Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

CUSTOMARY SANCTIONS FOR NON-PRAYING INDIVIDUALS IN LIMA PULUH KOTA: A SADD AL-DZARIAH PERSPECTIVE ON STRENGTHENING SOCIAL NORMS Desembri, Desembri; Busyro, Busyro; Ikhwan, Ikhwan
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v3i2.13034

Abstract

This article examines the implementation and impact of social sanctions imposed on deceased individuals who did not perform prayers in Nagari Andaleh, Lima Puluh Kota Regency. In Islam, performing funeral prayers is a collective obligation for Muslims. However, in Nagari Andaleh, a unique policy is practiced: funeral prayers are withheld for those who never observed daily prayers during their lives. This practice is rooted in the local interpretation of Islamic teachings. Using the Sadd al-Dzariah approach, this study explores how these sanctions influence religious awareness and social cohesion within the community. Employing an ethnographic research method, the study integrates field observations, in-depth interviews, documentation, and juridical and sociological analyses. The findings reveal that these sanctions act as both informal law enforcement and a strategic effort to reinforce religious values and collective consciousness. The article provides an in-depth analysis of the social, psychological, and spiritual implications of this policy, offering valuable insights into the evolving interplay between religion, culture, and community identity in Nagari Andaleh. This study not only highlights the local community's innovative approach to addressing religious obligations but also sheds light on its broader impact on shaping behavior and sustaining religious norms.
TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI MANGGADAIKAN ANAK KARENA TA IMPOK PALAPA NDAYANG OLEH MASYARAKAT MUARA KANDIS PUNGGASAN Insani, Silvi Sri; Zulfan, Zulfan; Ikhwan, Ikhwan
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 13 No. 1 (2024): July
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.v13i1.1653

Abstract

This research was conducted to examine the tradition of pawning children because of the ta impok palapa ndayang by the Muara Kandis Punggasan community. This tradition is a hereditary custom where children who have impok palapa ndayang will be pawned to the bako. This habit is believed by the community to protect children from bad things and maintain family harmony. This research aims to describe the process of implementing this tradition in Muara Kandis Punggasan and review the perspective of Islamic law ('urf) towards this custom. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was collected through observation, interviews and documentation studies with informants consisting of communities directly involved in this traditional practice as well as local traditional leaders. The results of the research show that the process of implementing the tradition of pawning children involves several stages, including selecting the child who will be impok palapa ndayang, accepting the pawn by the bako, handing over the child, and redeeming the pawn. This tradition is carried out with the belief that if it is not implemented, it can have negative consequences for the family.
INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW, THE CONSTITUTION IN ISLAMIC LAW, AND CONSTITUTIONALISM Asasriwarni, Asasriwarni; Matondang, Ikhwan; Ali, Azizah
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 2 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v9i2.19083

Abstract

In governing the state, government, and society through legal norms in the Republic of Indonesia, Pancasila is a fundamental norm. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has undergone four stages of change throughout history, namely the 1945 Constitution, the process of constitutional change in Indonesia's history, and several instances where political forces have been used to interpret it. Both work together to create a good governance system that benefits all citizens. Therefore, a grand design must be formulated to ensure that legislation has a clear direction and accelerates the realization of a welfare state. Policies determine the legal rules that should apply in various aspects of social and state life. The research objective is to understand the existence of law and power to regulate life as the foundational principle of the state. The method used is a normative research approach through a historical perspective, employing library research. Indonesia is not a country that fully adheres to Islamic law, but it is a legal state where all policies, whether currently in effect or future, are based on law. The abundance of positive law influenced by Islamic law is partly due to Indonesia having the largest Muslim population in the world.
Janda dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang Muharramah, Shinta; Ikhwan, Ikhwan
Jurnal Perspektif Vol 7 No 1 (2024): Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Pad
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/perspektif.v7i1.756

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana janda dalam melaksanakan fungsi keluarga, serta memetakan fungsi-fungsi apa saja yang terlaksana di dalam keluarga janda tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena di Nagari Koto Tangah pada tahun 2015- 2022 jumlah janda mengalami peningkatan, sehingga fungsi dalam keluarga tidak dapat terlaksana dengan baik karena hanya satu orang tua saja yang melaksanakannya. Namun di Nagari Koto Tangah ada 14 janda yang dapat melaksanakan fungsi keluarga dengan baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah 14 informan. Dengan kriteria 7 janda cerai hidup dan 7 janda cerai mati. Dalam pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janda dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara keseluruhan berjalan dengan baik. Dimana fungsi keluarga yang terlaksana yaitu pertama, fungsi sosialisasi, dimana janda dalam pembentukkan karakter dan kepribadian pada anak dapat terlaksana dengan baik. Kedua, fungsi afeksi, dalam pemberian kasih sayang janda melakukan pendekatan dengan cara mendekatkan diri untuk bercerita atau curhat dengan anaknya. Ketiga, fungsi perlindungan, dalam melaksanakannya tidak terkendala, karena beberapa janda dibantu oleh keluaraga dan saudaranya. Keempat, fungsi ekonomi, dapat terlaksana meskipun pada awal perpishan janda sedikit terkandala karena beberapa dari janda ada yang tidak bekerja pada saat masih bersama.
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBATASAN PELAKSANAAN SENI MUSIK ORGEN TUNGGAL PADA PESTA PERKAWINAN DI MASYARAKAT NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK Afiqah, Siti Salma; Ikhwan, Ikhwan; Zulfan, Zulfan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v13i02.7067

Abstract

Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap budaya seni musik orgen dalam acara perkawinan dan bagaimana proses dan faktor pembatasan budaya orgen dalam pesta perkawinan pada masyarakat Nagari Sulit Air Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode Etnografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam ajaran Islam, tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan musik, sehingga musik dianggap mubah selama tidak mengandung unsur-unsur negatif yang mendorong perbuatan maksiat. Dengan demikian, penggunaan kesenian orgen sebagai hiburan dalam acara perkawinan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari perayaan perkawinan. Namun, perubahan pelaksanaan orgen belakangan ini sering kali mengandung unsur-unsur negatif, sehingga tentu mengubah ketentuan hukum yang sebelumnya mubah menjadi haram. Berbeda dengan masyarakat Nagari Sulit Air dalam mengadakan orgen pada pesta perkawinan masih memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dalam Islam agar tidak keluar dari batas-batas yang diperbolehkan
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MARAPULAI BASUNTIANG DI DAERAH INDERAPURA PESISIR SELATAN Oktaviani, Novi; Ikhwan, Ikhwan; Zulfan, Zulfan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22863

Abstract

Tradisi marapulai basuntiang merupakan bagian dari adat pernikahanMasyarakat Minangkabau yang menampilkan pengantin laki-laki mengenakan suntiang, hiasan kepala yang secara umum identik dengan perempuan. Hal ini menimbulkan perdebatan fiqih karena dianggap menyerupai lawan jenis (tasyabbuh), yang dilarang dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaian suntiang oleh marapulai dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta kajian terhadap hadis,konsep ‘urf, niyyah, dan maqashid al-syari’ah, ditemukan bahwa praktik ini tidak termasuk dalam kategori tasyabbuh yang diharamkan. Pemakaian suntiang tidak dimaksudkan untuk menyerupai perempuan, melainkan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap adat. Dengan demikian, tradisi ini dapat diterima dalam bingkai syariat selama tidak mengandung unsur niat menyerupai lawan jenis secara identitas. Kata Kunci: marapulai, suntiang, tasyabbuh, hukum Islam, adat Minang
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MARAPULAI BASUNTIANG DI DAERAH INDERAPURA PESISIR SELATAN Oktaviani, Novi; Ikhwan, Ikhwan; Zulfan, Zulfan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22863

Abstract

Tradisi marapulai basuntiang merupakan bagian dari adat pernikahanMasyarakat Minangkabau yang menampilkan pengantin laki-laki mengenakan suntiang, hiasan kepala yang secara umum identik dengan perempuan. Hal ini menimbulkan perdebatan fiqih karena dianggap menyerupai lawan jenis (tasyabbuh), yang dilarang dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaian suntiang oleh marapulai dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta kajian terhadap hadis,konsep ‘urf, niyyah, dan maqashid al-syari’ah, ditemukan bahwa praktik ini tidak termasuk dalam kategori tasyabbuh yang diharamkan. Pemakaian suntiang tidak dimaksudkan untuk menyerupai perempuan, melainkan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap adat. Dengan demikian, tradisi ini dapat diterima dalam bingkai syariat selama tidak mengandung unsur niat menyerupai lawan jenis secara identitas. Kata Kunci: marapulai, suntiang, tasyabbuh, hukum Islam, adat Minang
‘URF AS AN EPISTEMOLOGICAL FRAMEWORK FOR VALIDATING LIVING LAW: A CRITICAL READING OF ARTICLE 2 OF INDONESIA'S 2023 CRIMINAL CODE Adi Harmanto; Asasriwarni; Ikhwan; Juliani Syafitri
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v8i1.25461

Abstract

Article 2 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code recognizes “living law” as a basis for criminal punishment but does not provide adequate criteria to distinguish customary norms that deserve penal force from those that risk reproducing injustice. The core problem is epistemic incompleteness in validating customary norms, which risks institutionalizing injustice, as reflected in discriminatory local policies and gender‑asymmetric customary sanctions. This normative legal study employs a comparative‑epistemological approach, operationalizing the doctrine of ‘urf in uṣūl al‑fiqh as its analytical framework. Three main findings emerge. First, the epistemology of ‘urf offers a structured mechanism for validating norms through the ‘urf ṣaḥīḥ–‘urf fāsid distinction and its corrective function. Second, reading Article 2 through this lens reveals three structural alignments and five epistemological tensions, with the absence of a corrective function as the most fundamental weakness. Third, four verification standards social, substantive, temporal, and authoritative are formulated as an operational framework for the derivative regulations mandated by Article 2(3). The article thus positions Islamic law as an epistemological partner that transcends the formalization marginalization dichotomy and frames decolonization of criminal law as an epistemological transformation of the sources, limits, and legitimacy of punishment. Keywords: 'urf epistemology; living law; criminal code; legal pluralism; corrective function
KOMPETENSI ABSOLUT DAN KLAUSULA PILIHAN FORUM DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg Naldi Gantika; Ikhwan Ikhwan; Firdaus Firdaus; Abrar Abrar; Zulfan Zulfan
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 11 (2026): Vol. 8 No. 11 Agustus 2026
Publisher : Ensiklopedia of Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i11.3930

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/PA.Pdg terkait sengketa pembiayaan murabahah dan pengabulan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausula pilihan forum dalam akad. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan norma kewenangan absolut yang bersifat imperatif dalam hukum ekonomi syariah. Diperlukan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menjaga integritas rezim hukum ekonomi syariah.Kata Kunci: kompetensi absolut; murabahah; klausula forum; ekonomi syariah
Delaying the Burial of the Body of an Agam District Traditional Leader Gafnel; Busyro Busyro; Ikhwan Ikhwan
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 2 No. 1 (2023): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v2i1.324

Abstract

This research discusses the phenomenon of delaying the burial of the customary leader of Agam Regency from the perspective of qiyas. This study uses a qualitative approach involving various data collection techniques, including interviews, participatory observation, and document analysis. Amid shifting values and changing religious practices in the community, the practice of funerals has become a sensitive issue that combines religious teachings and local traditions. A delay in the burial of a traditional leader may occur due to an important traditional ceremony or pending the arrival of family members from afar. Qiyas, as a method of analogy in Islamic law, becomes an instrument to formulate a conclusion in this case. The principle of qiyas allows postponement of burial if there is a greater benefit, such as maintaining the integrity of the family or strengthening the cultural identity of the local community. However, this must be done with due regard to basic religious principles, such as preserving the honor of the deceased and preventing any physical harm that may result from the delay. The study concludes that the postponement of the burial of the customary leader of Agam Regency from the perspective of qiyas can be justified in carefully regulated situations, considering the balance between religious demands, local traditions, and the social needs of the local community. The importance of dialogue between religious authorities and traditional leaders in addressing this issue cannot be overlooked, as it involves a deep understanding of intersecting religious and cultural values.