Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.804
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Correctional Issues (JCI) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal of Research in Social Science and Humanities The International Journal of Politics and Sociology Research Innovative: Journal Of Social Science Research Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Sharia and Legal Science
Mahfuz, Abdul Latif
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Efendi, Novrizal; SA, Ramli; Hayatuddin, Khalisah; Latif Mahfuz, Abdul
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i1.419

Abstract

The research problems of this thesis are how the existence of material unlawful teachings in the Corruption Crime Act Post Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006 and how the attitude of the Supreme Court towards material unlawful teachings after the issuance of Constitutional Court Decision Number 003 /PUU-IV/2006. This study uses a normative juridical approach by prioritizing library data and legislation, and the nature of this research is analytical descriptive. The research results obtained are the existence of material unlawful teachings implied in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law which are declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force. On this basis, the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia in its decision Number 003/PUU-IV/2006 stated that it revoked the enactment of the doctrine of material lawlessness in the Corruption Law. As for the attitude of the Supreme Court (MA) towards the teaching of material lawlessness in the Corruption Crime Law after the issuance of the Constitutional Court decision Number 003/PUU- IV/2006, namely by paying attention to the doctrine and jurisprudence of the Supreme Court, so that the Supreme Court takes a firm stance with consideration , that the element of unlawful nature in the criminal act of corruption includes acts against the law in the formal sense as well as in the material sense and acts against the law materially as well as in positive and negative functions. Thus the Supreme Court does not fully follow and implement Constitutional Court's decision, this can be seen from the several decisions it has issued so far.
KAJIAN HUKUM PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG PADA PUTUSAN NOMOR 44/PID.TPK/2021/PN.PLG Permana, Hendri; Mahfuz, Abdul Latif; Yusuf, Hambali
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.2743

Abstract

Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg, telah ditegakan secara penal bersifat Repressif (bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana) yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sanksi penjara pada Terdakwa I MS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II AN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Namum, sanksi pidana ini dirasakan belum optimal karena belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan dirasakan kurang tepat dan hukuman yang diberikan tergolong ringan, mengingat jumlah nominal dana yang dikorupsi cukup besar. dan 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan AparaturSipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgyaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan psikologis. Dimana, dengan Putusan nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.
Application of the Law to Penal Legal Measures in Investigations of Perpetrators of Online Gambling Crimes (Case Study LP/A-05 /Iii / 2023 / Spkt / Satreskrim / Res Mura / South Sumatera in the Legal Area of the Police Kautsar, Muhammad Feryal; Achmad, Ruben; Mahfuz, Abdul Latif
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i4.5681

Abstract

The world is currently developing rapidly along with technological advances, where existing technological advances are developing rapidly and are needed by society in everyday life. Another form of technological development is the use of social media. This research is a form of empirical method research. Empirical research is based on primary data (results of research in the field). The problem is the factors that influence the application of penal measures in the investigation of perpetrators of online gambling crimes (Case Study LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / South Sumatra in the Musi Rawas Police Legal Area). As a result, the factors that influence the implementation of penal legal measures are legal factors or statutory regulations, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and community factors
Exploring the Motivations Behind Borrowing Company Names in Construction Service Auctions: A Case Study in Jambi Province Afianto, Vicky; Wardhana, Arief Wisnu; Mahfuz, Abdul Latif
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.249

Abstract

The government’s procurement of goods and services is a critical component in supporting the implementation of development initiatives in Indonesia, particularly within government agencies. This study examines the factors that drive the practice of borrowing company names in construction consultant service auctions in Jambi Province. Using a normative legal method, the study seeks to identify the motivations behind the involvement of individuals or business entities in such practices. The findings reveal several contributing factors, including the lack of or inconsistency in obtaining a Construction Service Business Entity Certificate (SBU), limited capital, the desire to leverage a well-known name, efforts to avoid the legal process, and ignorance or negligence of legal requirements. Additionally, the misuse of registered names and reliance on established company reputations emerge as significant motivations.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA Abadi, Abadi; Yusuf, Hambali; Mahfuz, Abdul Latif
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3239

Abstract

Kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) ditinjau dari perspektif kriminologis. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan, yaitu melalui sarana penal dan non penal dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia adalah faktor kemiskinan, pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya system pencatatan dokumen kelahiran, kejahatan korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
ANALISIS PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA POLDA SUMATERA SELATAN Darmadi, Listiono Heri; Zahri, Saepuddin; Mahfuz, Abdul Latif
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3477

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menyebabkan anggota kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Polda Sumatera Selatan; 2) Bagaimanakah Upaya dan tindakan Kapolda terkait penerapan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika.?. Metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum data tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab kenapa anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yaitu faktor internal dan eksternal antara lain seperti hanya semata mata hiburan, tekanan kerja, lemahnya pengawasan dari atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota polisi, lemahnya penerapan hukum ataupun sanksi pidana bagi anggota polisi,. Sehingga dalam mengungkap dan memberikan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi masih di pandang lemah dibandingkan dengan masyarakat sipil biasa, hal ini di sebabkan oleh masih banyaknya adanya perlindungan dari rekan seprofesi untuk menutupinya anggota polisi yang terlibat kejahatan Narkotika, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. 2) Penerapan pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika masih lemah dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, Kebijakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menangani kasus tindak pidana Narkotika dan melibatkan anggota kepolisian penulis pandang kurang tegas dan terkesan diabaikan, seharusnya dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dan telah ditetapkan oleh peradilan umum dan telah berkekuatan tetap maka anggota polisi tersebut dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yaitu dilakukannya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS JUAL BELI BAYI YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021) Feramarta, Putri Alda; Mahfuz, Abdul Latif; SA, Romli; Zahri, Saefuddin
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3113

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Bayi Yang Dilakukan Ibu Kandung Pada Studi Kasus Perkara Nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)? dan 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang dilakukan dengan penal yaitu Tindakan pre-emtif, Tindakan preventif, Tindakan Represif dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 77B UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang yaitu Pertama, aparat penegak hukum dimana kurangnya pengawasan dan minimnya pencegahan Pembuatan dokumen Palsu menjadi faktor perdagangan anak karena para pelaku perdagangan anak dengan ini akan mudah memperdagangkan anak-anak secara ilegal. Kedua, sarana dan prasarana seperti kurangnya dana anggaran dan pasilitas yang ada untuk mengungkap perdaganagn bayi. Ketiga, faktor masyarakat itu sendiri dimana faktor Ekonomi membuat masyarakat terdesak sehingga masalah kemiskinan membuat keluarga masyarakat tidak sedikit yang kurangnya Pendidikan dan Informasi memberikan sumbangan pada teijadinya perdagangan. Keempat, faktor kebudayaan masyarakat. Budaya masyarakat yang sering memionjam uang yang dianggap hal yang lumrah atau biasa sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjerat Utang dan melakukan perbuatan melanggarn hukum menjual bayi sendiri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE: IMPLIKASI DAN TANTANGAN BAGI LEMBAGA PERBANKAN Widiarta, Kadek Agus; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17994

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media digital, khususnya platform berbagi video seperti YouTube, telah mengubah cara lembaga perbankan berinteraksi dengan nasabah serta masyarakat umum. YouTube tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan pemasaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penyuluhan finansial. Adapun yang menjadi bahasan perlindungan hukum terhadap hak cipta konten YouTube dapat berfungsi sebagai jaminan atas aset digital lembaga perbankan dalam konteks transaksi keuangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasilnya adalah Perlindungan hukum terhadap hak cipta channel YouTube sebagai jaminan pegadaian memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek hukum hak cipta dan kebijakan platform. Lembaga pegadaian harus memastikan bahwa konten yang dijadikan jaminan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga dan memiliki lisensi yang sah. Selain itu, lembaga pegadaian perlu memahami tantangan yang terkait dengan penggunaan hak cipta digital, seperti potensi pelanggaran hak cipta dan risiko penghapusan konten oleh YouTube.
Law Enforcement of Narcotics Crimes Against Children Who Will Be Rehabilitated at the National Narcotics Agency of South Sumatra Province Hady, Erfan; Zahri, Saipuddin; Mahfuz, Abdul Latif; Sastro, Harmonis
卷 8 编号 1 (2025): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v8i1.549

Abstract

The abuse of narcotics among children and adolescents has become an increasingly urgent social problem in Indonesia. The harmful effects of narcotics impact not only physical health but also the psychological and social development of children. This study aims to examine the legal protection provided to children involved in narcotics abuse and the role of related institutions in prevention and rehabilitation efforts. The research method used is a normative legal approach combined with library research. This study analyzes regulations related to the juvenile criminal justice system and the role of the National Narcotics Board (BNN) in addressing narcotics issues, including prevention, rehabilitation, and supervision. The results show that despite various laws protecting children, implementation in the field still faces significant challenges, particularly in terms of access to rehabilitation services and public legal awareness. Moreover, BNN’s preventive efforts through education and outreach programs in schools still need strengthening. The implications of this research indicate the need for more intensive collaboration between the government, educational institutions, and the community to enhance prevention efforts and provide more comprehensive support to children who are victims of narcotics abuse.
Legal Consequences of Underhand Subrogation by BFI Finance Debtors Ismed, Riza Faisal; Mahfuz, Abdul Latif; Djufri, Darmadi
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i1.272

Abstract

In general, Non-Bank Financial Institutions are institutions that provide various financial services, but do not have a license as a commercial bank. In its scope, LKBB includes various institutions such as finance companies, insurance companies, venture capital companies, pawnshops, and other financial entities. The problems in this thesis are: What are the legal consequences of underhand subrogation for the parties in a credit agreement? and How is the settlement of debt through subrogation at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch?. The type of research in this thesis is normative legal research supported by interview data. The conclusion obtained is the Legal Consequences of Underhand Subrogation for the Parties in the Credit Agreement at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch, BFI pays off the debtor's debt and holds or takes the BPKB from the old creditor after that makes a new contract and is notarized. with the new agreement, the previous agreement is no longer valid. Furthermore, a new agreement is made by including clauses regarding the terms, conditions and updates regarding the parties contained in the agreement. Debt Settlement Through Subrogation at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch, the procedure is simple, namely BFI simply pays off the debtor's debt and holds or takes the BPKB from the old creditor after that makes a new contract and is notarized. BFI never performs Subrogation to individual creditors, all of which are legal entities, among which are often carried out by ACC Finance and Sinar Mas Multifinance, the rest are banks because in the past there were not too many financing companies
Co-Authors ABADI Afianto, Vicky Afriansyah, Iwan Agum Marenra Albert Agus Topan Andriani*, Shelvita Apriadi, Ruly Ardiyan Saptawan Ari Juliansyah Arief Wisnu Wardhana , Irwanto Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Baranika, Millen Nagasti Cholidi Zainuddin Darmadi, Listiono Heri Defriansyah*, Andrie Desrina Desrina Devi Iriansyah Dian Yuni Astuti Dimas Arbianto Ardinur Djufri, Darmadi Efendi, Novrizal Eko Purwoko Erli Salia Erli Salia Febri Yanto Feramarta, Putri Alda Hady, Erfan Hambali Yusuf Hambali Yusuf Handy Soesanto Hayatuddin, Khalisah Helwan Kasra Hendri Permana Heni Pujiastuti Holijah Holijah Isisu, Septika Intan Ismail Pettanase Ismed, Riza Faisal Joni Emirzon Joni Emirzon Kasra, Helwan Kautsar, Muhammad Feryal Khalisah Hayatuddin Khalisah Hayatuddin Khalisah Hayatuddin Khalisah Hayatuddin Mahendra Mahendra Marlin, Marlin Mayangsari*, Riska Meria, Fatma Muhamad Sadi Is Muhammad Yahya Selma Muhammad Zulchoir Rangkuti Mursyid Mursyid Nugraha, Abyan Putri, Tresyah Meyrinda Reza, Mehmed Rillo Waskitha Sandi Wiyata Romli SA Rosalina Rosalina Ruben Achmad SA, Ramli Salia, Erli Sanjaya Putra Sastro, Harmonis Serlika Aprita Sri Suatmiati, Sri Tanzil, Mulyadi Vinal, Diki Widiarta, Kadek Agus Yusuf, Hambali Zahri, Saefuddin Zahri, Saepuddin Zahri, Saipuddin Zainuddin, Cholidi