Articles
<![CDATA[Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ]]>
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[Yustus Pondayar]]>;
<![CDATA[Marthinus Solossa]]>;
<![CDATA[Frans Reumi]]>;
<![CDATA[Onesimus Sahuleka]]>;
<![CDATA[Supriyanto Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 7 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v1i7.353
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS tentang gunanya sertifikat hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 26 juli 2023 yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Koya Barat. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.]]>
<![CDATA[Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency ]]>
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Yustus Pondayar]]>;
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Marthinus Solossa]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.355
<![CDATA[This service was carried out under the title Legal Counseling Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, activities carried out for partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the resolution of customary land disputes based on statutory regulations. the invitation is valid and where the parties to the dispute do not want to give in or want to win on their own so that with the expertise they have, the service can carry out legal counseling so that the parties in the dispute can know about the existence of laws and regulations that regulate non-violent dispute resolution. litigation/outside of court. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday 29 July 2023, at the Nendali Village Hall as well as providing assistance to partners in providing knowledge about Alternative Dispute Resolution (ADR) based on Law Number 30 of 1999 The output of this service is to provide partners with an understanding of the things that cause customary land disputes between one village and another and to provide legal assistance to partners to resolve customary land boundary disputes within customary law communities based on existing laws and regulations. applies.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ]]>
<![CDATA[Victor Th Manengkey]]>;
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Yustus Pondayar]]>;
<![CDATA[Marthinus Solossa]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.356
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 22 juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat]]>
<![CDATA[Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ]]>
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[Supriyanto Hadi]]>;
<![CDATA[Onesimus Sahuleka]]>;
<![CDATA[Marthinus Solossa]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 8 (2023): November (In Progress) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10071257
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 September 2023, di Balai Kampung Asei Besar serta melakukan pendampingan kepada mitra dalam memberikan pengetahuan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City ]]>
<![CDATA[Palenewen, James Yoseph]]>;
<![CDATA[Solossa, Marthinus]]>
<![CDATA[ Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 1 № 02 (2023): Journal of Progressive Law and Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Riset Press International ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59653/jplls.v1i02.126
<![CDATA[Land border disputes often arise both in rural and urban areas with various problems related to customary land boundaries which can trigger clashes or conflicts between groups. Knowing the things that cause disputes in customary land boundary rights between the Awi and Afar clans and to find out the obstacles and obstacles faced in resolving customary land border disputes between the two groups. The approach used in research is empirical method, namely through field research or direct observation at research locations in order to obtain clarity about the object under study. The results of this research show that the dispute between the Awi clan (in Nafri village) and the Afar clan (in Enggros-Tobati village) occurred because the Afar clan put up a land claim flag on one of the red bridge road axles, but the Awi clan disagreed because they thought the land belonged to their group. Barriers and obstacles in resolving customary land border disputes between the Awi and Afar clans are only two factors, namely internal and external.]]>
<![CDATA[Implementation of the Principle of Accountability in the name Transfer Procedure of Property Rights Certificate at the Land Office Jayapura District ]]>
<![CDATA[Solossa, Marthinus]]>;
<![CDATA[Pondayar, Yustus]]>;
<![CDATA[Tanati, Daniel]]>;
<![CDATA[Palenewen, James Yoseph]]>
<![CDATA[ Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 1 № 03 (2023): Journal of Progressive Law and Legal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Riset Press International ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59653/jplls.v1i03.356
<![CDATA[To ensure legal certainty, it is important to fulfill obligations during the process of changing the name on the title certificate at the Jayapura Regency Land Office. The aim of this research is to determine the application of the principle of Accountability in the process of changing the name of a property rights certificate at the Jayapura Regency Land Office and to identify the variables that cause this process to encounter obstacles. The research approach used is normative, meaning it refers to secondary legal materials such as books, articles, written regulations and other legal documents. The findings of this research indicate that the Jayapura Regency Land Office, in accordance with the Republic of Indonesia PERKABAN, has implemented the principle of accountability fully and correctly in the process of submitting title transfers for land ownership certificates. There are 2 (two) obstacles, both internal and external, in implementing land ownership rights at the Jayapura Regency Land Office. Internal obstacles include a lack of human resources and the large volume of applications that have been submitted to the Jayapura Regency Land Office. Meanwhile there are external challenges, such as the large number of heirs and tax arrears.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ]]>
<![CDATA[Pelupessy, Eddy]]>;
<![CDATA[Irianti, Y.D.W Susi]]>;
<![CDATA[Ketaren, Dahliana]]>;
<![CDATA[Tanati, Daniel]]>;
<![CDATA[Palenewen, James Yoseph]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 12 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10800609
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 27 januari 2024 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nendali. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peran PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ]]>
<![CDATA[Hadi, Supriyanto]]>;
<![CDATA[Tanati, Daniel]]>;
<![CDATA[Palenewen, James Yoseph]]>;
<![CDATA[Bauw, Lily]]>;
<![CDATA[Solossa, Marthinus]]>;
<![CDATA[Rongalaha, Johan]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12820693
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 20 april 2024 yang dilaksanakan di Kelurahan Koya Barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.]]>
<![CDATA[Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City ]]>
<![CDATA[Palenewen, James Yoseph]]>
<![CDATA[ International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Том 1 № 03 (2023): International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Riset Press International ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59653/ijmars.v1i03.192
<![CDATA[The important role of the National Land Agency in resolving land boundary disputes in Jayapura City cannot be ignored. Many problems arise from land disputes due to the non-implementation of the Delimitation Contradictory Principle, namely the principle relating to the measurement and determination of land boundaries by the BPN. The aim is to find out the application of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office and also to find out the settlement of land disputes due to the non-applicability of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office. The method used in this research is normative and empirical law seen from the applicable laws and regulations and the reality that occurs in the field. The findings of this study indicate that the application of the Delimitation Contradictory Principle at the Jayapura City Land Office is actually according to procedure. However, there are internal problems with the old maps which have been lost and damaged, so there is often overlapping of plots of land. Apart from that, the absence of bordering parties in the field also often occurs, so that BPN must entrust the measuring drawing filling sheet. This causes the application of the Delimitation Contradictory Principle to not run properly, and land disputes cannot be resolved properly. To overcome this, BPN facilitates mediation for the disputing parties so that they do not proceed to more serious problems and even lawsuits in court. if it has not been resolved, a team is formed to deal with it and find a solution so that the problems experienced by the parties do not need to go to court and all this is carried out according to the procedures in the applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang ]]>
<![CDATA[Hadi, Supriyanto]]>;
<![CDATA[Solossa, Marthinus]]>;
<![CDATA[Rongalaha, Johan]]>;
<![CDATA[Palenewen, James Yoseph]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.13120096
<![CDATA[This study aims to determine the process of land acquisition of the customary law community of the Ngalum tribe for development by the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency and to determine how to resolve customary land disputes of the customary law community of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency. The methods used in this study are normative and empirical juridical, normative juridical is an approach that refers to laws, literature, written regulations or other secondary legal materials, while empirical juridical is identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. The results of this study reveal that the process of land acquisition of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency goes through several stages of the implementation process starting from planning, preparation, implementation and submission of results. Meanwhile, there are generally 2 (two) ways to resolve customary land disputes of the Ngalum Tribe, namely through the Iwol institution and the Aplim Apom Sibilki Customary Council.]]>
