p-Index From 2021 - 2026
5.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Ushuluddin An-Nida' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Mashlahah Justitia et Pax Jurnal Cahaya Keadilan JOURNAL EQUITABLE Al-Amwal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies BILANCIA Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal BENING Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Journal of Nahdlatul Ulama Studies TASAMUH: Jurnal Studi Islam Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM KEPRI) Mabahits JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies Millah: Journal of Religious Studies Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Multicultural Islamic Education Review Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Al-khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Indonesian Journal of Law and Syariah (IJLS)
Claim Missing Document
Check
Articles

Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan persfektif fiqhul Islam Asrizal Saiin; Pipin Armita; Afriadi Putra; Bashori Bashori
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 02 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.995 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i02.47

Abstract

Dalam tulisan ini akan sedikit membahas mengenai sumbangan yang diberikan ketika hajatan pernikahan. Sehingga dapat digambarkan bahwa seluruh lapisan masyarakat menganggap penting diterapkan tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan. Permasalahan ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Mengenai tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan ini sudah menjadi tradisi yang sudah tertanam dalam masyarakat. Baik buruknya tradisi ini dapat dilihat sejauh mana bertahannya tradisi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri, ternyata sampai saat ini, tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan tersebut masih tetap bertahan dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini menjadi bukti bahwa tradisi ini sangat baik dan harus dipertahankan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi tolong menolong yang telah menjadi jati diri masyarakat muslim. Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.
Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam Siti Maheran; Asrizal Saiin; Muhammad April; Muh Rizki
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4 No 01 (2022)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v4i01.435

Abstract

The command to consume food that is lawful and good has been clearly and clearly conveyed by Allah swt in the Qur'an, and it can be understood in the concept of maqashid ash-syariah. This study aims to understand how the maqashid sharia concept can provide an approach in understanding the intent and purpose of halalan thoyyiban food in Islam. The method used in this research is descriptive qualitative research method with Jenie. The results of this study are that food halalan thoyyiban in Islam is the embodiment of the main elements of the objectives of the Shari'a (maqashid ash-syariah), namely maintaining religion (hifdz ad-Diin), guarding the soul (hifdz an-Nafs), guarding reason (hifdz al-'Aql), guarding offspring (hifdz an-Nasl), and guarding property (hifdz al-Mal).
Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam Intellectual Property Rights Asrizal Saiin; Pipin Armita; Muhammad Rizki; Zulfa Hudiyani
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 12 No 2 (2019): Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.v12i2.65

Abstract

Di dalam undang-undang wakaf, sudah memuat di dalamnya ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih dan dialihkan seperti wakaf. Padahal Hak Kekayaan Intelektual bukanlah benda nyata (material). Berangkat dari persoalan inilah, penulis tertarik untuk meneliti tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf. Metode pendekatan penelitian dalam karya tulis ini adalah penelitian pustaka, jenis kajian kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Kajian ini dibagi menjadi empat metode pokok, yaitu, metode penentuan subjek, bentuk kajian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Adapun temuannya adalah mengenai wakaf dalam Hak Kekayaan Intelektual yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Wakaf dijelaskan kategorinya di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 21. Pada poin b, dijelaskan bahwa benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan dalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu berupa: a) hak cipta, b) hak merk, c) hak paten, d) hak desain industri, e) hak rahasia dagang, f) hak sirkuit terpadu, g) hak perlindungan variates tanaman, dan atau hak lainnya. Hukum Indonesia tentang wakaf mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda immaterial yang memiliki nilai dengan adanya royalti yang didapat oleh pencipta dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Pencipta berhak untuk mengalihkan hak yang dimilikinya atas royalti yang didapat olehnya sesuai keinginannya, salah satunya adalah dengan cara mewakafkannya. Wakaf benda immaterial tersebut diperbolehkan karena sudah dipandang umum oleh tradisi masyarakat Indonesia.
Autism Children Handling on Social Interaction Asrizal Asrizal
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 15 No. 1 (2016): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1436.75 KB) | DOI: 10.31105/jpks.v15i1.1340

Abstract

This paper offers solutions for social workers in the treatment of autism in terms of social interaction problem. Social workers can practice it on the field in an attempt to deal with autism in social interaction through performing several approaches. Currently, many social workers do not know how to deal with autism who have problems in their social interactions, whereas the responsibility of social workers tasks are relegating autists in the community. This paper offers two forms of treatment of autism, early treatment and integratedhandling. This has become the focus of discussion in this paper to guide social workers no longer face trouble in handling social interaction of children with autism, whichusually has been a problem in the fieldfor social workers.
ITIKAD BAIK PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Nyoto Nyoto; Asrizal Saiin
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1171

Abstract

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemecahan permasalahan itikad baik bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini adalah itikad baik pelaku usaha didalam memproduksi bahan makanan dan minuman merupakan itikad baik yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak berbuat itikad baik sehingga banyak konsumen yang melakukan pelaporan seperti adanya putusan Mahkamah Agung dan beberapa laporan masyarakat.
USIA MINIMAL MENIKAH BAGI PEREMPUAN PASCA-PUTUSAN MK PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA Raihana Raihana; Tri Wahyuni Lestari; Asrizal Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1376

Abstract

Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-niali hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun syarat dengan pertimbangan nilai-niali hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggungjawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konsitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Asrizal Saiin
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1603

Abstract

The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding today’s students’ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvestthe values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the valuesof Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a state’s ideology and as the personality of the nation.Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.IntisariLatar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilainilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitianini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilainilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBAGIAN WILAYAH ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SELAT MALAKA MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF (UNCLOS) 1982 DAN HUKUM NASIONAL Ahmad Iffan; Raihana -; Asrizal -
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v7i2.1362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan internasional dan nasional mengenai pembagian landas kontinen dan wilayah ZEE di selat malaka dan perjanjian negara indonesia dan malaysia dalam pembagian wilayah ZEE dan landas kontinen di selat malaka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis dan pengaturan United Nation Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) 1982, Hukum Nasional Republik Indonesia dan juga kerjasama antar negara yang berbatasan dengan selat malaka dalam pengaturan pembagian wilayah zee dan landas kontinen di selat malaka dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari website atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini adalah diketahui adanya pengukuran awal landas kontinen yang disepakati merugikan Indonesia dari sudut pandang pengukuran yang di tarik dari garis pangkal dan juga hasil penelitian ini menunjukkan adanya perjanjian mengenai batas landas kontinen di selat malaka antara Indonesia dan Malaysia yang sudah sangat lama dan perlu dilakukan perbaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. dan fakta menunjukkan bahwa negara Indonesia belum pernah melakukan hubungan bilateral ataupun perjanjian terkait batas ZEO di selat malaka antara negara Malaysia dan Indonesia.
Methodological And Applicative Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi In Solving Contemporary Issues Asrizal Saiin
TASAMUH: Jurnal Studi Islam Vol 13 No 2 (2021): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v13i2.416

Abstract

Over time, with the issue of closing the door of ijtihad, it does not become a barrier for contemporary Islamic figures to come up with new ideas as alternative solutions to problems, as well as Yusuf al-Qardhawi. The purpose and objective of this research is to see the method and application of al-Qardhawi's ijtihad in solving contemporary issues. This research is included in the qualitative research method. The source of data used in this study is a secondary data source, because it will examine the literature or literature. Processing and data analysis in this study, namely editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. The results obtained in this study are that there are three kinds of methodologies and alternatives in ijtihad offered by al-Qardhawi, namely ijtihad Intiqa'i (selective ijtihad), ijtihad insya'i (creative ijtihad), and integration ijtihad between Intiqa'i and insya'i.
Education of Honesty and Sincerity in The Qur'an as Part of Humanity Asrizal Saiin; Candra Wesnedi; Zaitun Zaitun; Muh. Rizki
Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan Vol 14 No 1 (2022): Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/al-riwayah.v14i1.424

Abstract

The Qur'an regulates how to portray human qualities as desired by Allah. The purpose of this research is to study and recognize the nature of humanity in the form of honesty and sincerity based on the Qur’an, so that it can convince humans that honesty and sincerity are important and must exist in humans. The method used in this paper is a qualitative method with a literature review. This research is descriptive-analytical. The data that has been collected is then analyzed by the deductive method. From this research, it is known that honest and sincere nature is an important trait and must be possessed by a human being. Al-Qur'an very much describes the nature of honesty and sincerity. The verses of the Qur'an that explain the nature of honesty and sincerity are found in Surah Maryam (19): 50; as-Syu'ara (26): 84; an-Nisa (4): 125; al-Baqarah (2): 125; as-Shaffat (37): 102-107; at-Taubah (9): 119; an-Nahl (16): 105; al-Ahzab (33): 24; Muhammad (47): 31; Ali 'Imran (3): 179; ash-Shaff (61): 2-3; QS at-Taghabun (64): 16.