Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BULELENG Sinaga, Randy Ray; adnyani, Ni Ketut Sari; Yasmiati, Ni luh Wayan
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 3 No 4 (2023): Oktober, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine (1) The role of social workers' companions (2) What factors influence social workers' assistance to victims of domestic violence. This type of research is empirical research, this empirical legal research is descriptive, using primary and secondary data collected through observation, interviews and document study, then analyzed qualitatively. The subjects in this research were social workers, investigators from the Buleleng Police PPA unit, Head of the Integrated Service Center for women and children at the P2KBP2A service and victims of domestic violence who were handled by social workers. The research results show that: (1) the role of social assistance is working well, this is demonstrated through the implementation of social assistance procedures in dealing with victims of Domestic Violence (KDRT). (2) influencing factors, such as the victim's physical and psychological trauma, continued violence, and limited access to government services and also human resources for social workers are still small because few people know about the existence of social workers.
The Constitutional Law in Contemporary Times: Comparison of India and Indonesia Adnyani, Ni Ketut Sari; Hartono, Made Sugi; Parwati, Ni Putu Ega; Salles, Sergio
Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v6n2.p385-412

Abstract

Constitutional law in India and Indonesia, although different in governance structure—India as a federal state and Indonesia as a unitary state—faces similar challenges in the era of globalization and technology, such as the protection of minority rights, decentralization, political stability, and adaptation to international standards, while maintaining legal sovereignty and local values. The aim of this research is to analyze the similarities and differences in the fundamental principles of constitutional law between India and Indonesia and their implementation in addressing contemporary challenges such as globalization, democracy, and human rights. This research employs a normative legal method with a legislative approach to analyze and compare the principles of constitutional law in India and Indonesia, through library research involving legal documents, academic literature, and qualitative and comparative analysis techniques to understand the application of law in the context of contemporary challenges. The study finds that although India and Indonesia have different historical and cultural backgrounds, both share fundamental principles of constitutional law such as constitutional supremacy, popular sovereignty, and the protection of human rights, but differ in their governance systems with India adopting parliamentary federalism and Indonesia a presidential unitary system. Both countries face similar challenges in globalization, democracy, and human rights, with India emphasizing the role of judicial review by the Supreme Court and Indonesia strengthening the Constitutional Court. Implementation challenges include issues of pluralism, privacy, decentralization, and responses to digitalization, with each country adjusting its legal framework to address social discrimination and freedom of expression. Keywords: Constitutional Law, Globalization, Decentralization, Indonesia, India.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng Adnyani, Ni Ketut Sari; Ayu Eka, Dewa; Landrawan, I Wayan
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.4814

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji adaptasi perkembangan teknologi dalam dunia pemerintahan, diharapkan dapat mewjudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, sumber data primer, sekunder dan tersier. Ditunjang oleh teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi dan wawancara dan teknik analisis data menggunakan teknik interpretasi yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Freidman bahwasannya pelaksanaan otonomi daerah berbasis elektronik belum optimal. Hal ini menjadi temuan penting  dilihat dari unsur struktur, yaitu kelembagaan yang terpusat dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) belum terintegrasi secara nasional. Substansi regulasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE belum sepenuhnya diterapkan di masing-masing daerah terutama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ditinjau dari unsur sarana dan prasarana belum memadai mengingat jangkauan infrastruktur TIK seluruh daerah dan seluruh lapirsan masyarakat belum merata. Kendala lainnya, keterbatasan sumberdaya manusia dimana terbatasnya jumlah pegawai ASN dengan kualifikasi teknis TIK. Simpulan: berdasarkan ketidakefektifan penerapan dari aspek struktur, substansi, kultur serta sarana prasarana penunjang, penting diatur kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Buleleng dalam pengelelolaan e-government untuk sinkronisasi data yang terintegrasi mempermudah kinerja pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme birokrasi. Saran: perlu ditingkatkan kompetensi teknis SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik di Kabupaten Buleleng.
EFEKTIVITAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI DESA BONDALEM KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG Ketut Meri Kertiasih; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91807

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tingkat efektivitas dari penerapan intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang dalam hal ini memanfaatkan partisipasi masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri atau tokoh-tokoh yang mendekati masyarakat yang terkena narkotika agar dapat direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi sejauh mana efektivitas intervensi berbasis masyarakat dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa Bondalem, serta (2) mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan dalam penerapan intervensi berbasis masyarakat guna mendukung keberhasilan program P4GN di Desa Bondalem. Jenis penelitian yang digunakan meruipakan penelitian hukum empiris yang mengkaji berkaitan dengan kesenjangan das sollen (hal yang diharapkan) dan kesenjangan das sein (hal yang terjadi). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari Desa Bondalem, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif dalam bentuk narasi yang tersusun secara deskriptif dan sistematis. Fokus penelitian ini adalah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dengan subjek penelitian meliputi masyarakat Desa Bondalem dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, yang berperan sebagai narasumber, serta masyarakat Desa Bondalem sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) telah terbukti efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, (2) pelaksanaan IBM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah minimnya pemahaman awal masyarakat terkait proses pembentukan intervensi tersebut. Namun Intervensi Berbasis Masyarakat bersama dengan lembaga-lembaga terkait bersinergi bersama-sama untuk mengatasinya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersinar (Bersih Narkoba) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, yang dapat menimbulkan dampak merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KOTA SINGARAJA Komang Diah Prabawati; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91938

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan norma yang ditemukan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan Kota Singaraja yang terindikasi dan telah melanggar aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yakni sumber primer, dan sumber sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan sampel penelitian ini menggunakan teknik non probability purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data hingga interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 khusunya Pasal 20 dikatakan belum efektif dikarenakan baik dari pihak pemerintah dan pihak PKL masih belum mampu menjalankan peraturan secara terintegrasi. Berkaca dari hal tersebut, maka komunikasi dari pemerintah hingga ke Desa Adat sangat diperlukan sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 28/PDT.G.S/2022) Kadek Dwi Elvitriana; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93195

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pdt.G.S/2022 untuk memutus perkara wanprestasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan saudara Raden Satriyo dan Winda Sari berdasarkan syarat-syarat hukum, bukti - bukti, dan gugatan yang dilayangkan penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis deskriptif dengan teknik interpretatif dan argumentatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan penulis yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim menilai bahwa perjanjian yang dibuat merupakan sah dan penggugat berhasil membuktikan tergugat melakukan wanprestasi melalui bukti -bukti konkrit yang ada. Berdasarkan pertimbangan hakim maka perkara wanprestasi yang terjadi antara kedua belah pihak diputuskan menggunakan putusan verstek sebagian karena tidak seluruh gugatan atau pepitum yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan akibat bukti yang kurang mendukung dalam beberapa gugatan.
IMPLEMENTASI PASAL 9C MAJELIS DESA ADAT NOMOR 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 ATAS HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI DESA ADAT LUMBANAN, SUKASADA Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Pasal 9C Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023 atas hak waris anak perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada (2) Langkah strategis yang dijalankan oleh Desa Adat Lumbanan untuk meningkatkan perlindungan hak waris anak perempuan yang sesuai dengan Pasal 9C MajelisaDesa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023. Metode penelitian yang digunakan ialah berupa metode penelitian yuridis empiris dengan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan teknik penelitian purposive sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Keputusan Majelis Desa Adat Nomor 04/KEP – PSM.IV/MDA – BALI/VIII/2023. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitan ini ialah Bendesa Adat Lumbanan, Kepala Lingkungan Desa Adat Lumbanan, Sekertaris Desa Adat Lumbanan, serta Masyarakat Adat Lumbanan. Teknik Studi Dokumen, Observasi, dan Interview atau Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam peneitian ini. Setelah pengumpulan data, maka akan diolah dan dianalisis oleh penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan analisis data berupa evaluatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Keputusan Pasamuhan Agung IV sudah terimplementasi, namun belum sepenuhnya dikarenakan masayrakat Lumbanan masih memegang teguh lempeng ka purusa. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penyaluran dilaksanakan berupa penyaluran Keputusan Pasamuhan Agung IV ke setiap desa, megadakan sosialisasi secara teratur, menambahkan sanksi ke dalam Keputusan Pasamuhan Agung IV, dan merevisi awig – awig Desa Adat Lumbanan yang sesuai dengan Keputusan Pasamuhan Agung IV.
IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2010 DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA Ni Putu Diah Luckyta Maharani; Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Luh Wayan Yasmiati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010, serta upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana. Ada tiga elemen hukum yang dikaji, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling atau sampling tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 belum maksimal, terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dan kurangnya koordinasi antar instansi sebagai struktur hukum di Kabupaten Jembrana. Selain itu, substansi hukum Perda Jembrana Nomor 8/2010 yang belum disesuaikan dengan peraturan pusat. Serta budaya hukum di Kabupaten Jembrana menunjukkan adanya dominasi peraturan pusat yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum lokal, belum menunjukkan kepatuhan hukum masyarakat secara sukarela. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana, melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), berusaha meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta mendesak agar peraturan daerah yang ada disesuaikan dengan perkembangan zaman.
KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI: ANALISIS AWIG-AWIG DESA MANISTUTU, KABUPATEN JEMBRANA Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94103

Abstract

Hukum waris adat Bali mengatur pembagian warisan dengan prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki, baik kandung maupun adopsi, memiliki kedudukan penting dalam sistem pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak adopsi laki-laki dalam sistem pewarisan Hukum Adat Bali di Desa Manistutu, Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak adopsi di Desa Manistutu harus memperhatikan golongan Purusa atau Pradana, dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan ini, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum adat dan memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam pengaturan hak waris anak adopsi.
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN (ASTRA) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KALIBUKBUK KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG) Komang Dandi Permana Yudha; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak luar kawin (Astra) menurut perspektif hukum waris adat Bali, dengan fokus pada penerapannya di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hak waris anak luar kawin diatur dalam sistem hukum waris adat Bali dan bagaimana penerapan serta pemahaman masyarakat setempat mengenai hak waris tersebut. Hukum waris adat Bali, yang bersifat patrilineal, sering kali membatasi hak waris anak luar kawin, terutama bagi anak yang tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris normatif dengan studi kasus di Desa Kalibukbuk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait masalah waris. Selain itu, studi pustaka mengenai teori hukum waris adat Bali dan peraturan perundang-undangan yang relevan juga digunakan untuk mendalami permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, anak luar kawin di Desa Kalibukbuk sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak waris dari ayah biologisnya karena pengakuan ayah terhadap anak tersebut tidak diakui secara formal dalam hukum adat Bali. Meskipun demikian, terdapat beberapa upaya masyarakat untuk memberikan perlindungan hak waris bagi anak luar kawin melalui kesepakatan adat dan pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi tua di desa tersebut terkait dengan hak waris anak luar kawin, yang mencerminkan perubahan dalam interpretasi dan penerapan hukum waris adat Bali. Hukum waris adat Bali secara tradisional tidak memberikan hak waris yang setara bagi anak luar kawin, terdapat dinamika dalam penerapan dan penyesuaian hukum adat tersebut seiring dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Bali.
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari abram purba Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Ariawan, Detha Djoni Asrini, Ni Kadek Putus Ave Christina Hananda Ayu Eka, Dewa Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Bhalqis N Firmansyah Cucumandalin, I Ketut Samuel Dani Ilham Dani Ilham Des Alpin Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Erisa Agus Tiana Umi Saputri Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I G A Lokita Purnamika Utami I Gede Yudi Wisnawa I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Dwitya Surya Nugraha I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Putu Ngurah Wage Myartawan I Wayan Artawan I Wayan Gede Wisnu I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Budi Hartayani Kadek Dwi Elvitriana Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Sumarni Kadek Surya Alit Dharma Putra Kadek Tia Yuliastari Kadek Widiantika Ketut Andita Pratidina Lestari Ketut Meri Kertiasih Ketut Pastika Jaya Ketut Sinta Suryaningsih Komang Agus Sujana Komang Ary Putra Dharmawan Komang Dandi Permana Yudha Komang Dewi Suryaningrat Komang Diah Prabawati Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem Luh Ayu Sri Wahyuni M.Cs S.Kom I Made Agus Wirawan . M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Manurung, Rajuniper Maria Avelina Abon Maria Widiastuti Mas Adipa Putra, Putu Eka Muhamad Jodi Setianto Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Restini Ni Komang Intan Kumala Sari Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Wiratini Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Diah Luckyta Maharani Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Nur Widyas Junior Timbeng Nyoman Tri Antika Dewi Parwati, Ni Putu Ega Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Pratiwi , Ni Kadek Mira Pratiwi, Ni Kadek Mira Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putra, I Made Dwi Cahya Prayogi Putri, Made Kharisma Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Ocha Dana Parwata Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putus Asrini, Ni Kadek Rachmawati, Ayu Dewi Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Randy Ray Sinaga Ratna Artha Windari Restini, Ni Ketut Salles, Sergio Salwa Shafira Saputra, I Nyoman Pasek Hadi Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sinaga, Randy Ray Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Suryana, Kadek Dedy Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Veronika Wulandari Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yasmiati, Ni Luh Wayan Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni