Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Halu Oleo Law Review Journal Analytica Islamica Unes Law Review Jurnal Yuridis Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga JHR (Jurnal Hukum Replik) Randwick International of Social Science Journal International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Buletin Konstitusi Proceeding International Seminar of Islamic Studies Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum Indonesian Journal Education ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum INSPIRING LAW JOURNAL Abdurrauf Social Science Abdurrauf Law and Sharia Melayunesia Law
Koto, Ismail
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pasien Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra; Ida Nadirah; Ismail Koto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5880

Abstract

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, di mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pengungsi, Hukum Internasional, Keimigrasian, Non-refoulement, Hak Asasi Manusia
Reconceptualization of Diversion Governance in Juvenile Justice Systems: A Restorative Justice Approach to Prison Overcrowding Reduction in Indonesia Mubarrok, Muslim; Koto, Ismail
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.505

Abstract

The increasing number of children in conflict with the law in Indonesia has not been matched by the optimal implementation of non-litigation mechanisms, thereby contributing to the problem of overcrowding in juvenile correctional institutions. Although diversion has been formally adopted within the juvenile justice system, its implementation remains limited and inconsistent across different stages of the judicial process. This study aims to analyze the reconceptualization of diversion as a restorative justice instrument to reduce overcrowding in juvenile correctional facilities in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of relevant legal frameworks and scholarly literature on juvenile justice systems. The findings reveal that the implementation of diversion faces structural constraints, particularly its limited application at certain stages of the judicial process, lack of coordination among law enforcement agencies, and the persistence of a retributive paradigm in legal practice. As a result, diversion has not been fully effective in reducing the number of children entering correctional institutions, and the issue of overcrowding remains unresolved. This study highlights the need for a reconceptualization of diversion governance that is more integrative and grounded in restorative justice principles, by strengthening the roles of all stakeholders within the juvenile justice system. The contribution of this research lies in developing a conceptual framework positioning diversion as a systemic strategy for sustainable reform of juvenile justice, particularly in addressing prison overcrowding in Indonesia. [Peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia tidak diimbangi dengan optimalisasi mekanisme penyelesaian non-litigasi, sehingga berkontribusi terhadap permasalahan overcrowding pada lembaga pemasyarakatan. Meskipun konsep diversi telah diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya masih cenderung terbatas dan belum konsisten pada setiap tahapan proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonseptualisasi diversi sebagai instrumen keadilan restoratif dalam mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap berbagai regulasi serta literatur terkait sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan penerapan pada tahap tertentu dalam proses peradilan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta dominannya paradigma retributif dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan diversi belum optimal dalam menekan jumlah anak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, sehingga permasalahan overcrowding tetap berlangsung. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan rekonseptualisasi tata kelola diversi yang lebih integratif dan berbasis keadilan restoratif, dengan memperkuat peran semua aktor dalam sistem peradilan pidana anak. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual mengenai diversi sebagai strategi sistemik dalam reformasi peradilan pidana anak, khususnya dalam mengatasi overcrowding secara berkelanjutan di Indonesia.]
Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi: Transformasi Digital Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Metaverse of the Constitutional Court's Courtroom: Digital Transformation of Legal Education at the Faculty of Law, University of Muhammadiyah North Sumatra Hidayah, Nur Putri; Wicaksono, Galih Wasis; Faisal; Ismail Koto
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39554

Abstract

Pendidikan hukum di perguruan tinggi sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas ruang sidang semu Mahkamah Konstitusi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur fisik dan biaya tinggi menjadi hambatan utama dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa hukum. Akibatnya, mahasiswa kesulitan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan pengalaman langsung tentang proses persidangan Mahkamah Konstitusi, yang esensial dalam pembelajaran hukum, salah satunya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teknologi Metaverse dapat menjadi solusi inovatif untuk menciptakan ruang sidang semu Mahkamah Konstitusi secara virtual. Melalui platform Metaverse, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam simulasi persidangan yang realistis dan interaktif tanpa memerlukan ruang fisik yang besar atau biaya tinggi. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dalam lingkungan yang aman dan fleksibel, memperkuat pemahaman mereka tentang prosedur hukum dan meningkatkan keterampilan praktis mereka, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kegiatan pengabdian ini akan dimulai dengan tahap perencanaan dan pengembangan platform Metaverse dan menyusun panduan penggunaan metaverse. Langkah selanjutnya adalah pelatihan yang akan diberikan kepada dosen dan instruktur di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan tahapan evaluasi untuk mengukur efektivitas penggunaan aplikasi. Hasil evaluasi menunjukan penggunaan metaverse sangat dimungkinkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena adanya dukungan sarana, prasarana, pelatihan yang telah dilakukan melalui kegiatan pengabdian ini, dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menggunakan platform Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi.   Legal education at the university level often encounters challenges in providing adequate facilities for a mock Constitutional Court courtroom. Limitations in physical infrastructure and high operational costs serve as major obstacles in delivering practical learning experiences for law students. As a result, students face difficulties in gaining comprehensive understanding and firsthand experience of Constitutional Court proceedings—an essential component of legal education, including at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metaverse technology offers an innovative solution to create a virtual mock courtroom for the Constitutional Court. Through a Metaverse platform, students can engage in realistic and interactive trial simulations without the need for large physical spaces or high costs. This technology enables students to practice in a safe and flexible environment, thereby strengthening their understanding of legal procedures and enhancing their practical skills, unconstrained by physical limitations of space and time. This community service activity begins with the planning and development of the Metaverse platform, alongside the preparation of user guidelines. The next stage involves training for lecturers and instructors at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. An evaluation phase follows, aimed at measuring the effectiveness of the platform's implementation. The results indicate that the use of Metaverse is highly feasible at the Faculty of Law, supported by the availability of necessary facilities, the conducted training sessions under this program, and the competent human resources capable of utilizing the Virtual Constitutional Courtroom on the Metaverse platform.  
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Alyafedri, Youfan Asliani Harahap Aziz Hasibuan, Muhammad Anwar Benito Asdhie Kodiyat, M.S Bunyamin Chansrakaeo, Ruetaitip Duma Indah Sari Lubis Erni Elvisyahri Erwin Asmadi Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Fathin, Fathiyyah Jamil Fauzi, Ahmad Hanifah, Ida HARIYANTO HARIYANTO Heni Pujiastuti HERI APRIANDA FAISAL Ibrahim Nainggolan Ida Hanifah Ida Hanifah Ida Nadirah Ilham Syahputra Angkat Imširović, Mirela Jacob, John Tumba Jaholden, Jaholden Koto, Zulkarnain Lidia Salma Sagala Lilawati Ginting Lubis, Ikhsan Mhd Teguh Syuhada Lubis Mubarrok, Muslim Muhammad Rizki Manurung Mutiara Fadia Silalahi Nadirah, Ida Nainggolan, Ibrahim Nur Putri Hidayah Onny Medaline Perdana, Surya Rachmad Abduh Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra Rahimah Rahimah Rahimah Rajarif Syah Akbar Simatupang Ramadhani, Rahmat Ramlan Ramlan Rizka Syafriana Rizki Aulia Ruetaitip Chansrakaeo Sahari, Alpi Salamat Siregar, Padian Adi Saragih, Rayani Sari Lubis, Duma Indah SATIYA CITRA DEWI Siregar, Salman Siregar, Taufik Soraya Sakinah Surya Perdana Sutrisno Sutrisno Tarigan, Romy Affandi Tarmizi Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tengku Erwin Syahbana Triono Eddy Ummi Salamah Lubis Vita Mayastinasari Wicaksono, Galih Wasis Zainuddin Zainuddin, Zainuddin Zainuddin, Zainuddin Zulkarnein Koto