Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.402

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Jurnal Media Hukum Rechtsidee Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unram Law Review INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Varia Justicia Jambura Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Idea ADIL : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Social Science Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Risalah Hukum NOMOI Law Review Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Indonesian Journal of Law and Society International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science International Journal of Business, Law, and Education YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal of Asian Social Sciences Research International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) International Journal of Humanities Education and Social Sciences International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) PATTIMURA Legal Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Journal of Social Science Mahadi : Indonesia Journal of Law RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Jurnal Dinamika Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Studies

Nurini Aprilianda

Universitas Brawijaya

Author-ID : 3008804

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime Bambang Sugiri; Nurini Aprilianda; Hanif Hartadi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article aims to examine the position of the convict as justice collaborator in revealing organized crime. A justice collaborator can assist law enforcement officers. The background of the study is the concept of crown witness, which is often used in proving criminal cases, even though it violates human rights. A difficulty in revealing organized crime is that perpetrators mostly do not disclose their criminal network and the parties involved. Information from the convict related to the network of the crime they committed makes law enforcement officers easier to reveal the organized crime. This study used a juridical analysis with an approach to laws and regulations, conceptual method, and comparative method. The results of the study show that convict who chose to become a justice collaborator has a vital role. Law enforcement officers can take advantage of this role in exposing organized crimes without human rights violations to the convict. The convict can have a reward in the form of parole and additional remissions.Kedudukan Narapidana sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kejahatan TerorganisirAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji kedudukan narapidana sebagai justice collaborator dalam pengungkapan kejahatan terorganisir yang dapat membantu tugas aparat penegak hukum. Hal ini dilatarbelakangi konsep saksi mahkota yang sering dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana namun dinilai melanggar HAM. Kesulitan pengungkapan kejahatan teroganisir adalah para pelaku yang terlibat tidak mengungkapkan jaringan kejahatannya serta pihak yang terlibat. Informasi dari narapidana terkait jaringan kejahatan yang pernah dilakukannya, memudahkan pengungkapan kejahatan terorganisir oleh aparat penegak hukum. Pada penulisan ini penyusunan dilakukan dari hasil analisis yuridis melalui sebuah pendekatan peraturan-peraturan undang-undang, metode konseptual dan juga mempergunakan metode perbandingan. Adapun hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa narapidana sebagai justice collaborator memiliki peran yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir tanpa dinilai melakukan pelanggaran HAM kepada narapidana karena adanya pemberian penghargaan berupa pembebasan bersyarat dan remisi tambahan.Kata Kunci: justice collaborator, kejahatan terorganisir, narapidana.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a5

LEGAL IMPLICATIONS OF REGULATORY PROVISIONS ARTICLE 10 VERSE (5) LAW NO. 46 OF 2009 CONCERNING THE CORRUPTION CRIMINAL COURT Ahmad Fauzi; Abdul Madjid; Nurini Aprilianda; Prija Djatmika
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 7, No 3 (2020): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v7i3.12937

The corruption criminal court is an institution that is given the authority to examine and decide corruption cases. The purpose of this study was to determine the juridical implications of the principle of the independence of the judicial power. This study uses a normative approach with quantitative analysis. The existence of a corruption court established on judicial power states that a special court can only be formed by a separate law. Then the corruption court is an institution that has the authority to examine and decide corruption cases. In its implementation, the composition of judges in the corruption court is divided into two, namely career judges and ad hoc judges. In its implementation, there are several things in the legislation that are contrary to the principle of independence of judicial power and violate the principle of freedom of judicial power, especially for ad hoc judges in the criminal court of corruption.

Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Arief Rahman Mahmoud; Ismail Navianto; Nurini Aprilianda
Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilekatkannya sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkannya, dengan menggunakan metode normatif legal research, melalui pendekatan undang-undang guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal tanda tangannya, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c)pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.

Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak Nurini Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 2, Desember 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSI Pasal 18 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Hak Anak agar diberikan bantuan hukum juga diatur dalam dalam Article 37.d Convention on the Rights of the Child. Namun demikian setiap tahun tak kurang dari 7.000 (tujuh ribu) anak menjalani proses hukum karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana dan sekitar 6.700 (enam ribu tujuh ratus) orang diantaranya dikirim ke lembaga permasyarakatan dan tidak mendapatkan pendampingan Advokat selama menjalani proses persidangan. Keadaan demikian membuktikan bahwa belum terlaksananya secara maksimal pemberian bantuan hukum bagi Anak dalam rangka perlindungan hukum bagi Anak. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, telah dibentuk UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tersebut, pemberian bantuan hukum didasarkan pada UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang demi terwujudnya perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip the best interest of the child dan prinsip non diskriminasi sesuai amanah pembentukan UU Perlindungan Anak. Kata Kunci: anak, bantuan hukum, perlindungan anak

Rasio legis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia Ahmad Fauzi; Abdul Madjid; Nurini Aprilianda; Prija Djatmika
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 12, No 1 (2021): April 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v12i1.5779

Corruption if allowed to have a real economic impact, namely unequal income and increasing poverty Corruption is a common problem that occurs in almost every country, the modus operandi of corruption is to use the authority and power to take advantage for personal gain or third parties, therefore to overcome corruption crimes need a way to tackle corruption crimes. This research is a legal research using the socio-normative approach. The data used are primary data and secondary data which were analyzed using quantitative analysis. The main aspect in tackling corruption crimes is to use a law enforcement approach, one of the approaches to law enforcement is to create a Corruption Crime Court as regulated in Law No. 46 of 2009 concerning the Corruption Crime Court as an institution in charge of examining and deciding cases of criminal acts of corruption. The position of the court for criminal acts of corruption actually has a strong legal standing in the Indonesian criminal justice system, and its existence is very important and urgent in tackling corruption crimes in Indonesia.How to cite item: Fauzi, A., Madjid, A., Aprilianda, N., Djatmika, P. (2021). Rasiolegis eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 11-20. doi:10.26905/idjch.v12i1.5779.

Constitution Reposition of the 1945 Constitution in Justice Collaborators Based on Human Rights Joko Cahyono; Herman Suryokumoro; Nurini Aprilianda; Setiawan Noerdajasakti
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5702

Arrangements for the implementation and granting of the status of collaborating witnesses or known as Justice Collaborator Which invites the issue of pros and cons about the benefits and consequences that can be used as legal commodities, as well as subjectivity in the provision of its determination. To answer the question that has become public unrest, a comprehensive interpretation of the law is needed both grammatically, historically and juridically in order to obtain an understanding of whether the legal politics in the LPSK Law which regulates the Justice Collaborator has been in accordance with the objectives in terms of uncovering the main actors and restoring state losses related to the economy and development. Furthermore, to examine why the determination of Justice Collaborator on corruption crimes does not immediately realize a social justice as in paragraph IV of the Preamble to the Republic of Indonesia Constitution Th. 1945. It is very possible that the existing norms are incomplete, so they must be reconstructed by accommodating the principles of expediency and justice while still having a progressive nature of law enforcement in order to create ideal norms.

Confiscation of Assets in The Corruption Crime Sulvia Triana Hapsari; Abdul Madjid; Nurini Aprilianda
Journal of Social Science Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jss.v3i5.425

Corruption as an extraordinary crime so that the punishment is the Primum Remedium. Economic Analysis of Law can be used to increase the efficiency of handling corruption crimes (TPK) to provide a level of efficiency and a deterrent effect. The formulation of the problem in this research is how is the economic analysis of law in maximizing the looted assets from the crime of corruption? This research is based on judicial normative. The data were collected using the search method and literature review. Conclusion Based on the economic analysis of law, the shift in the orientation of punishment in criminal acts of corruption from corporal punishment to a combination of corporal punishment, large fines, confiscation of assets and impoverishment of perpetrators of criminal acts of corruption without diminishing the meaning of corporal punishment shows effectiveness and efficiency and will increase the deterrent effect for perpetrator.

Reconstruction of Types of Sentencing in the Juvenile Justice System in Indonesia (Discussion Against the Criminal Position of Warning) Nurini Aprilianda; Liza Agnesta Krisna
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The Juvenile Criminal Justice System is implemented with the principle that detention and imprisonment for children is a last resort. One type of criminal sanction is a warning penalty, namely a light sentence that does not result in restrictions on children's freedom. The light crimes in question can certainly be imposed on light cases as well. However, in reality, warning criminal sanctions are placed as the main type of crime. This type of research is normative, namely reviewing and examining the norms in the JCJS Law. There are contradictory circumstances between the aim of avoiding children from court proceedings and the position of warning criminal sanctions as part of the main type of crime. There are no strict parameters for the terms or types of criminal acts that can be called minor crimes. Referring to the purpose of the JCJS Law, based on the category of crime, considering the conditions for the implementation of diversion, and interpreting the term "criminal" itself, the type of warning punishment is appropriate to be placed as part of the sanction of action. Thus, the principle of detention and imprisonment as a last resort in the juvenile criminal justice system is in line with the formulation of the types of sanctions in the law.

The Confiscation of Assets in the Corruption Crime Sulvia Triana Hapsari; Abdul Madjid; Nurini Aprilianda
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 18 No. 2 (2022): 30 September 2022
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v18i2.147

Reconstruction Of â€œObstruction Of Justiceâ€ As A Criminal Act In The Law On Eradicating Corruption In Indonesia Samsul HUDA; Bambang SUGIRI; Nurini APRILIANDA; Heru R. HADI
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 3 No. 3 (2022): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Nov
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v3i3.260

Corruption is a special criminal act, qualified as an ordinary crime but must be eradicated in extraordinary ways. In Indonesia, it is not only an extraordinary method but also an institution with extraordinary authority formed because corruption has become a systemic and systematic disease of society. Criminalizing the act of "obstructing the judicial process" is one way to eradicate corruption extraordinarily. The positive law has already regulated it, but it needs to be strengthened by ratifying UNCAC 2003 so that the norms governing the offense can be universally recognized. This study aims to synchronize and harmonize the norms that have been regulated in positive law with the new norms regulated in UNCAC 2003 to avoid misperceptions in its implementation. The normative method is used by examining philosophically and juridically through principles and theories that develop and are associated with emerging empirical problems. Several legal cases are used to analyze the philosophical and juridical problems and to find weaknesses in the "obstruction of justice" offense norm. It needs to be reconstructed to ensure legal certainty and justice better. In the end, the goal of eradicating corruption can be achieved, without violating the proper criminal procedural law and placing interested parties, both from the perspective of the perpetrators and victims.

Co-Authors A. Kadir, Nadhilah Abdul Madjid Abdul Madjid Abdul Madjid Abdul Madjid Abdul Majid Adi Kusumaningrum Agusta, Dika Ahmad Fauzi Ahmad Fauzi Al-Uyun, Dhia Anindita, Raras Natasya ansori ansori Ansori, Ansori Ardi Ferdian Arief Rahman Mahmoud Bagaskoro, Ladito Risang Bambang Sugiri Bambang Sugiri Bambang SUGIRI Cahyaningrum, Triana Dewi Chyntia Vindy Rahmani Dewi, Riska Ameliana Didik Purnomo, Didik Dwi Ayu Rachmawati Endriyanti, Megah Novita Erny Herlin Setyorini Ezenduka, Uzodinma Yurriens Fachrizal Afandi Faizin Sulistio Faizin Sulistio Faizin Sulistio Faizin Sulistyo Faizin Sulistyo Faizin Sulistyo Febrianika Maharani Fibriansyah, Ryan Ilham Guntur Aris Prabowo Hanif Hartadi Harini, Novitasari Dian Phra Hartadi, Hanif Hensi Septia Utami Herman Suryokumoro Heru R. HADI Heru Ratno Hadi I NYOMAN NURJAYA I Nyoman Nurjaya I Nyoman NURJAYA Ifahda Pratama Hapsari Imera Azzahra Alivia Imtina, Salma Salsabila Indriana Prima Puspita Sari Ismail Navianto Istislam, - James Yoseph Palenewen Joko Cahyono Kadek Wiwik Indrayanti Kadir, Nadhilah A. Kariawan, I Ketut Dody Arta Krisna, Liza Agnesta Lucky Endrawati Lucky MH SH. Endrawati Luth, Thohir Luth, Thohir Machmud, Aris Megah Novita Endriyanti Milda Istiqomah Mubarok, Djihadul Mufatikhatul Farikha Mufatikhatul Farikha, Mufatikhatul Mufatikhatul Farikhah Mulyono, Bambang Hery Nababan, Anisa Magdalena Nadhilah A. Kadir Nani Susilowati Noerdajasakti, Setiawan Novalia Pertiwi Pakpahan, Hartato Pradana, Indra Kurnia Okta Prastiti Siswayani Prastiti Siswayani Pratama, I Gusti Agung Ananta Pratama, I Gusti Ananta Prawati, Linda Prema, I Ketut Arjuna Satya Priadi, Randy Hilman Prija Djatmika Prija Djatmika Prija Djatmika Prija Djatmika, Prija Ramadianto, Anang Riyan Rani Adriana Riyan Ramadianto, Anang Rohmat Rohmat Rohmat rohmat Roni Evi Dongoran Ruba'i, Masruchin Ruba?I, Masruchin Rubaâ€™I, Masruchin Ryan Ilham Fibriansyah Ryan Ilham Fibriansyah Samsul Huda Asrori Satya Prema, I Ketut Arjuna Setiawan Noerdajasakti Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan Nurdayasakti Shafira, Cindy Shinta Ayu Purnamawati Siagian, Nurul Inayah Silfiah, Rossa Ilma Siti Noer Endah Situmorang, Septriono Solehuddin Solehuddin Sriti Hesti Astiti St. Fatima Sudarsono SUDARSONO Sugiri, Bambang Sugiri, Bambang Suhariningsih Sulistiyo, Faizin Sulvia Triana Hapsari Sulvia Triana Hapsari Sulvia Triana Hapsari Susilo, Hariyanto Suwitno Yutye Imran Syihabuddin Tanaem, Jerymia Seky Tanriawan, Florensya Octavia Tohom Hasiholan Widyanti, Yeni Eka Yola Eska Afrina S Yona, Ashifa yuliani, anggi ari

Title

Found 84 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 84 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 84 Documents
Search