Articles
            
            
            
            
            
                            
                    
                        Fungsi Nalar Menurut Muhammad Arkoun 
                    
                    Fuadi Fuadi                    
                     Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 18, No 1 (2016) 
                    
                    Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.22373/substantia.v18i1.3982                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Abstract: Reason has a major role in human life, without reason human is useless. They cannot think and plan anything. With reason human can move, work and plan an organized and measurable life. Muhammad Arkoun recognizes that Islam has developed into the diversity world and needs methods of Islamic interpretation to avoid chaos. This study focuses on the function of reason in the theory of Muhammad Arkoun whose perception was built based on the Islamic view. It is necessary to learn his thoughts so that real Islamic teaching can be disclosed. One of his important views on reason is that the main function of reason is to understand human limitations and human has to obey Allah on divine matters.Abstrak: Nalar mempunyai peran yang besar dalam kehidupan manusia, tanpa nalar manusia tidak berguna, tidak bisa berfikir dan tidak bisa merencanakan sesuatu. Dengan adanya nalar manusia bisa beraktivitas, berkarya dan bekerja untuk menata hidup secara terearah dan terukur. Muhammad Arkoun mengakui Islam yang berkembang ke seluruh dunia dengan pluralitas suku bangsa membutuhkan metode dan penafsiran tentang Islam untuk terhindar dari kekacauan.Tulisan ini difokuskan pada studi tentang fungsi nalar dalam teori Muhammad Arkoun. Tentu saja, persepsinya dibangun berdasarkan pandangan Islam. Studi tentangnya dirasa perlu untuk direfleksikan kembali sehingga memberi gambaran yang jelas terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Salah satu pandangan pentingnya tentang fungsi nalar adalah bahwa fungsi utama nalar dimaksudkan untuk mampu memahami keterbatasan-keterbatasan yang ada pada dirinya dengan menyadari bahwa manusia harus tunduk kepada Allah dan hal yang menyangkut tentang Tuhan
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        Refleksi Pemikiran Hamka tentang Metode Mendapatkan Kebahagiaan 
                    
                    Fuadi Fuadi                    
                     Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol 20, No 1 (2018) 
                    
                    Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry Banda Aceh 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.22373/substantia.v20i1.3403                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Abstract: Human happiness is based on a combination of Sufism and reason. Taking certain spiritual ways will bring true happiness to humans, namely the encounter with the creator of nature. According to Hamka, human happiness can be obtained through several steps such as building a mentality and spirit of religion, controlling lust, being sincere, maintaining mental and body health, being qana'ah, and being sincere. In these ways humans will find happiness in the world and the hereafter. Abstrak: Kebahagiaan manusia didapatkan berdasarkan perpaduan antara tasawuf dan akal. Menempuh cara-cara spiritual tertentu dapat membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki yaitu penjumpaan dengan sang pencipta alam. Menurut Hamka kebahagiaan manusia dapat diperoleh melalui beberapa langkah seperti membangun mentalitas dan jiwa beragama, mengendalikan hawa nafsu, bersikap ikhlas, memelihara kesehatan jiwa dan badan, bersikap qana’ah, dan bersikap tawakkal. Dengan cara-cara ini manusia akan menemukan kebahagian dunia dan akhirat.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        Nationalism and the Challenge of Globalization for the Young Generation in Aceh and Riau 
                    
                    Fuadi Fuadi; 
Anwar Anwar                    
                     Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 1, No 4 (2018): Budapest International Research and Critics Institute December 
                    
                    Publisher : Budapest International Research and Critics University 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.33258/birci.v1i4.104                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
In the present, the younger generation is far from the heroic span of '45 (the value of nationalism or the value of the spirit of our patriot nationality in 1945), it leds us to the problem of waning the spirit of nationalism and patriotism among the younger generation. In Aceh, the influence of prolonged conflict has an influence on the views of groups society in Aceh towards the existence of Indonesian country. It can be seen from discourse on secession (Aceh) from Indonesia country. Besides that, there are various actions show resistance to the Pancasila. On the other hand, in Riau, although there is no history of conflict like in Aceh, but an issue about  'Riau Independence' is already spreaded. Hence, in this study, a description of youth's nationalism spirit in Aceh and Riau will be presented, and it offers several solutions to reconstruct youth's nationalism spirit in Aceh and Riau
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        IMPLEMENTASI HUMANISME TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA CYBERCULTURE 
                    
                    Fuadi Fuadi                    
                     Pedagogik : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh Vol 9, No 1, April (2022) 
                    
                    Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.37598/pjpp.v9i1, April.1286                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Pada era cyberculture saat ini, manusia telah dibanjiri dengan informasi sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan menggunakan media digital sebagai perangkatnya. Di sisi lain, dunia pendidikan telah mengalami reformasi di mana pendidikan karakter menjadi asas terpenting dalam membentuk sumber daya manusia, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan intelektualnya yang berkarakter religius. Karakter religius sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama di kalangan tingkat mahasiswa dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh dengan degradasi moral, dalam hal ini diharapkan mampu memiliki dan berprilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama Islam. Jika dilihat dari tujuan pendidikan humanis yang memusatkan perhatiannya untuk memajukan potensi manusia, dengan mengedepankan pendekatan yang berperikemanusiaan dalam dunia pendidikan, maka di era cyberculture saat ini masih relevan diimplementasikan, lebih-lebih lagi dalam memperkuat karakter religius di tingkat mahasiswa. Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Metode analisis dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang umum digunakan yaitu kuesioner berupa google form. Hasil penelitian disimpulkan dari 371 responden mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menyatakan 85% telah mampu mengerti, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai pembentukan karakter berbasis humanis pada era cyberculture secara signifikan sesuai pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan lima (5) nilai utama sebagai prioritas di dalam pembentukan karakter, yaitu Religius, Moral, Mandiri, Gemar Membaca dan Integritas.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        KETERKAITAN RASIO LANCAR DAN LABA PER SAHAM PADA BETA SAHAM DI PERUSAHAAN PERBANKAN 
                    
                    Susilawati, Deti; 
Fuadi, Fuadi; 
Sutihat, Sutihat                    
                     Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Valuasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan 
                    
                    Publisher : LP2M Universitas Bina Bangsa 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.46306/vls.v4i1.254                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
This research aims to analyze the influence of the current ratio and earnings per share on share beta in banking companies listed on the IDX in 2018-2022. The population in this study were banking companies registered on the IDX in 2018-2022 using annual financial report data taken by purposive sampling, resulting in 75 (seventy five) samples that met the criteria. The sampling criteria selected were 1) Banks registered on the IDX and PEFINDO 2018-2022. 2) Banks publish complete financial reports for the 2018-2022 period. 3) Banking produces positive profits consecutively for the 2018-2022 period. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with a significance level of 5%, so the results of this study show that: 1) The current ratio has no effect on stock beta. 2) Earnings per share have a significant effect on stock beta
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        KOMUTASI HUKUMAN MATI PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 
                    
                    Renaldi, Ganang; 
Fuadi, Fuadi; 
Rachmad, Andi                    
                     Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.33059/ma.v6i1.773                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Hukum pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman yang terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Perubahan hukuman mati menjadi hukuman mati dengan masa percobaan merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencegah dan menghentikan praktik penyiksaan, Pasal 100 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana”. Jika Narapidana berkelakukan baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama 10 tahun maka dengan adanya rekomendasi dari pihak lapas yang kemudian dituju ke Presiden dan presiden dapat memutuskan narapidana hukuman mati dapat diubah menjadi seumur hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukuman mati menurut KUHP Baru terdapat dalam ketentuan Pasal 64 Pasal 67 Pasal 98 Pasal 99 dan Pasal 100 dimana dalam KUHP yang baru pidana mati bukan lagi dianggap sebagai pidana pokok melainkan dianggap sebagai pidana alternatif, hal tersebut  sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Komutasi hukuman mati dalam Pasal 100 KUHP yang baru merupakan bentuk langkah progresif dengan membuka jalan tengah yang menjadi ius constituendum sebagai usaha harmonisasi bagi kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati (Retensionis) dan kelompok yang ingin menghapuskannya (Abolisionis). Komutasi hukuman mati semata-mata untuk keseimbangan kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG 
                    
                    maghfirah, maghfirah; 
Fuadi, Fuadi; 
Zainuddin, Zainuddin                    
                     Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.33059/ma.v5i1.754                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan  hukum dalam segala aspek, hal tersebut juga berlaku untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama dan juga kewajiban yang sama. Keberadaan penyandang disabilitas harusnya mendapatkan hak yang sudah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, terutama hak habilitas dan rehabilitas. Namun kenyataanya masih banyak para penyandang disabilitas Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yaitu metode yang dapat diamati didalam kehidupan nyata yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan ialah wawancara, selain itu di lakukaan juga penelitian melalui studi pustaka.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI PADA PEMERIKSAAN HUKUM ACARA PERDATA 
                    
                    Zaki, Teuku Muhammad; 
Fuadi, Fuadi; 
Zainuddin, Zainuddin                    
                     Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.33059/ma.v5i1.761                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Pada perkara dalam peradilan perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian dengan mencari kebenaran formil (formeel waarheid). Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW yang pada pokoknya menjelaskan alat bukti perdata hanya 5 yaitu Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah dan keterangan ahli tidak termasuk dalam alat bukti. Namun Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli dan mengakibatkan pendapat para ahli tidak dapat berdiri sendiri. Pada praktiknya walaupun memegang peran penting dalam perkara sering kali keterangan yang diberikan ahli  dari salah satu pihak ini pada akhirnya diabaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya dan yang bersangkutan lebih menerima argument dari pihak counterpart sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil persidangan dan berujung pada gugatan diterima atau di tolak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan keterangan ahli dalam hukum pembuktian perdata secara formil tidak dianggap sebagai alat bukti. Namun hakim tetap menghargai sesuatu kesaksian atau keterangan ahli dan memperhatikan dengan seksama yang kemudian diuji betul-betul apakah ia dapat dipercaya atau tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya. Sebaliknya jika keterangannya dapat dipercaya maka majelis hakim menerima keterangan ahli tersebut. Kekuatan hukum keterangan ahli dalam pembuktian perkara perdata tidak dianggap sebagai alat bukti dan tidak tidak memiliki kekuatan hukumnya.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang) 
                    
                    Mutia, Eka; 
Fuadi, Fuadi; 
Zulfiani, Zulfiani                    
                     Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.33059/ma.v5i1.762                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Perkawinan merupakan suatu proses yang melibatkan kedua insan yakni laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketentuan agama yang dianutnya. Dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” kemudian ayat ke (2) berbunyi “jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan”. Meningkatnya angka pernikahan anak di bawah umur di kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2019 hingga bulan juli 2020 menunjukan Implementasi batas umur pernikahan belum sesuai pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Dilihat dari data diatas, bahwa salah satu faktor meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh Tamiang karena adanya dispensasi batas usia anak untuk melakukan pernikahan yang diberikan oleh Mahkamah Syariah melalui pertimbangan hakim yang dilakukan dalam proses persidangan. Penulisan ini menggunakan metode empiris yang merupakan penelitian yang lebih mengarah pada data lapangan dan didukung dengan tambahan data Primer. Beberapa aspek yang dijadikan patokan bagi hakim mahkamah syar’iah dalam memberikan putusan yaitu Pertama dilihat dari undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, Kedua, Hukum Islam yang dijadikan ukurannya yaitu aqil dan baligh, Ketiga, Dari segi kemanusiaan dan faktor sosial. Implementasi Dispensasi Perkawinan Menurut Pasal 7 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya cenderung mencederai hak-hak anak yang telah diatur dalam UU perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
                            
                         
                     
                 
                
                            
                    
                        FAKTOR PENYEBAB TIDAK EFEKTIF PELAKSANAAN KAUKUS DALAM MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor Kasus 121/Pdt.G/121/MS.Lgs) 
                    
                    Combih, Nur Aqmallya; 
Fuadi, Fuadi; 
Fatimah, Fatimah                    
                     Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM 
                    
                    Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra 
                    
                         Show Abstract
                        | 
                             Download Original
                        
                        | 
                            
                                Original Source
                            
                        
                        | 
                            
                                Check in Google Scholar
                            
                        
                                                                                    
                            | 
                                DOI: 10.33059/ma.v5i1.751                            
                                            
                    
                        
                            
                            
                                
Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Pelaksanaan mediasi di Indonesia mewajibkan Hakim dan mediator untuk mencari perdamaian dalam persidangan, dan kaukus merupakan salah satu teknik yang digunakan. Namun, beberapa mediasi gagal meskipun menggunakan teknik kaukus. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum mengenai kaukus dalam mediasi, peran Mediator Hakim, dan faktor penyebab tidak efektif pelaksanaan kaukus di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa mengikuti aturan kaukus dalam mediasi dengan mengacu pada Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kaukus hanya dilakukan jika diperlukan dan mediator hakim melaksanakan perannya dengan baik. Faktor kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya budaya berdamai menjadi penyebab ketidak-efektifan kaukus. Disarankan agar Mahkamah Agung menegaskan kembali aturan kaukus dan Mahkamah Syar'iyah Langsa mempersiapkan mediator yang terlatih.