Claim Missing Document
Check
Articles

Prospek Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia Siswiyanti, Yayuk; Darusman, Dudung; Kartodihardjo, Hariadi; Ichwandi, Iin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suhu atmosfir bumi meningkat akibat kenaikan gas rumah kaca. Untuk mengatasinya, kesepakatan internasional Konvensi Perubahan Iklim dibentuk. Salah satu kegiatannya adalah menurunkan deforestasi dan degradasi hutan. Telah empat dekade Indonesia meratifikasi konvensi internasional mengenai pelestarian hutan, namun deforestasi dan degradasi hutan masih tinggi. Penelitian ini menganalisis kompatibilitas konvensi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan menggunakan analisis naratif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat diskrepansi naratif antara konvensi perubahan iklim dan pengelolaan hutan Indonesia. Pelaksanaan konvensi dalam pengelolaan hutan Indonesia menyaratkan beberapa opsi tentang insentif dan keadilan akses pemanfaatan hutan.
Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.851 KB)

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.Namun demikian, implementasi kebijakannya belum terfokus dan ditangani sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena tarik menarik kekuasaan, kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan. Kekurang-tepatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dalam penanganan perijinan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola kepemerintahan kehutanan. Mengetahui dinamika kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang mempengaruhi struktur dan kinerja SDM Kehutanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis stakeholder, dan content analysis atas berbagai peraturan terkait dan hasil wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembanganSDM kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling di internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari 18 pihak dengan pengelompokan: limapemangku kepentingan sebagaisubject, tigapemangku kepentingan sebagai key player, empatpemangku kepentingan sebagai context setter, dan enampemangku kepentingan sebagai crowd. Dalam pengelompokan lain, terdapat pemangku kepentingan sebagai pemain kunci, utama, dan pendukung. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerjasama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepahaman dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal dari para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemampuan kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu prasarat yang paling banyak disebut responden untuk mengawal kebijakan pegelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dengan baik.
DISCOURSE ANALYSIS OF DECENTRALIZATION POLICY MAKING PROCESS OF PROTECTED FOREST MANAGEMENT Ekawati, Sulistya; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; -, Hardjanto; Dwiprabowo, Hariyatno
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 10, No 2 (2013): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2013.10.2.79-88

Abstract

”Decentralization of protected forest management from central to district government has not yet been implemented effectively. This effectiveness depends on many factors that include policy contents and political process or discourse in the policy making process. This study aimsto: 1) analyze the discourse in policy making process of decentralization in the management of protected forests, 2) analyze the actors/networks and their interests and 3) find out policy space for future policy reform. Both quantitative and qualitative approaches were used in the study. The results show that there are three discourses in the policy-making process of decentralized management of protected forests, namely: i) democratic discourse (with story line of externality and accountability, supported by an association forum of Indonesian district government and  decentralization experts); ii) economic discourse (with story line of efficiency, supported by businessmen, Association of Indonesian Provincial Government and World Bank); and iii) democratic and economic discourses. The House of Representatives (DPR) and Ministry of Home Affairs have authorities and capacities to integrate two discourses. Redefining of externality and interdependency can be used as narratives of new policies to improve the policy of decentralized protected forest management.
INSTITUTIONAL ANALYSIS OF REVOLVING FUND LOAN (RFL) FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST PLANTATIONS (CFP) Hendartin, Entin; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 8, No 2 (2011): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2011.8.2.158-169

Abstract

The purpose of this study was to formulate effective and efficient institutions of Revolving Fund Loans for Community Forest Plantation development (RFL CFP) in accordance with variation of field conditions. Benchmarking techniques were used to formulate the institution of RFL CFP. For that purpose, Independent of Direct Assistance Rural Agribusiness Development (IDA RAD) from the Ministry of Agriculture was selected as a benchmark as it was good in performance. The study was conducted in three provinces, i.e. Riau, South Kalimantan (November 2008 to April 2009) and West Java (May 2009 to February 2011). Comparative study was used to analyze the institutions based on the agency theory. The results showed that the institutional of RFL CFP have not accomodated the differences in characteristics, perceptions and capacities of the parties. As a result, the institutions have not been able to overcome the risk of moral hazard, adverse selection and high transaction costs. On the other hand, the institution of IDA RADhas a positive impact on agency relationship. High repayments by IDA RADagent and the increasing number of agents each year have proved the impact.
Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan) Hidayat, Wahyu; Rustiadi, Ernan; Kartodihardjo, Hariadi
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 26, No 2 (2015)
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.025 KB) | DOI: 10.5614/jpwk.2015.26.2.5

Abstract

Abstrak. Penelitian tentang perubahan tutupan/penggunaan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang sangat penting, karena perubahan tutupan/penggunaan lahan memiliki dampak terhadap lingkungan fisik dan kesesuaian peruntukan ruang memiliki dampak terhadap peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tata ruang. Adapun tujuan artikel ini adalah mengetahui perubahan tutupan/penggunaan lahan dengan menggunakan data citra satelit, memprediksi tutupan/penggunaan lahan 10 tahun ke depan, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tutupan/penggunaan lahan. Lokasi studi penelitian adalah Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu Land Change Modeler, Ca-Markov, Enter dan  Overlay. Hasil Analisis terhadap perubahan tutupan/penggunaan lahan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan tipe penggunaan lahan tahun 2002 dan 2013. Penggunaan lahan terbuka yang disebabkan oleh perusahaan tambang mengalami perubahan  seluas 15. 375.93 ha. Kontribusi terbesar dari kelas lahan terbuka berasal dari kelas lahan hutan. Hasil prediksi tutupan/penggunaan lahan tahun 2024 menunjukkan bahwa lahan pemukiman akan bertambah sebesar  23 172.63 ha diikuti oleh lahan terbuka sebesar 19 947.56 ha. Faktor yang berpengaruh terhadap perubahan lahan dari semua kelas tutupan/penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan hutan ke lahan terbuka dan perubahan lahan hutan ke lahan terbangun/permukiman adalah alokasi RTRW untuk kawasan, lokasi pertambangan dan lereng.Kata kunci. Perubahan tutupan/penggunaan lahan, kesesuaian peruntukan ruang, pertambanganAbstract. The studies of land use/cover changes (LUCC) and suitability of land utilization are very important because the LUCC affects the physical environment and suitability of space utilization affects regulations and laws on spatial planning. This article aims to measure  LUCC by using satellite imaginery, to predict the results of LUCC 10 years on, to explain out factors affecting  LUCC and to analyse out mining locations which are consistent or inconsistent with regional spatial planning (RTRW). This research is located in East Luwu Regency. The research methods used are land change modeler, Ca-Markov, Enter and Overlay. The results show that there have been changes inseveral  land use types in 2002 and 2013. The use of open land as a result of mining activities has changed with an area of 15,375.93 ha. The biggest contribution of the open space comes from forest area. The prediction of land use/cover in 2024 shows that settlement area will increase by 23,172.63 ha, followed by open space with an area of 19,947.56  ha. Factors that influence the changes of all land use/cover classes, forest land use change to open land and forest land use change to built-up land are the Regional Spatial Plan, the location of the mining and the slopes.Keywords.  Land use cover change, land use suitability, mining
KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK ARAHAN PENATAAN POLA RUANG KAWASAN HUTAN PRODUKSI GEDONG WANI, PROVINSI LAMPUNG Agustiono, Ariyadi; Sitorus, Santun R. P.; Kartodihardjo, Hariadi
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.966 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2014.16-1.51

Abstract

ABSTRAKPenetapan kawasan hutan produksi sebagai kawasan budidaya dalam rencana tata ruang seharusnya diikuti dengan penggunaan lahan yang mengarah pada fungsi dan peruntukannya. Hal ini tidak ditemui pada kawasan hutan produksi Gedong Wani, Provinsi Lampung, karena kawasan ini telah berkembang menjadi desa definitif dengan penggunaan lahan berupa pemukiman, ladang, dan perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan desa dalam kawasan hutan, menganalisis perubahan penggunaan lahan periode tahun 2000-2013, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan dan merumuskan arahan kebijakan penataan pola ruang kawasan hutan agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 39 desa yang dianalisis, terdapat 1 desa dengan tingkat perkembangan paling tinggi pada tahun 2011 yaitu Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Perubahan penggunaan lahan periode tahun 2000 ke 2013 berupa peningkatan luasan perkebunan rakyat dan area terbangun, serta penurunan luasan ladang dan hutan. Ditinjau dari aspek fisik dan demografi, faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan menjadi ladang dan area terbangun adalah kebijakan fisik pemanfaatan kawasan hutan dan pertambahan jumlah penduduk, sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan menjadi perkebunan rakyat adalah jenis tanah. Prediksi penggunaan lahan pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan luasan pada perkebunan rakyat dan area terbangun serta penurunan luas ladang dan hutan. Arahan kebijakan penataan pola ruang kawasan hutan produksi adalah dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan mengakomodir tanaman perkebunan rakyat sebagai bagian dari komoditas hasil hutan.Kata kunci: kawasan hutan produksi, desa, penggunaan lahan, prediksiABSTRACTDetermination of forest production in the cultivated area for spatial planning should have been followed by the use of land that leads to its functions and purposes. This situation is not found in the forest production area of Gedong Wan, the Lampung Province, as the region has grown to become a definitive rural land uses such as residential, farm and smallholder plantation. This study aims to analyze the development of the rural development in the forest area, analyzing the landuse change during the period of 2000-2013, to analyze the factors that influence the landuse change and formulate directives policy that structuring the spatial patterns of forest to meet its intended functions. The results showed that among the 39 villages assessed, there was one villages with the highest growth rate in 2011, which is the village of Jatibaru, Tanjung Bintang districts, South Lampung regency. The landuse change between 2000 and 2013 showed an increase in smallholder plantation and built up area, followed by a decrease in the extent of farm land and forests. Considering the physical aspects and demographic factors that influence to the forest changes, the changes into farm land and built up area influenced by the utilization of forest policy and population growth. Meanwhile, the factors influenced landuse change into smallholder plantation is the soil type. The prediction of landuse in 2026 showed an increase in the extent of the smallholder plantation and built up area, and the decline of farm land and forest. The directives policy for structuring spatial patterns of the forest production area is by establishing community involvement in the management of forests to accommodate smallholder tree crops as part of forest products.Keywords: production forest area, village, landuse change, prediction
The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy Kartodihardjo, Hariadi
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 2 No. 1 (2016): INTEGRITAS Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.593 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v2i1.135

Abstract

Dengan perkembangan korupsi yang tidak kunjung surut, gerakan anti-korupsi pada dasarnya menjadi upaya abadi masyarakat, dan upaya itu nampak tidak pernah cukup dicapai hanya dengan tindakan penindakan korupsi secara eksklusif. Upaya mencegah korupsi sebagai gerakan memperbaiki perilaku calon pelakunya mempunyai lingkup sangat luas. Calon pelaku dapat siapa saja, meskipun biasanya difokuskan pada setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam menentukan dan menjalankan kebijakan publik dan setiap orang yang mempunyai kekuasaan melalui uang, jaringan, maupun pengaruh, sehingga korupsi dapat dilakukan untuk kepentingannya. Penindakan pelaksanaan korupsi termasuk bagian dari pencegahan itu sendiri, dengan asumsi bahwa penindakan dapat, secara tidak langsung, memperbaiki perilaku para calon penjahat korupsi secara perseorangan maupun kelompok. Namun demikian, di dalam suatu sistem atau tata-kelola yang buruk, asumsi tersebut seringkali tidak terpenuhi, karena kehidupan keseharian para calon penjahat korupsi berada dalam situasi dimana korupsi feasible dilakukan.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) SULAWESI TENGAH Lahandu, Jamlis; Tarumingkeng, Rudy C.; Kartodihardjo, Hariadi
AgriSains Vol 17, No 1 (2016)
Publisher : FAPETKAN UNTAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.619 KB)

Abstract

This research aimed to identify stakeholder involvement in determination status of Grand Forest Park (TAHURA) areas, mapping the interaction between stakeholders and its interest as well as analyze the Kailinese Community access and policy in the Central Sulawesi TAHURA Management. This research conducted at Grand Forest Park Area in Central Sulawesi based on 3 R analysis (Right, Responsibilities, and Revenue). It showed that the forestry services have the authority to control resource access,however, at the same time they do not quite responsible to do their authority. NGOs became stakeholders who have the largest responsibilities to maintain resource access and the farmers, rattan collector, gold prospector, pebble collector, trader as well as military received the largest benefit from resource access. Moreover, coordination, information, transaction, institutional capacity, and government weakness became an inefficiency indicator in governance resources management system. According to the result, it is highly recommended to: (a)  law enforcement on community rights and formal acknowledgment to custom institution; (b) stakeholders capacity building by training and intensive advocation; (c) make a partnership with independent party; (d) follow up of community refusal action toward to gold mining in Poboya and; (e) increase coordination, information and transaction between stakeholders, improve of governance resources system and capacity building of regional institution as well as (f) establish regional regulation for Grand Forest Park (TAHURA) management including its supported infrastructure.Keywords: access analysis, kaili localcommunity, natural resources, Central Sulawesi grand forest park, ‘3R’ analysis.  
JENIS VEGETASI DAN KARAKTERISTIK LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN Sutrisno, Adi; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung; Nugroho, Bramasto
Jurnal Hidrolitan Volume 2 No. 3 Tahun 2011
Publisher : Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.935 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aimed to describe the type of vegetation and soil fertility status in the protected forest areas of Tarakan Island (HLPT). The results showed that: (1) the dominant vegetation types in HLPT belong to a group of Dipterocarpaceae, such as meranti (Shorea sp), keruing (Dipterocarpus), Resak (Vatica sp), Merawan (Hopea sangal) and Tengkawang (Shorea pinanga); (2) The soil types in the HLPT area are dominated by Podsolic, with a very acid soil category to sour, having a low ability in holding and exchanging kation, total nitrogen levels from very low to low, levels of C-Organic from very low to high, the phosphorus (P) content available classified as very low to very high and the potassium (K) content available relatively moderate to very high, and (3) the soil fertility status of HLPT is very low to low with HLPT soil texture in form of clay, sandy loam and loamy sand.
Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural Kartodihardjo, Hariadi; Ariati, Niken; Abdullah, Maryati
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2-2 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.193 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2-2.481

Abstract

Sources of corruption that are related to the state always involving bureaucracy and institutional policies. The five-year evaluation of the implementation of the National Movement to Save Natural Resources by the Corruption Eradication Commission found its weaknesses, which became the main weaknesses. It is the result of the influence that was coming from within and outside the organization. The problem of corruption in natural resources can be identified through the development of institutional analysis (IAD). The results of this discussion indicate that corruption prevention must be agreed with politics that is adjusted with different typologies.
Co-Authors Abdul Wahib Situmorang Abdullah, Maryati Adi Sutrisno Agus Hikmat Agus Isnantio Agus Justianto Agus Justianto Agus Justianto Agustiono, Ariyadi Ahmad Dermawan Ahmad Maryudi Alan Purbawiyatna Alan Purbawiyatna Amelia, Nur Rizky Amelia, Nur Rizky Andi Sadapotto Andry Indrawan Ardi Ardi Ari Purbayanto Ariati, Niken Arief Budi Kusuma Arif Satria Armansyah H Tambunan Arya Hadi Dharmawan Asis Budiawan Azis Khan Aziz Khan Badi'ah Bahruni . Bambang Pramudya Bambang Supriyanto Bergas Chahyo Baskoro Bernadinus Steni Bonar M Sinaga Bramasto Nugroho Budi Budi Budi Chalid Muhammad Didid Sulastiyo Didik Suhardjito Djakapermana, Ruchyat Deni Djuara P Lubis Dodi Ridho Nurrochmat Dodik Ridho Nurrochmat Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dwi Putra Aprianto Dwiko Budi Permadi Eka Widiyastutik Elisabet Repelita Kuswijayanti Endang Koestati Sri Harini Muntasib Eno Suwarno Entin Hendartin Ernan Rustiadi Ervizal A.M Zuhud Ervizal Amir Muhammad Zuhud Ervizal AMZU Erwidodo Erwidodo Fahmi Hakim Fauzi Rachman, Noer Fidelia Balle Galle Gamin Gamin Gamin Gamin, Gamin Grahat Nagara Gustan Pari Hadi S Alikodra Hadiyanto Sapardi Hajrah Hajrah Handian Purwawangsa Hardjanto Hardjanto - Hariyadi Hariyatno Dwiprabowo Hariyatno Dwiprabowo Hariyatno Dwiprabowo Haryatno Dwiprabowo Hendrayanto . Heri Santoso Hermanu Triwidodo Herry Purnomo Hidayaturahmi Hidayaturahmi Hidayaturahmi Hidayaturahmi, Hidayaturahmi I Nengah Surati Jaya Iin Ichwandi Irdika Mansur Ismariana, Ema Johanis R Pangala Joko Suwarno Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti K Karsudi Karsudi . Karsudi K Kurnia Sofyan Kusuma, Aprisep Ferdhana La Ode Ifrisala Lahandu, Jamlis Lala M Kolopaking Leti Sundawati Librianna Arshanti Lila Juniyanti LILIK BUDIPRASETYO Mappatoba Sila Maria Helena Yeni Pareira marwoto marwoto Messalina Lovenia Salampessy, Messalina Lovenia Muhammad Ashlam Tangngalangi Muhammad Ashlam Tangngalangi, Muhammad Ashlam Muhammad Buce Saleh Muhammad, Chalid Mulyaningrum Mulyaningrum Munawar Fuadi Nur Suhada, Nur Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa Nurwadjedi Nurwadjedi Nyoto Santoso Oding affandi Ok Hasnanda OK Hasnanda OK Hasnanda Syahputra Pernando Sinabutar Pernando Sinabutar Pernando Sinabutar Putro, Haryanto R. Raka Aditya Aditya ibisono Rina Kristanti Rina Kristanti Rina Mardiana Rinekso Soekmadi Rizaldi Boer Rudi C Tarumingkeng Rudi Subarudi Rudy C. Tarumingkeng Rudy Dwi Siswantoro Sabitah Irwani Saeful Rachman Salampessy, Messalina Santoso, Widodo Budi Satria Astana Siti Masitoh Kartikawati Sitorus, Santun R. P. SM Kartikawati Soedomo, Sudarsono Soehartini Sekartjakrarini Soeryo Adiwibowo Sri Lestari Munajati Sudarmalik Sudarmalik Sudhiani Pratiwi Sudirman Daeng Massiri Sulistya Ekawati Sulistya Ekawati Sunjaya, Etrin Herabadi Tjahjo Tri Hartono Wahyu Hidayat Yaconias Maintindom Yayuk Siswiyanti Yayuk Siswiyanti Yudi Setiawan Yulius Hero