This Author published in this journals
All Journal Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin PASAI Pedagogik : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Unversitas Muhammadiyah Aceh JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology Jurnal Konstitusi Jurnal EMT KITA JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Serambi Saintia : Jurnal Sains dan Aplikasi Jurnal Sains Riset Jurnal Vokasi Jurnal Akuntansi dan Keuangan JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Geuthee Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara TAFSE: Journal of Qur'anic Studies International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Pemikiran Islam (JPI) International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE) Journal Geuthee of Engineering and Energy AT-TIJARAH: Journal Islamic Banking and Finance Research Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Claim Missing Document
Check
Articles

Determinants of Halal Meat Certification Behavior in Indonesia: A TPB Analysis Fuadi, Fuadi; Ramadhan, Muhammad; Batubara, Chuzaimah
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v13i2.24759

Abstract

Despite being the country with the largest Muslim population globally, Indonesia faces challenges in implementing halal food supply regulations, particularly in the meat industry. This study aims to explore the factors influencing the decision of actors in the halal meat supply chain in Aceh, Indonesia, to obtain halal certification for their products. Data was collected through structured interviews with 150 participants involved in the halal meat supply chain. The data analysis was conducted using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS). The study applied the Theory of Planned Behavior (TPB) alongside government regulations on halal food and compliance to predict certification behavior through the intention to certify. The findings suggest that attitude, subjective norms, perceived behavioral control, halal regulation, and compliance influence the intention to certify, which in turn affects the behavior of the actors. This study demonstrates that intention to certify acts as a mediating factor in the relationship between these variables and the behavior of actors within the halal meat industry. These findings have substantial implications for both the halal food industry and regulatory bodies seeking to enhance halal certification rates in Indonesia.========================================================================================================ABSTRAK - Determinan Perilaku Sertifikasi Daging Halal di Indonesia: Analisis Theory of Planned Behavior. Meskipun merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi penyediaan makanan halal, khususnya di industri daging. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku dalam rantai pasokan daging halal di Aceh, Indonesia, untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan 150 partisipan yang terlibat dalam rantai pasokan daging halal. Data analisis dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling dengan Partial Least Squares (SEM-PLS). Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) bersama dengan peraturan pemerintah tentang makanan halal dan kepatuhan digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memprediksi intensi pensertifikasian produk. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, regulasi halal, dan kepatuhan mempengaruhi intensi untuk mensertifikasi, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pelaku. Studi ini menyimpulkan bahwa intensi memediasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan perilaku pelaku usaha di industri daging halal. Kajian ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan bagi industri makanan halal dan badan regulasi dalam meningkatkan tingkat sertifikasi halal di Indonesia.
Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh Fuadi, Fuadi; Zulkarnain, Zulkarnain; Boihaqi, Boihaqi; Ibrahim, Muhammad Syahrial Razali
TAFSE: Journal of Qur'anic Studies Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/tafse.v9i2.28851

Abstract

Modernization has shifted Acehnese society from simplicity to consumerism. In Islam, excessive consumption is classified as israf (overspending on permissible matters) and tabzir (wasting wealth on non-beneficial purposes). Quraish Shihab’s Tafsir Al-Misbah highlights their role in social inequality and spiritual degradation. This study employs a qualitative descriptive-interpretative approach, utilizing library research and semi-structured interviews with three community leaders in Pidie Jaya. Data were analyzed thematically and interpretatively, comparing respondents’ views with Tafsir Al-Misbah. The findings indicate that the respondents’ understanding aligns with Quraish Shihab’s exegesis, although they place greater emphasis on economic aspects over spiritual dimensions. This awareness helps prevent a status-driven consumer culture in Aceh, confirming that balanced consumption is integral to the principle of hifzul mal (preserving wealth) in Islam. However, strong social norms promote excessive spending, necessitating educational strategies through religious institutions, formal education, and social media to cultivate ethical consumption habits in line with Islamic values.
Edukasi Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Lhokseumawe Fuadi, Fuadi; Saharuddin, Saharuddin; Mursalin, Mursalin
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Riset dan Inovasi Dikara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingkat pemanfaatan dan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kota Lhokseumawe masih belum optimal, meskipun infrastruktur perbankan syariah telah tersedia. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah, serta manfaat jangka panjang yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara ketersediaan layanan perbankan syariah dengan tingkat partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih ragu atau belum sepenuhnya memahami cara kerja produk seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah, sehingga cenderung memilih produk perbankan konvensional yang lebih familiar. Program pengabdian masyarakat ini hadir sebagai inisiatif strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui edukasi keuangan syariah secara masif dan terstruktur. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan yang terencana dan sistematis, diawali dengan persiapan dan koordinasi. Tahap ini meliputi survei awal untuk memetakan tingkat pemahaman masyarakat dan menjalin kolaborasi dengan lembaga perbankan syariah lokal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya, tim mengembangkan materi edukasi yang relevan, mudah dipahami, dan menarik dalam berbagai format, termasuk presentasi interaktif, modul pelatihan, infografis, dan video singkat. Materi ini akan mencakup dasar-dasar ekonomi Islam, perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, serta jenis-jenis produk perbankan syariah beserta akadnya. Tahap implementasi akan dilakukan melalui seminar dan workshop interaktif di lokasi strategis, serta membuka booth informasi di area publik untuk konsultasi personal. Pemanfaatan platform digital dan media sosial juga menjadi bagian dari metode ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Di akhir program, evaluasi akan dilakukan melalui kuesioner dan wawancara untuk mengukur peningkatan minat dan pemahaman masyarakat. Diharapkan program ini dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Lhokseumawe , mengubah persepsi dari skeptis menjadi tertarik, dan mendorong partisipasi aktif dalam sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberkahan. Program ini juga memiliki visi menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transaksi yang adil dan berkah, yang akan berkontribusi pada penciptaan ekosistem ekonomi syariah yang lebih kokoh, inklusif, dan berkelanjutan di Lhokseumawe.
Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang ( Taxes-Credit ) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Fuadi, Fuadi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 48 No 2 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v48i2.124

Abstract

Article 192 of Law No. 11 of 2006 on the government of Aceh states that "zakat as a reduction of income taxes payable (taxes credit)," while article 22 of Law No. 23 of 2011 on the management of zakat states that "zakat as a deduction the amount of taxable income (taxes deductable)." therefore there has been a disharmony of the two provisions, and so far the provisions of zakat as a reduction of income tax payable (taxes credit) in Aceh has not been effective yet. The purpose of this study is to investigate the implementation of the provisions of "zakat as a tax deduction payable in Aceh. and what regulation dispute resolution between Article 192 of Law No. 11 of 2006 on the Aceh government with the income tax law in Aceh." The results of the research indicates that the implementation of zakat as a reduction of income taxes payable have not been effective because the central government represented by the Ministry of finance rejected the provision. As for the solution is a) change/void the article such by the competent institutions that formed it; b)apply for a judicial review to the constitutional court; c) apply the principles of law /legal doctrine "lex specialis derogat legi generalis," The President issued the implementing regulations of Article 192 of Law No. 11 of 2006.
Mawah as a Religiously Embedded Economic Institution in Aceh: A Durkheimian Account of Selective Adaptation Fuadi, Fuadi; Iskandar, Iskandar; Danial, Danial
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jsai.v6i2.8327

Abstract

Traditional religious-economic institutions face increasing pressure from modernization and globalization, yet their persistence continues to complicate classical secularization theories. Mawah, a centuries-old Islamic profit-sharing system in Aceh, provides an important case for examining how religion remains embedded in economic life. This study analyzes mawah as both a religious and economic institution through Durkheim's functionalist theory, focusing on its persistence, transformation, and contemporary relevance as an Islamic economic alternative. This study employed a qualitative case study design with ethnographic elements, conducted in Pidie Jaya and Aceh Besar districts. Data were collected through focus group discussions, semi-structured interviews, and direct observations, complemented by recent scholarly literature. Analysis combined inductive coding with Durkheim’s concepts of solidarity, ritual, and collective effervescence, alongside Islamic jurisprudential principles such as al-adah muhakkamah (custom as a source of law). This study found that mawah persists as a post-secular institution through selective adaptation. Agricultural practices demonstrate rationalization tendencies, often resembling contractual arrangements, yet still operate within Islamic ethical frameworks of justice, trust, and collective welfare. By contrast, livestock-based mawah retains strong ritual dimensions through communal prayers, shared meals, and religious mediation, exemplifying collective effervescence. Trust networks rooted in religious authority and community membership remain central, providing moral legitimacy that purely instrumental arrangements cannot offer. This study contributes to sociology of religion by showing that religious institutions adapt through differential secularization rather than uniform decline. For policymakers, mawah illustrates how culturally grounded Islamic economic institutions can strengthen local development strategies while preserving social solidarity and religious authenticity.
Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021 Ulya, Zaki; Fuadi, Fuadi; Putra, Aldi Syah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8353

Abstract

This study aims to find out what the independence and integrity of the Honorary Board of Election Organisers (DKPP) are after the enactment of Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021. After the enactment of the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021, DKPP experienced problems related to its independence, including limited authority, lack of independent supervisory functions, and rampant political intervention. All of these problems affect DKPP's role in carrying out its duties as a supervisor of election administrators. It is crucial to keep in mind that even with the changes in the DKPP's jurisdiction following the Constitutional Court's ruling, the organization's responsibility as a defender of morality and integrity in election administration is still crucial to maintaining a free, transparent, and democratic electoral process. This research uses normative juridical research methods, with a library research approach. To obtain secondary data related to this title so that valid and accountable data can be obtained, the approach used in this research is the statute approach. The findings of this research support the decision of the Constitutional Court No. 32/PUU-XIX/2023 which cancelled Article 458 paragraph (13) of Law No. 7/2017. This makes the decision of the Election Organiser Honour Council legally binding as a concrete, unique, and final decision made by a state administrative official, which can be challenged in the state administrative court. This decision has legal consequences because it confirms the final and binding nature of the Election Organiser Honour Council, which distinguishes it from judicial decisions; and opens up the possibility of testing the decision of the DKPP through the State Administrative Dispute procedure at the State Administrative Court.
PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Natsir, Muhammad; Fuadi, Fuadi; Ulya, Zaki
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.517 KB)

Abstract

Keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
Filosofi Fenomenologi Metode Reduksi Husserl Fuadi, Fuadi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26461

Abstract

Studi ini mengkaji tentang sebagai sebuah arah baru dalam filsafat, fenomenenologi dimulai oleh Edmund Husserl untuk mematok suatu dasar yang tak dapat dibantahkan, ia memakai apa yang disebutnya metode fenomenologi, yaitu ajaran mengenai gejala yang menemukan sebab-sebab subjektif dan objektif ciri-ciri bayangan objek pengalaman inderawi. Pencapaian hakikat kebenaran dari seluruh objek konkret, Husserl membangun sistem metodologi reduksi, yaitu melalui reduksi fenomenologis, reduksi eidetis dan reduksi transendental sebagai upaya untuk mencapai hakekat segala sesuatu. Tujuan dalam kajian ini adalah memaparkan arah baru dalam filsafat terkait fenomenologi dari Edmund Husserl, sebab-sebab subjektif dan objektifnya. Metode yang di gunakan dalam kajian ini menggunakan literature review, mencarikan literatur terkait dengan topik penelitian dan sumber kredibel. Hasil kajian memberikan gambaran bahwa Husserl tokoh fenomenologis mengadakan reduksi fenomenologis untuk memperoleh kejelasan penuh fenomena sebagai data asli. Fenomenoli menurut Husserl memberikan pengetahuan tentang apa yang ada dan objek dunia yang kita alami dengan metode kembali ke benda itu sendiri. Kajian objek dan pemecahan masalah mengarah pada hakikat arti segala sesuatu, mengunakan prinsip penyaringan reduksi fenomenologis, eidetis dan transedental.
Pengaruh Serbuk Daun Kelor Terhadap Berat Badan Pada Tikus Wistar Putih Hazira, Hazira; Chandra, Aditya; Fuadi, Fuadi
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 8 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i8.457

Abstract

Pertumbuhan seseorang dapat dinilai dari perubahan berat badan, tinggi badan, dan dan lingkar kepala. Salah satu faktor tumbuh kembang yang membutuhkan perhatian khusus adalah berat badan lahir. Berat badan saat lahir merupakan berat badan yang diukur dengan menimbang dalam satu jam pertama setelah lahir ke dunia. Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram yang berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik dan benar. Anak dengan riwayat BBLR akan memiliki pertumbuhan yang tidak normal, termasuk pada status gizi.
PERWUJUDAN SILA KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH Natsir, Muhammad; Fuadi, Fuadi; Ulya, Zaki
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara dalam pencapaiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial adalah melaksanakan tujuan negara yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 28 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun, demikian persoalan utama terkait adalah tidak jelas batas tanggungjawab sehingga sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui perwujudan keadilaan sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Ruang lingkup tanggung jawab kurang jelas sedangkan masyarakat yang hidup di daerah eksploitasi khusus di Aceh tetap hidup dalam kemiskinan, kesehatan kurang terjamin, sarana kesehatan kurang memadai. Pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui CSR dengan melibatkan masyarakat adat yang lebih faham tentang struktur perkembangan, potensi, SDM masyarakat setempat, sedangkan pengembangan lingkungan yang baik dan sehat dikelola langsung oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi masyarakat.
Co-Authors Abbas, Ichsan Abdul Wahab Aditya Chandra, Aditya Afnan, Afnan Afrizal Afrizal Afrizal Afrizal Amin, Haris Al Anwar Anwar Arliansyah, Arliansyah Arliasnyah, Arliasnyah Atika, Ratih Ayu Aulia Tiba, Muna Bastian, Farid Boihaqi, Boihaqi Cahyadi, Edy Chalirafi, Chalirafi Chuzaimah Batubara Chuzaimah Batubara, Chuzaimah Combih, Nur Aqmallya Danial Devi Andriyani Dian Popi Oktari Fadhil, Iziddin Fahnora Liza Fakhruddin Ahmad Nasution Fakhrurrazi Falahuddin Falahuddin, Falahuddin Fathurrazaq, Thariq fatimah Fatimah Fidyatun Nisa Handayani Harahap, Hastuti Hasan, Nazli Hasibuan, Ahmad Fauzul Hakim Hayati, Vivi Hazira, Hazira Heikal, Mohd. Ichsan Ichsan Ikhyanuddin, Ikhyanuddin Ikram, Muhammad Indar indar Iskandar Iskandar Jahro, Asri Nabila Khairawati Khairawati, Khairawati Khairisma, Khairisma Krisna, Liza Agnesta Lidiawati, Meri Luh Putu Ratna Sundari M. Nur, Mukhlis M. Shabri Abd. Majid M.Nur, Muklish Maghfirah Maghfirah Marliyah, Marliyah Marzuki Marzuki Mauliza, Mauliza Meta Suriyani, Meta Muammar Khaddafi Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Nur, Mukhlis Muhammad Ramadhan Muhammad Syahrial Razali Ibrahim Muhammad Yusuf Mulia, Andi Muna, Nelul Munandar Munandar Munardi Munardi Mursalin . Mutia, Eka Naufal Bachri, Naufal Nazimah Nazimah Nilahayati Norazli, Nawirah Binti Novitasari, Sela Nur, Muhklis Muhammad Nurfebruary, Nanda Sitti Nurmalita Sari, Dina Nurul Aulia Putra, Aldi Syah Putri Ramadhani Rachmad, Andi Ramadhan Ramadhan, Muhammad Rizki Razali, Ramadhan Renaldi, Ganang Reza Juanda Rico Nur Ilham Rita Handayani, Rita RR. Ella Evrita Hestiandari Safitri, Nanda Saharuddin Salsabila, Khadifa Zahwa Shabri Abd. Majid, M Shalihat, Putri Siregar, Muhammad Randha Siti Aisyah Siti Sahara Sitindaon, Nikson Sugianto Sugianto Susanto, Denies Syarifah Nora Andriaty Syarifuddin Syarifuddin Syauki, Moh. Syawal Harianto, Syawal Teuku Multazam Totok Sumaryanto, Totok Wahyu Lestari Yulius Dharma Zainuddin, Zainuddin Zaki Ulya, Zaki Zaki, Teuku Muhammad Zulkarnain Zulkarnain Zurlaini Damanik, Ayu