Articles
Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelayanan Publik
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 2 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v12i2.341
It is a government compulsary to enhance better services for their citizens. Many rules and efforts are created to make these services more convenient. The use of a informations and technology is one of the efforts to make the services closser to the citizens, it called e-government.
Korupsi
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v4i2.582
Indonesia berada pada posisi lima besar negara terkorup di dunia. Penempatan posisi ini sangat ironnis dengan keadaan masyarakat yang dinilai agamis dan menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran
Persiapan SDM di Era Global
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 4 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v9i4.419
Kemiskinan Dan Korupsi
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2005)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v8i3.458
Krisis moneter yang melanda hampir keseluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dikawasab Asia, termasuk Indonesia terjadi sejak dasa warsa ini. Krisis moneter yang berkepanjangan ini menjalar menjadi krisis ekonomi, bahkan meluas menjadi krisis politik yang pada akhirnya menjadi krisis kepercayaan. Dampak dari krisis dimaksud bukan hanya terhadap tatanan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan, namun meluas mempengaruhi berbagai sektor dari dimensi baik yang ada pada pusat-pusat kegiatan pemerintah, maupun pada pelaku-pelaku ekonomi dan masyarakat.
Kelembagaan Kawasan Lindung (Studi Kasus Propinsi Riau)
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v9i1.449
Pengelolaan kawasan lindung, dewasa ini menjadi sorotan penting, terutama pasca terjadinya musibah banjir, longsor, kekeringan yang disebabkan rusaknya kawasan lindung. Dengan adanya permasalahan ytersebut menyadarkan begitu pentingnya keberadaan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga dan pelindung kelestarian lingkungan hidup. Dampak Pengelolaan kawasan lindung yang tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan profesional akan menimbulkan kehancuran dan kerugian yang tidak bisa dihitung secara materiil.
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Antar Daerah Perbatasan
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i2.376
Amanat Undang-Undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah dimaknai, bahwa kesejahteraan rakyat menjadi muara dari segala daya usaha, termasuk dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip kesejahteraan adalah menjaga keserasian hubungan antardaerah dan hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama sehingga kegiatan tersebut melahirkan kesejahteraan bersama, tidak terjadi ketimpangan dan masih tetap lestarinya kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kerjasama antarsusunan pemerintahan daerah menjadi sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi kerjasama tersebut dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan diimplementasikan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah yang disandarkan pada konstruksi yang profesional dan saling menguntungkan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan. Dengan demikian kepentingan pelayanan masing-masing pemerintah daerah kepada masyarakatnya dapat dijembatani dengan efektif.
Kabinet Gotong Royong
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v4i3.576
Kursi panas kepresidenan RI akhirnya beralih dengan digantinya Abdurrahman "Gus Dur" Wahid oleh Megawati. Pergantian ini langsung direspon oleh pasar secara positif yang ditandai dengan menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar ini semakin menguat setelah Presiden RI ke 5 ini, mengumumkan susunan Kabinetnya. Kabinet yang dibentuk diberi nama Kabinet Gotong Royong (GR) yang sekaligus menggusur kabinet Persatuan yang dibentuk oleh Gus Dur
Pemilu 2004
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v7i1.503
Tahun 2004 ini saatnya kita akan melakukan kembali Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu ini kita akan kembali memilih pemimpin kita yang baru, baik untuk perwakilan rakyat maupun Presidennya. Pemilu kembali digelar dengan lebih banyak parta yang ikut serta-24 partai sebagai peserta resmi PEMILU 2004. Banyaknya peserta sekarang ini tentunya akan juga memecah suara para pemilih. Disamping itu dukungan terhadap calon pemimpin yang diusung tiap tiap partai pun menjadi sangat beragam, selain mekanisme pemilihan yang juga berbeda yakni semi pemilihan langsung. Namun setidaknya kita saat ini harus memilih partai dan sekaligus perwakilan orangnya
Pembangunan Manusia
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v10i1.411
Indonesia has been attempting to develope democratic political system throught the country. One among instruments to achieve this is through implementing direct vote. Direct vote is expected to be able to promote democratic local governance as well as prime public services. In implementation, direct vote should be conducted so as not to upset the ultimate goals of autonomy policy. This is due to some potential threats which may intervene, or even destroy the process. The threats are comprised of three forms: first, the transition state of local people toward democracy without reliable political structure and political figures; second, plural societies in terms of ethnics, race, languange and religion—this may trigger internal conflicts; and third, excessive political marketing – a local public figure may publicly be voted for his/her â€engineered appeals†not for his/her competence. Despite these, if political societies are able to manage the three unfavorable environments wisely, the ultimate goals of local autonomy may eventually be achieved.
Pengelolaan dan Pelayanan Kawasan Perkotaan
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v6i3.524
Wilayah perkotaan berperan makin penting dalam pembangunan nasional. Sumbangannya terhadap pembangunan nasional bertambah besar di samping dampak negatif yang juga besar terhadap munculnya masalah-masalah yang dihadapi bangsa indonesia. Di sisi lain tampak peranan wilayah pedesaan, yang semakin tertinggal jauhu dibanding wilayah perkotaan.oleh karena itu banyak penduduk pedesaan yang meninggalkan daerahnya dan memasuki perkotaan dengan berkembangnya daerah perkotaan menyebabkan beban kota semakin berat dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah juga semakin tinggi. Sehingga pemerintah juga perlu bekerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kawasan perkotaan.