Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pagaruyuang Law Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Kesehatan Tambusai RIO LAW JURNAL Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Community Health Provision Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM
Triana, Yeni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN DILUAR KEWENANGAN Akbar, Fajri; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i1.25854

Abstract

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai profesi gigi seperti tukang gigi, teknisi gigi, dan dokter gigi mempunyai dampak terhadap praktik yang melebihi kewenangan yang dilakukan selama bertahun-tahun tanpa ada akibat hukum yang ditanggung oleh tukang gigi. Padahal peraturan mengenai pekerjaan yang boleh dilakukan oleh tukang gigi telah ada sudah dijelaskan secara jelas dalam Permenkes No 39 Tahun 2014 hal ini masih dilanggar oleh dokter gigi pengrajin. Dalam hal ini masyarakat menjadi korban karena ketidaktahuan dan tingginya lokal kebijaksanaan dalam bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis hukum yuridis normatif riset. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu keseluruhan sistem peraturan yang meliputi seperangkat asas, norma, dan kaidah hukum, keduanya tertulis dan tidak tertulis. Memberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pasien upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap pasien atas akibat yang timbul baik secara fisik dan non fisik akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Kesimpulan: Pekerja gigi bisa dijerat pasal 359, 360, 361 KUHP yakni barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain dirugikan berat cacat, atau bahkan meninggal. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan.
PERJANJIAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK PADA RUMAH SAKIT Martilova, Lia; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i3.31509

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui informed consent adalah sebuah hak kebebasan individu untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri yang juga sering disebut sebagai hak otonomi pasien. Di dalam hak otonomi terkandung hak privasi, di mana hak ini kemudian melahirkan hak yang lain, yakni hak untuk tidak diceritakan kepada pihak ketiga perihal segala sesuatu yang menyangkut kondisi kesehatan pasien. Ketidakpahaman pasien terhadap informed consent sering menjadi persoalan dan sengketa medik di Rumah Sakit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum Normatif, dimana sumber data berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian informed consent antara dokter dengan pasien dalam persetujuan tindakan medik pada Rumah Sakit adalah tentang Informasi yang diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif lain, prognosis dan biaya dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut, dan apabila pasien menolak, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Namun jika pasien menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian dengan menandatangani formulir persetujuan.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Pada Tindakan Malpraktik Tenaga Kesehatan Triana, Yeni; Alviana, Vivi; Suryani, Yovie; Apriliani, Weny; Raisa, Tengku
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap tindak pidana malpraktik dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tindak pidana malpraktik merupakan salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan yang merugikan pasien dan dapat berdampak pada reputasi rumah sakit. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam kasus tindak pidana malpraktik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik. Penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktik, termasuk diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak sesuai standar, dan dampak hukum bagi rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana malpraktik yang terjadi di lingkungannya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan standar perawatan medis, pengawasan terhadap tenaga medis, dan penanganan kasus malpraktik yang terjadi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menentukan tanggung jawab rumah sakit, seperti bukti yang diperlukan untuk membuktikan malpraktik dan bagaimana mengukur standar perawatan medis.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah Triana, Yeni; Lina, Lina; Marpaung, Rikardo; Samosir, Mangaratua; Nasution, Ahmad Khomeni; Keristian, Bambang; Ramon, Fhauzan; Arlenggo, Arlenggo; Tarigan, Jefri; Adri, M.; Juni, Juni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bagian dari bisnis, terjadinya masalah seperti nasabah wanprestasi merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga pada perkara yang terjadi pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera di pengadilan Agama sampang dengan nomor perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki cara yang berbeda. Oleh sebab itu dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan Penyelesaian poerkara wanprestasi di PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera dalam upaya menyelesaikan sengketa akad pembiayaan Murobah dipengadilan Agama Sampang. Metodologi yang digunakan oleh Penulis adalah metodologi Normatif atas telaah undang- undang dan telaah beberapa peraturan turunan yang melatar belakangi metode yang di ambil yang berkaitan dengan kajian kasus-kasus dan telaah pustaka yang menjadi referensi lain yang terkait dengan putusan pengadilan yang dapat dijadikan landasan penelitian.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Fadila, Yolanda; Nudirwan, Wawan; Firmansyah, Baginda Sultan; Hibrian, Muhammad; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8425

Abstract

Tindak pidana ringan menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana yang terus berkembang. Artikel ini membahas penerapan restorative justice sebagai solusi dalam menangani tindak pidana ringan. Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Artikel ini mencoba mengungkap bagaimana restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani tindak pidana ringan sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam konteks hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dari berbagai sumber yang memaparkan konsep restorative justice dan penerapannya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Hasil analisis menyoroti keunggulan restorative justice dalam memberikan solusi yang lebih holistik, melibatkan pihak terkait, dan mendukung perbaikan sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Artikel ini juga membahas tantangan dalam menerapkan restorative justice, termasuk perluasan pemahaman dan penerimaan terhadap konsep ini dalam sistem hukum yang sudah mapan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keberhasilan dan potensi restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya integrasi pendekatan ini dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengadopsi restorative justice sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyempurnakan sistem hukum pidana. Dengan menerapkan restorative justice sebagai bentuk upaya pembaharuan hukum pidana, dapat diharapkan terciptanya sistem yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan Siregar, Murni Kurniyanti; Fahmi, Fahmi; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8773

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum yang timbul ketika tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap standar profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan praktik kesehatan dan etika medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam kasus pelanggaran standar profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar profesi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kajian ini juga mengidentifikasi kewajiban etis dan hukum yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan untuk mencegah dan menangani pelanggaran standar profesi. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terhadap pelanggaran standar profesi sangat penting dalam konteks menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perlunya pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan etika dalam praktik medis untuk menghindari pelanggaran standar profesi yang dapat membahayakan pasien dan merugikan pihak-pihak terkait.
Peran Otoritas Pengawas dalam Pengembangan Hukum Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip-prinsip Syariah Abrahaham, Herbert; Hibrian, M.; Nudirwan, Wawan; Fadila, Yolanda; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otoritas pengawas dalam pengembangan hukum perbankan syariah, dengan fokus pada ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas serta literatur hukum dan syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran otoritas pengawas sangat penting dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, otoritas pengawas juga bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketaatan bank syariah terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran otoritas pengawas dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.``
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 TENTANG POLA BANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NARKOTIKA RUMBAI DI PROVINSI RIAU Saputra, Ega; Triana, Yeni; Afrita, Indra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3642-3651

Abstract

Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya mengenai pengawasan terhadap narapidana, tetapi juga mencakup keamanan struktural bangunan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memberikan pedoman mengenai standar dan spesifikasi teknis bangunan untuk Lapas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain dan konstruksi bangunan mampu mendukung fungsi pemasyarakatan dengan optimal, termasuk aspek keamanan. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur yang memadai dan dirancang dengan baik dapat mendukung upaya petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya, struktur bangunan yang kokoh, penggunaan teknologi keamanan yang canggih, serta tata letak ruang yang strategis dapat mencegah terjadinya kekerasan dan gangguan keamanan. Adapun dengan kondisi lingkungan dan karakteristik narapidana yang spesifik, memerlukan strategi keamanan yang terintegrasi dalam struktur bangunan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan seperti pelarian narapidana, perkelahian antar narapidana, serta penyelundupan barang terlarang. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana struktur bangunan yang ada telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bagaimana strategi keamanan dapat dioptimalkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Narkotika Rumbai yang berada di Provinsi Riau
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Obat Bagi Keluarga Penderita Tuberculosis Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Infeksi Laten Tuberculosis Susanti, Wirda; Ardiansah, A; Triana, Yeni
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan obat bagi keluarga penderita Tuberculosis (TB) di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis dan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis sebagai dasar hukum utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yang berfokus pada studi lapangan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, keluarga penderita TB, dan pemangku kebijakan di Kabupaten Kampar, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat pelayanan kesehatan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya menyediakan obat-obatan sesuai petunjuk teknis, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengobatan ILTB. Studi ini juga mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, serta optimalisasi sistem distribusi obat untuk menjamin aksesibilitas bagi keluarga penderita TB. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi Tuberculosis secara efektif di Kabupaten Kampar.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital Triana, Yeni; Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Iskandar, Muh Faldi; Andrianto, Andrianto; Christian Hutasoit, Roby
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13891

Abstract

Transaksi digital bergantung pada kontrak baku yang disusun sepihak sehingga memunculkan ketimpangan posisi hukum konsumen, khususnya terhadap klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kontrak baku dalam hukum positif Indonesia serta menilai efektivitas perlindungan hukum konsumen terhadap klausula yang merugikan dalam transaksi digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE dengan teknik studi kepustakaan dan analisis interpretatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kontrak baku sah secara formil, namun kerap bertentangan secara substansial dengan prinsip keadilan kontraktual. Klausula eksonerasi masih ditemukan dalam praktik dan efektivitas penegakan Pasal 18 UUPK belum optimal. Persetujuan digital bersifat simbolik dan belum menjamin kehendak bebas konsumen, sementara mekanisme pengawasan preventif terhadap klausula baku belum tersedia. Perlindungan hukum konsumen memerlukan pergeseran dari pendekatan reaktif ke preventif melalui audit klausula baku dan harmonisasi regulasi. Kebaruan penelitian terletak pada tawaran model perlindungan preventif dan redefinisi kebebasan berkontrak berbasis keadilan substantif.
Co-Authors Abdi, Taufik Abrahaham, Herbert Adri, M. Afrita, Indra Alviana, Vivi Andrianto Andrianto Anggarini, Rita Anugrah Siregar, Wira Aprianti, Dwi Putri Apriliani, Weny Ardiansah, A Arlenggo, Arlenggo Azmi, Bahrun Belantar, Mega Orceka Depera Senja Brigade, Vidi Renovri Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar Candra, Erikson H. Chandra Gunawan, Deddy Christian Hutasoit, Roby Damanik, Lilia Sarifatamin Fadila, Yolanda Fahli, Zul Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Feryanto Rahadian, Wiwid Firmansyah, Baginda Sultan Handayani, Erika Yusticia Haq, Miftahul Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hibrian, M. Hibrian, Muhammad Iriansyah Iriansyah, Iriansyah Iskandar, Muh Faldi Juni, Juni Keristian, Bambang Keristian, Hendrik Rejeki Kurnia Sari Kusuma, Mardiansyah Lina Lina Mahendra, Mahendra Marpaung, Rikardo Martilova, Lia Monarchi, Try Krisna Muhardi, Dekky Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari Nofelita, Mira nudirwan, wawan Oktapani, Silm Pardosi, Pardomuan Pratama, Alvin Putra, Tri Anggara R., Fransiskus Putra P. Raisa, Tengku Ramon, Fhauzan Samosir, Mangaratua Saputra, Dodi Ripo Saputra, Ega Setiawan, Jetmiko Shamer, Chika Siregar, Murni Kurniyanti Siswanto, Alen Sunanda Naibaho Suryani, Yovie Susanti, Wirda Tarigan , Petra Pengarapenta Tarigan, Jefri Triana, Indra Winstar, Yelia Nathassa Yasmin, Nur Adilah Yetti Yetti, Yetti Yusuf, Fadly Daeng