Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.316
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Abdimas Bina Bangsa Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Journal of Islamic Studies Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Mizan: Journal of Islamic Law
Rohmah, Siti Ngainnur
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 110 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam Zahra Putri Alhaqni; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34120

Abstract

Violence is the action which brings strength to do coercion or physical and non physical pressure on someone or an attact of feeling destruction which is very hard, cruel, and vicious. Discrimination on women covers forced sexual intercourse which refers to the activity of sexual instinct distribution in the form of an attack until causing physical injury or emotional trauma. This paper provides an understanding of the legal protection on woman according to The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and to find out the legal protection on women according to fiqh siyasah. The author employed qualitative method with normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data namely The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 and the book entitled Al-Fiqh Al-Jinayah. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that The Law of Sexual Violence Crime Number 12 Year 2022 gives a systematic legal protection started from the legal substance aspect with compensation-restitution, medical assistance, psychosocial rehabilitation, identity secrecy, and legal companion during the process of rights and justice reinforcement. Through the regulation in Article 68 until 70 UU TPKS gives guarantee of legal certainty to the victims to gain care facility, protection, and recovery. Then in Fiqh Siyasah also gives legal protection towards women as the victim of the sexual crime. Islamic law gives the way to the victim; a woman who is forced to do zina (being raped) must not be punished and it is compulsory to the doer to give shadaqah. Keywords: Woman Legal Protection, Sexual Violence, Islamic Law              AbstractKekerasan atau violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas. Diskriminasi terhadap perempuan meliputi pemaksaan hubungan seksual yang menunjuk kepada aktivitas penyaluran naluri seksual, yang berbentuk penyerangan sehingga menimbulkan cidera fisik maupun trauma emosional. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 dan buku yang berjudul Al-fiqih Al-Jinayah. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 memberikan perlindungan hukum secara sistematik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kerahasiaan identitas, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan. Melalui peraturan pada pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan fasilitas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kemudian dalam Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan selaku korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, seorang perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum dan wajib bagi seorang pelaku untuk memberikan shadaqah dan mendapatkan had sesuai ajaran Islam.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Perempuan, Kekerasan Seksual, Hukum Islam
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah Imas Nurjamillah; Siti Ngainnur Rohmah; Munawir Sajali
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34131

Abstract

District Integrated Administrative Service which is a service innovation to close the distance between the government as a service provider and the community as a service recipient, which is based on the delegation of authority from the Regent to the Camat as regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated Administrative Services District (PATEN). The purpose of this study is to describe the Implementation of District Integrated Administrative Services in Gantar District, Indramayu Regency Perspective of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 and in Fiqih Siyasah. The research method used is a qualitative research method with a descriptive analysis research approach. The results of the research on the Implementation of District Integrated Admission Services (PATEN) from the perspective of Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 Gantar District have fulfilled the requirements for PATEN administration both in terms of substantive, administrative, and technical requirements. The factors that influence the success of policy implementation are good communication, disposition, and bureaucratic structure that can make PATEN implementation run well. The implementation of the PATEN policy in Fiqh siyasah that occurred in the Gantar sub-district was quite good, to realize perfection in carrying out administrative services there were two indicators, namely fast in service, and professional in handling. However, this indicator shows that administrative services at the Gantar District Head Office in the Regency still need to be improved even better.Keywords: Policy; PATEN; Fiqih Siyasah Abstrak: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, yang sejatinya didasari oleh adanya pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian Implementasi Pelayanan Admisitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Kecamatan Gantar sudah memenuhi syarat penyelenggaraan PATEN baik mengenai syarat substantif, administratif dan teknis. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu, adanya komunikasi yang baik, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat membuat implementasi PATEN berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan PATEN dalam Fiqih siyasah yang terjadi di kecamatan Gantar cukup baik, untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan. Namun indikator pelayanan administrasi pada Kantor Camat Gantar tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi.Kata Kunci: Kebijakan; PATEN; Fiqih Siyasah
Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu Azzahra Auliadin; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36003

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah in terms of Islamic law. This research uses qualitative methods with an empirical normative approach. The results of the research stated that the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah was running as it should. However, because its implementation is under the Ministry of Religion, the curriculum used is guided by the Decree of the Minister of Religion Number 184 of 2019 concerning Guidelines for Curriculum Implementation in Madrasas. The Islamic law review of the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah is related to Siyasah Dusturiyah. In the conception of education at Madrasah Ibtidaiyah, it is education that prioritizes students to have a strong belief in Allah and Islamic Sharia, united in Tauhid, have Karimah morals, have broad knowledge, high skills which are summarized in "Bastotan fil Ilmi wal Jismi." It is hoped that they will be ready and able to live dynamically in their community and country with full worldly and spiritual prosperity and happiness.Keywords: Islamic Law; Local regulation; Education; Implementation Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun berjalan sebagaimana mestinya. Namun, karena dalam penerapannya menginduk dibawah Kementerian Agama, maka kurikulum yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun adalah berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah. Dalam konsepsi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ini yaitu pendidikan yang mengedepankan peserta didik agar berakidah kuat kepada Allah dan Syariat Islam, menyatu dalam Tauhid, berakhlakul Karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam “Bastotan fil Ilmi wal Jismi.” Diharapkan mereka dapat sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan masyarakat dan negaranya dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi.Kata Kunci: Hukum Islam; Peraturan Daerah; Pendidikan; Implementasi
Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ibnu Salam Al-Mawarid; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31973

Abstract

For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI
Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Rasyid Ashidiq; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31970

Abstract

Decision making by leaders in an organization is quite difficult. Moreover, if the organization is the largest state-owned organization, it is necessary to hold a deliberation to reach a consensus, but whether the deliberation is appropriate or not according to Islamic teachings. The purpose of this research is to find out how the concept of syuro and its implementation by the MPR RI? This study uses a qualitative method. The results of this study state that in the context of siyasa Syar'iyah the concept of Shura is a constitutional principle in Islamic monocracy that must be implemented, and shura is placed as the main principle in solving social, political, and governmental problems. This is to prevent the birth of decisions that are detrimental to the public interest or the people. This shows that the concept of deliberation applied by the MPR is in accordance with the concept of shura formed by Rasulullah in terms of making rules, because making decisions that are public in Islam it must be based on decisions resulting from deliberations for consensus, just like during the MPR RI in designing a statutory regulation, namely the deliberation system.Keywords: Deliberation; MPR RI; Siyasa Sharia  AbstrakPengambilan keputusan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang cukup sulit. Apalagi kalau organisasi tersebut adalah organisasi terbesar milik negara, maka perlu dilakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apakah musyawarah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum menurut ajaran Islam.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman konsep syuro dan implementasinya oleh MPR RI? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks siyasah Syar’iyah konsep Syura merupakan suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan, dan syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Hal ini menunjukan bahwa konsep musyawarah yang diterapkan oleh MPR RI, telah sesuai dengan konsep syura yang dibentuk oleh Rasulullah dari segi pembuatan aturan, karena dalam pengambilan keputusan yang bersifat untuk umum dalam Islam haruslah dengan keputusan hasil musyawarah untuk mufakat, sama seperti halnya saat MPR RI dalam merancang sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem musyawarah.Kata Kunci: Musyawarah; MPR RI; Siyasah Syariah
Perceraian Akibat Orang Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Sukasna Sukasna; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31676

Abstract

The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of a divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.Key words: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court Abstrak Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Reconciling Local and Global Identities Challenges of Constitutional Law in the Era of Globalization Rohmah, Siti Ngainnur; Barra Ma’rifah, Brilliant
Rayah Al-Islam Vol 8 No 2 (2024): Rayah Al Islam Mei 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v8i2.1038

Abstract

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung secara erat, tantangan hukum tatanegara dalam menyatukan identitas lokal dengan dinamika global menjadi semakin kompleks. Rekonsiliasi antara identitas lokal dan global menjadi sebuah isu yang mendesak dalam konteks pembentukan dan penerapan hukum tatanegara. Identitas lokal, yang sering kali menjadi penanda keberagaman budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai historis suatu bangsa, sering kali bertentangan dengan arus globalisasi yang mengarah pada homogenisasi budaya dan harmonisasi hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tantangan hukum tatanegara dalam menyatukan identitas lokal dengan dinamika global pada era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif kualitatif deduktif. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini yaitu dalam menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman budaya, termasuk hukum adat dan nilai-nilai lokal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dianggap penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Penelitian menunjukkan bahwa dampak globalisasi memunculkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan relevansi dalam konteks global. Tantangan tersebut mencakup perubahan dalam sistem hukum tatanegara untuk menyatukan identitas lokal dengan standar internasional, serta perlunya mengakomodasi keberagaman budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universalitas dalam hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hukum adat dianggap krusial dalam mempertahankan warisan budaya dan menghadapi dampak globalisasi. Untuk menjaga keberlanjutan budaya, diperlukan upaya konkret dalam memperkuat pengakuan hukum adat dan menghormati hak-hak adat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal, serta menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas Indonesia. In an era of increasingly interconnected globalization, the constitutional law challenges of reconciling local identities with global dynamics are becoming more complex. Reconciliation between local and global identities has become an urgent issue in the context of the formation and implementation of constitutional law. Local identity, which often signifies a nation's cultural diversity, customs, and historical values, frequently conflicts with the currents of globalization that lead to cultural homogenization and legal harmonization. The aim of this research is to understand the constitutional law challenges in uniting local identity with global dynamics in the era of globalization. This research uses a qualitative descriptive deductive method. Data analysis employs content analysis. The results of this research indicate that in facing the challenges of globalization, Indonesia needs to strengthen the recognition and protection of cultural diversity, including customary law and local values. Collaboration between the government and society is considered important in formulating policies that support the preservation and development of local culture. The research shows that the impact of globalization poses challenges in maintaining local values without sacrificing relevance in a global context. These challenges include changes in the constitutional law system to unite local identity with international standards, as well as the need to accommodate cultural diversity without neglecting the universal principles of human rights. The protection of customary law is deemed crucial in maintaining cultural heritage and facing the impacts of globalization. To sustain culture, concrete efforts are required to strengthen the recognition of customary law and respect indigenous rights. The government and society need to work together in formulating policies that support the preservation and development of local culture, as well as maintain the continuity of traditional values that form Indonesia's identity.
IMPLIKASI LEMBAGA SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH(Studi Kasus di Lembaga Mutiara Qolbu Indonesia, Jakarta Timur) Sabililah, Sabi; Rohmah, Siti Ngainnur
Journal of Islamic Studies Vol 1 No 2 (2023): Journal of Islamic Studies (September)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v1i2.021

Abstract

The poverty rate is still relatively high, there are social and economic inequalities in society, and economic conditions are not evenly distributed, causing various social services in the form of institutions to be present in the community, the position of social institutions is very important to protect orphans and dhuafa, so this is a form of implementation. a science of welfare. The purpose of this research is to explain the implications of social institutions for increasing the welfare of orphans and the poor in order to determine the increase in their welfare in the Mutiara Qolbu Indonesia Social Institution in terms of Sharia Economic Law. This study uses a qualitative research method using an empirical juridical approach or legal sociology. Data collection techniques consist of observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implications of social institutions for improving the welfare of orphans and dhuafa at the Mutiara Qolbu Indonesia Social Institute, East Jakarta, have a positive impact on the welfare of orphans and dhuafa, which can be seen in the quality of life in terms of material, physical, mental and spiritual. Increasing the welfare of orphans and poor people at the Mutiara Qolbu Indonesia Institute, is in accordance with the review of sharia economic law. This can be seen from the fulfillment of economic welfare, the fulfillment of the basic needs of orphans and the poor, the optimal use of power, the distribution of wealth, wealth, income and development results in a fair and comprehensive manner, guaranteeing individual freedom, equal rights and opportunities, mutual assistance and justice.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Kamil, Ihsan; Rohmah, Siti Ngainnur; Aminulloh, Ali
Journal of Islamic Studies Vol 1 No 5 (2024): Journal of Islamic Studies (Maret)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v1i5.047

Abstract

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi, dan untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pengelolaan tanaf wakaf dengan sistem muzara’ah dengan sistem bagi hasil pihak pengelola mendapat bagian 50 persen dan Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi mendapatkan 50 persen setelah dipotong modal yang dikeluarkan oleh phak Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi. Kerjasama pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini sudah memenuhi syarat-syarat muzara’ah yakni berakal (mumayyiz), kejelasan tanaman yang akan ditanam dalam hal ini (padi), dan pembagian hasil panen. Ditinjau dari hukum positif bahwa kerjasama antara Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi dan pengelola sudah sesuai pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, karena memiliki fungsi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.
TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DI ASRAMA AL-FAJR MA'HAD AL-ZAYTUN Muhammad Abdul Jabar; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 10 No. 04 (2024): Volume 10 No. 04 Desember 2024 In Press
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v10i04.4153

Abstract

This thesis examines the realization of the implementation of a statutory regulation directly as a form of obedience to the Republic of Indonesia. Dormitories as a component of educational institutions must of course carry out activities in line with the goals and functions of national education as stated in article 3 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. This research aims to determine the implementation of Law Number 20 of 2003 Article 3 in the Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun Dormitory. and a review of fiqh siyasah dusturiyah towards the implementation of Law Number 20 of 2003 Article 3 at the Al-Fajr Ma'had Al-Zaytun Dormitory. The method used in this research is a qualitative method where researchers make direct observations at the research location and conduct interviews with several sources who are one of the research objects. The research results show that the implementation of Law Number 20 of 2003 Article 3 has been well realized through the programs contained in Unsyithoh Yaumiyah. The attitudes and character of students, as well as national education goals, are formed through the activities and policies of dormitory management which are prepared systematically. And there were no hidden curricula or teachings that were not in accordance with the aims and functions of national education. From the perspective of siyasah dusturiyah fiqh, the implementation of Law Number 20 of 2003 is in line with Imam Al-Mawardi's theory of the formation of statutory regulations and is in line with the opinions of Ibnu Sina and Al-Maskawaihi regarding the goals of education. Keywords: Constitution, fiqh siyasah dusturiyah, Ma’had Al-Zaytun;
Co-Authors Abdur Rahim Abdur Rahim Abdur Rahim, Abdur Abidin, Ibnu Abu Tamrin Ahmad Fachrur Akmal, Najmuddin Al Fikri, Muhamad Mufid Al Munawar, Kholil Alfad, Jihaddul Alfi Satria Ali Aminulloh Ali Sodikin Almaarif, Azhar Amalia Andini Aminulloh, Ali Andini, Amalia Anggi Safitri Anida Atulloh Hanifa Annisa Azzahra, Annisa Annisa Fitri Annisa Fitri, Annisa Arrasyid, Muhammad Ikhwan Asep Mahbub Junaedi Aulia Madaniah Azis Rijal Muklis Azizah, Jihadini Nur Azzahra Auliadin Badriyono Badriyono Barra Ma’rifah, Brilliant Budi Prastya Nugroho Budiyanto Budiyanto Dadan Mardani Dewanti, Tri Mustika Diding Sariding Difa Farid Al-Fajri Ebta Yulianto Erik Yudistira Fadilah Al-Madani Fadillah, Muhammad Haikal Fath, Imam Nur Sidiq Al Firdaus Al Kamil Fitri Rachmiati Sunarya Fitri, Anisa Fitria Al Munawar Fitriani Hakim Gunawan Pujiyanto Guntur Budi Prasetyo Hadid, Umar Haekal, Muhammad Haeru Risman Haq, Isa Anshori Al Hastuti, Yusriana Maida Haya, Nasywa Aqilah Ibnu Salam Al-Mawarid Ikmal, Muhammad Imam Fatkhan Mubin Imam Prawoto Imas Nur Jamillah Imas Nurjamillah Indah Hafizhah Isa Anshori Al Haq Islami, Bilat Nur Iwan Iwan Jannah, Miyatu Al Jihadini Nur Azizah Junaedi, Asep Mahbub Kamil, Ihsan Khisma Dina Khalisa M. Isa Asyrofuddin Marsudi Marsudi Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Mufidah Muhamad Ramdan Muhamad, Fiqri Rizaldi Muhammad Abdul Jabar Muhammad Isa Asyrofuddin Muhammad Latief Munawir Sajali Nabilah, Khansa Silmi Nana Turyana Naufal Ghaly Rozani Nisa, Ikhfi Khoirun Nugroho, Budi Prastya Nur Anisa Al Maulida Nurhasan Nurhasan Nurmadhani, Wilda Nurrohman Nurrohman Pamungkas Alukman Nulhakim Paujiah, Syifa Prawoto, Imam Puji Puji Pungki Harmoko Putri, Amelia Fajri Ramlan Harun Rasyid Ashidiq Refly Setiawan Rijal, Ahlan Khoir Syah Risman, Haeru Roiddin, Farhan Sabililah, Sabi Sabrina, Ulla Sajali, Munawir Sakinah, Shakira Nurul Sapitri, Gina Setiawan, Rizal Ahmaludin Shabna Dafita Sidiq, kholaif Aulia SOBIRIN Soleha, Anisatul Sriyoto Suanda Suanda Sugimin Sujarwo Sujarwo Sukamto Sukasna Sukasna Suwito Suwito Syafri Rajabullah Taufiqurachman Taufiqurachman Teguh Rahayu Wiyono Thoriq Azhar Zulkarnain Tofa Fidyansyah Waryanto Waryanto Widiastuti, Nining Wildan Taska Wiyono, Teguh Rahayu Yadi Supriyatna Yunus, Nur Rohim Yusriana Maida Hastuti Zahra Putri Alhaqni