Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (CONTEMPT OF COURT) Muhammad Alfarobi; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.944

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan terhadap peradilan (contempt of court), yang secara harfiah berarti merendahkan martabat pengadilan. Kasus seperti tindakan Razman dan kuasa hukumnya yang naik ke atas meja persidangan, yang dinilai sebagai obstruction of justice atau contempt of court, menyoroti urgensi permasalahan ini. Seringnya istilah obstruction of justice muncul dari berbagai pihak juga memperlihatkan bahwa isu ini relevan dan perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahan utama dalam penelitian ini terbagi dua: pertama, bagaimana penegakan hukum contempt of court dilakukan di Indonesia; kedua, bagaimana sanksi ta'zir dapat diterapkan menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaku contempt of court untuk mencapai efek jera (zajr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan data sekunder dari bahan pustaka. Berdasarkan pembahasan, ditarik dua kesimpulan utama. Penegakan Hukum Contempt of Court di Indonesia saat ini diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana, dan belum terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus (Contempt of Court Act). Ini menyebabkan tantangan dalam kepastian dan konsistensi hukum. Sanksi Ta'zir dan Efek Jera (Zajr) dalam Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa tindakan penghinaan terhadap peradilan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Sanksi ta'zir memiliki karakteristik fleksibilitas, di mana jenis dan kadar hukuman tidak ditetapkan secara spesifik dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri) untuk mencapai efek jera  
PRAKTIK PENYERAHAN (QABDH) DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH: ANALISIS PUTUSAN No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn Syifa Zain Sirait; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1180

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses  penyerahan barang dalam akad murabahah dilaksanakan oleh bank syariah berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan praktik yang dilakukan dalam dunia perbankan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana proses penyerahan barang (qabdh) dalam akad murabahah di perbankan syariah berdasarkan aturan di Indonesia dan kenyataan di lapangan, serta mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn terkait keabsahan proses penyerahan barang tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif  dengan pendekatan judicial case study yaitu case approach dan statute approach. Perbankan syariah terus berkembang dengan akad murabahah sebagai produk utama, namun masih ada masalah dalam proses serah terima barang, khususnya soal qabdh haqiqi dan qabdh hukmi, sehingga prosedur perlu diperbaiki agar sesuai syariah dan hukum serta melindungi hak nasabah, seperti yang ditegaskan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn menegaskan bahwa akad murabahah baru sah kalau barang diserahkan langsung diserahkan ke nasabah sebelum pembayaran dimulai jika tidak bank dianggap melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab atas kerugian nasabah.
PERLINDUNGAN PETUGAS PENAGIHAN PEMBIAYAAN KOPERASI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO-147/DSN-MUI/XII/2021 (DI KECAMATAN MEDAN MARELAN) Adrian Ibrahim; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1397

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang didapat petugas koperasi berdasarkan Fatwa No 147 Fatwa DSN-MUI No 147/DSN-MUI/XII/2021. Masalah yang dihadapi oleh koperasi pada saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau operasionalnya sebab, koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya. Dan untuk memastikan koperasi harian beroperasi secara adil dan sesuai aturan, serta melindungi hak-hak anggotanya, yang sangat bergantung pada perlindungan hukum yang kuat. Pegawai koperasi harian sering menghadapi ancaman kekerasan, terutama saat berhadapan dengan peminjam yang gagal bayar. Situasi ini bisa memicu frustrasi dan emosi pada peminjam, yang berpotensi berujung pada tindak kekerasan terhadap pegawai. Dan berdasarkan penelitian ini bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah serta bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach bertujuan agar peneliti ingin melihat apakah aturan fatwa DSN-MUI No-147/DSN-MUI/XII/2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan sudah diterapkan dan terlaksana dengan cukup baik dalam melindungi petugas dari tindak kejahatan dalam pekerjaan atau ada sedikit pergeseran dalam penerapannya.. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan depth interview untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalami suatu fenomena untuk kelengkapan data sekunder yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah. Dan pada hasil menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dalam bekerja semua sudah dijamin oleh pemerintah, terutama dalam hal keamanan serta keselamatan bekerja dan sebagai pekerja kita diberi hak untuk mendapat tempat lingkungan yang aman dan juga nyaman.
Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Implementasi Qanun Jinayat di Aceh Ardewifna Bakkara; Fauziah Lubis; Pagar Pagar; Ramadhan Syahmedi Siregar
Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 1 (2026): Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/jhki.v3i1.30855

Abstract

Abstract:This study aims to examine the existence and application of Islamic criminal law in Indonesia within the framework of a pluralistic national legal system, as well as to analyze its relevance in responding to the dynamics of modern societal development. This research employs a qualitative approach using a library research method, through the review of various classical and contemporary literatures related to fiqh jinayah and the legal system in Indonesia. The findings indicate that Islamic criminal law occupies a limited position within the national legal system; however, it is still accommodated in certain contexts, such as through regional policies that implement sharia-based principles. Furthermore, the implementation of Islamic criminal law requires contextual ijtihad to ensure its alignment with the values of justice, humanity, and human rights. In practice, the concepts of jarimah, including hudud, qisas, and ta’zir, serve as normative foundations, although their application is adjusted to the social, cultural, and legal conditions prevailing in Indonesia. In addition, efforts to harmonize Islamic criminal law with national law are essential in order to create a just and responsive legal system. Thus, Islamic criminal law in Indonesia demonstrates a degree of flexibility in its implementation while maintaining adherence to the fundamental principles of Islamic law in addressing the challenges of contemporary developments. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia dalam kerangka sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, serta menganalisis relevansinya dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat modern. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), melalui penelusuran berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan fiqh jinayah dan sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kedudukan yang terbatas dalam sistem hukum nasional, namun tetap diakomodasi dalam konteks tertentu, seperti melalui kebijakan daerah yang menerapkan prinsip-prinsip syariat. Penerapan hukum pidana Islam juga memerlukan proses ijtihad yang kontekstual agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, konsep jarimah seperti hudud, qisas, dan ta’zir menjadi landasan normatif, namun implementasinya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, upaya harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional menjadi hal penting guna menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif. Dengan demikian, hukum pidana Islam di Indonesia menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapannya, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.