Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Istinbath : Jurnal Hukum Supremasi Hukum IJLRSA
Annie Myranika
Unversitas Islam Syekh-Yusuf
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Supremasi Hukum

 1 
PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR Annie Myranika; Daniel .
SUPREMASI HUKUM Vol 15 No 02 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v15i2.437

Abstract

Tindak Pidana Human Trafficking yang dilakukan perseorangan terhadap anak di bawah umur terjadi karena faktor-faktor seperti masalah keuangan, kurangnya pendidikan dan pengembangan anak yang mendorong anak tersebut turun ke jalan demi membantu perekonomian keluarga. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah Pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan berdasarkan Putusan Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 dan Apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/pid.sus/2016 /PN.Tng Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dibawah umur oleh perseorangan sudah memenuhi unsur keadilan. Adapun sifat penelitian deskriptif analistis serta landasan Hukumnya mengacu kepada Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ketenagakerjaan.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Annie Myranika; Putri Khairunnisa
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.769

Abstract

Pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu kesepakatan nasional, karena dalam hukum Islam tidak diatur masalah batas usia menikah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kasus Putusan Nomor: 0111/Pdt.P/2018/PA.Tng dan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur. Teorinya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. Dari hasil penelitian menunjukkan hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak dan menghindari kemudaratan. Sedangkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor ekonomi, faktor hamil di luar nikah, dan faktor menghindari zina khususnya bagi anak yang belum cukup umur.
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA TANGERANG Yusmedi Yusuf; Annie Myranika
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1354

Abstract

Employment developments in Indonesia, influenced by the Industrial Relations between Government and Employers. Industrial relations are needed in the protection of workers in each company. Employment law in legislation, contracts, and cooperative agreements are continuing to experience the dynamics change in industrial relations. Employment issues in Indonesia often arise in industrial relations disputes in particular the case of termination of employment (FLE) unilaterally by the company. Industrial disputes due to layoffs, require the law enforcement aspect through the regulation of Law No.13 of 2003 on Manpower, and Law No.2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. In its implementation, these laws and regulations have not reached the disputing parties, so that problem solving often results in disputes between workers and employers, and the government. This research method use a normative juridical. Primary data and csecondary data were analyzed qualitatively. The bipartite layoff settlement between the company and the workers, in its implementation, has met with many failures in the bargaining process. Department of Labor has attempted to implement Law No.13 of 2003 and Law No.2 of 2004 on Mayor Regulation No.64 of 2016 as an implementation of the mediation settlement. However, the data in the field shows the implementation has not been effective, because industrial dispute settlement case takes approximately 6 months (180 days), exceeds the provisions in Law No.2 of 2004.Keywords: Labor; Industrial Relation; Dispute
Co-Authors Dadan Ramdhani Daniel . Devi Febriantika Dian Yulviani Dwi Nur Afrianto Haji Awg Asbol Bin Haji Mail Harun Pandia HARUN PANDIA Putri Khairunnisa Siti Humulhaer Siti Humulhaer sitihumulhaer Srie Nuning Mulatsih Yusuf, Yusmedi