Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.804
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Correctional Issues (JCI) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal of Research in Social Science and Humanities The International Journal of Politics and Sociology Research Innovative: Journal Of Social Science Research Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Sharia and Legal Science
Mahfuz, Abdul Latif
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI PADA PT TELKOM PROPERTY DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA Dian Yuni Astuti; Khalisah Hayatuddin; Ismail Pettanase; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3818

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem perlindungan pekerja yang bertujuan untuk meminimalkan risiko hilangnya etika, kerugian materiil, kerugian tenaga kerja. jam kerja, serta keselamatan manusia dan lingkungan sekitar untuk mendukung operasional yang semakin efisien dan produktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena meneliti prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan meneliti peraturanperaturan tertulis. Adapun yang diteliti adalah Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja. Hasilnya Perlindungan tenaga kerja wanita yang sedang hamil, sebagai bentuk perlindungan fungsi reproduksinya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-224/Men/2003 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga kerja atau Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Tenaga Kerja Perempuan karena Menikah, Hamil dan Melahirkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya.
PERMASALAHAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES (TAFS) CABANG PALEMBANG Handy Soesanto; Khalisah Hayatuddin; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3660

Abstract

Salah satu persoalan yang acapkali muncul terjadinya adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Eksekusi dalam penyelesaian jaminan fidusia menjadi konflik baru yang timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Apa saja permasalahan hukum yang sering muncul terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang ? dan Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). 1. Permasalahan utama yang sering muncul terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Financial Services (TAFS) cabang Palembang, yaitu: Pertama, debitur masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bahwa benda berupa kendaraan yang masih aktif masa kreditnya sudah didaftarkan ke Kemenkumham dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dan kurang/tidak memahami isi dan konsekuensi terhadap barang/benda yang dijaminkan; Kedua, debitur tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia: Ketiga, pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur; Keempat, muncul masalah terhadap akibat eksekusi jaminan fidusia berupa laporan penyelesaian sengketa oleh debitur kepada Lembaga BPSK, bukan melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa ketentuan hokum; 2). Solusi penyelesaian permasalahan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia di Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang, dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan). Cara preventif dilakukan sejak Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati bersama antara pemohon dengan Perusahaan Toyota Astra Finance Services (TAFS) Cabang Palembang, dimana pemohon wajib memenuhi persyaratan perjanjian seperti kewajiban pemohon untuk mendaftarkan jaminan ke Kemenkumham dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dapat dilakukan pengecekan dengan mengakses ke alamat web Kemenkumham. Sedangkan cara represif dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Palembang sesuai yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan fidusia
Problems of law enforcement against civil servants involved in corruption cases of the complete systematic land program in Palembang city Rillo Waskitha Sandi Wiyata; Hambali Yusuf; Serlika Aprita; Abdul Latif Mahfuz
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 2 (2023): September: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i2.165

Abstract

This paper explains, Corruption comes from the Latin Corruption from the verb corrumpere means rotten, damaged, shaken, overthrown, bribed. According to Transparency International, it is the behavior of public servants, both politicians/politicians and civil servants, who illegally and illegally enrich themselves or their families by abusing the public power entrusted to them. The research method used is empirical legal research or sociological research that prioritizes field data (field research) which is evaluative in nature with the aim of assessing the implementation of a legal regulation. The formulation of the problem is the factors that influence law enforcement against civil servants involved in corruption cases of the Complete Systematic Land Program (PTSL) in Palembang City. The conclusion is that the factors that influence the prosecution of officials involved in corruption cases of the Complete Systematic Land Program (PTSL) in Palembang City, namely the legal regulation factor itself, due to the absence of supporting instruments in the form of laws and regulations that implement the criminal act of corruption is not running properly.
Problems in the implementation of physiotherapy for BPJS patients in referral facilities: A review of regulation No. 28/2014 Eko Purwoko; Erli Salia; Hambali Yusuf; Abdul Latif Mahfuz
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 2 (2023): September: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i2.166

Abstract

This paper explains that health is a basic right and investment for the welfare of society. This study examines the law and problems encountered in the implementation of physiotherapy services for BPJS patients in advanced referral facilities, in accordance with Minister of Health Regulation No. 28/2014. The results show that the regulation only covers medical rehabilitation by specialist doctors, so not all physiotherapy services can be implemented properly. Other obstacles include administrative bureaucracy and difficulties for the community to access physiotherapy services directly. This study supports the improvement of health services and the reduction of administrative barriers in the BPJS system.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Mahendra Mahendra; Hambali Yusuf; Helwan Kasra; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3838

Abstract

Peran supremasi hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling penting dalam memerangi kejahatan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi dan mencegah pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan saat ini. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum atau normatif. Yang menjadi permasalahan adalah kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasilnya, pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk upaya non-kriminal dengan menerapkan tindakan preventif (tindakan pencegahan), terbukti justru lebih baik dan efektif dalam mencegah munculnya pelaku tindak pidana pencucian uang.
The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors Khalisah Hayatuddin; Abdul Latif Mahfuz; Sanjaya Putra; Muhamad Sadi Is
JURNAL AKTA Vol 11, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i1.27868

Abstract

Providing the financing with a fiduciary charge will make it easy for the consumer. Not only they can get a loan, but they also retain possession of the collateral. However, if there is a default in consumer financing with a fiduciary guarantee by the debtor, it often creates legal consequences in practice. The focus of this paper is on legal consequences for parties who default on consumer financing with fiduciary guarantees. This type of normative research looks at legal provisions regarding creditor and debtor agreements on fiduciary guarantees. Thus, the conclusion was due to the law that there was a default in consumer financing with fiduciary guarantees that was able to collect bills. If repayment was not made, the creditor would sell collateral goods.
Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang Isisu, Septika Intan; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2919

Abstract

This paper describes the high court as one of the pillars of law enforcement, including law enforcement against corruption, which rarely gets attention in scientific works or research. The research method used is juridical and empirical research methods. This can be seen from the lack of discussion in scientific works and research related to appeal cases in court at the High Court. The formulation of the problem to be studied is what are the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court. Based on the results of the research and discussion of the subject matter, it can be concluded that the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court include: legal factors, such as the authority of the panel of judges at PT in deciding cases only 3 or 4 times the trial only, referring to SEMA No. 2 of 2014 that the decision of the panel of judges may not last more than 3 months; Law enforcement factors, such as the workload of Judges at the Palembang High Court are quite heavy, even during a pandemic they have to resolve an average of 300 cases in one year; Facility factors, such as office facilities, courtrooms, means of communication and others; Community factors, such as opinions that develop in society which are usually expressed through the mass media; Cultural factors, such as being attached to the rule of law and the rule of ethics, sometimes make the profession of a judge a lonely profession, being on top of an ivory tower, and even having a house on the wind.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kontrak Kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang Desrina, Desrina; Emirzon, Joni; Suatmiati, Sri; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3446

Abstract

The purpose of this paper explains the increase in honorary or contract personnel to support the performance of civil servants, especially in the context of public services in local governments. Public services are closely related to the community, and contract labor plays an important role in realizing maximum service. The focus of this research is on the implementation of employment contracts and legal protection for health workers at the Palembang City Health Office. This research uses normative research methods with a focus on regulations and written legal materials. Data collection techniques are carried out through documentation, involving data collection through documents related to research problems. The document includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is carried out in depth and comprehensively with an analytical descriptive approach to answer problems in research. The analysis is carried out by considering the variation of data and the basic nature of the data that is not easily quantified, as well as thorough and holistic. The results showed that the work implementation agreement at the Padang Tuesday Health Center was a form of a certain time work agreement, with valid regulations and conditions based on Article 1320 of the Civil Code. However, the laws and regulations on which the legal basis for the appointment of contract workers do not specifically address the legal rights and protections for contract workers, indicating that there are loopholes that must be addressed.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan Apriadi, Ruly; Sa, Romli; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3452

Abstract

The purpose of this paper This research focuses on the implementation of cooperation between Palembang BARI Regional General Hospital (RSUD) and PT. Health Inhealth Insurance in the context of health services and the provision of drugs for insurance participants. Normative legal research methods with e-explanatory approach are used, with a legal approach and a concept approach to investigate how cooperation agreements are implemented and what obstacles are faced. Secondary data are taken as sources of information and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results show that the cooperation agreement has fulfilled the provisions in Article 1320 of the Civil Code, but there are several obstacles in its implementation. These obstacles include the difficulty of changing the standard clauses of the agreement, the lack of specific regulations on the implementation of cooperation agreements, and the lack of online integration between the hospital system and PT. Health Inhealth Insurance. This research hopes to help improve the quality of cooperation between health care facilities and insurance companies.
Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja di PT Pertamina RU III Plaju dalam Proyek Kilang Minyak Nugraha, Abyan; Wardhana, Arief Wisnu; Kasra, Helwan; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3488

Abstract

The purpose of this article is to examine legal protection for the safety of PT Pertamina Refinery Unit III Plaju workers in the oil refinery project agreement and the legal consequences of termination of employment. The method is normative with secondary data as the main source. The results show that worker safety protection is in accordance with the law, including the provision of protective equipment such as protective clothing, safety shoes and head protection. However, its implementation is not optimal because many workers are not aware of the importance of safety. If employment is terminated, workers are entitled to compensation in accordance with article 165 of the Employment Law. They get severance pay, long service awards and other rights with a certain nominal value. Workers are also considered creditors whose payments take precedence, giving them a priority position in claims.
Co-Authors ABADI Afianto, Vicky Afriansyah, Iwan Agum Marenra Albert Agus Topan Andriani*, Shelvita Apriadi, Ruly Ardiyan Saptawan Ari Juliansyah Arief Wisnu Wardhana , Irwanto Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Baranika, Millen Nagasti Cholidi Zainuddin Darmadi, Listiono Heri Defriansyah*, Andrie Desrina Desrina Devi Iriansyah Dian Yuni Astuti Dimas Arbianto Ardinur Djufri, Darmadi Efendi, Novrizal Eko Purwoko Erli Salia Erli Salia Febri Yanto Feramarta, Putri Alda Hady, Erfan Hambali Yusuf Hambali Yusuf Handy Soesanto Hayatuddin, Khalisah Helwan Kasra Hendri Permana Heni Pujiastuti Holijah Holijah Isisu, Septika Intan Ismail Pettanase Ismed, Riza Faisal Joni Emirzon Joni Emirzon Kasra, Helwan Kautsar, Muhammad Feryal Khalisah Hayatuddin Khalisah Hayatuddin Khalisah Hayatuddin Khalisah Hayatuddin Mahendra Mahendra Marlin, Marlin Mayangsari*, Riska Meria, Fatma Muhamad Sadi Is Muhammad Yahya Selma Muhammad Zulchoir Rangkuti Mursyid Mursyid Nugraha, Abyan Putri, Tresyah Meyrinda Reza, Mehmed Rillo Waskitha Sandi Wiyata Romli SA Rosalina Rosalina Ruben Achmad SA, Ramli Salia, Erli Sanjaya Putra Sastro, Harmonis Serlika Aprita Sri Suatmiati, Sri Tanzil, Mulyadi Vinal, Diki Widiarta, Kadek Agus Yusuf, Hambali Zahri, Saefuddin Zahri, Saepuddin Zahri, Saipuddin Zainuddin, Cholidi