Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.502
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Kesehatan Tambusai RIO LAW JURNAL Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Community Health Provision Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesia of Journal Business Law Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal J-CEKI PESHUM
Triana, Yeni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Brigade, Vidi Renovri; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1447

Abstract

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instusi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibiltas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban
Medical Negligence By Doctors Resulting in Criminal Law Charges (Case Study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 590 K/PID/2012) Keristian, Hendrik Rejeki; Triana, Yeni
Journal of Community Health Provision Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Community Health Provision
Publisher : PSPP JOURNALS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jchp.v5i2.598

Abstract

This study investigates the legal consequences of medical negligence in Indonesia, focusing on Supreme Court Decision No. 590 K/Pid/2012 involving Dr. Wida Parama Astiti. The case centers on the death of a pediatric patient following the unsupervised administration of potassium chloride (KCl), a high-alert medication, in violation of national safety protocols. The research adopts a normative juridical approach, examining relevant statutory frameworks including Article 51 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 11 of 2017 on Patient Safety, and Articles 359 and 361 of the Indonesian Criminal Code. The analysis explores the application of the legal concept of culpa (negligence), particularly culpa lata (gross negligence), to determine the criminal liability of the defendant. Findings show that the failure to follow mandated medical protocols and provide direct supervision constituted a breach of professional duty, justifying the court’s custodial sentence. The study also highlights the role of systemic shortcomings in patient safety enforcement within hospital settings. This case serves as a critical reference for understanding how Indonesian law addresses gross medical negligence, setting a precedent for future litigation involving healthcare professionals. The research contributes to legal scholarship by clarifying the boundaries of professional accountability and emphasizing the need for institutional safeguards. It also provides practical recommendations for enhancing regulatory compliance and protecting patient rights through stricter enforcement of medical standards.
Peningkatan Pengetahuan Siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru Mengenai Bahaya Menyebarkan Berita Bohong (hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Triana, Yeni; Rizana, Rizana; Yusuf, M. Fadly Daeng
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v1i4.213

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai bahaya menyebarkan berita bohong (hoax) di media sosial, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.
Property Principles For MSMe Business Actors In Sail District, Pekanbaru City Triana, Yeni; Nathassa Winstar, Yelia
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 3 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i3.114

Abstract

The purpose of this community service is to analyze the understanding of business actors on the principle of propriety in running their business. In the Tugu Keris MSMe business group in Sail District, Pekanbaru City, in terms of the legal consequences that arise, they do not implement the principle of propriety in the perspective of business law. The output target is to increase the understanding of business actors towards the principle of propriety in establishing this partnership relationship, which is very important in the business world towards business competition to increase competitiveness and achieve profits, in particular, and, so the follow-up of the results of this service, may be useful for the service team and external parties related to small and medium enterprises regarding this decency principle are in the form of lecture study material articles for students and allow at the same time to do community service. The method of implementation is the nature of this service, namely lectures and questions and answers with participants. In the discussion of service, it was found that the problems faced by these business actors, it is necessary to solve the problem by providing a clear picture to the partners, because they have very little knowledge of the principle of propriety in establishing partnership relationships and the legal consequences that arise, therefore it is necessary to further legal counseling. Some of the findings in this service are used as material for improving the implementation of the utilization of the principle of propriety, to improve the community of business actors. The outputs produced are according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MELALUI APLIKASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Triana, Yeni; Winstar, Yelia Nathassa
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i1.28363

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap permasalahan perjanjian pinjaman melalui apklikasi online dalam perspectif hukum perjanjian Indonesia, dalam berbagai aspek akibat hukum perjanjian sebagai hukum positif di Indonesia. Target Luaran penelitian perjanjian pinjaman online, merupakan hal sangat penting bagi masyarakat tersebut dan, tindak lanjut dari hasil sebagai acuan sumber hukum, yang berguna untuk hukum di Indonesia, maupun pihak luar terkait dengan perjanjian pinjaman online ini, adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk pemecahan sengketa perjanjian. Metode penelitian adalah Sifat hukum normatif adalah ketentuan undang-undang, yang menjadi dasar hukumnya, serta kasus yang ada pada masyarakat, dalam putusan pengadilan, maupun doktrin.  Dalam pembahasan penelitian ditemukan bahwa permasalahan yang timbul adanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi, baik yang dilakukan  oleh pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai peminjam. pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas, dengan menganalisis perkaranya, terhadap asas-asas dalam perjanjian pinjaman dan akibat hukum yang ditimbulkan, beberapa temuan dalam penelitian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan perjanjian pinjaman online, guna peningkatan terhadap masyarakat. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman, Online
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA Saputra, Dodi Ripo; Harahap, Irawan; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1448

Abstract

Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.
Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelayanan Kesehatan Di Poltekes Kemkes Provinsi Riau Kota Pekanbaru Triana, Yeni; Iriansyah, Iriansyah; Azmi, Bahrun
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.449

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan terhadap asas iktikad baik dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tindakan pemenuhan tindakan medis, sebagai bagian pelayanan kesehatan, ditemukan aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip iktikad baik dalam perspektif hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman para tenaga kesehatan ini tentang asas iktikad baik, atas pelayanan kesehatan bagi pasien, merupakanhalsangat penting untuk meningkatkan daya saing tercapai tingkat derajat kesehatan yang optimal. maupun pihak luar terkait asas iktikad baik ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasien, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa
Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Medis Tentang Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum Pada Puskesmas Pandau Jaya Di Kota Pekanbaru Triana, Yeni; Iriansyah, Iriansyah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 5 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i5.2118

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan dan medis terkait dalam pelayanan kesehatan terhadap asas asas ketertiban dan kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum, dalam ketentuan undang undang kesehatan. Tenaga kesehatan dan medis penting memahami bagaimana terjadinya suatu perbuatan hukum, karena tenaga kesehatan, dalam pekerjaan dapat menimbulkan terjadinya kesalahan, yang menyebabkan pasien, maupun masyarakat dirugikan, oleh karena itu perlu pemahaman tentang asas ketertiban dan kepastian hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman adanya kesadaran akan hukum pada tenaga kesehatan dan medis dalam menjalin hubungan kemitraan ini, merupakan hal sangat penting, maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian maupun pihak luar terkait dengan pemahaman asas asas yang terkandung dalam hukum kesehatan, ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan Tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan tersebut, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas kepada mitra, beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan prinsip perbuatan hukum, guna peningkatan terhadap tenaga kesehatan dan medis. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.
Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi? Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Triana, Yeni; Siswanto, Alen; Candra, Erikson H.; Feryanto Rahadian, Wiwid; Chandra Gunawan, Deddy
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6431

Abstract

Latar belakang: Penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola represif yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Hukum yang semestinya menjamin kebebasan berekspresi justru kerap dijadikan legitimasi kekuasaan untuk membungkam kritik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis peran hukum dalam praktik kekuasaan negara terhadap demonstrasi, serta menelaah apakah hukum berfungsi sebagai alat emansipasi atau dominasi. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan kritis, didukung oleh analisis wacana, interpretasi teks hukum, serta kajian atas kasus-kasus represif yang terjadi dalam rentang tahun 2020–2025. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi pemikiran Michel Foucault, Jürgen Habermas, dan Antonio Gramsci. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam konteks demonstrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat represif daripada emansipatoris. Hukum digunakan oleh negara untuk meredam protes sosial dan mengontrol wacana publik atas nama ketertiban dan keamanan. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum di Indonesia tidak berdiri netral, melainkan beroperasi dalam struktur ideologis yang mendukung dominasi negara. Novelty dari penelitian ini terletak pada keberhasilan mengintegrasikan filsafat hukum kritis dengan studi konkret penegakan hukum, serta membongkar peran hukum sebagai alat hegemonik yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi hukum nasional.
KEWENANGAN DOKTER GIGI UMUM ATAS TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Damanik, Lilia Sarifatamin; Triana, Yeni; Triana, Indra
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i1.25108

Abstract

Dokter gigi sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa medis dengan pasien. Dokter gigi seringkali melakukan prosedur medis di luar dari kewenangan dan kompetensinya. Tujuan penelitian ini menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya dengan metode penelitian yuridis normatif dimana sumber data berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter atau studi kepustakaan. Kesimpulan, kewenangan dokter gigi terlebih dahulu harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) kemudian dokter gigi berhak melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensinya serta wajib merujuk pasien kepada dokter gigi spesialis tertentu apabila diluar kompetensinya. Akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya dipertimbangkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melalui mediasi dan mekanisme keadilan restoratif. Saran, dokter gigi diharapkan bekerja sesuai komptensinya serta merujuk pasien yang bukan kompetensinya kepada dokter gigi spesialis dibidang tertentu, pasien perlu mengetahui dokter gigi hanya dapat berusaha semaksimal mungkin sesuai kompetensinya untuk menyembuhkan pasien tanpa memberikan hasil yang pasti, perlu mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum terhadap hukum kesehatan, karena seringkali penyelesaian sengketa medis belum sepenuhnya berkeadilan secara hukum.
Co-Authors Abdi, Taufik Abrahaham, Herbert Adri, M. Afrita, Indra Alviana, Vivi Andrianto Andrianto Anggarini, Rita Anugrah Siregar, Wira Aprianti, Dwi Putri Apriliani, Weny Ardiansah, A Arlenggo, Arlenggo Azmi, Bahrun Belantar, Mega Orceka Depera Senja Brigade, Vidi Renovri Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar Candra, Erikson H. Chandra Gunawan, Deddy Christian Hutasoit, Roby Damanik, Lilia Sarifatamin Fadila, Yolanda Fahli, Zul Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Feryanto Rahadian, Wiwid Firmansyah, Baginda Sultan Handayani, Erika Yusticia Haq, Miftahul Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hasugian, Mussen Aldrin Hibrian, M. Hibrian, Muhammad Iriansyah Iriansyah, Iriansyah Iskandar, Muh Faldi Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Juni, Juni Keristian, Bambang Keristian, Hendrik Rejeki Kurnia Sari Kusuma, Mardiansyah Lina Lina Mahendra, Mahendra Marpaung, Rikardo Martilova, Lia Monarchi, Try Krisna Muhammad Isnaini Muhardi, Dekky Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari Nofelita, Mira nudirwan, wawan Oktapani, Silm Pardosi, Pardomuan Pratama, Alvin Putra, Benny Putra, Tri Anggara R., Fransiskus Putra P. Raisa, Tengku Ramon, Fhauzan Rizana, Rizana Samosir, Mangaratua Saputra, Dodi Ripo Saputra, Ega Setiawan, Jetmiko Shamer, Chika Siregar, Murni Kurniyanti Siswanto, Alen Sunanda Naibaho Suryani, Yovie Susanti, Wirda Tarigan , Petra Pengarapenta Tarigan, Jefri Triana, Indra Winstar, Yelia Nathassa Yasmin, Nur Adilah Yetti Yetti, Yetti Yusuf, Fadly Daeng Yusuf, M. Fadly Daeng