Claim Missing Document
Check
Articles

PELAYANAN DARAH RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN Abdi, Taufik; Triana, Yeni; Sari, Kurnia; Nofelita, Mira
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.151

Abstract

Pelayanan darah merupakan bagian esensial dari sistem pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien. Kesalahan dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan, hingga transfusi darah dapat menimbulkan risiko medis serius serta implikasi hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pelayanan darah di rumah sakit dalam perspektif hukum normatif dengan menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pasien, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan transfusi darah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup komprehensif dalam pelayanan darah, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di bidang kesehatan. Namun, masih ditemukan disharmonisasi norma dan kelemahan dalam implementasi yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara preventif melalui standar pelayanan dan keselamatan pasien, serta secara represif melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan transfusi darah guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan.
IMPLEMENTASI KEHARUSAN DUKUNGAN KELUARGA PADA PROGRAM IMUNISASI DASAR TERHADAP BAYI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI KABUPATEN KAMPAR Anggarini, Rita; Triana, Yeni; Haq, Miftahul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5867

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the implementation of mandatory family support in the basic immunization program for infants based on Law Number 17 of 2023 concerning Health in Kampar Regency, as well as to identify obstacles and proposed solutions. The background of this research is the non-significant coverage of Complete Basic Immunization (IDL) in Kampar Regency, which poses risks to infant health, where family support is a key determinant in immunization schedule compliance. The research method employed is sociological (empirical) legal research using a statute approach and a case approach. Primary data were obtained through interviews with informants from the Kampar Regency Health Office, Community Health Centers (Kuok, Bangkinang, Salo), and families who do not support the immunization program. The results indicate that the implementation of Law Number 17 of 2023 in Kampar Regency faces obstacles such as low family understanding of legal and health responsibilities, as well as constraints from working parents who delegate childcare to others who pay less attention to immunization schedules. The efforts undertaken include enhancing education by health workers to increase family awareness, ensuring legal and health protection for infants in accordance with the legislative mandate Keyword: Family Support, Basic Immunization, Law Number 17 of 2023, Infant Health, KamparRegency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keharusan dukungan keluarga pada program imunisasi dasar terhadap bayi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya pemecahannya. Latar belakang penelitian ini adalah belum signifikan cakupannya angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Kampar yang berisiko pada kesehatan bayi, di mana dukungan keluarga merupakan faktor determinan utama dalam kepatuhan jadwal imunisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas (Kuok, Bangkinang, Salo), serta keluarga yang tidak mendukung program imunisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 di Kabupaten Kampar menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman keluarga mengenai tanggung jawab hukum dan kesehatan, serta kendala orang tua yang bekerja sehingga pengasuhan diserahkan kepada pihak lain yang kurang memperhatikan jadwal imunisasi. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan edukasi oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran keluarga agar tercipta perlindungan hukum dan kesehatan bagi bayi sesuai mandat undang-undang. Kata kunci: Dukungan Keluarga, Imunisasi Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan Bayi, Kabupaten Kampar
Tumpang Tindih Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik dalam Pelayanan Laboratorium Infeksi: Kajian Hukum Normatif tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Pasien Triana, Yeni; Abdi, Taufik
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6263

Abstract

Pelayanan laboratorium infeksi di rumah sakit memiliki peran strategis dalam penegakan diagnosis, penentuan terapi, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Dalam praktik, terdapat potensi tumpang tindih kompetensi antara Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) dan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik (Sp.MK) dalam penyelenggaraan layanan tersebut, yang berimplikasi terhadap kepastian hukum, tata kelola pelayanan, serta perlindungan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait kewenangan kedua spesialisasi tersebut serta menilai dampaknya terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, standar kompetensi profesi, serta doktrin hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni norma dalam pengaturan kewenangan pelayanan laboratorium infeksi yang membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan di tingkat pelayanan kesehatan. Kondisi ini berisiko mengganggu kesinambungan pelayanan, menurunkan kepastian hukum bagi tenaga medis, serta berdampak pada keselamatan dan perlindungan pasien. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penegasan batas kewenangan profesi berbasis kompetensi, kolaborasi interdisipliner, serta penguatan regulasi operasional rumah sakit guna mewujudkan pelayanan laboratorium infeksi yang bermutu, aman, dan berkeadilan hukum. Tumpang tindih kompetensi antara dokter spesialis patologi klinik dan mikrobiologi klinik tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi tenaga medis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan dan perlindungan pasien.