Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.763
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Papua JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Journal of Progressive Law and Legal Studies BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nanggroe: Journal of Scholarly Service MILRev: Metro Islamic Law Review Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Sosial Law & Pass : International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Open Access DRIVERset
James Yoseph Palenewen
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City Palenewen, James Yoseph
International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Том 1 № 03 (2023): International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/ijmars.v1i03.192

Abstract

The important role of the National Land Agency in resolving land boundary disputes in Jayapura City cannot be ignored. Many problems arise from land disputes due to the non-implementation of the Delimitation Contradictory Principle, namely the principle relating to the measurement and determination of land boundaries by the BPN. The aim is to find out the application of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office and also to find out the settlement of land disputes due to the non-applicability of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office. The method used in this research is normative and empirical law seen from the applicable laws and regulations and the reality that occurs in the field. The findings of this study indicate that the application of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office is actually according to procedure. However, there are internal problems with the old maps which have been lost and damaged, so there is often overlapping of plots of land. Apart from that, the absence of bordering parties in the field also often occurs, so that BPN must entrust the measuring drawing filling sheet. This causes the application of the Delimitation Contradictory Principle to not run properly, and land disputes cannot be resolved properly. To overcome this, BPN facilitates mediation for the disputing parties so that they do not proceed to more serious problems and even lawsuits in court. if it has not been resolved, a team is formed to deal with it and find a solution so that the problems experienced by the parties do not need to go to court and all this is carried out according to the procedures in the applicable laws and regulations.
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Hadi, Supriyanto; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13120096

Abstract

This study aims to determine the process of land acquisition of the customary law community of the Ngalum tribe for development by the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency and to determine how to resolve customary land disputes of the customary law community of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency. The methods used in this study are normative and empirical juridical, normative juridical is an approach that refers to laws, literature, written regulations or other secondary legal materials, while empirical juridical is identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. The results of this study reveal that the process of land acquisition of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency goes through several stages of the implementation process starting from planning, preparation, implementation and submission of results. Meanwhile, there are generally 2 (two) ways to resolve customary land disputes of the Ngalum Tribe, namely through the Iwol institution and the Aplim Apom Sibilki Customary Council.
Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14173511

Abstract

The times are developing so rapidly along with advances in technology, but genuine but fake certificates are still found in Jayapura City which are categorized as legally defective certificates. The aim of this research is to find out the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office and to find out how to cancel genuine but fake certificates or legally defective certificates at the Jayapura City Land Office. The approach method used in this research is the normative juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials. The results of this research reveal that the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office are 2 (two) main things, namely the first is from the applicant himself with dishonesty by making fake documents from blank signatures to the parties involved. adjacent to the land, in other words it can be said that the applicant had bad intentions from the start with the intention of deceiving the land office by entering false data, secondly from the Land Office itself because of administrative legal defects such as procedural errors, errors in the application of statutory regulations. -invitations, errors in the subject of rights, errors in types of rights, errors in area calculations, overlapping land rights, incorrect juridical data or physical data or other errors of an administrative nature. Meanwhile, the method for canceling a genuine but fake certificate or a legally defective certificate at the Jayapura City Land Office can be done by applying by the party concerned with a court decision which has permanent legal force.
Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Solossa, Marthinus
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14193817

Abstract

The world is developing rapidly due to technological advances. But currently, most people in Jayapura City still carry out land sales transactions without permission from the authorized official, in this case the duties and responsibilities of the Land Deed Making Officer (PPAT). This study aims to determine whether or not land sales are valid without PPAT permission and legal protection for buyers who make land sales without PPAT permission. In this study, normative and empirical juridical are used. This means that it is related to laws, literature, written regulations, and other legal sources that are secondary and real life in the field. The results of this study indicate that if the purchase of land made and witnessed by the village head/sub-district head of Jayapura City has met the material requirements and is not carried out secretly, then the sale and purchase of land is considered valid according to law. However, to provide legal protection for the community in Jayapura City, both sellers and buyers must come to the Village/Sub-district Office to convey the intent and purpose related to the land to be sold and to be purchased. The village head/sub-district head and several members of his staff as witnesses. After land measurement, the data will be recorded in the Village/sub-district book.
Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Samosir, Hotlan; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Samosir , Rendra Christian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.1937

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 juli 2024, di halaman Kantor Kelurahan Koya Barat serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Manengkey, Victor Th.; Tanati, Daniel; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Pondayar, Yustus; Palenewen, James Yoseph; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.1938

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat dan kepada pihak siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh para pihak didalam kampung tersebut. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat masyarakat hukum adat dan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat khususnya dalam hal ini peran kepala kampung dalam membantu para pihak yang bersengketa dan juga tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah adat baik di kampung sendiri ataupun antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020346

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.
Co-Authors Abda Abda Angwarmasse, Lena Claudia Budiyanto Dahliana Ketaren Daniel Tanati Daniel Tanati Daniel Tanati Daniel Tanati Decky D. A. Wospakrik Decky D. A. Wospakrik Dian Rahadian Dwight Nusawakan Eddy - Pelupessy Eddy Pelupessy Edwin Warwer Elias Hence Thesia Evi Selviani Farida Kaplele Farida Kaplele, Farida Firman Frans Reumi Frans Reumi Frans Reumi, Frans Herry M. Polontoh Hetharia, Melkias Hotlan Samosir Hotlarisda Girsang Irianti, Y.D.W Susi Ivone Maryke Thesia Johan Rongalaha Johan Rongalaha Johan Rongalaha Kadir Katjong Karel V. H. Baransano Ketaren, Dahliana Krey, Thresia Hilda M.Y. Kristina Sawen Lena Claudia Angwarmasse Lily Bauw M. Polontoh, Herry Mamoribo, Margaretha G.M.I Manengkey, Victor Th Manengkey, Victor Th. Margaretha G. M. I. Mamoribo Marlissa, Eksyan Rienetta Marlissa, Elsyan R. Marthinus Mambaya Marthinus Solossa Marthinus Solossa Melkias Hetharia Mofu, Marselina Ivony Muannif Ridwan Nur Asmarani Nur Asmarani, Nur Nurwijayanti Nusawakan, Dwight Onesimus Sahuleka Onesimus Sahuleka Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy, Sella Petriks Pelupessy, Sella Petrix pondayar, yustus Pondayar, Yustus Ranindaya, Esha Abigail Ranindaya, Noviany Magdalena Reumy, Ludia Jemima I.R. Ringgi, Deppa Rongalaha, Johan Sahuleka, Onesimus Samosir , Rendra Christian Samosir, Rendra Christian Sara Ida Magdalena Awi Sella Petrix Pelupessy Selviana, Evi Selviani, Evi Silvester Magnus Loogman Palit Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian Sobardo Hamonangan Solossa, Marthinus Supriyanto Hadi Supriyanto Hadi Supriyanto Hadi, Supriyanto Susi Irianti, Y.D.W Tanati, Daniel Tanggahma, Biloka Thresia Hilda M. Y. Krey Tom Alfa Samuel Reumi Usman Jayadi Victor Th Manengkey Victor Th. Manengkey Victor Th. Manengkey Vivilia Agnata Mudi William Hendrik Reba Wulandari S, Lestari Y. D. W. Susi Irianti Yafeth Bano Yusak Elisa Reba Yustus Pondayar yustus pondayar