p-Index From 2021 - 2026
6.584
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Emerging Science Journal Integritas: Jurnal Antikorupsi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Journal of Educational Research and Evaluation International Journal of Community Service Learning Musamus Journal of Physical Education and Sport (MJPES) Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Musamus Journal of Public Administration PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik The World of Public Administration Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Nusantara Hasana Journal JEKKP (JURNAL EKONOMI, KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK) International Journal of Science and Society (IJSOC) JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Nanggroe: Journal of Scholarly Service Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal KALANDRA International Journal of Education, Vocational and Social Science JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Jurnal Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Musamus Journal of Public Administration

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke Martinus Wika; Beatus Tambaip
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4603

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskriptifkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kiworo sejak tahun 2015-2017 dengan total anggaran Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), namun pengelolaannya masih sangat jauh dari pada harapan. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik, maka penelitian ini dilakukaan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan informan sebanyak 12 Orang yang terdiri dari perangkat Kampung Kiworo termasuk Kepala Kampung, Tokoh-tokoh Masyarakat Kampung dan Kasi Pemerintahan Distrik Kimaam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kampung Kiworo terkait judul penulis Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kampung Kiworo Distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua, maka penulis mememukan (1). Terjadinya pengelolaan keuangan kampung yang tidak akuntabel, karena sikap dan perilaku apatis perangkat kampung terhadap rugulasi. mereka senantiasa tidak menjalankan pengelolaan keuangan kampung tidak susuai dengan regulasi sehinga prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pengawasan dan evaluasi. (2). adanya beberapa faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia, kurangnya komunikasi sikap, dan perilaku perangkat kampung, pola pengelolaan keuangan kampung yang belum maksimal, Kurangnya sarana dan prasarana penunjang, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten, sehingga upaya untuk melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung yang akun tabel sangat sulit di kampung kiworo karena dipengaruhi beberapa faktor diatas. (3). Strategi yang harus dilakukan adalah mengobtimalkan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanahan hingga pada pelaporan dan pengawasan dan evaluasi, dengan memanfaatkan regulasi yang ada. Disarankan kepada Pemerintah kampung kiworo, dalam melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung wajib mengacu kepada UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Desa dan, Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hirarkinya sampai dengan PEDES serta Pemerintah harus memperhatikan upah kerja yang diberikan kepada perangkat desa dan harus ditetapkan dengan aturan-aturan sehingga jelas bagi para perangkat.
Desain Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah Everistus Rikardus; Beatus Tambaip; Vinsenco Robertho Serano
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui kondisi sumberdaya aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke; dan 2) Mengetahui strategi pengembangan sumberdaya aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dilaksanakan mulai Desember 2019 s/d Januari 2020. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 2) Subbag Strategi Badan Pengembangan Sumberdaya Badan Kepegawaian Daerah; 3) Pegawai alumni diklat; dan 4) Peneliti sendiri. Tehnik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke sudah efektif, meskipun masih ada beberapa yang perlu dilakukan pembenahan-pembenahan agar hasil pelaksanaan diklat bisa maksimal sesuai yang diharapkan. Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi publik. Pegawai yang baik dan memenuhi standar kualifkasi hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Pelaksanaan diklat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke termasuk baik karena berdasarkan hasil menunjukan mulai dari materi pelatihan, metode penyampaian yang baik dan efektif dalam proses diklat, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan diklat, pemateri yang terampil, proses belajar sesuai standar prosedur, proporsi waktu dan metode pelaksanaan sudah berjalan baik dan efektif dengan apa yang dirasakan oleh para informan. Melalui pelaksanaan diklat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke baik melalui diklat kepemimpinan, diklat tehnis dan diklat fungsional telah mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja pegawai.
Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5144

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Boven Digoel.Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 13 orang sebagai informan. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel telah melakukan kegiatan edukasi. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, kemudian Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel memberikan sosialisasi langsung terhadap kelompok sasaran yaitu sekolah sekolah dan juga kalangan muda yang ada di kabupaten bovendigoel. Kemudian rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak boven digoel adalah melakukan proses pendampingan pada korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual di dampingi secara sungguh-sungguh mereka korban mengalami rasa takut yang berlebihan (trauma) serta adanya pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog, para psikolog melakukan tanggung jawab untuk memulihkan trauma korban kekerasan seksual. Kemudian, dalam melakukan pendampingan mereka melakukan pendekatan secara langsung dengan para korban dengan cara memberi motivasi dan semangat untuk menata kehidupan kea rah depan.