Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Mamoribo, Margaretha G.M.I; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14019696

This community service is carried out with the title Implementation of IPTEKS Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration in Koya Barat Village, Muara Tami District, Jayapura City, which was carried out in Koya Barat Village, which was carried out to partners because of cases from partners regarding their lack of understanding of land registration and land registration procedures so that with the expertise possessed by the community service personnel, they can implement the IPTEKS. The method of implementing this community service is carried out by means of lectures and discussions which were held on Friday, July 26, 2024 which were held at the Koya Barat Village Office and providing assistance to partners which has been carried out until now, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on the land registration process based on laws and regulations to obtain legal certainty. The output of this community service is the increase in partner knowledge regarding land registration and land registration procedures in order to obtain legal certainty, and also the completeness of land registration as a pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Rongalaha, Johan; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020346

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 juli 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Reumi, Frans; Reba, Yusak Elisa; Polontoh, Herry M.; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Samosir, Hotlan; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14020360

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 juli 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah adat.Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Non Litigasi, Kelurahan Koya Barat.

Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Reumi, Frans; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Ketaren, Dahliana; Mamoribo, Margaretha G.M.I; Pondayar, Yustus; Wospakrik, Decky D. A.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14019696

This community service is carried out with the title Implementation of IPTEKS Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration in Koya Barat Village, Muara Tami District, Jayapura City, which was carried out in Koya Barat Village, which was carried out to partners because of cases from partners regarding their lack of understanding of land registration and land registration procedures so that with the expertise possessed by the community service personnel, they can implement the IPTEKS. The method of implementing this community service is carried out by means of lectures and discussions which were held on Friday, July 26, 2024 which were held at the Koya Barat Village Office and providing assistance to partners which has been carried out until now, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on the land registration process based on laws and regulations to obtain legal certainty. The output of this community service is the increase in partner knowledge regarding land registration and land registration procedures in order to obtain legal certainty, and also the completeness of land registration as a pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.

Settlement of Customary Land Disputes Due to Overlapping Customary Land Releases in Skouw Sae Village Muara Tami District Jayapura City Tanati, Daniel; Rongalaha, Johan
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1418

Land disputes in Skouw Sae Village, Muara Tami District, Jayapura City, still occur. The purpose of this study is to determine the process of resolving customary land disputes related to the release of overlapping customary land and to determine the obstacles faced in the process of resolving customary land disputes related to the release of overlapping customary land in Skouw Sae Village, Muara Tami District, Jayapura City. The approach used in this study is the normative and empirical legal approach, which refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials and sees the reality that occurs in the field. The results of this study reveal that the process of resolving customary land disputes related to the release of overlapping customary land in Skouw Sae Village is through deliberation led by the Customary Head or Customary Figure (Ondoafi), witnessed by the village head, local village head/sub-district head, then the disputing parties are brought together by bringing written evidence of a customary land release letter which is proof of ownership of the customary land. Meanwhile, the obstacles faced in the process of resolving customary land disputes related to the release of overlapping customary land can be seen from two factors, namely internal factors and external factors, where the internal factor is because the disputing parties want to win on their own, each insists on defending their property, and the external factor is the interference of external parties which worsens the problems that occur on both sides.

Legal Study on the Rejection of Land Deed Officials Against Deeds of Sale and Purchase of Land Rights for the Community in Jayapura Regency Palenewen, James Yoseph; Manengkey, Victor Th.
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1419

The rejection of Land Deed Officials against deeds of sale and purchase of land rights for the community in Jayapura Regency still often occurs today. This study aims to determine the application of Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 and determine the factors that cause Land Deed Officials to refuse to make deeds of sale and purchase for the community in Jayapura Regency. The method used in this study is normative and empirical juridical, which refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials and identifies and conceptualizes law as a fundamental social institution in a real-life system. The results of this study reveal that the implementation of Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has been carried out adequately based on applicable laws and regulations, not all candidates who want to make a deed of sale and purchase are accepted by the Land Deed Making Officer because the PPAT checks the truth first, both physically and legally, whether or not the files brought by the parties are correct so as not to violate applicable laws and regulations and prevent disputes from occurring in the future. Meanwhile, the factors that cause PPATs to refuse to make deeds of sale and purchase for the community in Jayapura Regency are still based on the applicable laws and regulations, especially in Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, namely, among other things, the parties who wish to carry out a sale and purchase transaction before the PPAT do not submit the original Certificate of land rights or sometimes the Certificate submitted does not match the lists at the Land Office, regarding land plots that have not been registered, they are not given proof of rights as referred to in Article 24 paragraph (1) of PP 24/1997 or a statement from the Village/Sub-district Head stating that the person concerned controls the land plot.

Legal Study on the Rejection of Land Deed Officials Against Deeds of Sale and Purchase of Land Rights for the Community in Jayapura Regency Palenewen, James Yoseph; Manengkey, Victor Th.
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1419

The rejection of Land Deed Officials against deeds of sale and purchase of land rights for the community in Jayapura Regency still often occurs today. This study aims to determine the application of Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 and determine the factors that cause Land Deed Officials to refuse to make deeds of sale and purchase for the community in Jayapura Regency. The method used in this study is normative and empirical juridical, which refers to laws, literature, written regulations, or other secondary legal materials and identifies and conceptualizes law as a fundamental social institution in a real-life system. The results of this study reveal that the implementation of Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has been carried out adequately based on applicable laws and regulations, not all candidates who want to make a deed of sale and purchase are accepted by the Land Deed Making Officer because the PPAT checks the truth first, both physically and legally, whether or not the files brought by the parties are correct so as not to violate applicable laws and regulations and prevent disputes from occurring in the future. Meanwhile, the factors that cause PPATs to refuse to make deeds of sale and purchase for the community in Jayapura Regency are still based on the applicable laws and regulations, especially in Article 39 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, namely, among other things, the parties who wish to carry out a sale and purchase transaction before the PPAT do not submit the original Certificate of land rights or sometimes the Certificate submitted does not match the lists at the Land Office, regarding land plots that have not been registered, they are not given proof of rights as referred to in Article 24 paragraph (1) of PP 24/1997 or a statement from the Village/Sub-district Head stating that the person concerned controls the land plot.

Legal Analysis of Transfer of Land Ownership Rights Based on Court Decisions at the Jayapura City Land Office Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 01 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i01.1420

Transferring land ownership rights based on court decisions is significant so that the parties have a clear legal status and can guarantee legal certainty. This study aims to determine the process of transferring land ownership rights based on court decisions and the obstacles faced in transferring land ownership rights based on court decisions at the Jayapura City Land Office. The method used in this study is normative and empirical; normative juridical is an approach that refers to laws, literature, and written regulations and sees the reality that occurs in the field. The results of this study reveal that the process of transferring land ownership rights based on court decisions at the Jayapura City Land Office still relies on applicable laws and regulations, including the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, PMNA/KBPN Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing PP Number 24 of 1997, Changes in Rights based on Court Decisions Government Regulation No. 24 of 1997 Article 55 and Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power. Meanwhile, the obstacles faced in the process of transferring land ownership rights based on court decisions at the Jayapura City Land Office are the lack of completeness of files from the Applicant, who is forced by the counter officer who checks and finds the files are lacking and then returns them to the Applicant. The Applicant also complains about the high cost of paying BPHTB at the Jayapura City Regional Revenue Office, in addition to the lack of public knowledge in the process and flow of administration at the Land Office, where the online checking process must be carried out first by a Notary/PPAT.

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Papua Di Desa Maribu Kapubaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Eddy; Reba, William H.; Sawen, Kristina; Kaplele, Farida; Palit, Silvester Magnus Loogman; Ketaren, Dahliana; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Ringgi, Deppa; Wulandari S, Lestari; Krey, Thresia Hilda M.Y.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This service is carried out with the title Legal Protection of Geographical Indications of Papua in Maribu Village, Jayapura Regency, an activity carried out for partners with the aim that the community can know and understand the existence of legal protection for Geographical Indications of Papua in Jayapura Regency. The output of this service is to provide an understanding to partners about efforts to map geographical indications carried out to determine the limits of cases of violation of geographical indications so that holders of geographical indication rights can file lawsuits against users of geographical indications without rights, in the form of compensation payments and termination. Use and destruction of geographical indication labels used without rights through registration and publication. Geographical indications are protected as long as the reputation, quality and characteristics that are the basis for granting geographical indication protection to an item are maintained. And protection will be removed if these provisions are not met, and/or are contrary to state ideology, legislation, morality, religion, decency and public order. Therefore, Geographical indication mapping must be arranged in a geographical indication document that can be proven to be true. The procedure for submitting geographical indications and the procedure for registering geographical indications have been identified. Legal protection for geographical indications can be carried out in preventive and repressive forms. Preventive means preventive measures through refusal of registration and repressive payment of compensation.

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Papua Di Desa Maribu Kapubaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Eddy; Reba, William H.; Sawen, Kristina; Kaplele, Farida; Palit, Silvester Magnus Loogman; Ketaren, Dahliana; Palenewen, James Yoseph; Tanati, Daniel; Ringgi, Deppa; Wulandari S, Lestari; Krey, Thresia Hilda M.Y.
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This service is carried out with the title Legal Protection of Geographical Indications of Papua in Maribu Village, Jayapura Regency, an activity carried out for partners with the aim that the community can know and understand the existence of legal protection for Geographical Indications of Papua in Jayapura Regency. The output of this service is to provide an understanding to partners about efforts to map geographical indications carried out to determine the limits of cases of violation of geographical indications so that holders of geographical indication rights can file lawsuits against users of geographical indications without rights, in the form of compensation payments and termination. Use and destruction of geographical indication labels used without rights through registration and publication. Geographical indications are protected as long as the reputation, quality and characteristics that are the basis for granting geographical indication protection to an item are maintained. And protection will be removed if these provisions are not met, and/or are contrary to state ideology, legislation, morality, religion, decency and public order. Therefore, Geographical indication mapping must be arranged in a geographical indication document that can be proven to be true. The procedure for submitting geographical indications and the procedure for registering geographical indications have been identified. Legal protection for geographical indications can be carried out in preventive and repressive forms. Preventive means preventive measures through refusal of registration and repressive payment of compensation.

Title

Found 77 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 77 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 77 Documents
Search