Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.202
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Papua JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Journal of Progressive Law and Legal Studies BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nanggroe: Journal of Scholarly Service MILRev: Metro Islamic Law Review Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Sosial LAWPASS
James Yoseph Palenewen
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Hadi, Supriyanto; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12820693

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14173511

Abstract

The times are developing so rapidly along with advances in technology, but genuine but fake certificates are still found in Jayapura City which are categorized as legally defective certificates. The aim of this research is to find out the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office and to find out how to cancel genuine but fake certificates or legally defective certificates at the Jayapura City Land Office. The approach method used in this research is the normative juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials. The results of this research reveal that the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office are 2 (two) main things, namely the first is from the applicant himself with dishonesty by making fake documents from blank signatures to the parties involved. adjacent to the land, in other words it can be said that the applicant had bad intentions from the start with the intention of deceiving the land office by entering false data, secondly from the Land Office itself because of administrative legal defects such as procedural errors, errors in the application of statutory regulations. -invitations, errors in the subject of rights, errors in types of rights, errors in area calculations, overlapping land rights, incorrect juridical data or physical data or other errors of an administrative nature. Meanwhile, the method for canceling a genuine but fake certificate or a legally defective certificate at the Jayapura City Land Office can be done by applying by the party concerned with a court decision which has permanent legal force.
Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Solossa, Marthinus
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14193817

Abstract

The world is developing rapidly due to technological advances. But currently, most people in Jayapura City still carry out land sales transactions without permission from the authorized official, in this case the duties and responsibilities of the Land Deed Making Officer (PPAT). This study aims to determine whether or not land sales are valid without PPAT permission and legal protection for buyers who make land sales without PPAT permission. In this study, normative and empirical juridical are used. This means that it is related to laws, literature, written regulations, and other legal sources that are secondary and real life in the field. The results of this study indicate that if the purchase of land made and witnessed by the village head/sub-district head of Jayapura City has met the material requirements and is not carried out secretly, then the sale and purchase of land is considered valid according to law. However, to provide legal protection for the community in Jayapura City, both sellers and buyers must come to the Village/Sub-district Office to convey the intent and purpose related to the land to be sold and to be purchased. The village head/sub-district head and several members of his staff as witnesses. After land measurement, the data will be recorded in the Village/sub-district book.
Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Samosir, Hotlan; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Samosir , Rendra Christian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.1937

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 juli 2024, di halaman Kantor Kelurahan Koya Barat serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Manengkey, Victor Th.; Tanati, Daniel; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Pondayar, Yustus; Palenewen, James Yoseph; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.1938

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat dan kepada pihak siapa yang dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi oleh para pihak didalam kampung tersebut. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat masyarakat hukum adat dan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan hukum kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat khususnya dalam hal ini peran kepala kampung dalam membantu para pihak yang bersengketa dan juga tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah adat baik di kampung sendiri ataupun antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa tanah adat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020346

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.
Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Mamoribo, Margaretha G.M.I; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14019696

Abstract

This community service is carried out with the title Implementation of IPTEKS Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration in Koya Barat Village, Muara Tami District, Jayapura City, which was carried out in Koya Barat Village, which was carried out to partners because of cases from partners regarding their lack of understanding of land registration and land registration procedures so that with the expertise possessed by the community service personnel, they can implement the IPTEKS. The method of implementing this community service is carried out by means of lectures and discussions which were held on Friday, July 26, 2024 which were held at the Koya Barat Village Office and providing assistance to partners which has been carried out until now, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on the land registration process based on laws and regulations to obtain legal certainty. The output of this community service is the increase in partner knowledge regarding land registration and land registration procedures in order to obtain legal certainty, and also the completeness of land registration as a pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.
Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020346

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Legal Study on the Rejection of Land Deed Officials Against Deeds of Sale and Purchase of Land Rights for the Community in Jayapura Regency Palenewen, James Yoseph; Manengkey, Victor Th.
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1419

Abstract

The rejection of Land Deed Officials against deeds of sale and purchase of land rights for the community in Jayapura Regency still often occurs today. This study aims to determine the application of Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 and determine the factors that cause Land Deed Officials to refuse to make deeds of sale and purchase for the community in Jayapura Regency. The method used in this study is normative and empirical juridical, which refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials and identifies and conceptualizes law as a fundamental social institution in a real-life system. The results of this study reveal that the implementation of Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has been carried out adequately based on applicable laws and regulations, not all candidates who want to make a deed of sale and purchase are accepted by the Land Deed Making Officer because the PPAT checks the truth first, both physically and legally, whether or not the files brought by the parties are correct so as not to violate applicable laws and regulations and prevent disputes from occurring in the future. Meanwhile, the factors that cause PPATs to refuse to make deeds of sale and purchase for the community in Jayapura Regency are still based on the applicable laws and regulations, especially in Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, namely, among other things, the parties who wish to carry out a sale and purchase transaction before the PPAT do not submit the original Certificate of land rights or sometimes the Certificate submitted does not match the lists at the Land Office, regarding land plots that have not been registered, they are not given proof of rights as referred to in Article 24 paragraph (1) of PP 24/1997 or a statement from the Village/Sub-district Head stating that the person concerned controls the land plot.
Co-Authors Agnata Mudi, Vivilia Angwarmasse, Lena Claudia BUDIYANTO Claudia Angwarmasse, Lena D. W. Susi Irianti, Y. Daniel Tanati Daniel Tanati Daniel Tanati Decky D. A. Wospakrik Dian Rahadian Eddy - Pelupessy Eddy PELUPESSY, Eddy Edwin Warwer Elias Hence Thesia Elkiopas Pelupessy, Berd Farida Kaplele, Farida Firman Frans Reumi Frans Reumi, Frans G. M. I. Mamoribo, Margaretha Herry M. Polontoh Hetharia, Melkias Hilda M. Y. Krey, Thresia Hotlan Samosir Hotlarisda Girsang Ida Magdalena Awi, Sara Irianti, Y.D.W Susi Ivone Maryke Thesia Johan Rongalaha Johan Rongalaha Johan Rongalaha Kadir Katjong Ketaren, Dahliana Krey, Thresia Hilda M.Y. Kristina Sawen Lily Bauw M. Polontoh, Herry Mamoribo, Margaretha G.M.I Manengkey, Victor Th Manengkey, Victor Th. Marlissa, Elsyan R. Marthinus Mambaya Marthinus Solossa Muannif Ridwan Nur Asmarani Nur Asmarani, Nur Nusawakan, Dwight Onesimus Sahuleka Onesimus Sahuleka Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy, Sella Petrix Petrix Pelupessy, Sella Pondayar, Yustus pondayar, yustus Reumy, Ludia Jemima I.R. Ringgi, Deppa Rongalaha, Johan Sahuleka, Onesimus Samosir , Rendra Christian Samosir, Rendra Christian Selviana, Evi Selviani, Evi Silvester Magnus Loogman Palit Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian Sobardo Hamonangan Solossa, Marthinus Supriyanto Hadi Supriyanto Hadi Supriyanto Hadi, Supriyanto Susi Irianti, Y.D.W Tanati, Daniel Tanggahma, Biloka Tom Alfa Samuel Reumi Usman Jayadi V. H. Baransano, Karel Victor Th Manengkey Victor Th. Manengkey Victor Th. Manengkey William Hendrik Reba Wulandari S, Lestari Yafeth Bano Yusak Elisa Reba Yustus Pondayar