Articles
The Economic Benefits of Karimunjawa National Park
Ririn Irnawati;
Domu Simbolon;
Budy Wiryawan;
Bambang Murdiyanto;
Tri Wiji Nurani
Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33512/jpk.v2i2.25
Karimunjawa National Park (KNP) inhabited mostly by fishery household, surrounds by 111.625 ha of waters. Protected area such as national park can essentially provide benefits for the survival of humans and other ecosystems. Economic valuation studies as one of the basic management becomes extremely important to be done to understand the extent of KNP provide benefit either directly or indirectly. These benefits should be assessed in economic value that management policy input can be done comprehensively. The objective of the research is to to assessing the economic benefit of KNP. Value of the economic benefits of KNP is Rp 53 Billion. Fishing activities contribute to the value of Rp. 30, 51 M (57.52%), tourism activities Rp. 11.28 M (21.26%) and ecosystem Rp. 11.26 M (21.22%).These value is benefit value and also opportunity cost if KNP ecosystem damage, the minimum economic loses to be borne by society.Keyword: economic valuation, Karimunjawa National Park
KAJIAN SISTEM PEMASARAN IKAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI DIY
Catur Sarwanto;
Eko Sri Wiyono;
Tri Wiji Nurani;
John Haluan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2014): Desember (2014)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.757 KB)
|
DOI: 10.15578/jsekp.v9i2.1222
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan sistem pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, khususnya tentang jenis produk yang dipasarkan, sistem pemasaran yang terjadi, saluran pemasaran, margin pemasaran serta efisiensi pemasaran. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2012 - Januari 2013 dan Juli 2013 di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, margin pemasaran, dan farmer’s share. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 pola saluran pemasaran ikan di Kabupaten Gunungkidul. Jalur terpendek adalah saluran pemasaran tipe 1 (nelayan-konsumen) ,sedangkan margin pemasaran tertinggi diperoleh dari saluran pemasaran 3 ( Rp. 3.000 – Rp. 200.000). Saluran pemasaran tipe 3 (nelayan – pengumpul – restoran/ warung kuliner – konsumen) merupakan saluran pemasaran yang paling tidak efisien, sedangkan tipe 1 merupakan saluran pemasaran paling efisien. Strategi kebijakan yang dapat dipertimbangkanadalah: 1) pengembangan diversifikasi produk olahan khususnya komoditas ikan yang kurang laku, 2) penyempurnaan sistem informasi pemasaran ikan di TPI.
STATUS BIO-EKONOMI SUMBERDAYA UDANG DI KABUPATEN CILACAP
Triono Probo Pangesti;
Eko Sri Wiyono;
Mulyono S. Baskoro;
Tri Wiji Nurani;
Budy Wiryawan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1115.461 KB)
|
DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1256
Cilacap adalah salah satu sentra perikanan di Indonesia dengan salah satu produk utamanya adalah udang dan alat tangkap utama yang digunakan adalah trammel net. Penelitian ini bertujuan untuk menduga status tingkat pemanfaatan stok sumberdaya udang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan studi pustaka. Analisis data melalui pendekatan model bioekonomi Gordon- Schaefer. Pemanfaatan stok udang pada tahun 2003-2011 berada di bawah kondisi tingkat kelestarian sumberdaya, sedangkan tahun 2012-2013 telah melampaui tingkat kelestarian sumberdaya. Hasil tangkapan tahun 2011 masih di bawah kondisi tingkat kelestarian sumberdaya, namun telah melampaui jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pemanfaatan sumberdaya udang terkini sudah overfishing baik secara biologi maupun ekonomi. Jika hal ini terus dibiarkan maka berpotensi merusak kelestarian sumberdaya udang dan mengancam keberlanjutan usaha perikanan tangkap udang yang menjadi mata pencaharian nelayan. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang mengatur tingkat pemanfaatan sumberdaya udang sehingga sumberdaya udang tetap lestari dan usaha perikanan udang tetap menguntungkan nelayan. (Bio-economic Status of Shrimp Resources in Cilacap District)Cilacap is one of Indonesian fisheries centre with shrimp as one of its main commodity with trammel net as the main fishing gear that used in the site. The objective of this study was estimating the status of shrimp fisheries in the area. Survei and literature study were used to collect data, while Gordon- Schaefer bioeconomic model was used to analyze them. Results indicated that shrimp yield in 2003-2011 was still under sustainable level; however in 2012-2013 had already exceeded it. Total production in 2011 was also still under sustainable yield but had exceeded its Total Allowable Catch (TAC). Furthermore, it was also indicated that the current status of shrimp fisheries had been overfishing both biologically and economically. This situation could not only potentially undermine shrimp fisheries sustainability but also threaten shrimp business sustainability as fishers’ livelihood if it continued. Therefore, fisheries management which manage the shrimp yield level was needed to not only keep shrimp resources sustained but also profitable for fishers.
KOMPETENSI NELAYAN RAWAI TUNA DITINJAU DARI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DI PPN PALABUHANRATU
Yasinta Anugerah;
Tri Wiji Nurani;
Muhammad Fedi A Sondita
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2016): DESEMBER (2016)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (636.417 KB)
|
DOI: 10.15578/jsekp.v11i2.3693
Nelayan dalam kegiatan operasi penangkapan harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas nelayan yang baik dapat dilihat dari kompetensi kerja yang dimilikinya. Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) untuk nelayan rawai tuna diharapkan dapat menjadi suatu pendekatan untuk mengetahui kompetensi nelayan tanpa adanya jenjang pendidikan formal. Tujuan dari peneilitian ini adalah menganalisis kompetensi nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu dalam kegiatan operasi penangkapan tuna sesuai dengan SKKNI. Pengambilan data lapang dilakukan pada bulan Desember 2014 -Februari 2015. Tempat penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Provinsi Jawa Barat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan survei kepada responden. Nelayan rawai tuna yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas telah melakukan penangkapan ikan di laut selama 5 – 10 tahun. Nahkoda dan ABK masing-masing memiliki lima unit kompetensi, unit tersebut menjelaskan kemampuan yang perlu dimiliki oleh nelayan rawai tuna. Unit Melakukan Penangkapan Ikan di Laut dengan Menggunakan Rawai Tuna pada kompetensi nahkoda memiliki nilai persentase tertinggi. Pada kompetensi ABK unit kompetensi dengan nilai persentase tertinggi adalah Melakukan Perawatan Alat Penangkap Ikan Berbahan Utama Tali dan Pancing di Laut. Unit kompetensi nahkoda dan ABK telah memenuhi 50% standar kompetensi yang seharusnya.Title: Competence of Tuna Longline Fishermen Viewed From Indonesian National Occupational Competency Standards (SKKNI) IN PPN PalabuhanratuFishermen in fishing operations must have good quality. That are can be seen from their job competencies. Availability of the Indonesian National Occupational Competency Standards (SKKNI) for tuna longline was expected to be an approach to determine the competency of the fishermen without formal education. The aim of this research was to analyze the competency of tuna longline fishermen in PPN Palabuhanratu within tuna fishing operations accordance with SKKNI. Data retrieval of this study was conducted on December 2014-February 2015. The study was conducted in PPN Palabuhanratu, West Java Province. The instrument was used in this study were questionnaires and surveys to respondents. Tuna longline fishermen who were respondents in this study the majority has done fishing at sea for 5-10 years. Captain and crew each composed of five unit competence, that unit to explain the capabilities needed by tuna longline fisherman. The competency of captain had the highest percentage was Fishing at Sea by Using Tuna Longline unit. The competency of the crew had the highest percentage unit was Hook and Line Fishing Gear Maintenance and Protection at Sea unit. Captain and crew competency unit had fullfiled 50% of standards of competency that shoud be.
PRE REQUISITE STUDY ON APPLICATION OF HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT MANAGEMENT SYSTEM FOR ON BOARD TUNA LONGLINER
Budhi Hascaryo Iskandar;
Gina Almirani Wahyudi;
Tri Wiji Nurani
Indonesian Fisheries Research Journal Vol 17, No 2 (2011): (December, 2011)
Publisher : Research Center for Fisheries
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.418 KB)
|
DOI: 10.15578/ifrj.17.2.2011.111-117
Along with the era of globalization and free market an approach for managing quality through testing the final product is considered not able to meet consumer demands. It drives to a new approach based on prevention and control efforts during the process. Hazard analysis critical control point quality management system is considered appropriate because it can prevent the distortion and instead of waiting until the problems arise. The process of handling the fish on the boat as a part of the production chain affects the quality of tuna products, so the application of the hazard analysis critical control point quality management system on board tuna longline is considered important. Effectiveness of hazard analysis critical control point implementation as a quality system control is affected by sanitation standard operating procedure and good handling processing as the basic requirements (pre requisite), where the assessment can be a measure of readiness hazard analysis critical control point implementation. The purpose of this study is to determine the feasibility of the basic requirements of hazard analysis critical control point implementation in the tuna longline vessels. The research has been carried out by taking 10 samples of tuna longline vessels in the Nusantara Fishing Port of Pelabuhan Ratu and Samudera Fishing Port of Nizam Zachman, Jakarta. The basic requirements of eligibility conditions on longline vessels fishing in the port are pretty good. Results showed general assessment Y values are in the range of 2d”Y<4. This can be concluded that the applications of a pre requisite in sanitation standard operating procedure and good handling processing on tuna longline vessels in the both fishing ports were quite close to the standard, but improvements are still needed
ANALYSIS OF FISHING PORTS TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF TUNA FISHERIES IN THE SOUTH COAST OF JAVA
Tri Wiji Nurani;
Ernani Lubis;
John Haluan;
Sudirman Saad
Indonesian Fisheries Research Journal Vol 16, No 2 (2010): (December, 2010)
Publisher : Research Center for Fisheries
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7218.065 KB)
|
DOI: 10.15578/ifrj.16.2.2010.69-78
Construction of a fishing port requires special conditions to be properly developed. The right choice of location from the land and water aspects is the basic requirement to build a fishing port facilities.
DEVELOPMENT OF TUNA FISHERIES MANAGEMENT STRATEGIES FOR THE SOUTHERN COAST OF JAVA: AN APPLICATION OF INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELING
Tri Wiji Nurani;
John Haluan;
Ernani Lubis;
Sudirman Saad;
Ririn Irnawati
Indonesian Fisheries Research Journal Vol 17, No 2 (2011): (December, 2011)
Publisher : Research Center for Fisheries
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.023 KB)
|
DOI: 10.15578/ifrj.17.2.2011.101-110
Territorial waters of South Java is part of fisheries management zone of Indian Ocean Fisheries, has a potential tuna fish resources. The purpose of this research was to formulate strategy for the efficacy of model implementation of tuna fisheries development in South Coast of Java. Interpretative structural modeling technique was used the study. The method was considered a technique of strategic planning of which describes comprehensively condition of the system. Result showed that there were seven element of system require for succeeding implementation of model. The seven element of system and their key element are affected society sector, tuna entrepreneur, required factor, the availability of tuna resources and the availability of data and information, the main constraint of program development, high gasoline price, limited of financial capital and low priority of development fund, the main purpose of program: exploiting optimization of tuna resources; the indicator of theefficacy program: increasing the earn of tuna fishery and improvement of labor absorption; the activity needed to execute the program: making plan work activity; and institution in concerned for the efficacy program: Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
MODEL KONSEPTUAL UNTUK PEMECAHAN PERMASALAHAN PADA KEGIATAN PEMANFAATAN IKAN TUNA DI NUSA TENGGARA
Soraya Gigentika;
Tri Wiji Nurani;
Sugeng Hari Wisudo;
John Haluan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.121 KB)
|
DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.1-10
Wilayah perairan sekitar Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah perairan yang menjadi lokasi ruaya ikan tuna sehingga memberikan peluang terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ikan tuna sehingga dalam jangka panjang cenderung menimbulkan permasalahan di kawasan ini. Tujuan penelitian ini adalah mendefinisikan permasalahan pada pemanfaatan sumberdaya ikan tuna di Nusa Tenggara dan membuat model konseptual untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada kegiatan penangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara adalah menurunnya produktivitas unit penangkapan ikan tuna dan penangkapan ikan tuna yang belum matang gonad atau masih fase juvenile/yuwana. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan model konseptual untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan tuna dan model konseptual untuk pembatasan penangkapan yuwana ikan tuna. Nusa Tenggara waters and its adjacent known as tuna’s migration area. That condition caused the high competition of tuna utilization in Nusa Tenggara waters.The research to define the issues of tuna utilization activities and to formulate the conceptual models to solve the problems. The results showed that the decreasing productivity of tuna fishing unit and undersized catch of tuna (juvenile) are the major concern that should be considered on arranging the management measures. Those problems could be solved by considering the conceptual model on the optimizing of productivity and limiting the catch of juvenile tuna.
TINGKAT PEMAHAMAN NELAYAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PELARANGAN PENANGKAPAN BENIH LOBSTER Panulirus spp.DI PALABUHANRATU
Furqan Furqan;
Tri Wiji Nurani;
Eko Sri Wiyono;
Deni Achmad Soeboer
ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut Vol. 1 No. 3 (2017): Albacore
Publisher : Departemen PSP IPB
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.099 KB)
|
DOI: 10.29244/core.1.3.297-308
Lobster memiliki nilai ekonomis dan permintaan tinggi, baik untuk konsumsi maupun benihlobster (puerulus/ BL) untuk budidaya. Pemerintah membatasi ukuran penangkapan lobster Panulirusspp. dengan mengeluarkan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016. Praktik penangkapandan penyelundupan benih lobster di Palabuhanratu masih terjadi. Tujuan penelitian ini:1)Menganalisis isi kebijakan PERMENKP No.1/2015, dan PERMENKP No.56/2016; 2)Mengukurtingkat pemahaman dan persepsi nelayan terhadap keberlanjutan sumberdaya lobster, dan sikapnelayan terhadap kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2017 di PalabuhanratuKabupaten Sukabumi. Data sekunder (dokumen kebijakan terkait perikanan lobster) dianalisis dengancontent analysis, dan data primer (observasi, kuesioner dan wawancara) dianalisis dengan sequentialexplanatory design mengacu pada Creswell (2009). Analisis kebijakan menunjukkan ketentuanukuran layak tangkap dalam kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 tidakmelihat kondisi biologis dari masing-masing spesies. Kendala terkait implementasi kebijakan diwilayah Perairan Teluk Palabuhanratu yaitu kurangnya sosialisasi, dan sumberdaya kebijakan.Tingkat pengetahuan nelayan terhadap kebijakan sudah cukup, namun nelayan merasa bahwapenangkapan BL tidak mengganggu keberlanjutan lobster, sehingga nelayan menolak kebijakantersebut.Sebaiknya kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi di lapangan dengan informasiyang mendukung untuk keberlanjutan sumberdaya ikan, agar tepat sasaran dan memberi manfaatsosial ekonomi masa kini dan masa depan.Kata kunci: benih lobster, kebijakan, persepsi nelayan.
STRATEGI PENGEMBANGAN PEMANTAUAN KUOTA PENANGKAPAN IKAN UNTUK SUATU WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN DI INDONESIA
Muhammad Fedi Alfiadi Sondita;
Nida Mardhiyah Ramdhani;
Tri Wiji Nurani
Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management Vol. 13 No. 1 (2022): Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut
Publisher : Bogor Agricultural University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/jmf.v13i1.36354
Catch quota would be less effective to control fishing activities if fish production is not monitored properly. Limited support and participation of business players in fish monitoring program are contributing factors to the unreliability of fisheries statistics in many places, including Indonesia. To address this challenge, Indonesia fisheries managers may consider experiences of some fisheries management bodies with advanced monitoring system. This study analyzed the process of establishment of a monitoring system developed by Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) to direct each affiliated country to monitor its catch quota. The study was conducted in June-November 2020 by conducting interviews and literature review. CCSBT implements a monitoring system called the catch documentation scheme (CDS) to record the captured/cultured/traded southern bluefin tuna (SBT). Its development started from discussions to solve data insufficiency for SBT stock assessment. These discussions promoted engagement of its affiliated countries, business players and fisheries experts. CCSBT is successful in building the capacity of some affiliate countries which implement the CDS under supervision of CCSBT. Such process was effective in building compliance of business players in the affiliate countries. In preparation of new fisheries management regime, Ministry of Marine Affairs and Fisheries may consider adapting this process by positioning CCSBT as a Fisheries Management Authority and affiliate members as provincial fisheries management bodies. Based on the CCSBT's experience, advocacy in public awareness on fisheries crisis and provision of preliminary data are two priority strategies in bringing stakeholders to build an effective fish monitoring program.