Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN OBJEK WISATA PADA TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN KOTA BUKITTINGGI Abdul Mu’ Arif; Mimin Sundari Nasution
Cross-border Vol. 6 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Management is an activity that is carried out in achieving organizational goals in which there is a process of formulating goals and setting goals and supervision in order to achieve organizational goals. The English term for management is Management. The Kota Bukittinggi Animal and Cultural Park is a tourist attraction that is one of the historical landmarks in Kota Bukittinggi, as it was built during the Dutch colonial period. The purpose of this study is to know the management of the Kinantan Animal and Cultural Park tourist attractions (TMSBK) and to know the inhibitory factors in their management. The study used the theory according to Georger R. Terry used four indicators, namely Planning, Organization, Implementation, Supervision. The Research Methods used in this study used descriptive qualitative methods and techniques for collecting data through primary and secondary data sources obtained through observation or observation processes, interviews and documentation by researchers and then being analyzed. The research shows that the management of Taman Marga Animal and Cultural attractions in Kota Bukittinggi has been carried out based on their plans, but there are several problems in their management such as lack of infrastructure related to the procurement of animal cages caused by budget factors and the placement of human resources that doesn't fit his competence.

KUALITAS PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH (UPTD-PAB) KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU Olivia Maharani; Mimin Sundari Nasution
Cross-border Vol. 6 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Technical Implementation Unit for the Clean Water Management Service (UPTD-PAB) of Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency, as a government agency in the form of a BUMD, has the type of service included in the goods service group, in this case, clean water providers. The purpose of this study was to determine the quality of service provided by the UPTD-PAB, Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency to customers and the constraints encountered in the service process. The theory used in this study is the Zeithaml theory, namely there are five dimensions to measure service quality: Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy. This research method uses a type of qualitative research that is descriptive with a phenomenological approach, the necessary data is obtained through observation, interview, and documentation techniques which are then analyzed and the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions . The results of this study indicate that: first, the service quality of the Technical Implementation Unit for the Clean Water Management Service (UPTD-PAB) of Rokan Hulu Regency has not been fully optimal for its implementation because there are still several things that are not in accordance with quality services, besides that only the Empathy indicator has been goes well in providing empathy for the attitude of officers to their customers. While the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance indicators which can be concluded have not been running properly because they are still not in accordance with the vision, mission, and good SOPs. Second, the constraints faced by the Clean Water Manager (PAB) of Ujungbatu District, Rokan Hulu Regency in improving service quality, namely: facilities and infrastructure and human resources. As for the suggestions presented by the researchers, namely the need for guidance and training for the UPTD-PAB of Ujungbatu District and conducting procurement and upgrading of facilities and infrastructure.

COMMUNITY EMPOWERMENT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK NELAYAN MANGROVE WILAYAH PESISIR DESA PANGKALAN JAMBI KABUPATEN BENGKALIS Mimin Sundari Nasution
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Mei 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i5.542

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat khususnya kelompok tani tunas makmur sebagai kelompok sasaran kegiatan pengabdian. Capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, oleh karena itu diperlukan Kerjasama seluruh pihak salah satunya dalam bentuk pengabdian masyarakat dalam pemberdayaan kelompok mangrove sebagai jembatan ilmu bagi kelompok nelayan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitasnya mengembangkan sumberdaya yang potensial tersebut sehingga bisa menjadi support financial bagi Kelompok Nelayan mangrove. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan masyarakat terkait budidaya mangrove khususnya kelompok sasaran yaitu kelompok Harapan Bersama. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan model enthrepreneurship capacity building (ECB). Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah Koperasi Berkah Jaya Bersama dan Kelompok Nelayan Mangrove Harapan Bersama. Kegiatan pengabdian berupa pelatihan dan penguatan kemampuan Kelompok Nelayan terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Hutan Mangrove merupakan salah satu komunitas tumbuhan yang hidup di kawasan pinggiran pantai. Ekosistem mangrove, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai pelindung lingkungan memiliki peran yang amat penting dalam aspek ekonomi dan ekologi bagi lingkungan sekitarnya. Peranan Mangrove sangat besar bagi kehidupan darat maupun laut karena mampu mencegah abrasi dan intrusi air laut ke arah daratan, serta mempertahankan keberadaan spesies hewan laut penghuni kawasan mangrove. Oleh karena itu kawasan tersebut perlu dilestarikan. Permasalahan yang terjadi yakni terkait dengan lokasi lahan yang berada di pinggir laut sudah terkena ancaman abrasi, dalam 5 tahun saja tanah yang terkena abrasi sudah puluhan meter. Hambatan awal program ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara penanaman dan pembudidayaan tanaman mangrove yang baik dan benar, sehingga terdapat beberapa bibit yang tidak tumbuh dengan baik pada awal penanaman. Sehingga, perlu penguatan kepada Kelompok Nelayan mangrove dan pendampingan secara rutin.

Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan Titha Wasyifa; Mimin Sundari Nasution
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya Tenaga Kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga dalam penyelesaian perselisihan Pemutusah Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatif dengan pendekatan deskiptif. Penelitian ini menggunakan teori Musa (2017) dengan tiga indikator, yaitu: Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah sebagai Dinamisator, dan Pemerintah sebagai Fasilitator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dikategorikan belum maksimal. Penyebabnya adalah jumlah tenaga pengawas yang masih sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi atau pembinaan dalam lingkup yang besar terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para tenaga kerja. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hambatan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan, diantaranya: 1) Kurangnya sosialisasi atau pembinaan akibat minimnya anggaran, 2) Koordinasi yang kurang baik dari Dinas Tenaga Kerja, serta 3) Kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan.

Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai (Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online (SILAWO)) Izza Hadiana; Mimin Sundari Nasution
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4513

Aplikasi SILAWO merupakan aplikasi daring yang berbasis web yang dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk memudahkan masyarakat dalam memproses dokumen kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai melalui penggunaan aplikasi SILAWO serta faktor penghambat dalam pelayanan publik melalui aplikasi SILAWO. Penelitian ini menggunakan teori kualitas layanan elektronik (E-GovQual) oleh (Xenia Papadomichelaki dan Gregoris Mentzas 2012) yang mana terdapat empat indikator, yaitu: Efficiency (efesiensi), Reliability (kehandalan), Trust (kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan kepada Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. pengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tujuan agar dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan kajian terkini. Hasil penelitian ini adalah pelayanan publik berbasis elektronik belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan yaitu belum cukupnya ketersediaan sarana dan prasarana, adanya gangguan jaringan dan kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi secara langsung atau tatap muka.

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF BURNING PEAT LANDS IN RIAU PROVINCE Mohd. Yusuf DM; M. Fadli Daeng Yusuf; Siti Yulia Makkininnawa YD; Zulkarnaini Zulkarnaini; Mimin Sundari Nasution
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i2.35166

This article discusses aspects of law enforcement related to the criminal act of burning peatlands in Riau Province. The main focus is on law enforcement efforts carried out against environmental crimes, especially those related to peatland burning. Using the case of peatland burning in Riau Province as an example, this article presents an overview of the challenges and steps that can be taken in law enforcement against this serious environmental crime. The discussion involved the role of law enforcement agencies, existing regulations, obstacles in the law enforcement process, as well as strategies to increase prosecution for these violations. The research results show that law enforcement on the criminal act of burning peatlands is necessary to reduce the occurrence of peatland fires caused by human actions. Law enforcement regarding this issue is the main concern, with various aspects such as the role of law enforcement officers, cross-sectoral cooperation, and obstacles experienced in the law enforcement process being the main focus of discussion. Law enforcement against criminal acts of land burning in Riau does not seem to be running optimally.

ENTREPRENEURSHIP CAPACITY BUILDING (ECB) KELOMPOK MANGROVE WILAYAH PESISIR DESA PANGKALAN JAMBI KABUPATEN BENGKALIS Mimin Sundari Nasution; Zaili Rusli; Mayarni; Dadang Mashur; Zulkarnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 1 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v1i2.117

Kelompok nelayan membutuhkan pembinaan yang mencakup peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan terkait pembudidayaan mangrove sehingga menjadi icon daerah atau mampu mengurangi tingkat abrasi yang signifikan di desa pangkalan jambi. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dan mengembangkan sumber daya yang potensial untuk membantu Kelompok Nelayan Mangrove mendapatkan uang. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang budidaya mangrove dan keterampilan mereka, terutama untuk kelompok sasaran, yaitu kelompok Harapan Bersama. Kegiatan ini dilakukan di Desa pangkalan jambi, kecamatan bukit batu, kabupaten bengkalis, dengan metode yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Pengabdian ini dilakukan menggunakan model Enterpreneurship Capacity Building (ECB), yang terkait erat dengan kemampuan berwirausaha dan pembuatan produk inovatif dari mangrove. Mitra dalam pengabdian ini adalah Semua anggota PKK dan Kelompok Nelayan Harapan Bersama yang mengikuti acara ini. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengolah bahan mangrove menjadi bahan makanan dan menjadi produk jajanan makanan yang lebih kreatif. Salah satu hambatan awal program ini adalah masyarakat tidak tahu cara menanam dan membudidayakan tanaman mangrove yang baik dan benar, yang menyebabkan beberapa bibit tidak tumbuh dengan baik pada awal penanaman. Oleh karena itu, kelompok nelayan mangrove memerlukan dukungan dan pendampingan teratur. Agar kelompok nelayan dapat membudidayakan mangrove, yang akan berdampak pada ekonomi kelompok, pendampingan harus terus diberikan. Nilai dari program ini adalah keberlanjutan.

GOOD GOVERNANCE DALAM RELOKASI PASAR SELODANG KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Hikmatyas Hikmatyas; Mimin Sundari Nasution
Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v4i2.931

Selodang Kelapa Market was previously known as the Floating market because it was built on the Indragiri river in the Tembilahan District of the city, over time, the market building has begun to run out of age, some parts of the market were damaged and part of the market floor collapsed making the Indragiri Hilir Government immediately relocate market traders by building temporary shelters (TPS). The purpose of this study is to determine the application of Good governance in the relocation of the Coconut Selodang Market in Indragiri Hilir Regency and the inhibiting factors of the implementation of Good governance in the relocation of the Coconut Selodang Market in Indragiri Hilir Regency. This research uses the theory of Good Governance Characteristics according to UNDP in Mardiasmo (2004) there are seven indicators, namely Participation, transparency, responsiveness, justice, effective and efficient, accountable, and the rule of law. This type of research is descriptive qualitative research. The collection of necessary data, both primary and secondary data, is collected through interviews, observations, documentation, then analyzed so that conclusions can be drawn. The result of this study is that the principles of Good Governance in the relocation of the Coconut Selodang Market in Indragiri Hilir Regency have not been implemented properly, as for the constraints, namely budget constraints, lack of awareness of traders and the location of development.

COMMUNITY EMPOWERMENT DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK NELAYAN MANGROVE WILAYAH PESISIR DESA PANGKALAN JAMBI KABUPATEN BENGKALIS Mimin Sundari Nasution
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Mei 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i5.542

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat khususnya kelompok tani tunas makmur sebagai kelompok sasaran kegiatan pengabdian. Capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, oleh karena itu diperlukan Kerjasama seluruh pihak salah satunya dalam bentuk pengabdian masyarakat dalam pemberdayaan kelompok mangrove sebagai jembatan ilmu bagi kelompok nelayan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitasnya mengembangkan sumberdaya yang potensial tersebut sehingga bisa menjadi support financial bagi Kelompok Nelayan mangrove. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan masyarakat terkait budidaya mangrove khususnya kelompok sasaran yaitu kelompok Harapan Bersama. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan model enthrepreneurship capacity building (ECB). Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah Koperasi Berkah Jaya Bersama dan Kelompok Nelayan Mangrove Harapan Bersama. Kegiatan pengabdian berupa pelatihan dan penguatan kemampuan Kelompok Nelayan terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Hutan Mangrove merupakan salah satu komunitas tumbuhan yang hidup di kawasan pinggiran pantai. Ekosistem mangrove, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai pelindung lingkungan memiliki peran yang amat penting dalam aspek ekonomi dan ekologi bagi lingkungan sekitarnya. Peranan Mangrove sangat besar bagi kehidupan darat maupun laut karena mampu mencegah abrasi dan intrusi air laut ke arah daratan, serta mempertahankan keberadaan spesies hewan laut penghuni kawasan mangrove. Oleh karena itu kawasan tersebut perlu dilestarikan. Permasalahan yang terjadi yakni terkait dengan lokasi lahan yang berada di pinggir laut sudah terkena ancaman abrasi, dalam 5 tahun saja tanah yang terkena abrasi sudah puluhan meter. Hambatan awal program ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara penanaman dan pembudidayaan tanaman mangrove yang baik dan benar, sehingga terdapat beberapa bibit yang tidak tumbuh dengan baik pada awal penanaman. Sehingga, perlu penguatan kepada Kelompok Nelayan mangrove dan pendampingan secara rutin.

Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu Shoffya Rifda Putri; Mimin Sundari
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 1, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v1i2.2530

Pengelolaan situs cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang Kabupaten Rokan Hulu yang mana Cagar Budaya ini dikelola oleh balai pelestarian nilai budaya Provinsi Kepulauan Riau, cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang memiliki beberapa permasalahan yaitu sumber daya manusia yang belum professional, kurangnya promosi destinasi wisata Istana Rokan dan rumah hulubalang, masih banyaknya sarana dan prasarana di destinasi wisata yang rusak dan kurang layak, serta penganggaran rehab belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan situs cagar budaya istana rokan dan mengetahui faktor penghambat pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Informan penelitian ini terdapat 5 orang informan. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data dan informasi yang berasal dari sumber utama dan informan penelitian, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Pengelolaan cagar budaya istana rokan dan rumah hulubalang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IV dengan indicator perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian terdapat faktor penghambat yaitu faktor penghambat internal dan eksternal. Sehingga peneliti simpulkan kurang maksimalnya pengelolaan, karena masih terbengkalainya Cagar Budaya Istana Rokan dan rumah hulubalang, kurang partisipasi Masyarakat dalam pelestarian istana rokan, kurangnya kunjungan yang dilakukan, dan kurang maksmial kinerja yang dilakukan juru pelihara dikarenakan minimnya tenaga SDM dalam pengelolaan yang diberikan tugas oleh BPNB.

Title

Found 72 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 72 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 72 Documents
Search