Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

KETAHANAN RANTAI PASOK GLOBAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL Naek Efendi; Annie Myranika; Supendi; Tugimin Harjotaruno; Muhammad Ruhunussa; Asep Mulyana
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.604

Abstract

Global supply chain resilience has become a central issue in international trade law in the wake of the COVID-19 pandemic, geopolitical conflicts, the energy crisis, climate change and the rise of new protectionist policies. Supply chain disruptions are no longer viewed as merely a business issue, but have evolved into an issue of international law that affects the stability of cross-border trade. This article analyses how global supply chain resilience impacts international trade regulation, including WTO rule reforms, the use of trade facilitation instruments, trade digitalisation, and policies on friendshoring, reshoring, and national economic security. The research employs a normative legal methodology using a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research findings indicate that international trade law needs to transform from an efficiency paradigm towards a resilience paradigm that continues to uphold the principles of non-discrimination, transparency, and legal certainty.
TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL INDONESIA DI WTO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM NEGARA BERKEMBANG Rahmat Giling; Annie Myranika; Nursalim; Mahmuddin; Dany Wahyu
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.646

Abstract

This study analyses the dispute over Indonesia’s nickel ore export policy at the World Trade Organization (WTO), initiated by the European Union (DS592), as a paradigmatic case in the conflict between international trade obligations and developing countries’ sovereignty over natural resources. Using a normative-empirical legal research method, this article examines the WTO Panel’s November 2022 ruling and Indonesia’s appeal, and relates these to recent developments in the reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) under UNCITRAL Working Group III. The study finds that this dispute illustrates a fundamental tension between GATT Article XX (general exceptions) and sustainable industrialisation policies. A comparative analysis with the Argentina Footwear and *China Raw Materials* cases demonstrates the evolution of WTO jurisprudence regarding natural resource conservation policies. Furthermore, this study critiques the deficiencies of the WTO Appellate Body and proposes a Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) as an alternative mechanism. The implications of this dispute extend to the realm of international investment arbitration, where similar policies could potentially give rise to *indirect expropriation* claims under Bilateral Investment Treaties (BITs). The study recommends harmonising natural resource industrialisation policies with WTO provisions through an integrated sustainable development approach, as well as Indonesia’s participation in the MPIA to ensure access to effective appellate review.
TINJAUAN KRITIS ATAS PUTUSAN PANEL WTO DALAM SENGKETA EU-INDONESIA TENTANG MINYAK SAWIT DAN BIOFUEL (DS593/DS600) SERTA IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERDAGANGAN MULTILATERAL Ahmad Fahrul Rozi; Annie Myranika; Ani Wahyuni; Regina Yura Fitriah Sari; Oky Rona Wijaya
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.648

Abstract

This article analyses the WTO Panel’s ruling in the dispute European Union – Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels (DS593/DS600) involving Indonesia, Malaysia and the European Union. The ruling, issued in January 2025, confirms the compatibility of the RED II legal framework with WTO rules, but identifies inconsistencies in the implementation of the Delegated Act regarding the classification of high-risk indirect land-use change (ILUC). This article examines the legal implications of the ruling regarding the principle of non-discrimination under the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement), the balance between climate policy and trade obligations, and the dynamics of WTO dispute settlement system reform following MC13. The analysis employs a normative-comparative legal research method based on official WTO documents and the latest literature on international trade law. The research findings indicate that the Panel’s ruling establishes an important precedent regarding the limits on the legitimacy of unilateral actions based on environmental concerns within the multilateral framework, whilst also underscoring the urgency of Appellate Body reform to maintain the effectiveness of the WTO dispute settlement system.
Transformasi Perdagangan Internasional Berbasis Digital: Dinamika, Tantangan, dan Peluang dalam Era Ekonomi Digital Global Muhammad Arif Sardi; Lidya Elmira Amalia; Annie Myranika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena perdagangan internasional berbasis digital serta bagaimana pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), memaknai dan mengimplementasikan sistem tersebut dalam aktivitas bisnisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang dipilih untuk memahami pengalaman dan proses adaptasi pelaku usaha secara kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap pelaku UKM yang terlibat dalam perdagangan digital lintas negara. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling dengan kriteria memiliki pengalaman dalam ekspor digital melalui platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan tiga tema utama, yaitu (1) digital trade sebagai peluang ekspansi pasar global, (2) tantangan dalam adaptasi teknologi, regulasi, dan budaya, serta (3) strategi adaptasi melalui pemanfaatan platform digital, peningkatan literasi digital, dan pembangunan kepercayaan konsumen. Temuan ini mengungkap bahwa keberhasilan perdagangan digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam memahami dinamika pasar global dan membangun reputasi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian perdagangan internasional melalui pendekatan kualitatif yang menekankan aspek pengalaman dan proses adaptasi pelaku usaha. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi digital, dukungan kebijakan yang inklusif, serta pengembangan ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji peran faktor budaya dan kepercayaan digital secara lebih mendalam dalam konteks perdagangan internasional berbasis digital.
Keadilan dalam Perdagangan Internasional: Evaluasi Perjanjian Dagang Indonesia – Amerika Serikat. Totok Handono Bin Sutari, Totok; Annie Myranika; Muhammad Rizki Azhari; Harry Sudhana; Dewi Rahayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5737

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam perdagangan internasional melalui evaluasi ketentuan mengikat dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana ketentuan dalam perjanjian tersebut mencerminkan keadilan substantif, keseimbangan kepentingan, serta perlindungan terhadap masyarakat domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian internasional, serta literatur ilmiah dalam kurun waktu 5 - 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ART secara formal mengedepankan prinsip kesetaraan (formal equality), dalam praktiknya terdapat ketimpangan struktural antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai negara maju. Ketimpangan tersebut berdampak pada sektor UMKM, tenaga kerja, serta keterbatasan ruang kebijakan nasional. Jika dibandingkan dengan kerangka World Trade Organization (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas lainnya seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ART cenderung kurang mengakomodasi prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul perjanjian dan penguatan posisi tawar Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif dalam perdagangan internasional. Kata Kunci: keadilan perdagangan, perjanjian internasional, perlindungan masyarakat