Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.812
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Kesehatan Tambusai Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Community Health Provision Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal PESHUM
Triana, Yeni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Brigade, Vidi Renovri; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1447

Abstract

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instusi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibiltas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban
Medical Negligence By Doctors Resulting in Criminal Law Charges (Case Study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 590 K/PID/2012) Keristian, Hendrik Rejeki; Triana, Yeni
Journal of Community Health Provision Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Community Health Provision
Publisher : PSPP JOURNALS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jchp.v5i2.598

Abstract

This study investigates the legal consequences of medical negligence in Indonesia, focusing on Supreme Court Decision No. 590 K/Pid/2012 involving Dr. Wida Parama Astiti. The case centers on the death of a pediatric patient following the unsupervised administration of potassium chloride (KCl), a high-alert medication, in violation of national safety protocols. The research adopts a normative juridical approach, examining relevant statutory frameworks including Article 51 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 11 of 2017 on Patient Safety, and Articles 359 and 361 of the Indonesian Criminal Code. The analysis explores the application of the legal concept of culpa (negligence), particularly culpa lata (gross negligence), to determine the criminal liability of the defendant. Findings show that the failure to follow mandated medical protocols and provide direct supervision constituted a breach of professional duty, justifying the court’s custodial sentence. The study also highlights the role of systemic shortcomings in patient safety enforcement within hospital settings. This case serves as a critical reference for understanding how Indonesian law addresses gross medical negligence, setting a precedent for future litigation involving healthcare professionals. The research contributes to legal scholarship by clarifying the boundaries of professional accountability and emphasizing the need for institutional safeguards. It also provides practical recommendations for enhancing regulatory compliance and protecting patient rights through stricter enforcement of medical standards.
Peningkatan Pengetahuan Siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru Mengenai Bahaya Menyebarkan Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Triana, Yeni; Rizana, Rizana; Yusuf, M. Fadly Daeng
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/xk0rcq59

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.
Property Principles For MSMe Business Actors In Sail District, Pekanbaru City Triana, Yeni; Nathassa Winstar, Yelia
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 3 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i3.114

Abstract

The purpose of this community service is to analyze the understanding of business actors on the principle of propriety in running their business. In the Tugu Keris MSMe business group in Sail District, Pekanbaru City, in terms of the legal consequences that arise, they do not implement the principle of propriety in the perspective of business law. The output target is to increase the understanding of business actors towards the principle of propriety in establishing this partnership relationship, which is very important in the business world towards business competition to increase competitiveness and achieve profits, in particular, and, so the follow-up of the results of this service, may be useful for the service team and external parties related to small and medium enterprises regarding this decency principle are in the form of lecture study material articles for students and allow at the same time to do community service. The method of implementation is the nature of this service, namely lectures and questions and answers with participants. In the discussion of service, it was found that the problems faced by these business actors, it is necessary to solve the problem by providing a clear picture to the partners, because they have very little knowledge of the principle of propriety in establishing partnership relationships and the legal consequences that arise, therefore it is necessary to further legal counseling. Some of the findings in this service are used as material for improving the implementation of the utilization of the principle of propriety, to improve the community of business actors. The outputs produced are according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MELALUI APLIKASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Triana, Yeni; Winstar, Yelia Nathassa
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i1.28363

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap permasalahan perjanjian pinjaman melalui apklikasi online dalam perspectif hukum perjanjian Indonesia, dalam berbagai aspek akibat hukum perjanjian sebagai hukum positif di Indonesia. Target Luaran penelitian perjanjian pinjaman online, merupakan hal sangat penting bagi masyarakat tersebut dan, tindak lanjut dari hasil sebagai acuan sumber hukum, yang berguna untuk hukum di Indonesia, maupun pihak luar terkait dengan perjanjian pinjaman online ini, adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk pemecahan sengketa perjanjian. Metode penelitian adalah Sifat hukum normatif adalah ketentuan undang-undang, yang menjadi dasar hukumnya, serta kasus yang ada pada masyarakat, dalam putusan pengadilan, maupun doktrin.  Dalam pembahasan penelitian ditemukan bahwa permasalahan yang timbul adanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi, baik yang dilakukan  oleh pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai peminjam. pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas, dengan menganalisis perkaranya, terhadap asas-asas dalam perjanjian pinjaman dan akibat hukum yang ditimbulkan, beberapa temuan dalam penelitian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan perjanjian pinjaman online, guna peningkatan terhadap masyarakat. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman, Online
Legal Consequences Of Insider Trading In Limited Liability Companies triana, yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6394

Abstract

The background of this study focuses on insider trading practices and the legal consequences for insider trading perpetrators in limited liability companies. The specific target of this study is to explain the legal consequences for insider trading perpetrators. The insider trading phenomenon is pivotal to examining the limited liability companies' evolution, as insider trading may impact the company's prospects. Insider Trading provides many benefits for its perpetrators, including obtaining accurate information from insiders regarding the company's prospects in the future. This information can augment stock prices and can also decrease significantly. It allows the perpetrators to gain extraordinary profits by buying or selling earlier than other parties. Through insider trading, investors can earn profits that other parties may not enjoy. Indonesia classifies insider trading as a crime. This point is in line with Law Number 8 of 1995 regarding the Capital Market, which prohibits individuals possessing insider information about a company from purchasing or selling shares in the capital market.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA Saputra, Dodi Ripo; Harahap, Irawan; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1448

Abstract

Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.
Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelayanan Kesehatan Di Poltekes Kemkes Provinsi Riau Kota Pekanbaru Triana, Yeni; Iriansyah, Iriansyah; Azmi, Bahrun
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.449

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan terhadap asas iktikad baik dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tindakan pemenuhan tindakan medis, sebagai bagian pelayanan kesehatan, ditemukan aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip iktikad baik dalam perspektif hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman para tenaga kesehatan ini tentang asas iktikad baik, atas pelayanan kesehatan bagi pasien, merupakanhalsangat penting untuk meningkatkan daya saing tercapai tingkat derajat kesehatan yang optimal. maupun pihak luar terkait asas iktikad baik ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasien, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa
Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Medis Tentang Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Pada Puskesmas Pandau Jaya Di Kota Pekanbaru Triana, Yeni; Iriansyah, Iriansyah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.2118

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan dan medis terkait dalam pelayanan kesehatan terhadap asas asas ketertiban dan kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum, dalam ketentuan undang undang kesehatan. Tenaga kesehatan dan medis penting memahami bagaimana terjadinya suatu perbuatan hukum, karena tenaga kesehatan, dalam pekerjaan dapat menimbulkan terjadinya kesalahan, yang menyebabkan pasien, maupun masyarakat dirugikan, oleh karena itu perlu pemahaman tentang asas ketertiban dan kepastian hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman adanya kesadaran akan hukum pada tenaga kesehatan dan medis dalam menjalin hubungan kemitraan ini, merupakan hal sangat penting, maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian maupun pihak luar terkait dengan pemahaman asas asas yang terkandung dalam hukum kesehatan, ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan Tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan tersebut, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas kepada mitra, beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan prinsip perbuatan hukum, guna peningkatan terhadap tenaga kesehatan dan medis. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.
Co-Authors Abrahaham, Herbert Adri, M. Afrita, Indra Alviana, Vivi Anugrah Siregar, Wira Aprianti, Dwi Putri Apriliani, Weny Arlenggo, Arlenggo Azmi, Bahrun Belantar, Mega Orceka Depera Senja Brigade, Vidi Renovri Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar Candra, Erikson H. Chandra Gunawan, Deddy Damanik, Lilia Sarifatamin Fadila, Yolanda Fahli, Zul Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Feryanto Rahadian, Wiwid Firmansyah, Baginda Sultan Handayani, Erika Yusticia Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hasugian, Mussen Aldrin Hibrian, M. Hibrian, Muhammad Iriansyah Iriansyah, Iriansyah Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Juni, Juni Keristian, Bambang Keristian, Hendrik Rejeki Kusuma, Mardiansyah Lina Lina Mahendra, Mahendra Marpaung, Rikardo Martilova, Lia Monarchi, Try Krisna Muhardi, Dekky Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari nudirwan, wawan Oktapani, Silm Pardosi, Pardomuan Pratama, Alvin Putra, Tri Anggara R, Muhammad Hatta. R., Fransiskus Putra P. Raisa, Tengku Ramon, Fhauzan Rizana, Rizana Samosir, Mangaratua Saputra, Dodi Ripo Saputra, Ega Setiawan, Jetmiko Shamer, Chika Siregar, Murni Kurniyanti Siswanto, Alen Sunanda Naibaho Suryani, Yovie Tarigan , Petra Pengarapenta Tarigan, Jefri Triana, Indra Winstar, Yelia Nathassa Yasmin, Nur Adilah Yetti Yetti, Yetti Yusuf, Fadly Daeng Yusuf, M. Fadly Daeng