Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Jurnal Yudisial Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hang Tuah Law Journal Journal of General Education and Humanities Semarang Law Review Journal Juridisch
Junaidi, Muhammad
Unuiversitas Semarang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Mekanisme Pembetukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas di Pemerintah Daerah Claustantianus Wibisono Tanggono; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.8051

Abstract

This research aims to analyze the mechanisms for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions. to produce quality regional legal products. Analyze the mechanisms that should place importance on the formation of quality regional legal products. Many regional regulations that are problematic and canceled are influenced by many factors, including political and social. To obtain a quality legal product, it requires an understanding of the mechanisms for forming good regulations that are in line with the state's goal, namely to improve the welfare of society. This research provides an understanding of the mechanism for forming quality regional regulations so that it can be a solution so that the resulting regional regulations do not conflict with the norms determined by the Government. The research method used is normative juridical which provides an overview, systematic and mechanism regarding everything related to the stages of forming quality regional regulations. By describing the applicable laws and regulations relating to the mechanism for forming regional legal products. The mechanism for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions to produce quality regional legal products does not fully involve the community at every stage. The mechanism that should be in forming quality regional legal products with community participation at each stage of regional regulation formation is according to community needs. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah. untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menganalisis mekanisme yang seharusnya dalam menempatkan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Banyak peraturan daerah yang bermasalah dan dibatalkan sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain politik dan sosial. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sehingga dapat menjadi solusi agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan gambaran, sistematis, dan mekanisme mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mekanisme yang seharusnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat setiap tahapan pembentukan Perda sesuai kebutuhan masyarakat.
Efektifitas Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menerapkan Elektronic Traffic Law Enforcement Electronic (ETLE) Herwin Haryadi Basoeki; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.8123

Abstract

The research objective is to identify law enforcement and the factors that influence traffic units in suppressing traffic violators using Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Semarang City area. ETLE cannot view letters. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are: Law enforcement through ETLE, namely ETLE devices automatically capture monitored traffic violations and send media evidence of violations to the Electronic Back Office ETLE at the Regional Traffic Management Center (RTMC) of the local Polda. Enforcement of violations that do not have a SIM/STNK because ETLE cannot see documents: ETLE cameras still cannot check motorists who do not have STNK and SIM while driving. So related to the violation of not having a SIM, then being caught not carrying a SIM or STNK, of course it was not captured or action on traffic violations could not be taken by the ETLE. The officer explained that until now there were still many weaknesses in enforcing fines using the ETLE system. One of these weaknesses is checking vehicle documents for two- and four-wheeled drivers. Of course, every system has weaknesses. Implementation of ETLE is still being implemented even though there are weaknesses, this statement was emphasized by the National Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo issued a telegram number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kota Semarang Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum melalui ETLE yaitu perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda setempat. Penindakan pelanggaran yang tidak punya SIM/STNK karena ETLE tidak bisa melihat surat-surat. Kamera ETLE masih belum bisa mengecek pengendara yang tak memiliki STNK dan SIM. Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedapatan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak ter-capture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE. Petugas menerangkan bahwa hingga saat ini masih banyak didapati kelemahan dalam penindakan tilang menggunakan system ETLE. Salah satu kelemahan tersebut berupa pengecekan surat kendaraan bagi pengendara roda dua maupun empat. Tentu halnya setiap sistem pasti ada kelemahan. Penerapan ETLE tetap dilaksanakan walaupun ada kelemahan, pernyataan tersebut dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.
Reformulasi Sistem Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Wiwit Mulyanto; Gunawan Meidianto; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Arief Rizal
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.8175

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the position of e-voting in current election laws and regulations and the reformulation of the voting system in elections in Indonesia. E-voting can be a solution to increase voter participation, especially among voters who live abroad or in remote areas. With the existence of an electronic voting system, voters can more easily cast their votes without having to come to a physical polling place. The type of legal research used is normative. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively. The position of e-voting in election laws and regulations is currently not regulated. This has resulted in the absence of e-voting in voting in the election system in Indonesia. The reformulation that can be carried out is by including a new article in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which specifically regulates e-voting in voting in future elections. Which is then accompanied by General Election Commission Regulations regarding the e-voting system in voting in elections in Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sitem pemungutansuara dalam pemilu di Indonesia. E-voting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang tinggal di luar negeri atau daerah terpencil. Dengan adanya sistem pemungutan suara elektronik, pemilih dapat lebih mudah memberikan suara mereka tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur. Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan e-voting dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal e-voting didalam pemnugutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system e-voting dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.
Tanggung Jawab Komisi Informasi Dalam Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Sengketa Informasi Publik Indra Ashoka Mahendrayana; Muhammad Junaidi; Mangaraja Manurung; Kukuh Sudarmanto
Journal Juridisch Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i1.8945

Abstract

The aim of this research is to analyze the responsibilities/authority of the Central Java Provincial Information Commission and its obstacles in developing Information and Documentation Management Officers (PPID) in resolving public information disputes. The type of research used in this writing is sociological legal research (sociolegal research) with a conceptual approach. Data analysis was carried out qualitatively. The Central Java Provincial Information Commission (KIP Central Java) has broad authority in developing Information and Documentation Management Officials (PPID) in its region which includes establishing information service standards, criteria and procedures for establishing PPID, as well as preparing technical guidelines. KIP also has a role in coaching through training, evaluation and supervision of PPID. In addition, KIP has the authority to handle complaints related to violations of the right to public information and can provide recommendations or sanctions. Monitoring, supervision and administrative actions are also part of KIP's responsibility to ensure PPID's compliance with legal provisions. The development of Information and Documentation Management Officers (PPID) by the Central Java Province Information Commission faces several obstacles, namely, regulations regarding the rights, authority and obligations of the Information Commission through the Council of Commissioners have not been clearly regulated in statutory regulations. In the Adjudication hearing there were also obstacles related to the Respondent's power of attorney, not all of whom were PPID. Then, PPID has difficulty ensuring the classification of the information requested by the Applicant, especially if the information is not listed as exempt information, and a lack of clear understanding of standard operational procedures can hinder the effective processing of information requests. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab/wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan kendalanya dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum yuridis sosiologis (sociolegal research) dengan pendekatan konseptual. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jawa Tengah) memiliki wewenang yang luas dalam pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayahnya yang mencakup penetapan standar pelayanan informasi, kriteria dan prosedur pembentukan PPID, serta penyusunan pedoman teknis. KIP juga memiliki peran dalam pembinaan melalui pelatihan, evaluasi, dan supervisi terhadap PPID. Selain itu, KIP memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan terkait pelanggaran hak atas informasi publik dan dapat memberikan rekomendasi atau sanksi. Pemantauan, pengawasan, dan tindakan administratif juga menjadi bagian dari tanggung jawab KIP untuk memastikan ketaatan PPID terhadap ketentuan hukum. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa kendala yakni, regulasi mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Komisi Informasi melalui Majelis Komisioner belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sidang Ajudikasi juga terdapat kendala terkait kuasa Termohon yang tidak seluruhnya merupakan PPID. Lalu, PPID kesulitan memastikan klasifikasi informasi yang diminta oleh Pemohon, terutama jika informasi tersebut tidak terdaftar sebagai informasi yang dikecualikan, dan pemahaman kurang jelas terhadap prosedur operasional standar dapat menghambat pemrosesan permohonan informasi secara efektif.
Village Asset Management in Toll Road Development: An Analysis of Permendagri No. 3 of 2024 Amending Permendagri No. 1 of 2016 in Central Java Province Ayu Melati Ratuningnagari; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11017

Abstract

This study aims to analyze the management of village assets affected by toll road construction in Central Java Province based on Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 3 of 2024, which amends Permendagri Number 1 of 2016 on Village Asset Management, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs a normative juridical method with a conceptual approach, is descriptive-analytical in nature, and relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings reveal that the management of village assets affected by toll road development is carried out through stages of inventory, planning, procurement, disposal, and transfer, guided by the principles of effectiveness, transparency, accountability, and legal certainty as stipulated in Articles 10, 11, and 19 of Permendagri Number 3 of 2024. Major challenges include difficulties in finding substitute land, unclear technical procedures, and discrepancies in asset valuation, often leading to disputes that must be settled through court proceedings. The novelty of this study lies in its focus on village assets—particularly treasury land (tanah kas desa)—which has been largely overlooked in previous research on land acquisition for toll roads, as most prior studies emphasize individual land rights under Law Number 2 of 2012. Accordingly, this research underscores the need for strengthened technical regulations and inter-institutional coordination to ensure legal certainty, protect village rights, and promote fair and sustainable asset management in the context of toll road development.
Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Pengawasan Siaran Iklan Kampanye Pemilu 2024 Di Televisi Atok Dadyo Utomo; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Bahmid Bahmid
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11047

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Central Java in supervising television broadcasts of campaign advertisements for the 2024 General Election. The urgency of this research lies in the ongoing violations of broadcast neutrality, which have the potential to influence public opinion and undermine the quality of democracy. The method employed is normative juridical with a statutory approach, supported by interview data from KPID Central Java. The findings indicate that KPID’s authority complies with the eight principles of legality and has proven to be fairly effective through the fulfillment of five factors in broadcast law enforcement. This study differs from previous research as it specifically evaluates the role of KPID in the context of the 2024 Election and the challenges posed by contemporary broadcasting regulations. In conclusion, KPID’s supervision contributes to the creation of democratic and high-quality broadcasts, although institutional strengthening and regulatory support are still required. This research contributes to the development of broadcasting law studies while also providing recommendations for the government and KPI to reinforce both the authority and effectiveness of election broadcast supervision in the future. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam pengawasan siaran iklan kampanye Pemilu 2024 di televisi. Urgensi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya pelanggaran netralitas siaran yang berpotensi menggiring opini publik dan mengancam kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung data wawancara dengan KPID Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPID telah memenuhi delapan prinsip legalitas hukum dan terbukti cukup efektif melalui pemenuhan lima faktor penegakan hukum penyiaran. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus mengevaluasi peran KPID dalam konteks Pemilu 2024 serta tantangan regulasi penyiaran kontemporer. Kesimpulannya, pengawasan KPID mendukung terciptanya siaran demokratis dan berkualitas, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum penyiaran sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan KPI untuk memperkuat kewenangan serta efektivitas pengawasan penyiaran Pemilu di masa mendatang.  
Dampak Hukum Sertifikat Bukan Atas Nama Debitur Yang Dibuat Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Nunuk Wahyuningrum; Soegianto Soegianto; Muhammad Junaidi; Miftah Arifin
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.11376

Abstract

This research aims to analyze the legal impact of certificates not in the name of the debtor which are made as credit collateral at the Bank and to analyze efforts to resolve loans of debtors who are in default while certificates not in the name of the debtor are made as credit collateral. The urgency of this research is so that the public gets legal certainty regarding certificates not in the debtor's name which are used as collateral for credit at the bank and debtors experience default so that the public is more careful in lending their certificates to other people to be used as collateral at the bank. This type of research is known as normative jurisprudence. The results of the research show that involving third parties in the process of debt contracts against credit is not prohibited. However, the regulation does not explicitly regulate the rights and obligations of third parties, so it cannot provide explicit legal protection to the third party as the guarantor in cases where he feels injured either by the debtor or the creditor of the credit. Consequently, the legal impact arising from the availability of collateral certificates of debt borrowers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit di Bank dan untuk menganalisa upaya penyelesaian pinjaman debitur yang mengalami wanprestasi sedang sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang sertifikat bukan atas nama debitur yang dijadikan jaminan kredit di bank dan debitur mengalami wanprestasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam meminjamkan sertifikatnya kepada orang lain untuk dijadikan jaminan di bank. Jenis penelitian ini dikenal sebagai yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melibatkan pihak ketiga dalam proses perjanjian utang piutang terhadap kredit tidak dilarang. Namun, peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban pihak ketiga, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan dalam kasus di mana ia merasa dirugikan baik terhadap debitur maupun kreditur kredit tersebut. Akibatnya, dampak hukum yang timbul dari adanya jaminan sertifikat hutang piutang
Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Demak Nilaiana Nilaiana; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Endah Pujiastuti; Aisyah Nurhaliza
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11400

Abstract

This study aims to analyze strategies for optimizing local tax revenues in Demak Regency, which play a strategic role as the primary source of financing for development and public services. The urgency of this research lies in evaluating the regional tax policies that have not yet been fully optimized, resulting in limited funds to cover government expenditures. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of optimization strategies, including updating tax data, utilizing information technology, improving service quality, and enforcing strict legal measures. Furthermore, this research emphasizes the importance of inter-agency collaboration, particularly with the Regional Financial and Asset Management Agency, as well as education and socialization programs to enhance taxpayer awareness and compliance. Employing a normative juridical approach supported by primary data from interviews and secondary data from statutory regulations, the findings reveal that optimization of tax revenues can be achieved through integrated information systems, stronger supervision, and incentive schemes for compliant taxpayers. These findings are expected to contribute to strengthening local tax policy and supporting the sustainable improvement of public welfare in Demak Regency.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Demak yang memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Urgensi penelitian terletak pada evaluasi terhadap kebijakan penerimaan pajak daerah yang belum optimal, sehingga berdampak pada keterbatasan dana untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai strategi optimalisasi yang mencakup pemutakhiran data perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah, serta edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak dapat dicapai melalui integrasi sistem informasi, penguatan pengawasan, dan insentif bagi wajib pajak patuh. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perpajakan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak secara berkelanjutan.
Juridical Review Oo The Effectiveness of The Motor Vehicle Tax Receivables Collection Program in Semarang City Raden Soeko Agung Prasetyo; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Endah Pujiastuti
Journal Juridisch Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i1.11594

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the motor vehicle tax receivables collection program in Semarang City, as well as to determine and analyze the supporting and inhibiting factors for the effectiveness of the program. This research is a type of empirical juridical legal research with a statutory approach. The research specification uses descriptive analysis. The data in this study were obtained through interviews and literature studies and then analyzed qualitatively. The results of the study explain that the effectiveness of the motor vehicle tax receivables collection program in Semarang City is marked by an increase in motor vehicle tax revenue compared to the same month period last year and a significant increase in revenue before the program was implemented. Supporting factors for the effectiveness of the motor vehicle tax receivables collection program in Semarang City are cooperation with other agencies and optimizing the use of technology, inhibiting factors are a lack of public awareness and technical obstacles such as data differences between motor vehicle data and vehicle owners.   It is hoped that in the future, the collection program for motor vehicle tax receivables in Semarang City can continue to be improved by improving the data collection system for vehicles and vehicle owners to be more accurate, and increasing socialization to the public about the importance of paying taxes on time. In addition, increased coordination between related agencies is also expected to minimize technical obstacles that have been a hindrance. Thus, it is expected that motor vehicle tax revenue will be more optimal, and this program can run more effectively and efficiently.
Collaborative Governance in Urban Flood Management: A Legal Perspective from Semarang City Suhartono Suhartono; Muhammad Junaidi; Syafran Sofyan
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.11652

Abstract

Indonesia is highly prone to disasters, particularly floods that cause extensive socio-economic losses. Semarang City ranks among the most vulnerable urban areas due to its low-lying topography, rapid urbanization, and diminishing water catchment capacity. This study addresses the gap between the increasing frequency of floods and the limited effectiveness of mitigation strategies, focusing mainly on physical infrastructure. Using an empirical juridical approach, this research examines flood mitigation strategies in Semarang City in accordance with Law No. 24 of 2007 by evaluating structural and non-structural measures and their implementation challenges. Primary data were obtained through interviews, complemented by secondary legal literature, and analyzed qualitatively. The results indicate that effective mitigation requires strengthened infrastructure, such as embankments, retention ponds, and pumps, and active community involvement through education, evacuation simulations, and social media outreach by the Regional Disaster Management Agency (BPBD). The study contributes a cross-sectoral collaboration model integrating government, communities, private actors, and modern technology. It recommends sustainable spatial planning, digital-based early warning systems, long-term financing mechanisms, and institutionalized community participation to build urban flood resilience.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abdullah Kelib Aga Gumilang Kristiyawan Agung Kristyanto Nababan Ahmed Kheir Osman Aisyah Nurhaliza Albertus Heru Nuswanto Amri Panahatan Sihotang Angreinni Angreinni Anton Catur Sulistiyo Arief Rizal Arief Rizal Arief Rizal Atok Dadyo Utomo Ayu Melati Ratuningnagari Bahrudin Mahmud Bambang Sadono Bambang Sadono Banja Bakti Marantasi Bramedika Kris Endira Budi Suryanto Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Claustantianus Wibisono Tanggono Dedi Suwandi Dedy Suwandi Diah Sasikirana Retno Murniati Diah Sulistiyani R S Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Dwi Harmono Edy Nugroho Endah Pujiastuti Fanesa Amada Fenny Cahyani Gunawan Meidianto Hendri Susilo Hendro Widodo Heri Kiswanto Herwin Haryadi Basoeki Indra Ashoka Mahendrayana Irfatul Chasanah Izzudin Arsalan Jatmiko . Jefrianus Tamo Ama Junius Akbar Karyanto Karyanto Khikmah Khikmah Kukuh Sudarmanto Mahbub Fajril Qolby Mangaraja Manurung Maskuri Maskuri Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Misbakhul Munir Mochamad Said Moehamad Nindyarto Laksmana Praja Moh. Havidz Nevoso Muhamad Chabib Faturrohman Muhammad Fakhrul Haq Muhammad Naufal Syutan Firmansyah Muhammad Nur Aflah Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim Nilaiana Nilaiana Nina Juwitasari Nunuk Wahyuningrum Nurkholis Nurkholis Nuswanto, A Heru Oktarini Kusniawati Panjaitan, Bahmid Paulus Sirait Purnomo Purnomo Putri Diyan Nur Aini Putri Haliza Yuniar Raden Soeko Agung Prasetyo Rahajeng Wulandari Rati Riana Rati Riana Rizky Nanda Perdana Rizqi Purnama Puteri Sabar Sabar Septiandani, Dian Setiya Pramana Siti Fatimah Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Soegianto Stefani Dewi Rosaria Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh Suhartono Suhartono Sujito Sukadi sukarna, kadi Sukimin Sukimin Sukimin Sukimin Supriyadi - Supriyadi Suryani Angraini Fahmi Syafran Sofyan Tatiek Nurhayatie Titik Muryanti Tri Endang Yani Tri Wibowo Umu Malikah Veronica Anggraini Suci Wulandari Vikri Pramana Putra Wahab Aznul Hidaya Wahyu Mahendra Wibisono, Totok Wiwit Mulyanto Yoghi Arief Susanto Yulistyowati, Efi Zaenal Arifin Zaenal Arifin Zulianto Zulianto Zulkifli Zulkifli