Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Kertha Semaya Masalah-Masalah Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Daulat Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Cahaya Keadilan JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Halu Oleo Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Yuridis Veteran Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Mulawarman Law Review Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Unnes Law Journal Law Research Review Quarterly JURNAL USM LAW REVIEW Zaaken: Journal of Civil and Business Law Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Law Development Journal IBLAM Law Review Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Abdimas Le Mujtamak Journal Research of Social Science, Economics, and Management Journal of Law and Legal Reform Referendum International Journal of Law and Society International Journal of Sociology and Law International Journal of Social Science and Humanity Jurnal Hukum Statuta IPSSJ Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Iwan Erar Joesoef
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perjanjian Kerja sama Interkoneksi Short Message Service pada Industri Telekomunikasi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat; Studi Putusan Kasasi Nomor 9k/Pdt.Sus-Kppu/2016 Army Setyo Wibowo; Iwan Erar Joesoef
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.21104

Abstract

The price fixing agreement is prohibited by Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition, this because the existence of a price fixing agreement will eliminate competition in terms of prices for products marketed, which resulting in losses for consumers. Likewise what happened in the case that started with the KPPU Case No. 26 / KPPU-L / 2007 and finally ended in the Supreme Court decision through Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016, where there was a price fixing agreement between Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. As for the problem of this research is how the limitation of price fixing that violates the law of unfair business competition and price fixing made by the government / regulator, with also how the basis for consideration of the Supreme Court in Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016 rejects the reasons of the parties to enter into such agreement. To answer this problem, this research uses a normative juridical method with secondary data as its data.Keywords: Price Fixing Agreement, Monopoly, KPPU AbstrakPerjanjian penetapan harga dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Konsumen. Begitu pula yang terjadi dalam kasus yang bermula dari Perkara KPPU No. 26/KPPU-L/2007 dan akhirnya berakhir pada putusan Kasasi melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dimana terdapat perjanjian penetapan harga antara Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana batasan penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah/regulator, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak alasan para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder.Kata Kunci: Perjanjian Penetapan Harga; Monopoli; KPPU.
REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Iwan Erar Joesoef
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.318-330

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan konsep pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi). Ruang lingkup penelitian adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan insfrastruktur jalan tol di Indonesia. Dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara eksplisit tidak menyebut pencabutan hak atas tanah, namun penerapan konsep ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dititipkan di pengadilan berakibat hilangnya hak atas tanah dan tanah jatuh kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian  bahwa, pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi urgensinya lebih tepat diterapkan pada pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pembangunan infrastruktur publik oleh swasta dalam model kerjasama pemerintah swasta tidak adil untuk diterapkan karena bersifat komersial.
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Dinda Maurizka Azura; Iwan Erar Joesoef
Perspektif Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.825

Abstract

Infrastruktur jalan tol yang dibangun baik oleh pemerintah atau swasta memiliki ruang milik jalan (Rumija) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010. Selain itu, para pelaku usaha UMKM juga melakukan pemanfaatan Ruang milik jalan yang berada di bawah Jalan Layang Tol (Elevated Toll Road). Rumija di bawah elevated toll road tersebut masih terdapat kekosongan hukum. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan didukung wawancara dari pelaku usaha UMKM, pejabat daerah dan operator jalan tol. Objek penelitian adalah Ruang milik jalan di bawah jalan tol milik PT. CW. Hasil temuan dan kesimpulan penelitian bahwa perjanjian yang dilakukan oleh UKM kepada RT/RW setempat Batal Demi Hukum karena tidak semua Ruang milik jalan dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha kecuali ada izin dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk pemberdayaan UMKM maka pemerintah perlu mengkaji pemberian izin (konsesi) pemanfaatan Rumija khususnya yang berada di bawah jalan tol.Toll road infrastructure built either by the government or the private sector has road-owned space (Rumija) which can be used as a place of business which is regulated in Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Roads and Regulation of the Minister of Public Works Number: 20/PRT/M/2010. In addition, MSME business actors also use Rumija which is under the Elevated Toll Road. Rumija, under the elevated toll road, there is still a legal vacuum. The research method is normative juridical supported by interviews from MSME business actors, regional officials and toll road operators. The object of research is Rumija under the toll road owned by PT. CW. The findings and conclusions of the study are that the agreement made by SMEs to the local RT/RW is null and void because not all Rumija can be used as a place of business unless there is a permit from the Directorate of Highways of the Ministry of PUPR. For the empowerment of MSMEs, the government needs to review the granting of permits (concessions) for the use of Rumija, especially those under toll roads
PENINGKATAN UMKM DEMI PERCEPATAN PEREKONOMIAN PADA MASYARAKAT UMKM DI RUANG MILIK JALAN TOL Iwan Erar Joesoef; Khoirur Rizal Lutfi; Rosalia Dika Agustanti; Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi; Dinda Maurizka Azura
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.298 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i5.5322

Abstract

Abstrak: Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk merealisasikan ide-ide solusi agar dapat diimplementasikan ke masyarakat. Target kegiatan ini adalah agar UMKM dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol Depok – Antasari, khususnya di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok mengerti dan memahami manfaat melakukan legalitas dan pengembangan usaha. Hasil pelaksanaan dalam tahap sosialisasi ternyata para pedagang UMKM dibawah jalan tol tersebut tanpa ada legalitas dan belum ada regulasi pemanfaatan ruang dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol, sehingga terjadi pungutan dan iuran tidak resmi. Mereka sebenarnya sangat mengharapkan legalitas usaha mereka. Problematika UMKM antara lain: ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, diskriminasi negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal. Masalah utamanya adalah dalam pendaftaran izin usaha serta pengembangan usahanya itu sendiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan dan dilaksanakan dengan dialog, diskusi dan pendampingan kepada para pedagang UMKM tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, data tersebut dikonsultasikan pada perusahaan jalan tol dan pemerintah daerah setempat untuk mendapat soulusi. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk pengembangan UMKM di bawah Jalan Tol ini adalah pengembangan UMKM tersebut harus didukung oleh regulasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan di bawah Jalan Tol oleh instansi berwenang yaitu dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. Pemberian izin konsesi ini tentu saja memperhatikan aspek-aspek teknis, keamanan konstruksi jalan tol dan keselamatan, dengan persyaratan yang ketat, yang semuanya didasarkan pada rasa keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat bagi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan UMKM dimana yang tadinya mereka masih liar/ilegal namun setelah adanya kegiatan ini, UMKM yang dibawah Jalan telah mendapatkan perizinan dari RT/RW setempat. Abstract: The purpose of this community service is to realize solution ideas so that they can be implemented in the community. The target of this activity is so that MSMEs under the Depok - Antasari Toll Road (Road Owned Space), especially in Pangkalan Jati Village, Cinere, Depok understand the benefits of carrying out legality and business development. The results of the implementation in the socialization stage, it turns out that the MSME traders under the toll road have no legality and there is no regulation on the use of space under the Toll Road (Road Owned Space), resulting in unofficial levies and fees. They actually really expect the legality of their business. The problems of MSMEs include: structural imbalances in the allocation and control of resources, state discrimination in efforts to develop the people's economy in policies and development of industrialization strategies, market structures that are oligopolistic, relatively limited performance on classical matters. The main problem is in the registration of business licenses and the development of the business itself. The method used in this community service activity is in the form of counseling and assistance and is carried out through dialogue, discussion and assistance to the MSME traders. Based on the data obtained in the field, the data were consulted with toll road companies and local governments to obtain solutions. The conclusion in the implementation of community service for the development of MSMEs under Toll Roads is that the development of MSMEs must be supported by regulations on the use of Road Owned Space under Toll Roads by the authorized agencies, namely in this case the Directorate General of Highways and the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry PUPR. The granting of this concession permit, of course, takes into account technical aspects, toll road construction security and safety, with strict requirements, all of which are based on a sense of justice, legal certainty and the principle of benefit to the community. The result of this activity is an increase in MSMEs where previously they were still wild/illegal but after this activity, MSMEs under the road have received permits from the local Neighbourhood/Hamlet. 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI PANCASILA UNTUK MENGHADAPI GLOBALISASI DAN ERA INDUSTRI 4.0 Wicipto Setiadi; Iwan Joesoef Erar; Muhammad Helmi Fahrozi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.83 KB) | DOI: 10.54783/japp.v3i1.46

Abstract

The impact of technology is very fast, in principle it can be a threat to Indonesian citizens, especially in some areas such as the capital lifting regions. This should be anticipated starting from the youth / I, to prevent the erosion of the values ​​of Pancasila, which is no longer disseminated on a massive scale by the government. Therefore, community service activities to promote the values ​​of Pancasila become important for legal academics so that every citizen continues to prioritize the values ​​of Pancasila in their daily lives. Community Empowerment and Outreach is carried out in Bekasi City, as a capital for the capital city which is the target of industrialization for technological development, so the need to face the threat of decreasing the understanding of state ideology and the state foundation becomes appropriate to be carried out in Bekasi City, the Community Service Team forms a community and several programs that sustainable so that in the life of the nation and state in the city of Bekasi, especially in North Bekasi Sub-district, Bahagia Sub-district, residents of the Bahagia Komlek and Barokah Complex RT 0 7 RW 07, can understand and continue to understand the values ​​of Pancasila as the ideology of the state and the basis of the state.
Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019) Faisal Fachri; Iwan Erar Joesoef
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11652

Abstract

ABSTRAK BUMN memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian bangsa sangatlah sentral, dalam pelaksanaanya BUMN di kecualikan untuk memonopoli pangsa pasar berdasarkan Undang-Undang berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang 1945 pada dasarnya dapat di kecualikan pada sektor tertentu yang dengan kesejahteraan orang banyak, namun dalam praktiknya kerapkali ditemukan penyalahgunaan praktik monopoli yang tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Perusahaan penerbangan dibawah naungan BUMN menjadi suatu hal yang diperlukan mengingat sektor penerbangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, jurnal ini mengkaji tentang pelanggaran persaingan usaha dalam monopoli BUMN. penelitian ini bertujuan agar dapat memahami konsep monopoli yang dilakukan BUMN pada sektor penerbangan dan upaya menanggulanginya. Metode yang di gunakan didalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang dalam proses pengumpulan data utama nya menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan. Prinsip per se illegal adalah pendekatan yang di anggap tepat untuk digunakan dalam pemecahan masalah kasus ini, yang mana dalam fungsinya untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau aktivitas tersebut bersifat menghambat atau mendorong persaingan. Good corporate goverment bisa menjadi acuan bagi KPPU dalam menentukan batasan kegiatan dalam monopoli yang di lakuka oleh BUMN. Tipe penelitian yang di lakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal reseacht) yaitu penelitin yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Kata kunci: BUMN, pelanggaran persaingan usaha, praktik monopoli ABSTRACT State-Owned Enterprises (SOEs) has a role to improve the nation's economy is very central, in the implementation of SOEs are excluded to monopolize market share based on the Act based on article 33 Paragraph (2) of the 1945 Act basically can be excluded in certain sectors with the welfare of the people, however, in practice, monopolistic practices are often found that are not in accordance with the stipulated regulations. Aviation companies under the auspices of SOEs are necessary considering that the aviation sector is very much needed by the community. This journal examines business competition in BUMN monopolies. This study aims to understand the concept of monopoly carried out by SOEs in the aviation sector and efforts to overcome it. The method used in this research is a normative juridical approach which in the main data processing uses secondary data, namely data obtained from literature reviews. The principle of per se illegal is an approach that is considered appropriate to be used in this problem, which in its function is to determine whether an agreement or activity is inhibiting or encouraging competition. A good corporate government can be a reference for KPPU in determining the limits of activities in monopoly carried out by SOEs. The type of research carried out in this research is legal research (legal reseacht), namely research that examines the formulation of the problems contained in the research by examining the relevant regulations that apply. Keywoard: SOEs, violation of business competition, monopolistic practice
ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK: STUDI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERKENAL DI INDONESIA Medisita Nurfauziah Istiqmalia; Iwan Erar Joesoef
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.10

Abstract

Salah satu perkara sengketa Merek ALSTYLE yang diajukan oleh Gildan Active-Wear yang membuktikan keterkenalan mereknya mengajukan upaya hukum terhadap pemilik merek yang sama dengan pemilik merek Darmanto Adapun Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan yang berbeda terhadap perlindungan merek dalam penyelesaian sengketa Merek. Rumusan masalah ini adalah bagaimana perlindungan merek terkenal di Indonesia dalam hal terdapat merek serupa yang telah terdaftar dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik analisis menggunakan data kualintatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal dalam hal terdapat merek yang sudah terdaftar di direktorat HKI maka berdasarkan ketentuan hukum merek Direktorat HKI dapat membatalkan merek yang mempunyai beberapa persamaan pada pokok dan keseluruhannya terhadap merek terkenal untuk barang sejenis. Kriteria merek terkenal dapat diketahui dari pengetahuan umum masyarakat serta reputasi merek tersebut yang terkandung karena promosi dan investasi yang gencar. Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan meskipun pendaftaran merek menganut sistem first to file bukan berarti Mengesampingkan itikad baik merek terkenal dan mengesampingkan status merek terkenal milik Gildan Activewear SRL.
ANALISIS PERTIMBANGAN KPPU TERHADAP PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN BUMN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 15/KPPU-I/2019) Faisal Fachri; Iwan Erar Joesoef
Jurnal Education and Development Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6552.742 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i1.2303

Abstract

BUMN memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian bangsa sangatlah sentral, dalam pelaksanaanya BUMN di kecualikan untuk memonopoli pangsa pasar berdasarkan Undang-Undang berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang 1945 pada dasarnya dapat di kecualikan pada sektor tertentu yang dengan kesejahteraan orang banyak, namun dalam praktiknya kerapkali ditemukan penyalahgunaan praktik monopoli yang tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Perusahaan penerbangan dibawah naungan BUMN menjadi suatu hal yang diperlukan mengingat sektor penerbangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, jurnal ini mengkaji tentang pelanggaran persaingan usaha dalam monopoli BUMN. penelitian ini bertujuan agar dapat memahami konsep monopoli yang dilakukan BUMN pada sektor penerbangan dan upaya menanggulanginya. Metode yang di gunakan didalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang dalam proses pengumpulan data utama nya menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan. Prinsip per se illegal adalah pendekatan yang di anggap tepat untuk digunakan dalam pemecahan masalah kasus ini, yang mana dalam fungsinya untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau aktivitas tersebut bersifat menghambat atau mendorong persaingan. Good corporate goverment bisa menjadi acuan bagi KPPU dalam menentukan batasan kegiatan dalam monopoli yang di lakuka oleh BUMN. Tipe penelitian yang di lakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal reseacht) yaitu penelitin yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA GROOMING HEWAN DI PETSHOP Rivan Dwiputra Malem; Iwan Erar Joesoef
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.260-265

Abstract

Di era jaman sekarang sudah banyak jenis bisnis yang unik dan dapat kita jumpai, pelaku usaha melihat adanya suatu kesempatan dalam bidang jasa mengurus binatang dan salah satunya adalah grooming hewan. Grooming hewan adalah proses membersihkan hewan peliharaan dengan menggunakan bahan dan teknik tertentu serta peralatan yang memadai. Manfaat dari grooming adalah untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan sehingga tidak mudah terserang penyakit karena kebersihan yang terjaga. Grooming hewan bisa dilakukan sendiri atau juga dilakukan di klinik hewan/pet shop yang biasanya sudah bekerja sama dengan tenaga medis seperti dokter hewan atau rumah sakit hewan. Namun singkat cerita, tidak sedikit kasus kepada hewan peliharaan milik konsumen dari pihak grooming hewan yang telah memperlakukan hewan peliharaan dengan kasar. bahkan sampai terluka baik segi fisik maupun psikis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk kerugian konsumen dalam penggunaan jasa grooming hewan di klinik hewan atau petshop dan bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah normative dan memakai data sekunder
PENERAPAN RELAKSASI KREDIT BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN TERKAIT PANDEMI CORONA DI INDONESIA Rifky Anugrah Adha; Iwan Erar Joesoef
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.370-376

Abstract

Pandemi Covid-19 terjadi dan menjangkit negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Akibat dari pandemi berdampak ke berbagai sektor termasuk ekonomi dan sistem kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian meminjam yang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai masing-masing pada waktu yang sudah ditentukan. Akibat pandemi, banyak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan relaksasi kredit terhadap debitur bagi Lembaga Pembiayaan di Indonesia dan dampak bagi Lembaga Pembiayaan terkait kebijakan Relaksasi Kredit terhadap kewajiban debitur yang wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Kesimpulan: pihak lembaga pembiayaan harus membuat kriteria dan persyaratan kepada debitur yang akan mengajukan permohonan relaksasi kredit. Kemudian dampak yang dirasakan lembaga pembiayaan adalah menurunnya kesehatan suatu perusahaan pembiayaan dan perkembangan layanan keuangan suatu lembaga pembiayaan dapat menurun.
Co-Authors Abdul Kholiq Abrielmovich, Biyandra Timothee Aditama Candra Kusuma Agustanti, Rosalia Dika Amanda Aurelia Andre Rizaldy Angel Evelyn Ariel Lois Arifin, Azzahra Arjuna, Muhammad Gaung Syah Army Setyo Wibowo Arumdhani, Nathaniela Putri Aslihatin Zuliana Atik Winanti Azura, Dinda Maurizka Brian Mochamad F. Denaya Annisa Diani Sadia Wati Dinda Maurizka Azura Dinda Maurizka Azura Ekko Harjanto Eriz Syawaldi Sitompul Fachri Hafizd Selian Faisal Fachri Faisal Fachri FANDY GULTOM Fauzan Alsadilla Hermawan Furqon, Abdil Azizul Handar Subhandi Bakhtiar Haryanto, Imam Heru Sugiyono Ilham Mahendra, Renaldy Indri Syahfitri Irwan Triadi Iswanti Rachmanisa Jingga Ardeanti Putri Joseph, Michael Geovani Kusumadewi, Dimitria Pawestri Ligina Tesalonika Lutfi, Khoirur Rizal Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Medisita Nurfauziah Istiqmalia Mikie Aditya Wicaksana Mohammad Rizky Siregar Mohd Muzakki Adli Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Muhammad Hafizh Izzulhaq Muhammad Helmi Fahrozi Muhammad Imaduddin Zikky Muhammad Rausyan Fikry Muthia Sakti Muttaqin, Sumayya Nugroho, Satrio Septian Padmo, Aditya Pardomuan, Jaury Douglas Parulian Panjaitan, Mardongan Phuoc, Jeong Chun Putri, Khairunnisa Wiladi Ramadhani, Dwi Aryanti Redhina Elfahra Ricki Rahmad Aulia Nasution Rifky Anugrah Adha Rivan Dwiputra Malem Riyanto, Rajwa Khaicirinu Rofi Ayyasy Satino Satria Aldyan Firmanda Sekar Ayuning Pramewari Suherman Suherman SH Suherman Suherman Suherman, Suherman Surya Husada, Vikram Tasya Darosyifa Tri Adji Prasetya Wibowo Vedita Akbar Vikram Surya Husada Wahyu Widiyaningrum Wati, Diani Sadia Yuliana Yuli Wahyuningsih