Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.556

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Lentera Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Hasanuddin Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Udayana Journal of Law and Culture Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Analisis Hukum Batulis Civil Law Review Pancasila and Law Review POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Ethics and Law Journal: Business and Notary Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia

Kadek Agus Sudiarawan

Faculty Of Law, Udayana University

Author-ID : 2918563

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

The Employment Cluster of Omnibus Law: Embodiment the Concept of Nachtwakerstaat or Welfarestate? Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa; Kadek Agus Sudiarawan; I Made Marta Wijaya
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no2.2219

The presence of the omnibus law of the Employment Cluster of Job Creation Law haven’t consider to solve the crucial problems in the Manpower Law, but its further away from the purpose of the welfarestate concept and leads to the purpose of the nachtwakerstaat. The aims of this research to determine position omnibus law of the Job Creation Law after it’s passed within in the scope of welfarestate concept or nachtwakerstaat concept and to analyse the construction of labour law concept in accordance to concept of welfarestate in the future. This research used a normative legal research method with a statute approach and elaborated with a legal concept analysis approach. The results show there are crucial problems in the Employment Cluster of the Job Creation Law such as the elimination of several principal provisions in Manpower Law that indicates the role and presence of the state in labour law is getting minimum and also the Job Creation Law point out many things that returned the agreement mechanism by the parties. This show that, Employment Cluster of the Job Creation Law tends to the nachtwakerstaat concept and far away from welfarestaat concept. The solutions of the issues by doingrevision to the Employment Chapter of the Job Creation Law by adjusted the welfarestate concept, alsorestore and strengthen the function of the government as a part of industrial relations as a regulator and supervisor

KARAKTERISTIK PENGATURAN PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI PADA PERGUB BALI NO.97/2018 : PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT I Kadek Wira Dwipayana; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini merupakan tulisan yang memiliki tujuan agar dapat menyampaikan informasi mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (PSP). Tulisan ini memuat bahasan mengenai karakteristik pengaturan peran masyarakat dalam Pergub Bali No.97/2018 serta relevansinya dengan pengurangan sampah plastic sekali pakai (PSP) di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual serta analitis. Sumber bahan hukum pada tulisan ini berasal dari sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur sumber bahan hukum. Setelah dianalisis, ditemukan hasil mengenai karakterisik pengaturan peran masyarakat yang berupa hak dan kewajiban yang dimuat didalam peraturan tersebut. Namun meskipun demikian ditemukan juga beberapa kelemahan dari peraturan tersebut yang dapat membuat dilanggarnya peraturan tersebut. This paper was aimed at conveying information about environmental conservation efforts through community participation by reducing the use of disposable plastics (PSP). It contained a discussion of the characteristics of community role regulation in the Governor of Bali No. 97/2018 and its relevance to reducing disposable plastics (PSP) waste in Bali. The research method used was a normative legal research method with a statutory, conceptual and analytical approach. The source of legal material in this study came from primary and secondary legal material sources with data collection techniques through the study of legal source literature sources. After being analyzed, it was found regarding the characteristics of the regulation of community roles in the form of rights and obligations contained in the regulation. However, there were also some weaknesses in the regulation which were able to make the regulation violated.

MEKANISME PENENTUAN GANTI RUGI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PERUSAHAAN: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN I Ketut Widyantara Putra; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur keperdataan dan untuk mengetahui mekanisme dan pengaturan mengenai penentuan ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam sengketa lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan teknik deskripsi analisis yang menjawab permasalahan berdasarkan analisis bahan hukum serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, terdapat 2 model penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur keperdataan yang dapat ditempuh, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dalam mengajukan gugatan dapat dilakukan melalui beberapa model gugatan, yaitu Gugatan Perorangan, Gugatan Perwakilan Kelompok, dan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup. Sedangkan, pada jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mengenai mekanisme dan pengaturan penentuan ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana pertanggung jawaban terhadap kerusakan lingkungan hidup dipertanggung jawabkan melalui tanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang telah terjadi. Tanggung jawab mutlak ini, pihak penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan serta dapat dibarengi dengan ketentuan beban pembuktian terbalik. Mengenai pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 7 Tahun 2014. Writing this journal article aims to find out how to model environmental dispute resolution through civil channels and to find out the mechanisms and arrangements regarding the determination of compensation for losses experienced in environmental disputes. The method used in this legal research is the method of normative legal research, by applying the analysis description technique that answers problems based on the analysis of legal and statutory materials. The results showed that, there are 2 models of environmental dispute resolution through civil channels that can be taken, namely the litigation route and the non-litigation route. In dispute resolution through litigation, filing a lawsuit can be done through several lawsuit models, namely Individual Lawsuit, Class Representative Lawsuit, and Environmental Organization Lawsuit. Meanwhile, the non-litigation route can be carried out by means of negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Regarding the mechanism and arrangement for determining compensation for losses suffered in environmental disputes is regulated in Law Number 32 of 2009, where responsibility for environmental damage is accounted for through absolute responsibility for the losses that have occurred. This absolute responsibility, the plaintiff does not need to prove the element of error and can be accompanied by the provision of a reverse burden of proof. Regarding the guidelines for calculating environmental losses due to environmental damage, it is regulated in the Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 7 of 2014.

PENGATURAN TEKNIS PENYERAHAN DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN Dita Deviyanti; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman berkaitan dengan pengaturan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti pada Pengadilan serta untuk mengetahui pengaturan tata cara penyerahan data elektronik sebagai alat pembuktian pada Pengadilan. Metode yang dipergunakan pada artikel ini yakni metode penelitian normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep hukum. Data yang sudah terkumpulkan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif serta disajikan dalam laporan diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan jika secara khusus terkait pengaturan data elektronik sebagai alat bukti pada pengadilan sudah dilakukan pengaturannya pada UU ITE selain itu terkait data elektronik juga diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2014. Berkaitan dengan teknis penyerahan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan hingga saat ini tidak terdapat pengaturannya baik dalam UU ITE maupun aturan khusus lainnya sehingga terjadi suatu kekosongan hukum acara yang dijadikan pedoman hakim dalam memeriksa perkara khususnya pada tahap pembuktian dimuka persidangan. The purpose of this study is to provide an understanding relating to the regulation of electronic data verification as evidence in the Court and to find out the arrangements for the submission of electronic data as a means of proof to the Court. The method used in this article is a normative research method using a statutory approach and a legal concept approach. The data that has been collected is then analyzed qualitatively and presented in a descriptive analysis report. The results of the study show that specifically related to the regulation of electronic data as evidence in court, the arrangements have been made in the ITE Law. In addition, related to electronic data, it is also regulated in SEMA No. 1 of 2014. In relation to the technical submission of electronic data as evidence in court, until now there is no regulation, either in the ITE Law or other special rules, resulting in a void in the procedural law which is used as a guide for judges in examining cases, especially at the stage of evidence before the trial.

PENERAPAN PRINSIP GREEN CONSTITUTION PADA PRODUK HUKUM DAERAH: PENDEKATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH I Komang Ferdyan Julyatmikha; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat bila suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) telah memiliki, mengadopsi karakter/konsep Green Constitution dan untuk mengetahui bagaimana bentuk/karakteristik suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) dapat dikatakan telah menerapkan atau mengadopsi prinsip Green Constitution. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan digunakannya pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa manfaat prinsip Green constitution jika di implementasikan kedalam produk hukum daerah (peraturan daerah) dapat menjadikan lingkungan hidup tetap lestari dan terjaga, karena dianggap memiliki kedaulatan lingkungan dan hak asasinya tersendiri sehingga meningkatkan derajat dari lingkungan hidup serta dapat mewujudkan pemerintah daerah yang ecocracy dan dapat mencapai tujuan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Karakteristik jika suatu peraturan daerah telah menerapkan prinsip Green Gonstitution dapat dilihat pada saat penyusunan peraturan tersebut dengan menggali aspek-aspek lingkungan hidup dalam naskah akademik usulan suatu peraturan daerah dan setiap pasal yang menghormati aspek kedaulatan lingkungan seperti halnya hak asasi manusia. The purpose of writing this article is to provide an understanding of the benefits if a regional legal product (Regional Regulation) already has, adopts the character / concept of the Green Constitution and to find out how the form / characteristics of a regional legal product (Regional Regulation) can be said to have implemented or adopted the Green principle. Constitution. This writing uses a normative legal research method with the use of a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The technique of collecting legal materials uses literature study techniques. The results of this study show that the benefits of the Green constitution principle if implemented into regional legal products (regional regulations) can make the environment sustainable and preserved, because it is considered to have environmental sovereignty and its own human rights so as to increase the degree of the environment and can create a regional government that is ecocracy and can achieve national goals in environmentally sustainable development. The characteristics if a regional regulation has applied the principle of Green Gonstitution can be seen when drafting the regulation by exploring environmental aspects in the academic text of the proposed regional regulation and each article that respects aspects of environmental sovereignty such as human rights.

KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Ni Kadek Eny Wulandari Putri; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan. Penulisan jurnal ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni peruu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah di dirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai pasal 76 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. The objective to be achieved in this legal research is to identify corporations when they become criminal law subject in Environmental Preservation and Management Constitution as well as to know corporate criminal liability for environmental destruction caused by disposal of production waste into rivers. The method used in writing this journal is a normative legal research method using a statutory approach. The writing of this journal uses primary legal materials, namely peruu and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The results show that the characteristics of a corporation as a subject of criminal law are that it is established by individuals, has its own separate assets from the assets of the founder and management, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of its founders and managers. The form of corporate responsibility if proven to have violated environmental permits by dumping waste into the river will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article 76 Environmental Preservation and Management Constitution.

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Fatchul Aziz; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 untuk mengetahui peran pemerintah terutama pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran terutama krama Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 diberikan dalam beberapa tahapan yakni tahapan sebelum pekerja bekerja (pra penempatan); tahapan selama pekerja bekerja (saat penempatan); dan terakhir tahapan setelah pekerja selesai bekerja (purna penempatan). Kemudian, peran pemerintah Provinsi Bali dalam melindungi pekerja migran dimana berdasarkan PERGUB Bali No.12 Tahun 2021, Pekerja Migran Indonesia Krama Bali lebih diutamakan dalam pemberian vaksinasi covid-19 dan terdapat perlindungan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan pekerja migran dan terdapat sistem “Sisnaker” yakni suatu perlindungan dalam pendataan pekerja migran. The purpose of this study was to determine the protection of migrant workers based on Law No. 18 of 2017 to determine the role of the government, especially the Bali provincial government in providing protection to migrant workers, especially Balinese manners. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that protection for migrant workers based on Law No. 18 of 2017 is provided in several stages, namely the stage before workers work (pre-placement); stages during the worker's work (during placement); and the last stage after the worker has finished working (post-placement). Then, the role of the Bali Provincial government in protecting migrant workers where based on the Bali PERGUB No. 12 of 2021, Indonesian Krama Bali Migrant Workers are prioritized in giving Covid-19 vaccinations and there is protection provided by the Manpower Office by receiving reports from the public regarding migrant worker problems. and there is a system of “Sisnaker” which is a protection in data collection of migrant workers.

PENGATURAN TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH UPAKARA YADNYA : PENDEKATAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS TRI HITA KARANA Gede Sugi Wardhana; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui adanya pengaturan terkait sampah upacara (adat) di Bali dengan memahami bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah upacara (adat) untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis Tri Hita Karana yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah” pada pasal 20 ayat (1) dan “Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah”, yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), serta masih banyak peraturan pengelolaan sampah lainnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dengan suatu pendekatan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan teknik bola salju (snow ball). Kemudian bahan-bahan hukum yang dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskripsi selanjutnya diberikan evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan disimpulkan dengan argumentasi. Kedua, Hasil studi menunjukkan bahwa belum dibentuknya suatu aturan hukum yang khusus dari Pemerintah Daerah maupun pararem dari masing-masing Desa Adat yang memiliki dasar dan kekuatan hukum mengikat agar menjadi landasan dasar hukum dalam penerapan sanksi bagi pelanggar pada masing-masing tempat. Sehingga tanggungjawab pemerintah hanya bisa menerapkan atau himbauan pada masyarakat dengan adanya sistem manajemen lingkungan. The purpose of this paper is to determine the existence of arrangements related to ceremonial (traditional) waste in Bali by understanding the form of government responsibility for ceremonial (customary) waste management to be able to protect the environment based on Tri Hita Karana carried out by the community, which is contained in "Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management "in article 20 paragraph (1) and" Regulation of the State Minister for the Environment Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse and Recycle through a Waste Bank ", which are basically regulated in Article 7 paragraph (4), as well as many other waste management regulations. This study uses normative legal research methods. The results of this research are, first, with a type of legal research approach obtained from literature studies, by analyzing a legal problem through legislation, other reference materials related to waste management, this study uses legal material collection techniques using the snow ball technique. Then the legal materials collected are analyzed using descriptive techniques, then evaluated, then interpreted and concluded with arguments. Second, the results of the study show that there has not been a specific legal rule from the local government or pararem of each customary village which has a binding legal basis and strength so that it becomes the legal basis for the application of sanctions for violators in each place. So that the government's responsibility can only apply or appeal to the community with the existence of an environmental management system.

KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL SAAT TERJADI WANPRESTASI: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN Made Agus Mas Dika Satryaningrat; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai keabsahan dari perjanjian yang dilakukan secara digital pada saat debitur terjadi permasalahan sengketa yang mengakibatkan wanprestasi. Dan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa secara keperdataan yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dalam peraturan perundang-undangan serta konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara digital yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 UU ITE yang mengarah pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa secara keperdataan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan secara digital/elektronik yang dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui metode mediasi merupakan cara yang menguntungkan para pihak yang bersangkutan dengan mencari jalan keluar dari penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat menerima setiap hasil keputusan yang telah dirundingkan. Penyelesaian sengketa secara keperdataan ini bersumber dari hasil kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak. This legal research has a goal, namely to examine the legal arrangements regarding the validity of agreements made digitally when the debtor has a dispute that results in default. And to analyze how to resolve civil disputes that arise as a result of default. The method used is normative legal research with an approach to legislation and legal conceptualization. The results of the study show that the regulation regarding the validity of an agreement made digitally is regulated in Article 1 Paragraph 17 of the ITE Law which leads to Article 1320 to Article 1337 of the Civil Code. This study shows that civil dispute resolution in an agreement is carried out digitally/electronically which can be resolved through litigation (court) or non-litigation (outside court). Settlement of disputes out of court or non-litigation through the mediation method is a way that benefits the parties concerned by finding a way out of dispute resolution so that the parties can accept every decision that has been negotiated. The settlement of this civil dispute comes from the result of a mutual agreement between the two parties.

Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar Adam Jose Sihombing; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yakni untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana proses atau implementasi dan pelaksanaan proses mendapatkan izin berusaha melalui “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS-RBA) yang secara hukum telah diatur di dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Disamping itu, penelitian ini pula bertujuan agar pembaca dapat mengetahui efektivitas OSS-RBA yang merupakan perizinan berbasis online jika dibandingkan dengan perizinan terdahulu sebelum adanya OSS-RBA. Penelitian ini menggunakkan metode penelitian empiris dimana dengan melakukan wawancara langsung kepada “Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar”. Adapun hasil melalui penelitian ini menunjukkan bahwaa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun Sistem “Online Single Submission” tetap menjadi suatu sistem yang mengikuti zaman dan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan perizinan. Kata Kunci : Perizinan, Penanaman Modal, “Online Single Submission” (OSS) ABSTRACT In this study, the author has the goal to provide an understanding of how the process or implementation and implementation of the process of obtaining permission to strive through the "Online Single Submission Risk Based Approach" (OSS-RBA) which is legally regulated in “Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing”. In addition, this study also aims so that readers can know the effectiveness of OSS-RBA which is an online-based licensing when compared to previous permits before the existence of OSS-RBA. This research uses empirical research methods where by conducting a direct interview to the “Head of Investment Control and Implementation and Investment Information of the Investment Office and Integrated Services One Door Denpasar City”. The results through this study show that the implementation of OSS-RBA has been carried out and entered in an effective level as an effort to speed up the licensing process in Denpasar City in accordance with the foundation of regulations, namely Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing but the "Online Single Submission" System remains a system that follows the times and continues to be developed over time to minimize the problems that are needed. related to licensing. Key Words: Licensing, Investment, “Online Single Submission” (OSS)

Co-Authors Adam Jose Sihombing Adisti, Putu Cantika Alia Yofira Karunian Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Ayu Wulan Prami Lestari Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Ari Mahartha Bereklau, Brigitta Maria Christoper, Bryant Dananjaya, I Komang Delvi Delvi Desak Putu Dewi Kasih Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Dita Deviyanti Dwijayanthi, Putri Triari Fatchul Aziz Gede Agus Angga Saputra Gede Ardi Pradipa Jagi Wirata Gede Sugi Wardhana Gusti Ayu Diyan Vanessa Cristina Hermanto, Bagus I Gede Khrisna Dharma Putra I Gede Pasek Pramana I Gede Satya Putra Wibawa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Ayu Nadya Candra Pramitha I Gusti Lanang Ngurah Adhi Widyarta Putra I Kadek Wira Dwipayana I Kadek Wira Dwipayana I Ketut Sudiarta I Ketut Sudiarta I Ketut Tjukup I Ketut Widyantara Putra I Komang Ferdyan Julyatmikha I Made Marta Wijaya I Putu Bimbisara Wimuna Raksita I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Dedi Putra I Wayan Griya Putra Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Jayantara, I Putu Agus Krisna Karisma Nalayanti, Ni Nyoman Karunian, Alia Yofira Kasandra Dyah Hapsari Komang Yuni Sintia Dewi Kusuma, Ida Bagus Indra Kusuma, Kadek Pegy Sontia Layang, I Wayan Bela Siki Lokahita, Kadek Indira Longtan SHI Luh Putu Budiarti Made Agus Mas Dika Satryaningrat Made Dwita Martha Made Shannon Tjung Made Suksma Prijandhini Devi Salain Marlina, Winda Martana, Putu Ade Hariestha Martha, Made Dwita Muchamad Izaaz Farhan Ramadhan Murti, Putu Ayu Mas Candra Dewi Ngakan Made Laksamana Wiwacitra Ni Desak Made Eri Susanti Ni Kadek Ayu Sri Undari Ni Kadek Eny Wulandari Putri Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ayu Meylan Ardini Ni Putu Maharani Ni Putu Nanda Kebayan Sari Nyoman A Martana Nyoman Satyayuda Dananjaya Nyoman Satyayudha Dananjaya Pardosi, Mona Nita Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Indah Pratama, Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Putu Ade Hariestha Martana Putu Ade Harriesta Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Devi Yustisia Utami Putu Edgar Tanaya Putu Edgar Tanaya Putu Gede Arya Sumerta Yasa Putu Tsuyoshi Reksa Kurniawan Raksita, I Putu Bimbisara Wimuna Ronald Saija Ruwisanyoto, Raden Fauzan Athallah Putra Saputra, Komang Agus Yoga Satyayuda Dananjaya, Nyoman Sawitri, Dewa Ayu Dian Shara, Made Cinthya Puspita Shezil Alifiana Dista Aisyah Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi Wita Setyaningrum

Title

Found 84 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 84 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 84 Documents
Search