Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Syntax Transformation Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK JHCLS Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Mamangan Social Science Journal Golden Ratio of Data in Summary JUDGE: Jurnal Hukum Priviet Social Sciences Journal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Indonesian Journal of Law and Justice Anayasa Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI International Journal of Law, Crime and Justice Journal of Health Education Law Information and Humanities
Martono Anggusti
Universitas HKBP Nommensen
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing di Negara Indonesia dan Vietnam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment) Sipahutar, Pitra Regina; Pakpahan, Joel Fredly; Ginting, Ekel Tuahta; Anggusti, Martono
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4824

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum di Vietnam lebih mendukung penanam modal asing dibandingkan dengan ketentuan di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hukum penanaman modal asing antara kedua negara. Objek penelitian difokuskan pada struktur sistem hukum dan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum mikro. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) di Indonesia dan UU Penanaman Modal No. 67/2014/QH13 di Vietnam memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor asing serta manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun, kedua undang-undang tersebut berbeda dalam beberapa aspek, seperti ruang lingkup aplikasi, jenis badan usaha, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi, dan institusi penanaman modal. Berdasarkan perbandingan ini, disarankan agar Indonesia melakukan pembaruan hukum penanaman modal untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, mempermudah proses perizinan, dan mendukung perusahaan asing yang ingin berinvestasi.
Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat Ndraha, Krisdian Rizki Havana; Purba, Masni; Hutagalung, Jordy William; Butar, Edgar Butar; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum e-commerce antara Indonesia, yang menggunakan sistem civil law, dan Amerika Serikat, yang menggunakan sistem common law. Perbedaan pendekatan hukum ini mempengaruhi perlindungan konsumen di kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Di Indonesia, kerangka hukum e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi digital, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesadaran hukum konsumen yang rendah dan lemahnya pengawasan hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce melalui Federal Trade Commission Act (FTC Act) dan Consumer Product Safety Act (CPSA). FTC diberikan otoritas untuk menindak pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, termasuk penipuan dan kelalaian yang merugikan konsumen. CPSA juga memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur standar keamanan produk serta memberikan kewenangan kepada Consumer Product Safety Commission (CPSC) untuk melarang peredaran produk yang berisiko. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi di Amerika Serikat lebih terpadu dan tegas dalam menindak pelanggaran dan menjaga keamanan konsumen. Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum e-commerce, terutama dalam pengawasan dan kesadaran konsumen, serta memperbaiki mekanisme pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerangka hukum e-commerce di Indonesia agar lebih komprehensif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
Perbandingan Ketentuan yang Mengatur Cross Border E-Commerce Antara Indonesia dan Cina Simandalahi, Eli; Siregar, Jos; Hutauruk, Rahel; Simatupang, Riris; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4553

Abstract

Cross-border e-commerce (CBEC) semakin berkembang melalui teknologi untuk melakukan transaksi jual beli secara internasional. Perkembangan CBEC muncul untuk memberikan solusi terbaik, seperti kemudahan perdagangan, untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui CBEC, ketentuan yang mengatur CBEC dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen, penerapan CBEC, dan pengaruh CBEC di Indonesia terhadap usaha mikro (UMKM) untuk memperluas dan mengembangkan sektor perekonomian secara global melalui teknologi.
Perbandingan Penerapan Carbon Capture and Storage di Indonesia dan Singapura Siahaan, Lestari; Simanjuntak, Iona Febrina; Risky, Rosiana Agnes; Hutabarat, Dwi Natali M; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4534

Abstract

Pemanasan global dan emisi gas rumah kaca merupakan isu global yang terus menjadi perhatian, terutama karena berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti pembakaran hukun dan aktivitas industri menjadi penyebab utama dalam hal ini. Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) muncul sebagai solusi yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon. Dalam upaya memahami dan mengevaluasi kebijakan CCS, penting untuk melakukan studi literatur yang komprehensif. Studi ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber hukum, laporan pemerintah dan penelitian akademis yang relavan seperti jurnal dan buku. Sumber-sumber hukum memberikan kerangka yang mengatur penerapan regulasi dan teknologi CCS. Setelah mengumpulkan dan menganalisis literatur yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perbandingan. Dalam tahap ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk membandingkan regulasi dan penerapan CCS di dua negara baik Indonesia dan Singapura. Dalam penerapan dan regulasi CCS terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dan  Singapura sebagai konteks penulisan ini. Singapura menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam penerapan CCS berkat regulasi yang lebih jelas dan dukungan finansial yang kuat. Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan investasi untuk memaksimalkan potensi CCS.
RESIKO DISALAH GUNAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH YANG TIDAK DIBALIK NAMA DAN UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH anggusti, martono; Roida Nababan; Mokosoina Ntuacademy
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 03 No 02 Juli 2022
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v3i2.2376

Abstract

In this day and age, many people are in dire need there is land. Many people also use this land as a future investment front. Because land prices rise every year. This one investmentIt is also closely related to buying and selling land. Definition of buying and selling land according to customary law is an act of transfer of rights, which is cash, real and bright. The nature of cash means Cash, is the transfer of rights by the sellertogether with payment by the buyer and immediately the rights are availableswitch. One of the legal acts of transferring ownership rights to land is bybuying and selling land. In the current practice of buying and selling land, this is expectedthere is legal certainty that can guarantee the continuation of these activitiesthrough the reverse of the name of the land title certificate. Reverse the name of the land title certificate What is done by buying and selling is a legal act of transferring rights other things, except that transfer of rights through auction can only be registered if proven by a deed made by the authorized PPAT. Objective The expected writing in this research is: To analyze the process of changing the name of a title certificate when buying and selling land; To analyze legal consequences if you do not change your name in the buying and selling process land, to analyze the legal measures that can be taken against the perpetrators use of land certificates. This research uses normative research methods, with a focus on collecting data as primary, secondary or tertiary data. Technique Data collection includes data analysis, which ensures proper interpretation of the data systematic, clear, and accurate to provide meaningful insights. Results This research is the Implementation of Transfer of Names of Ownership Certificates in Buying and Selling Land carried out by the Deli Serdang Land Office against the certificate Land ownership rights are legally impaired due to ownership certificates previously had been involved in buying and selling with other people. Apart from that, come back the name on the title certificate is not known to the person has civil rights to the land. For the community there must also be more find out about name change procedures, which are in accordance with regulations applicable laws. To avoid a possible problem happen. Apart from that, increasing awareness in carrying out buying and selling transactionsIn accordance with applicable regulations, this is the application of PP No. 24 years old 1997 Concerning Land Registration
Enforcement of the Principle of Legality to Living Law as Legal Basis in the Positivism of Displacement Customary Law Manalu, Juita; Anggusti, Martono; Tambunan, Debora
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 4 No. 2 (2024): May - October
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v4i2.716

Abstract

Living law is an inseparable part of the Indonesian criminal law system. However, in perspective of legality principle, living law causing pros and cons. The idea of regulating the living law in Indonesian, as the basis for criminal prosecution, for unregulated act is still debated. The issue that will be analysed in this article is how to apply living law/adat law as a basis for prosecuting criminals related to the existence of legality principle and, how to measure the enforcement of living law in criminal process. Based on the analysis using the principle of legality, it can be concluded that living law, as basis for prosecution, is contrary to principle of legality and protection of human rights. The enactment of living law can potentially create legal uncertainty and abuse of power by the government. Law enforcement against living law is also difficult to implement, because it is tied to the four indicators. Therefore, the living law provision better not be placed as part of general principles in the Indonesian Penal Code Bill. Keywords: Code Bill: Legality principle; Living law.
Responsibility of The Expedition Company to Sea Freight Service Users Who Experience Loss and Damage to Goods in The Port Area Siahaan, Richa Yohana Rusli; Anggusti, Martono; Haryono, Fadillah
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i1.818

Abstract

Sea transportation is an important component in international trade, which plays an important role in the distribution of goods. However, there are losses greater than the losses caused by the transportation itself, such as shortages, damages, and loss of goods, which can arise during the process of unloading at the port carried out by the freight forwarding company by sea. This study aims to examine the limitation of responsibility in the legal relationship between freight forwarding companies, carriers, and sea transportation expedition companies in the context of sea transportation activities. Using a normative legal research methodology, this research relies on sources of legal materials, including laws and regulations and court decisions/rulings, using a legislative approach and a case approach. The results of this study show that, first, the limitations on the responsibility of the expedition party are regulated in Article 87 of the Commercial Code, as well as the limitations on the responsibility of the carrier regulated in Article 40 and Article 41 of Law Number 17 of 2008, and the responsibility of the sea freight expedition company in terms of providing facilities, licensing, supervision, and the implementation of order of sea transportation activities, as stipulated in Cassation Decision Number 2665 K/Pdt/2022 which corroborates the decision of the first judge in case Number 728/Pdt.G.2016/PN.Mdn, has been appropriate and fulfills the legal objectives that provide certainty, justice, and usefulness.
Legal Protection for Remote Working Workers: Comparison of Positive Law Between Indonesia and United States Gultom, Jeges Imanuelita; Mayca, Ofelica Ruth; Simarmata, Prayusti Sarah; Sihombing, Sherina Elizabeth; Anggusti, Martono
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i1.830

Abstract

The development of increasingly diverse and time-spanning work arrangements: remote work systems need to be known and understood with certainty and legal protections for remote employees. Remote Working workers are prone to non-compliance with the following rights in the company's work cycle. The United States, one of the developed countries, has regulations to protect remote workers, and interpreting these regulations according to the situation in Indonesia can be helpful if they are implemented appropriately. This study aims to obtain reference materials regarding regulations that can be applied in Indonesia to ensure legal protection for remote workers. This research is comparative legal research using literature studies. In Indonesia, Remote Working worker regulations do not exist specifically, so they are still based on the Job Creation and Manpower Law. Meanwhile, in the United States, regulations for Remote Working workers have existed since 1990 until now. Despite the differences in legal systems between Indonesia and the United States, efforts are being made to coordinate appropriate regulations to develop government regulations in line with the increasing diversity of employment systems. Therefore, the government must clarify and follow up on determining legal protection for remote workers.
IMPLIKASI PELAKSANAAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA Simanungkalit, Irfandy H; Sitorus, Bethsaidah; Manurung, Rosa; Manurung, Oktavia; Anggusti, Martono
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11491

Abstract

Abstract The purpose of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) is to improve economic relations between ASEAN member countries and China on January 1, 2010. As one of the largest ASEAN member countries, Indonesia has the potential to take advantage of various opportunities and challenges related to the formation of ACFTA.The formulation of the problem of writing the article is How are the implications of the implementation of ACFTA on international trade in Indonesia? How is the comparison of the benefits obtained by Indonesia and China on the implications of the implementation of ACFTA? The data collected for this article was collected using the normative method. Both countries benefited greatly from the implementation of ACFTA. While China gained a large market and natural resources, Indonesia gained from investment and possible technology transfer. However, for all parties to benefit equally, it is important to manage the trade potential. Keywords: ACFTA, Economy, Trade Abstrak Tujuan dari ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara negara anggota ASEAN dengan Tiongkok pada tanggal 1 Januari 2010. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN terbesar, Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan berbagai peluang dan tantangan terkait dengan pembentukan ACFTA. Rumusan masalah dari penulisan artikel yaitu Bagaimana implikasi penerapan ACFTA terhadap perdagangan internasional di Indonesia? Bagaimana perbandingan manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dan China atas implikasi penerapan ACFTA? Data yang dikumpulkan untuk artikel ini dikumpulkan dengan menggunakan metode normatif. Kedua negara mendapat manfaat besar dari penerapan ACFTA. Meskipun Tiongkok memperoleh pasar dan sumber daya alam yang besar, Indonesia memperoleh keuntungan dari investasi dan kemungkinan transfer teknologi. Namun, agar semua pihak mendapat manfaat yang sama, penting untuk mengelola potensi perdagangan. Kata kunci: ACFTA, Ekonomi , Perdagangan
Perbandingan Hukum Usaha Jasa Titip: Perspektif Hukum Bisnis Indonesia dan Thailand Devi Panggabean, Azra Sri; Sumiati Bondar, Lista Ade; Tampubolon, Putri Melani; Silalahi, Jonathan Agung; Anggusti, Martono
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 2 (2024): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v9i2.9894

Abstract

This study aims to analyze and compare the legal regulations governing consignment services between Indonesia and Thailand, particularly regarding licensing, consumer protection, and taxation. This research employs a normative juridical approach with a descriptive analytical method, utilizing primary data from the legal regulations of both countries, such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Indonesia and the Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979) in Thailand, as well as secondary data from legal literature. The findings reveal that consignment service regulations in Indonesia are still minimal and fragmented, leading to legal uncertainty for business actors and consumers. In contrast, Thailand has more structured regulations that support consignment services in terms of business licensing and consumer protection. This study highlights the need for regulatory improvements in Indonesia to create a more conducive and harmonious business climate.
Co-Authors Abdulrahman Sama-alee Adira Sitanggang Agusmidah Agusmidah Aritonang, Topan Billers Ayu Margareth R. Sitinjak Binsar Manogu Tua Butar, Edgar Butar Canryfay Elisabet Lumban Gaol Chansrakaeo, Ruetaitip Chindy Afrilia Christina N.M Tobing Collin Powel Hutabarat, Collin Powel Hutabarat Cyntia Vebrina Simamora Daniel Fransisco Rossi Daniel Sitohang Debora Debora Debora Debora Debora Debora Tambunan Debora Tambunan Debora, Debora Devi Panggabean, Azra Sri Dina Mayasari Sinaga Dwi Natalia Martama Hutabarat Esther, July Fithriatus Shalihah Fitri Yanni Dewi Siregar Fx. Rocky Corrado Sitepu, Rocky Ginting, Ekel Tuahta Gultom , Meli Hertati Gultom, Jeges Imanuelita Gultom, Meli Hertati Haposan Siallagan Haryono, Fadillah Herlina Manullang hisar sitohang Hutabarat, Dwi Natali M Hutabarat, Dwi Natalia Martama Hutagalung, Jordy William Hutauruk, Rahel inro Sitindaon Intan Mayasari Hutabarat Irfandy H Simanungkalit Janpatar Simamora Januari Sihotang, Januari Jeki Saroha Tamba Jinner Sidauruk Jinner Sidauruk Johansen E.H.Hasugian Jordy William Hutagalung Joyce Vania Sarumaha Juita Manalu Krisdian Rizki Havana Ndraha Lesson Sihotang Lesson Sitohang Lingga, Ebenni Lista Ade Sumiati Bondar Lumbantoruan, Abram Andriano Samapta Manalu, Juita Mantoma Tawanda Daeli Manurung, Berliana Feronika Manurung, Gydeon Irmawan Manurung, Oktavia Manurung, Rosa Marbun, Putra Hasian Marnipera Ngerika Sihombing Masni Purba Mayca, Ofelica Ruth Meli Hertati Gultom Mokosoina Ntuacademy Nababan, Natal Frantomas Nababan, Roida Nainggolan, Doni Fernando Ndraha, Krisdian Rizki Havana Nelson Manalu Nola Putra E. C Simanungkalit Olyhabana Situmorang Pakpahan, Joel Fredly Panggabean, Azra Panjaitan, Yosua Tahyudi Prayusti Sarah Simarmata Purba, Masni Rahmat Tri Andika Debataraja, Rahmat Rajali H. Aji Ria Juliana Siregar Richa Yohana Rusli Siahaan Risky, Rosiana Agnes robin panjaitan Roida Nababan Roida Nababan Roma Cita Sibatuara Rosiana Agnes Rizky Sagala, Wilson Samuel F. B. Situmorang Sesilia, Paskah Siahaan, David Pandapotan Siahaan, Lestari Siahaan, Richa Yohana Rusli Siburian, Lamhot Efriskon Sidauruk, Jinner Sihombing, Freean Gabriel Sihombing, Sherina Elizabeth Sihotang, Lesson Silalahi, Jonathan Agung Simandalahi, Eli Simandalahi, Eli Ristiana Simanjuntak, Iona Febrina Simanungkalit, Irfandy H Simarmata, Prayusti Sarah Simatupang, Jeprita Simatupang, Riris Simbolon, Krisna Uli Sinuhaji, Yefta Loviga Sipahutar, Pitra Regina Siregar, Jos Siregar, Ria Siregar, Ria Juliani Sitanggang, Adira Sitepu, Editama Joremia Sitorus, Bethsaidah Situmorang, Olyhabana Sivakkar, Sarsaralos Sonya Lorensa Sirait Sovia Febrina Tamaulina Simamora Sumiati Bondar, Lista Ade Tampubolon, Putri Melani Tarigan, Stevani Turnip, Yuni Arta Uton Utomo Veronika Waruwu Wilson Sagala Yansen Anggusti Yosua Tahyudi R. Panjaitan