Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Johan Rongalaha; James Yoseph Palenewen; Daniel Tanati; Yustus Pondayar; Marthinus Solossa; Frans Reumi; Onesimus Sahuleka; Supriyanto Hadi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 7 (2023): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i7.353

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS tentang gunanya sertifikat hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 26 juli 2023 yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Koya Barat. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen; Yustus Pondayar; Elias Hence Thesia; Marthinus Solossa; Johan Rongalaha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.355

Abstract

This service was carried out under the title Legal Counseling Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, activities carried out for partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the resolution of customary land disputes based on statutory regulations. the invitation is valid and where the parties to the dispute do not want to give in or want to win on their own so that with the expertise they have, the service can carry out legal counseling so that the parties in the dispute can know about the existence of laws and regulations that regulate non-violent dispute resolution. litigation/outside of court. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday 29 July 2023, at the Nendali Village Hall as well as providing assistance to partners in providing knowledge about Alternative Dispute Resolution (ADR) based on Law Number 30 of 1999 The output of this service is to provide partners with an understanding of the things that cause customary land disputes between one village and another and to provide legal assistance to partners to resolve customary land boundary disputes within customary law communities based on existing laws and regulations. applies.
Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Victor Th Manengkey; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen; Yustus Pondayar; Marthinus Solossa; Johan Rongalaha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.356

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 22 juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat
Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura James Yoseph Palenewen; Daniel Tanati; Supriyanto Hadi; Onesimus Sahuleka; Marthinus Solossa
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 8 (2023): November (In Progress)
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10071257

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, di Balai Kampung Asei Besar serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura James Yoseph Palenewen
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10578896

Abstract

This research aims to find out the factors that cause the issuance of Original But Fake Certificates at the Jayapura City Land Office and to find out how to cancel Original But Fake Certificates or legally defective certificates at the Jayapura City Land Office. The approach method used in this research is the normative juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials. The results of this research reveal that the factors that cause the issuance of genuine but fake certificates at the Jayapura City Land Office are 2 (two) main things, namely the first is from the applicant himself with dishonesty by making fake documents from blank signatures to the parties involved. adjacent to the land, in other words it can be said that the applicant from the start had bad intentions with the intention of deceiving the land office by entering false data, secondly from the Land Office itself because of administrative legal defects such as procedural errors, errors in applying regulations. legislation, errors in the subject of rights, errors in types of rights, area calculation errors, overlapping land rights, incorrect juridical data or physical data or other errors of an administrative nature and how to cancel Original but Fake Certificates or legally defective certificates at the Office Jayapura City Land Affairs can be carried out by means of an application by the party concerned with a court decision which has permanent legal force.
Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura Onesimus Sahuleka; Victor Th Manengkey; Kadir Katjong; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10589466

Abstract

This research aims to determine the application of the principle of delimitation contradiction at the Jayapura City Land Office and to determine the resolution of land disputes resulting from the non-implementation of the principle of delimitation contradiction at the Jayapura City Land Office. The research method used is normative juridical and empirical, namely an approach that refers to statutory regulations, library materials, written regulations or other secondary legal materials and looks at their application through field research. The results of this research reveal that the application of the Delimitation Contradiction Principle at the Jayapura City Land Office can actually work well, but if it is related to technical problems in previous maps such as old registration maps that have been lost or have been damaged, there are often overlaps or overlapping plots of land and also what often happens in the field is that the bordering party is not present so BPN entrusts a sheet to fill in the measuring drawings, automatically this is where the application of the Delimitation Contradictory Principle does not work properly and the resolution of land disputes due to not implementing the Delimitation Contradiction Principle is where the BPN facilitates mediation between the two parties rather than having to go to court. If it is still not resolved, a procedural team is created whose members are from the structural work unit in accordance with the procedures for handling land disputes regulated in the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Regulation No. 5 of 1999. The task of the work team is to receive and resolve land disputes that come to local work environment. So that the resolution of land disputes does not necessarily take place directly through litigation.
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi James Yoseph Palenewen
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 3 (2023): Oktober
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the factors that give rise to customary land disputes between the people of Kaptiau village and Mawesday village, and also to find out the form of resolution of customary land disputes through customary law among the people of Kaptiau village and Mawesday village. The approach method used in this research is a normative and empirical juridical approach, namely an approach that refers to laws, library materials, written regulations or other secondary legal materials, and to see how they are implemented through field research. or the reality that occurs at the research location. The results of this research reveal that the dispute that occurred between the people of Kaptiau village and Mawesday village began when a timber company wanted to build an oil tank in Kaptiau village, but the residents of Mawesday village claimed that the land to be built was still part of the community's customary rights. Mawesday village does not belong to Kaptiau village, so there were road blockades and clashes between the two villages, resulting in injuries caused by sharp weapons to residents of both villages. In resolving the customary land dispute between Kaptiau village and Mawesday village which has led to clashes and resulted in residents being injured due to sharp weapons from the two villages, the authorities (police) act as mediators or third parties whose job is only to assist the disputing parties in resolving the problem and did not have the authority to make decisions, with the presence of the tribal heads of the two villages to help resolve the problems that occurred regarding customary land.
Psikoedukasi Literasi Kesehatan Mental: Gangguan Psikologis Pada Mahasiswa LAILATUL IZZAH; Silawati; Raspan Hamdi; Eva Yuliza; Sepna Fanny
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.2848

Abstract

Lack of knowledge about Mental Health, Psychological Disorders, can lead to a lack of ability to identify specific mental health problems, the emergence of misconceptions and attitudes about mental health issues, and the lack of proper behavior when dancing abntuation. The dedication to the psychoeducational literacy theme Mental Health: Psychological Disorder aims to enable students to understand mental health issues: psychological disorders, have the right beliefs and perceptions about mental health problems: psychologic disorder, and change the way they seek help for mental health problem: psychical disorder. At UIN Suska Riau, our process consists of pre-tests, lectures on mental health (affective disorders), discussions and psychological consultations for students, and then post-test. Average pretest score of 1130 and an average posttest score of 1330 indicates that psycho-educational activities aimed at improving mental health literacy: Psychological disorders in students are achieved. An increase in the posttest value compared to the pretest value shows this.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Eddy Pelupessy; Y.D.W Susi Irianti; Dahliana Ketaren; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 12 (2024): Maret
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10800609

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 januari 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.
Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Eddy Pelupessy; Melkias Hetharia; Onesimus Sahuleka; Kadir Katjong; James Yoseph Palenewen
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 11 (2024): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10693800

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.
Co-Authors AGUS AGUS Alias, Nizamuddin Andrian Yogaparanatha, Andrian Yogaparanatha Aswanto, Aswanto Bagus Sarnawa BUDIYANTO Catharina Dewi Wulansari Dahliana Ketaren Daniel Tanati Daniel Tanati Daniel Tanati David Cahyadi, David Cahyadi Decky D. A. Wospakrik Dian Rahadian, Dian Doni Hanafi, Doni Hanafi Eddy - Pelupessy Eddy PELUPESSY, Eddy Edy Santoso, Edy Santoso Elias Hence Thesia Enijaya, Enijaya Eva Yuliza Farida Kaplele, Farida Febrianika Maharani Frans Reumi Frans Reumi, Frans G. M. I. Mamoribo, Margaretha Gintings, Irto Petrus Herry M. Polontoh Hetharia, Melkias Hilda M. Y. Krey, Thresia Hotlan Samosir Hotlarisda Girsang Ida Magdalena Awi, Sara Irianti, Y.D.W Susi Ivone Maryke Thesia Johan Rongalaha Johan Rongalaha Johan Rongalaha Juajir Sumardi Kadir Katjong Ketaren, Dahliana Krey, Thresia Hilda M.Y. Kristina Sawen Kristina Sawen Lambooy, Tineke Lily Bauw M. Polontoh, Herry M. Yusuf Maheswara, Mohamad Yuflih Huda Maman Sudirman Mamoribo, Margaretha G.M.I Manengkey, Victor Th. Marlissa, Elsyan R. Marthinus Mambaya Marthinus Solossa Maskun Melkias Hetharia Moses Nathanael Muannif Ridwan Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan Nur Asmarani Nur Asmarani, Nur Nurini Aprilianda Onesimus Sahuleka Onesimus Sahuleka Onesimus Sahuleka Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy, Sella Petrix Pondayar, Yustus pondayar, yustus Puspitasari, Dessy Rahelia, Rahelia Raspan Hamdi Reba, William H. Reumy, Ludia Jemima I.R. Ringgi, Deppa Rongalaha, Johan Sahlan Sahril, Iran Sahuleka, Onesimus Samosir , Rendra Christian Samosir, Rendra Christian Sepna Fanny Silawati Silvester Magnus Loogman Palit Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian Sobardo Hamonangan Sobardo Hamonangan Solossa, Marthinus Sudirman Sudirman Supriyanto Hadi Supriyanto Hadi Supriyanto Hadi, Supriyanto Susi Irianti, Y.D.W Susi Susilawati Tanati, Daniel Tanggahma, Biloka Tom Alfa Samuel Reumi Usman Jayadi V. H. Baransano, Karel Victor Th Manengkey Victor Th Manengkey Victor Th. Manengkey Wahyudi Umar Wulandari S, Lestari Y.D.W Susi Irianti Yafeth Bano Yayan Sopyan Yeti Kurniati, Yeti Kurniati Yusak Elisa Reba Yustus Pondayar