Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.028
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum KABILAH : Journal of Social Community Journal on Education JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Jurnal Pendidikan dan Konseling PERSPEKTIF ADIL : Jurnal Hukum Rayah Al Islam : Jurnal Ilmu Islam As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Law_Jurnal INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Case Law QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Local History & Heritage AL-SULTHANIYAH Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Journal of Innovative and Creativity Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam IRSYADUNA: Jurnal Kemahasiswaan Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Fauziah Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Contra Legem Azas Ultra Petitum Partium terhadap Perkara Verstek Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2022/PA.Mdn, Nomor 1797/ Pdt.G/2022/PA.Mdn dan Nomor 1354/ Pdt.G/2022/PA.Mdn) Arifin Ilham Batubara; Fauziah Lubis; Nurcahaya Nurcahaya
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.83188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas ultra petitum partium dalam putusan cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Medan, khususnya dalam dua perkara: Nomor 3067/Pdt.G/2022/PA.Mdn, Nomor 1797/Pdt.G/2022/PA.Mdn dan Nomor 1354/ Pdt.G/2022/PA.Mdn. Asas ini melarang hakim memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam petitum. Namun dalam praktiknya, hakim memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit. Latar belakang penelitian ini didasari oleh urgensi untuk memahami sejauh mana hakim dapat melakukan contra legem atau menyimpangi ketentuan normatif demi mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mut’ah dan nafkah iddah secara ex officio dalam cerai gugat verstek meskipun menyimpangi asas ultra petitum partium, memiliki legitimasi melalui yurisprudensi, SEMA No. 3 Tahun 2018, (tentang hak istri pasca peceraian  serta Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 (tetang perkawinan). Novelty dari penelitian ini terletak pada penguatan argumen bahwa tindakan contra legem oleh hakim bukanlah pelanggaran mutlak, melainkan bentuk adaptasi progresif terhadap hukum positif demi menciptakan keadilan sosial. Kesimpulannya, praktik contra legem dalam perkara cerai gugat yang dilakukan secara proporsional dan berbasis hukum tetap dapat dibenarkan untuk melindungi hak-hak perempuan secara substantif.
Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Mitigasi dalam Kontrak Pembiayaan Perbankan: Kajian UU No 4 Tahun 1996 dan UU No. 21 Tahun 2008 Syaddan Dintara Lubis; Fauziah Lubis; Mhd. Yadi Harahap
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5772

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis pembebanan jaminan Hak Tanggungan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam kontrak pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia. Sistem perbankan ganda menghadapi tantangan hukum dan operasional yang berbeda dalam menjamin hak kreditur sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi debitur berdasarkan paradigma kontraktual masing-masing. Penelitian ini bertujuan membandingkan pembebanan Hak Tanggungan dalam kontrak kredit dan pembiayaan syariah, menganalisis perbedaan mendasar menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta mengidentifikasi isu-isu spesifik yang memengaruhi kepastian hukum, orientasi eksekusi, dan kesesuaian prinsip keadilan dalam kedua sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute comparative yang sistematis dan terstruktur. Bahan hukum primer mencakup kedua undang-undang, peraturan pelaksana, serta doktrin yurisprudensial yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum otoritatif yang dianalisis menggunakan teknik kualitatif untuk menghasilkan konstruksi argumentasi yang logis dan berbasis regulasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa Hak Tanggungan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang esensial dalam kedua sistem perbankan, namun memiliki karakter hukum dan orientasi eksekusi yang berbeda. Perbankan konvensional menitikberatkan pada kepastian eksekusi dan kekuatan eksekutorial, sementara perbankan syariah menempatkan jaminan sebagai penguat komitmen etis dan keadilan kontrak dengan parameter eksekusi yang lebih fleksibel. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model eksekusi jaminan yang berimbang, yang mengintegrasikan kepastian hukum dan prinsip keadilan berbasis syariah guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak kreditur dan debitur secara proporsional.
Pertanggungjawaban Platform Alami Sharia Terhadap Lender Atas Gagal Bayar Borrower Perspektif DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 Jundi Zakiyah; Fauziah Lubis
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 8 No. 7 (2026): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12843

Abstract

This study aims to analyze the form of liability of PT. Alami Fintek Sharia for borrower defaults to lenders. The focus of this study is the form of liability of the Alami Sharia platform, as the operator of Peer-to-Peer (P2P) Lending, toward lenders regarding borrower defaults, as well as whether such liability complies with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 on Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. This study is motivated by the risk of borrower default in Sharia fintech services, such as the Alami Sharia platform, which raises questions regarding the scope of the platform liability toward lender an issue that requires analysis in light of the provisions of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study employs an empirical legal research design, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through interviews and a literature review, and were subsequently processed and analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that the Alami Sharia platform asserts that the risk of default by the borrower is a risk inherent to the lender as the shahibul maal. The platform is not directly liable for losses arising from a borrower default, provided there is no element of negligence (taqsir), fault (ta’addi), or violation of the principle of due diligence in the selection and disbursement of financing; clauses transferring liability to the lender violate the Consumer Protection Law. However, efforts to recover the lender’s losses have not yet been effective due to the predominantly administrative nature of law enforcement. Therefore, enhanced legal accountability and the development of better protection mechanisms are needed within the digital economy ecosystem.
Implementasi Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Perspektif Perma No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Terhadap Sengketa Wakaf dan Ekonomi Syariah di PA Lubuk Pakam Sultan Khairul Fawaz; Fauziah Lubis
AL-SULTHANIYAH Vol. 15 No. 2 (2026): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5272

Abstract

This research aims to examine the application of simple,fast and light-cost principles through Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 in adjudicating waqf and Islamic economic conflicts. The research problem centered on evaluating the effectiveness of electronic mediation implementation alongside identifying challenges encountered within religious judicial proceedings. This investigation was prompted by the necessity for an efficient justice system that adapts to technological progression while ensuring equitable access to legal remedies. The research methodology employed empirical-juridical approaches, integrating case analysis and regulatory assessment to examine the congruence between statutory provisions and their practical application in real-world settings. The findings demonstrated that technology-mediated mediation via e-court platforms can facilitate achieving simple, fast, and cost-efficient justice through optimization of temporal, financial, and administrative processes. Nonetheless, full implementation remains constrained by various barriers, including technological infrastructure deficiencies, digital literacy disparities, and human resource capacity limitations.
Consumer Protection on pertamina Fuel Quality in the Pertamax-Pertalite Adulteration case: Wahbah Az-Zuhaili's Perspective Cicih Aninda; Fauziah Lubis
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 2 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1511

Abstract

This study examines consumer protection concerning the quality of Pertamina’s fuel in the case of Pertamax adulterated with Pertalite, analyzed through the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. The background of this research stems from the increasing allegations of fuel adulteration by individuals within PT Pertamina Patra Niaga and its subsidiaries, which have caused significant losses to both society and the state. The study aims to analyze the forms of consumer protection law violations in this case and to review the legal solutions from both positive law and Islamic law perspectives. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, utilizing primary legal materials such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, alongside secondary materials including legal literature and academic journals. The findings indicate that the practice of mixing Pertamax and Pertalite violates Articles 7 and 8 of the Consumer Protection Law (UUPK) as it involves trading goods inconsistent with their labeling and quality standards. From the Islamic perspective, such an act constitutes tadlīs fī al-jawdah (deception in product quality), which is strictly prohibited, as emphasized by Wahbah Az-Zuhaili in al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. The state holds both legal and moral responsibilities as waliy al-amr to uphold justice through effective supervision (hisbah) and firm law enforcement. In conclusion, the practice of fuel adulteration represents a violation of both national and Sharia law. Therefore, reform in energy distribution governance, transparency in monitoring, and consumer education are essential to prevent similar fraudulent acts in the future
User Perceptions Of The Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan Library Related to Library Facilities And Infrastructure Nita Sucianty; Fauziah Lubis; Kasron Muchsin Nasution
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 3 No. 1 (2022): January
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v3i1.320

Abstract

This study aims (1) to find out how the perception of users of the Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan Library related to facilities and infrastructure, (2) to find out the obstacles faced by libraries in providing facilities and infrastructure (3) to find out the efforts made by libraries in provide facilities and infrastructure. The method used in this study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this study through observation, interviews and documentation. The results of the research are user perceptions regarding the area of the room, reading tables and chairs, storage of goods, spatial planning, room decoration, collections, wifi and library computers still do not make users feel comfortable and have not been used optimally by library users. In addition, the obstacles faced by the library according to user perceptions can be seen from the facilities and infrastructure that are still inadequate to what is expected by library users. Efforts that have been made by the library in overcoming these obstacles are by submitting a proposal to the principal so that the facilities and infrastructure in the library are adequate and meet the needs of library users. In addition, the efforts made by the library are also through donations of books from students of MAN 1 Medan.
Ultra Petita Principle: Hadhanah Determination in Medan Religious High Court Decision No. 1/Pdt.G/2025/PTA.Mdn Nurmala Sari; Fauziah Lubis
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 5 No. 1 (2026): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v5i1.1810

Abstract

This study aims to analyze the application of the ultra petita principle under Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015 concerning the determination of child hadhanah (child custody) rights in the Medan Religious High Court Decision No. 1/Pdt.G/2025/PTA.Mdn. The study is motivated by the legal issue concerning the limits of judicial authority in determining hadhanah rights when no claim requesting such determination is submitted by the parties. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings demonstrate that the application of the ultra petita principle in Decision No. 1/Pdt.G/2025/PTA.Mdn is reflected in the panel of judges' decision to limit its authority to the claims submitted by the parties. Accordingly, the panel did not determine hadhanah rights because no petitum requesting hadhanah was included in the reconventional claim. This reasoning was based on Article 178 paragraph (3) of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and the provisions of SEMA Number 3 of 2015, which prohibit judges from granting relief beyond the parties' requests unless permitted by law. Therefore, the decision consistently applies the ultra petita principle while promoting legal certainty and procedural fairness in Islamic family dispute resolution. This study contributes to the international literature on comparative Islamic family law by demonstrating how Indonesian religious courts balance judicial restraint with child custody adjudication within a pluralistic legal system, offering insights for comparative studies on judicial discretion and procedural justice in family law.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERBUATAN ZINA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ISLAM) Sugih Ayu Pratitis; Pagar Pagar; Hasan Matsum; Fauziah Lubis
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8131

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina di Indonesia dalam kerangka pluralisme hukum, dengan menelaah pengaturannya dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum Islam. Kompleksitas pengaturan zina muncul akibat koeksistensi norma hukum positif, norma keperdataan, dan norma agama yang berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan perbandingan. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, zina diatur secara terbatas sebagai delik aduan yang hanya melindungi institusi perkawinan, sehingga belum mencerminkan nilai moral dan keagamaan masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum perdata, zina tidak dikriminalisasi, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti dasar perceraian dan pelanggaran asas kesetiaan dalam perkawinan, meskipun belum diikuti mekanisme pemulihan hak korban yang memadai. Sementara itu, hukum Islam memandang zina sebagai jarīmah hudud dengan sanksi tegas yang berorientasi pada perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, namun penerapannya secara formal dibatasi oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan zina masih menghadapi kendala normatif, prosedural, dan kultural, sehingga diperlukan upaya harmonisasi dan penegakan hukum yang berimbang antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial, serta nilai moral dan keagamaan masyarakat Indonesia.
Tinjauan Maslahat dan Illat Hukum Pada Praktik Penyewaan Lahan Untuk Peternakan Babi di Kecamatan Sidamanik dalam Analisis Kaidah Hukum Asal Kebolehan Bermuamalah Muhammad Sya’ban Siregar; Mhd. Syahnan; Fauziah Lubis; Dhiauddin Dhiauddin; Nisful Khoiri
Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LP3M IAI Al Urwatul Wutsqo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/irsyaduna.v5i3.2851

Abstract

Leasing is a permissible contract in Islam. However, if the purpose of the lease transaction creates significant dynamics for Islam, research is necessary to determine its legal basis in Islam. This research was conducted in Sidamanik District, Simalungun Regency, where a Muslim, having been unable to find a tenant for his land for a long time, immediately rented it to someone with the intention of establishing a pig farm on the leased land, despite the exorbitant rental price. This led to environmental pollution and health problems for local residents. This research was conducted to determine the actions of Muslim landowners, analyzing the principles of the Lafadz (words of Islamic law) in transactions, specifically regarding the practice of leasing land for pig farming. In the context of Islamic law, the basic principle of the permissibility of muamalah (economic transactions) is exempted when it comes to activities involving prohibited objects, such as pigs. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on land leasing for pig farming and its implications for business actors. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach through a literature review of Islamic legal sources, including the Quran, Hadith, and the opinions of scholars. The results indicate that the practice of land leasing for pig farming has generated differing opinions among scholars, with the majority deeming it prohibited based on the prohibition of pork in Islam. This research is expected to contribute to the development of a deeper understanding of muamalah law and its application in the contemporary context, as well as provide guidance for Muslims in conducting economic activities in accordance with Islamic law
Analisis Yuridis Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah Selamat Sentosa; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.846

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat melalui integrasi perspektif siyasah dusturiyah dan hukum progresif. Secara normatif, perda ini telah selaras dengan prinsip hukum nasional, namun temuan lapangan di Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, menunjukkan lemahnya penegakan hukum karena secara terbuka menjual minuman beralkohol, termasuk kepada remaja, tanpa penindakan tegas dari Satpol PP. Melalui pendekatan kasus (Case Approach) dan perundang-undangan (Statute Approach), penelitian ini mengkaji aspek kelembagaan, budaya hukum masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Data observasi juga mencatat beberapa kasus kekerasan dan kecelakaan akibat konsumsi alkohol, termasuk insiden pembacokan pada April 2025 yang dipicu minuman tuak. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya budaya hukum masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya aparat. Perspektif siyasah dusturiyah menegaskan kewajiban pemerintah melindungi akal, jiwa, dan agama, sedangkan pendekatan hukum progresif mendorong penegakan adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Kontribusi unik penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis normatif dengan pendekatan fiqih siyasah dan hukum progresif, menghasilkan kerangka penguatan perda yang mencakup reformasi kelembagaan, strategi edukatif berbasis nilai lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa penguatan struktur kelembagaan dan partisipasi masyarakat, perda hanya akan menjadi produk hukum simbolik yang tidak berdampak nyata dalam kehidupan sosial.
Co-Authors Adrian Ibrahim Ahmad Zakaria Hasibuan Ali Bata Ritonga Anggi Purnama Anisah Lubis Ardewifna Bakkara Arifin Ilham Batubara Azhari Putra Pratama Lubis Bismar Siregar Cicih Aninda Dara Muhklishah Pulungan Dedy Supriyadi Dhiauddin Dhiauddin Dinda Aqsa Faquita Dini Aulia Dwi Putri Mardhyah Dwi Utamika Mutiara Ermida Yani Fachrunnisa Windi Marpaung Fatimah Zahara Hamka Husein Hasibuan Harisman Harisman Hasan Matsum Hasrat Dihati Hazlya Marlyn Husniyah Aufa Ibnu Qudama Jamalul Qadri Jundi Zakiyah Kasron Muchsin Nasution Khairul Hasbi Hutagaol Khairunnisa Al Syifa Khoirul Jamil Mhd Yadi Harahap Mhd. Syahnan Mhd. Yadi Harahap Mughni Hafilla Muhammad Aidil Rahman Muhammad AlFarobi Muhammad Fikri Ikhsan Muhammad Habibul Amin Muhammad Nurul Azmi Muhammad Sya’ban Siregar Nasrullah Hidayat Naufal Ariq Nst Nazli Khatami Nisful Khoiri Nita Sucianty Nur Farah Hana Nurcahaya Nurcahaya Nurhaliza Nurhaliza Nurhayana Khofifah Adisty Sagala Nurmala Sari Nurul Fitri Ramadhani Paet Hasibuan Pagar Pagar Pagar Pagar Pagar Purwaningtyas, Franindya Raihan Baihaqi Raissa Amanda Putri Ramadhan Syahmedi Siregar Saidin Ali Hutapea Sekar Andini Selamat Sentosa Shalsabila Putri Maharani Sonia Fadilah Sri Dwi Khoironi Sugih Ayu Pratitis Sultan Khairul Fawaz Syaddan Dintara Lubis Syifa Zain Sirait Wildan Habib Azhari Yhossy Rizky Akbar Yusniah Yusniah Zainuddin Hasibuan