Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

DIGITAL CIVIC ENGAGEMENT BERBASIS LITERASI DIGITAL DALAM PENGUATAN KEWARGANEGARAAN INKLUSIF DI DESA KARANGANYAR Sasmita, Wikan; Hamidah Ulfa Fauziah; Agus Widodo; Etty Andyastuti; Nursalim; Yunita Dwi Pristiani; Irawan Hadi Wiranata; Idang Ramadhan; Moch. Zaini; Nasrudin; Ambiro Puji Asmaroini; Ardhana Januar Mahardhani; Hadi Cahyono; Sunarto
Wisesa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WISESA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : UPT. PKM UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.wisesa.2026.05.1.2

Abstract

Transformasi digital telah mengubah pola partisipasi masyarakat, termasuk dalam praktik kewarganegaraan di wilayah pedesaan. Namun, rendahnya literasi digital masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan partisipasi digital yang inklusif. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat digital civic engagement melalui peningkatan literasi digital masyarakat Desa Karanganyar. Metode yang digunakan adalah participatory action research melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi program. Kegiatan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas perangkat desa, pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi digital peserta sebesar 78% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test. Tingkat partisipasi peserta selama program mencapai 85%, dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial berbasis digital sebesar 70%. Selain itu, kelompok perempuan dan lansia mulai aktif memanfaatkan media digital untuk memperoleh informasi publik dan berpartisipasi dalam forum komunitas digital desa. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital berperan strategis dalam memperkuat digital civic engagement yang inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, program literasi digital perlu diintegrasikan secara berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan desa guna mendukung masyarakat yang adaptif di era digital.
Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Objek Wisata Telaga Sarangan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Elvyndha Henry Saputri; Yogi Prasetyo; Ardhana Januar Mahardhani
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/kev0xs14

Abstract

Telaga Sarangan merupakan destinasi wisata unggulan yang menghadapi persoalan tata kelola kompleks, mulai dari status kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara BBWS Bengawan Solo, Perhutani, dan warga, hingga lemahnya pengawasan serta sistem pengendalian internal retribusi. Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan yuridis kebijakan publik, efektivitas implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan objek wisata tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel penentu keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum pengelolaan telah tersedia secara berjenjang dari UUD 1945, UU No. 10/2009, UU No. 23/2014, PP No. 50/2011, Permenparekraf No. 14/2021, hingga Perda No. 5/2018, dan saat ini tengah disusun RIPARDA 2025–2045 sebagai pedoman strategis jangka panjang. Namun, efektivitas implementasi masih tergolong sedang. Pengelolaan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2025 ditargetkan Rp21,186 miliar, tetapi aspek penataan pedagang, kebersihan, parkir, dan penegakan sanksi belum optimal. Faktor internal seperti kualitas regulasi yang kurang adaptif, kapasitas kelembagaan terbatas, dan fragmentasi koordinasi menjadi penyumbang utama dengan bobot 40–50 persen. Sementara itu, faktor eksternal berupa dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal, kondisi ekologis danau vulkanik yang sensitif, minimnya pemanfaatan teknologi seperti e-ticketing dan CCTV, serta tekanan kelompok kepentingan turut memengaruhi sekitar 30 persen. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi secara berkala, penguatan kelembagaan, pembentukan forum koordinasi terpadu, optimalisasi teknologi, serta partisipasi masyarakat agar terwujud tata kelola wisata yang tertib, berkelanjutan, dan berdampak ekonomi jangka panjang.