Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM KUASA MENJUAL BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DARI NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Nyoman Laraswati Janitra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam praktek, pemberian Kuasa Menjual telah menyebabkanKuasa Menjual dijadikan dasar pada proses dibuatnya AJB baliknama dan sekaligus dijadikan alat pendaftaran peralihan hak atastanahnya pada Kantor Pertanahan ditempat tanah tersebut berada.Dengan kata lain, dijumpai pendaftaran peralihan hak denganberdasarkan pada Akta Kuasa Menjual saja dengan tanpa diikutiakta PPJB. Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahuikedudukan hukum kuasa menjual jika kuasa menjual tersebutdiikuti oleh surat keterangan dari Notaris serta tata cara pendaftaranpengalihan hak milik atas tanah dikarenakan oleh jual beli yangmenggunakan kuasa menjual yang tidak diikuti oleh perjanjian jualbeli di Kantor Badan Pertanahan Nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianempiris dengan cara meneliti seberapa banyak masyarakat yangmenggunakan kuasa Menjual yang diikuti oleh surat keterangan dariNotaris dibeberapa Kantor Notaris/PPAT dan Kantor BadanPertanahan Nasional.Hasil penelitian yang diperoleh adalah akta kuasa menjualpada prinsipnya hanya memuat suatu perbuatan hukum yaitu suatutindakan perwakilan untuk melakukan jual beli untuk dan atasnama pemberi kuasa. Oleh karena itu Kuasa Menjual merupakansuatu bentuk kuasa khusus. Proses peralihan hak milik dilakukandengan pembuatan AJB oleh notaris dari pihak pemberi kuasamenjual dan pihak penerima kuasa penjual. Proses keabsahanpembelian lahan dapat dilihat dan dibuktikan dengan akta kuasamenjual yang secara notariil dibuat oleh notaris yang berwenang.Setelah AJB selesai di buat, maka PPAT menyerahkan berkas AJB kekantor Pertanahan untuk Balik Nama.]]>
<![CDATA[Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku ]]>
<![CDATA[Marsha Angela Putri Sekarini]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.227 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Namun seiring dengan tingkat kemajuan di bidang bisnis, hadirnya perjanjian baku menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang di mana di dalam kontrak baku sering kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pelaku usaha. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian baku dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Dalam perjanjian baku yang bersifat publik, eksistensi kebebasan berkontrak terimplementasi walaupun dibuat dalam bentuk perjanjian baku, sedangkan dalam perjanjian baku yang bersifat privat, eksistensi asas kebebasan berkontrak tidak terimplementasikan. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam Pasal 18 UUPK dimuat peraturan yang membatasi kebebasan subjek hukum dalam membuat perjanjian, termasuk terkait keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Kata kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, dan Klausula Eksonerasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH PADA LPD KESIMAN ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gde Kusuma Wardana]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.412 KB)
<![CDATA[Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan di Bali selain Bank, salah satu fungsi Lembaga Perkreditan Desa adalah memberikan kredit pada debitur. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa sebagai wadah ekonomi dalam Desa Pekraman Kesiman. Menghimpun dana dan masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Penghasilan bunga dan penyaluran kredit ini merupakan pendapatan utama bagi bank dan LPD. Bank umum dalam menyaluran kredit wilayah cakupannya luas, tidak hanya di satu wilayah saja tetapi bagi LPD dalam penyaluran kredit hanya mencakup satu wilayah saja yaitu pada desa pakraman dimana berdirinya LPD tersebut. LPD desa Pakraman Kesiman Pelaksanaan Pemberian Kredit bagi nasabah pada LPD Kesiman Di samping itu juga merijelaskan langkah - langkah yang dapat dilakukan oleh LPD Kesiman dalam hal pemberian kredit.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA TANAH HAK PENGELOLAAN YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA DI PELABUHAN BENOA ]]>
<![CDATA[I Kadek Arinata]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.605 KB)
<![CDATA[Hak Pengelolaan merupakan Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk menggunakan tanah untuk keperluan usahanya dan menyerahkan bagian-bagian tanah itu kepada pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Terdapat permasalahan dalam peralihan hak atas tanah di atas tanah Hak Pengelolaan serta upaya penyelesaian hukum untuk menyelesaiakan permasalahan peralihan tanah. Metode penelitian yang digunakan penulisan adalah metode penelitian Yuridis-Empiris, dikarenakan objek kajian yang diteliti terdapat langsung di masyarakat, berkenaan dengan proses peralihan hak atas tanah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Kasus (The Case Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach). Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan kajian terhadap undang-undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Dasar yang digunakan oleh kedua pihak adalah Perjanjian penyerahan penggunaan bagian tanah hak pengelolaan pelabuhan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK.0512/34/BNA-2010. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya masalah peralihan lahan yakni kurangnya pengawasan rutin dilapangan yang dilakukan oleh Tim Divisi Properti dari PT. Pelindo III Cabang Benoa dan kurang terjalin komunikasi yang baik antara kedua pihak. Upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan peralihan tanah hak pengelolaan adalah dengan cara musyawarah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Dwi Utami]]>;
<![CDATA[I Ketut Sandi Sudarsana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.202 KB)
<![CDATA[This paper entitled “Legal Protection To The Workers In Employment Agreement With Outsourcing System in Indonesia”. This paper aims to determine the implementation of the legal relationship between workers and outsourcing services provider. This type of writing is a normative research, which examined with the regulatory approach (the statute approach) means that a issue will be seen from the aspect of the law by reviewing the regulation. Legal relationship between workers and company service providers themselves contained in the employment agreement which contains about rights and obligations between the company and its employees.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 44/PID/2018/PT.DPS) ]]>
<![CDATA[Sheanny Scolastika]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.775 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p05
<![CDATA[Terhadap suatu kontrak sering terjadi adanya pihak tertentu yang tidak memenuhi prestasi yang kemudian perbuatan tersebut disebut dengan wanprestasi. Semestinya terhadap perkara wanprestasi dilakukan penyelesaiannya secara hukum keperdataan, namun ternyata di dalam praktiknya terhadap pelanggaran terhadap sebuah perjanjian sering pula dilaporkan sebagai tindak penipuan dan penyelesaian secara hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terhadap perkara ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan penerapan hukum dalam judex facti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Bali memperbaiki serta mengadili perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang berbeda yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara perdata dan memutus lepas para terdakwa. unsur “kesalahan” pada wanprestasi ditentukan dari lalainya seseorang dalam memenuhi prestasi pada hubungan kontraktual. Untuk itu agar para pihak atau masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian perlu memahami secara jelas karakteristik pembeda antara tindak penipuan dan perbuatan wanprestasi dalam sebuah hubungan kontraktual, dan pada perkara perjanjian yang diindikasikan sebagai tindak pidana penipuan harus dibuktikan terlebih dahulu unsure maksud atau niat (mens rea) dengan sengaja melakukan penipuan bukan diakibatkan oleh kelalaian. Kata Kunci : Wanprestasi, Delik Penipuan, Hubungan Kontraktual]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA PADA PT.SINAR DEWATA DI KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[Ni Kade Ayu Trisna Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Made Pujawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.815 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja pada PT.Sinar Dewata DiKabupaten Jembrana. Latar belakang penelitian ini adalah tentang penerapan kesejahteraan bagi pekerja yang masih tidak merata dan masih terasa tidak adil terhadap beberapa pekerja, karena didalam asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata, sehingga terkait masih belum adil dan meratanya pemenuhan hak jaminan sosial kepada pekerja tersebut maka masih adanya kendala dalam efektivitas penerapan asas pembangunan ketenagakerjaan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis emperis, penelitian emperis menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pendekatan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata belum berjalan efektif, yang terkait keadilan dan kemerataan jaminan sosial terhadap pekerjanya belum sepenuhnya berjalan dan adanya faktor pendukung dan factor penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial adalah dari faktor pendukungnya sendiri didukung dari segi pendanaan, serta faktor penghambat terkait kurangnya sosialisasi dan faktor sarana atau fasilitas jarak tempuh sebelum dibukanya cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jembrana. Kata Kunci : Asas Pembangunan Ketenagakerjan, Jaminan Sosial, Pekerja]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[I KADEK WAHYU PUTRAYANA]]>;
<![CDATA[I NYOMAN DARMADHA]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.129 KB)
<![CDATA[Bagi masyarakat Indonesia, kekayaan intelektual seperti lagu tradisional merupakan salah satu warisan bersama, khususnya masyarakat Indonesia yang Komunal dan selalu mengusung nilai kebersamaan, dengan demikian pemerintah Indonesia melindungi lagu tradisional tersebut sebagai ekspresi budaya tradisional dengan menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam karya tulis ini, dijelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional sebelum adanya UU Hak Cipta dan setelah berlakunya UU Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan untuk mencegah terjadinya komersialisasi serta tindakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara sebagai Pemegang Hak Cipta, tetapi upaya pemerintah masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal jangka waktu perlindungannya. Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Nila Sari]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.73 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan, perkawinan merupakan gerbang awal dalam membentuk suatu rumah tangga, perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan, karena keterbukaan Indonesia kepada dunia Internasional berdampak cukup besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya termasuk soal perkawinan banyak terjadi persoalan dimana perkawinan tidak hanya antara sesama penduduk Indonesia yang tentunya dapat dipastikan berkewarganegaraan Indonesia pula tetapi seiring perkembangan zaman yang terjadi banyak warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan warga Negara asing atau yang sering disebut dengan Perkawinan campuran dalam perkawinan campuran terdapat perbedaan antara kewarganegaraan laki-laki serta perempuan maupun sebaliknya, perkawinan campuran itu sendiri dapat dijumpai landasan hukumnya pada Pasal 57 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada hakikatya dalam perkawinan campuran warga negara Indonesia dapat memilih kewarganegaraan mengikuti suami maupun isterinya sesuai dengan isi dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dalam hal ini mengkaji adanya konflik norma antara ketentuan undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran untuk memisahkan seluruh harta benda antara pasanganya masing-masing selama masa perkawinan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraanya itu. Kata kunci: Hak Milik, warga negara, Perkawinan Campuran]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[I Made Yudatama]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.617 KB)
<![CDATA[Pesatnya perkembangan ekonomi mendorong setiap pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan bisnisnya seorang pelaku usaha memerlukan tambahan modal. Salah satu cara untuk memperoleh tambahan modal adalah dengan melakukan permohonan kredit. Namun dalam setiap perjanjian kredit pasti terdapat resiko di dalamnya. Musnahnya objek jaminan fidusia merupakan salah satu resiko yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia. Kurangnya penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian kata musnah pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebabkan adanya kekaburan terhadap indikator musnahnya benda jaminan. Kekaburan ini nantinya akan berdampak pada kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap musnahnya objek jaminan fidusia. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan musnah pada jaminan fidusia dan Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya objek jaminan. Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini digunakan metode penelitian normatif. Musnah Yang dimaksud dalam jaminan fidusia adalah musnah secara total. Perlindunan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda diperoleh melalui sita eksekutorial. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Musnahnya Benda, Jaminan Fidusia]]>
