesialisasi tersebut serta menilai dampaknya terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, standar kompetensi profesi, serta doktrin hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni norma dalam pengaturan kewenangan pelayanan laboratorium infeksi yang membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan di tingkat pelayanan kesehatan. Kondisi ini berisiko mengganggu kesinambungan pelayanan, menurunkan kepastian hukum bagi tenaga medis, serta berdampak pada keselamatan dan perlindungan pasien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penegasan batas kewenangan profesi berbasis kompetensi, kolaborasi interdisipliner, serta penguatan regulasi operasional rumah sakit guna mewujudkan pelayanan laboratorium infeksi yang bermutu, aman, dan berkeadilan hukum. Tumpang tindih kompetensi antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi tenaga medis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan dan perlindungan pasien.
LEGAL PROTECTION REGARDING PHYSICAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS AGAINST CHILD VICTIMS IN THE KAMPAR RESORT POLICE OFFICE Putra, Benny; Triana, Yeni; Putra, Tri Anggara
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 2 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i2.593

Abstract

Against child victims at the Kampar District Police reveals a persistent gap between the ideal norms of child protection law and their implementation in law enforcement practice. This study aims to analyze the legal protection provided, the obstacles encountered, and the efforts undertaken in handling criminal acts of physical violence against child victims at the Kampar District Police. The research employs a sociological legal research method with an empirical approach, utilizing interviews, field observations, and literature review. The findings indicate that legal protection for child victims of physical violence at the Kampar District Police is fundamentally supported by a strong legal framework, particularly the Child Protection Act and relevant criminal law provisions. In practice, law enforcement officers have attempted to apply the principle of the best interests of the child through a humane examination approach, protection of the victim’s identity, and restrictions on interaction between the victim and the perpetrator. However, the implementation of such legal protection has not been fully optimal due to various cultural, structural, and normative obstacles. The challenges encountered include the low willingness of victims and their families to report incidents of violence due to fear, social pressure, and dependence on the perpetrator; difficulties in evidence gathering caused by limited evidence and the psychological condition of child victims; as well as inadequate supporting facilities and infrastructure and suboptimal intersectoral coordination in the protection and recovery of child victims. These conditions demonstrate a gap between adequate legal substance and legal structures and culture that have not fully supported the effective protection of children. Efforts to address these obstacles include strengthening legal socialization and public education to increase awareness and reporting courage, optimizing evidentiary processes through multidisciplinary approaches involving medical professionals and psychologists, and enhancing investigators’ capacity and inter-agency coordination in the field of child protection. Thus, legal protection for child victims of physical violence should not only focus on law enforcement against perpetrators but also on fulfilling justice, legal certainty, and recovery for child victims.
Co-Authors Abdi, Taufik Abrahaham, Herbert Adri, M. Afrita, Indra Alviana, Vivi Andrianto Andrianto Anggarini, Rita Anugrah Siregar, Wira Aprianti, Dwi Putri Apriliani, Weny Ardiansah, A Arlenggo, Arlenggo Azmi, Bahrun Belantar, Mega Orceka Depera Senja Brigade, Vidi Renovri Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar Candra, Erikson H. Chandra Gunawan, Deddy Christian Hutasoit, Roby Damanik, Lilia Sarifatamin Fadila, Yolanda Fahli, Zul Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Feryanto Rahadian, Wiwid Firmansyah, Baginda Sultan Handayani, Erika Yusticia Haq, Miftahul Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hasugian, Mussen Aldrin Hibrian, M. Hibrian, Muhammad Iriansyah Iriansyah, Iriansyah Iskandar, Muh Faldi Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Juni, Juni Keristian, Bambang Keristian, Hendrik Rejeki Kurnia Sari Kusuma, Mardiansyah Lina Lina Mahendra, Mahendra Marpaung, Rikardo Martilova, Lia Monarchi, Try Krisna Muhammad Isnaini Muhardi, Dekky Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari Nofelita, Mira nudirwan, wawan Oktapani, Silm Pardosi, Pardomuan Pratama, Alvin Putra, Benny Putra, Tri Anggara R., Fransiskus Putra P. Raisa, Tengku Ramon, Fhauzan Rizana, Rizana Samosir, Mangaratua Saputra, Dodi Ripo Saputra, Ega Setiawan, Jetmiko Shamer, Chika Siregar, Murni Kurniyanti Siswanto, Alen Sunanda Naibaho Suryani, Yovie Susanti, Wirda Tarigan , Petra Pengarapenta Tarigan, Jefri Triana, Indra Winstar, Yelia Nathassa Yasmin, Nur Adilah Yetti Yetti, Yetti Yusuf, Fadly Daeng Yusuf, M. Fadly Daeng