p-Index From 2021 - 2026
5.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Ushuluddin An-Nida' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Mashlahah Justitia et Pax Jurnal Cahaya Keadilan JOURNAL EQUITABLE Al-Amwal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies BILANCIA Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal BENING Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Journal of Nahdlatul Ulama Studies TASAMUH: Jurnal Studi Islam Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM KEPRI) Mabahits JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies Millah: Journal of Religious Studies Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Multicultural Islamic Education Review Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Al-khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Indonesian Journal of Law and Syariah (IJLS)
Claim Missing Document
Check
Articles

LEGAL PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS IN THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS Sudanto; Asrizal Saiin; Zaitun
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 1 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i1.769

Abstract

Economic development includes various interrelated development sectors. One form of this linkage is related to the protection of consumer rights which is closely related to human rights issues. Thus the importance of the issue of legal protection for consumer rights, this research tries to specifically highlight the concept of human rights, where the main focus is on the role of Law No.8 of 1999 in protecting consumer rights as human rights, as well as consumer advocacy efforts. This research is to answer whether consumers really are sufficiently protected by laws based on human rights. This research is legal research normative, namely research on secondary data obtained through library studies. From this research, it is found that consumer protection laws do not appear to provide protection for consumers in general anymore, but actually provide full protection for consumers in various forms of transactions, both transactions in the form of products and transactions in the form of services that can potentially harm the consumer of their rights.
Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia Hasibuan, Supri Yadin; Saiin, Asrizal
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 5 No. 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5025

Abstract

Penelitian ini membahas dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga yang masuk dalam Prolegnas 2024 terhadap kesejahteraan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada aspek hak asuh dan perlindungan anak pasca perceraian. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis studi pustaka yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum dan literatur yang relevan terkait isu ini. Prinsip “kepentingan terbaik anak” menjadi acuan utama dalam analisis, guna mengevaluasi sejauh mana RUU Hukum Keluarga ini mampu mengatasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta memberikan perlindungan lebih optimal bagi anak. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip tersebut berpotensi meningkatkan stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi anak melalui pengaturan hak asuh yang lebih jelas dan responsif. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup pentingnya implementasi dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi kesejahteraan anak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada hak-hak dan kesejahteraan anak.
Fiqh of Moderation: An Inclusive, Flexible, and Contextual Approach for Contemporary Muslim Societies Saiin, Asrizal; Mohd Faizulamri Mohd Saad; Humaira Ahmad
Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation
Publisher : Pusat Kajian Moderasi Beragama dan Ideologi Pancasila UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/jrm.v4i1.74

Abstract

This article examines the concept of fiqh of moderation (wasaṭiyyah) through the framework of inclusive, flexible, and contextual approaches to Islamic jurisprudence. However, the notion of fiqh of moderation is not a new term, and previous studies have yet to elucidate the mechanism through which inclusive, flexible, and contextual approaches can effectively serve as models of religious moderation. This article aims to address this lacuna by exploring their practical application to contemporary challenges in Muslim societies. This article uses a qualitative approach with a literature study type of research (library research). This article concludes that the inclusive approach of fiqh of moderation encompasses the diversity of legal opinions (madhāhib) and fosters interfaith dialogue. The flexible approach employs ijtihād to address emergent issues while upholding shariah principles. The contextual approach takes into account socio-cultural specificities in legal interpretation, guided by maqāṣid al-sharīʻah (the higher objective of Islamic law). These findings indicate that the integration of these approaches within the fiqh of moderation framework results in the creation of a balanced methodology. This methodology preserves the core principles of shariah while enabling adaptability to modern circumstances. This article contributes to the discourse on religious moderation by proposing a theoretical framework that seeks to harmonize Islamic tradition with contemporary social dynamics. The framework functions as a resource for scholars, policymakers, and Muslim communities seeking to implement moderate religious perspectives that promote social harmony while maintaining religious authenticity.
Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif Assril; Hidayatullah, Rahmat; Saiin, Asrizal
Al Barakat Vol 5 No 01 (2025): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v5i01.274

Abstract

Dinamika hukum wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi besar wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam tata kelola wakaf, rendahnya pemahaman masyarakat serta kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan berkelanjutan, serta keterbatasan dalam aspek pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi. Kurangnya integrasi teknologi informasi dalam sistem manajemen wakaf juga menjadi hambatan tersendiri dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi turunannya. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi empiris terhadap praktik-praktik pengelolaan wakaf di berbagai lembaga wakaf di Indonesia, baik yang berbasis keagamaan maupun sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam mendukung skema wakaf produktif yang berbasis investasi dan kewirausahaan sosial. Peningkatan kapasitas nadzir melalui edukasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola lembaga wakaf.
Legalitas dan Pengakuan Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga di Era Digital Ilhammuddin Aribbillah; Nadi Putra; Zia Ulfuat Hisam Abdillah; Saiin, asrizal
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1271

Abstract

Unregistered marriages, which are religiously valid but lack legal recognition, pose various challenges in family law, particularly regarding the protection of women's and children's rights. This study aims to analyze the legal implications of unregistered marriages in the digital era and the legal mechanisms available for obtaining its legitimacy. Using a normative juridical method and a statutory approach, the findings reveal that the legal uncertainty of unregistered marriages affects the legal status of wives and children, including inheritance rights and birth registration. The digital era further complicates this phenomenon with the rise of online ‘unregistered marriages’ services that operate outside the legal framework. Therefore, stricter regulations, the strengthening of marriage validation mechanisms, and the integration of digital technology in marriage registration are necessary to enhance legal protection for families.
Call for Boycott of Pro-Israel Products in MUI Fatwa: An Analysis of Tafsīr Maqaṣidi Fitrah, Annisa; Saiin, Asrizal; M. Radiamoda, Anwar
Al-Qudwah Vol 2, No 2 (2024): December
Publisher : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/alqudwah.v2i2.29786

Abstract

This research analyzes the call to boycott Israeli products issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) from the perspective of maqāṣidic exegesis (tafsīr maqaṣidi). The maqāṣidic approach in interpreting the Qur'an emphasizes the objectives of Sharia (maqāṣid al-sharī'ah), which include the preservation of religion (ḥifẓ al-Dīn), preservation of life (ḥifẓ al-Nafs), preservation of intellect (ḥifẓ al-'Aql), preservation of wealth (ḥifẓ al-Māl), and preservation of the state (ḥifẓ al-Daulah). The MUI's fatwa committee supports the boycott as a form of solidarity, aligning with the principles of justice and humanity in Islam, while also challenging the genocide committed by Israel against the Palestinian people. This paper is a type of library research, utilizing descriptive-analytical analysis. The findings of this research affirm that the boycott is viewed as an act of "amr ma'ruf nahi munkar," an effort to prevent wrongdoing and promote goodness. In the context of ḥifẓ al-Nafs, this boycott aims to protect human life and dignity from oppression. In the context of ḥifẓ al-'Aql, the boycott raises awareness among Muslims about global political and humanitarian issues. From the aspect of ḥifẓ al-Māl, the boycott encourages the ethical use of wealth and supports products not involved in oppression. Lastly, from the perspective of ḥifẓ al-Daulah, the boycott contributes to maintaining domestic stability and influencing foreign policy that supports peace. Moreover, the MUI fatwa on boycotting Israeli products is consistent with the maqāṣid al-sharī'ah, emphasizing the importance of such actions in achieving the welfare of the Muslim community and global society.Abstrak: Penelitian ini menganalisis seruan boikot produk Israel yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari perspektif tafsīrmaqaṣidi. Pendekatan maqashidi dalam menafsirkan Al-Qur'ān menekankan pada tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu ḥifẓ al-Dīn(pemeliharaan agama), ḥifẓ al-Nafs (memelihara jiwa/kehidupan), ḥifẓ al-'Aql (memelihara akal), ḥifẓ al-Mal (memelihara harta), dan ḥifẓal-Daulah (memelihara negara). Komisi fatwa MUI mendukung pemboikotan sebagai bentuk solidaritas dan sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam sekaligus menantang genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Tulisan ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), dan menggunakan analisis deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa boikot ini dipandang sebagai tindakan amar makruf nahi mungkar, sebuah upaya untuk mencegah kemungkaran dan mempromosikan kebaikan. Dalam konteks ḥifẓ al-Nafs, pemboikotan ini bertujuan untuk melindungi nyawa dan martabat manusia dari penindasan. Dalam konteks ḥifẓ al-'Aql, boikot meningkatkan kesadaran di kalangan umat Islam tentang isu-isu politik dan kemanusiaan global. Dari aspek ḥifẓ al-Mal, boikot mendorong penggunaan harta secara etis dan mendukung produk-produk yang tidak terlibat dalam penindasan. Terakhir, dari sisi ḥifẓ al-Daulah, boikot berkontribusi dalam menjaga stabilitas dalam negeri dan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang mendukung perdamaian. Di sisi lain, fatwa MUI tentang pemboikotan produk Israel selaras dengan maqaṣid al-syari’ah, yang menekankan pentingnya tindakan tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakat muslim dan masyarakat global.
Urgency of the Malay Wedding Reception in Kepulauan Riau Based on Al-Maṣlaḥah Asy-Syathibi Perspective Saiin, Asrizal; Umar, M. Hasbi; Badarussyamsi, Badarussyamsi; Radiamoda, Anwar M.
An-Nida' Vol 47, No 2 (2023): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/an-nida.v47i2.25600

Abstract

A wedding reception in the Malay wedding tradition absolutely must be carried out by the Malay community in the Kepulauan Riau, because there are moral sanctions if someone does not follow the applicable customary law. Apart from that, there is a doctrine for the Malay community in Kepulauan Riau, that a wedding reception is important to hold, if a wedding reception is not held, then one's wedding procession will not be complete. Complexity in these problems often divert the value of the relationship between custom and religion, especially Islam, within the scope of sharia. Starting from the idea that in Islam, everything must be seen for its benefit, this research uses an approach al-Maṣlaḥah Ash-Shatibi. This research uses a type of field research with the nature of descriptive qualitative research. In this research the data used is primary data and secondary data. Primary data comes from data obtained through observation, interviews and documentation. Meanwhile, secondary data comes from internet sites, literature and other media. At the data processing stage there are three activities carried out, namely: editing, coding and tabulation. The results of this research show that if viewed based on al-Maṣlaḥah perspective, Malay wedding reception in Kepulauan Riau is something special taḥsiniyyah. This is because the traditional Malay wedding procession in Kepulauan Riau is only a support for a person's advancement in society and is simply a form of obedience. Abstrak: Resepsi pernikahan dalam tradisi perkawinan melayu mutlak harus dilaksanakan oleh masyarakat melayu di Kepulauan Riau, karena adanya sanksi moral apabila seseorang tidak megikuti hukum adat yang berlaku. Selain itu juga, terdapat doktrin bagi masyarakat melayu di Kepulauan Riau, bahwa resepsi pernikahan menjadi penting untuk dilaksanakan, jika resepsi pernikahan tidak dilaksanakan, maka belum sempurna prosesi pernikahan seseorang. Kompleksitas di dalam problematika tersebut sering kali mengalihkan nilai keterkaitan antara adat dan agama khususnya Islam dalam lingkup syariah. Berangkat dari pemikiran bahwa dalam Islam, segala sesuatu harus dilihat kemaslahatannya, dalam penelitian ini dengan pendekatan al-Maṣlaḥah asy-Syathibi. Penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan (field research) dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder bersumber dari situs internet, kepustakaan dan media lainnya. Pada tahap pengolahan data ada tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu: penyuntingan (editing), pengkodean (coding) dan tabulasi (tabulating). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa jika ditinjau berdasarkan perspektif al-Maṣlaḥah, resepsi pernikahan melayu di Kepulauan Riau merupakan sesuatu yang bersifat taḥsiniyyah. Hal ini karena prosesi pernikahan adat Melayu Kepulauan Riau, hanya menjadi suatu penunjang peningkatan seseorang dalam pergaulannya di masyarakat dan sebagai bentuk kepatuhan semata.
RELEVANSI KAFĀ’AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS Saiin, Asrizal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08105

Abstract

Kafā’ah is a concept of equivalence between the couples who want to get married to create family which is sakinah, mawaddah and rahmah. Religious elements is the main and most important in equality while the others just as a supporting factor, such as: education, offspring, position and economic degree. In determining the partner, every one should understand the kafa’ah concepts and criteria in integrated, inductive and comprehensive, what intended to avoid mistakes in choosing a good couple. This article examine the equality relevance on household harmony in terms of normative and juridical value. [Kafā’ah merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Unsur agama merupakan unsur utama dan terpenting dalam kafā’ah sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep kafā’ah dan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya secara integratif, induktif dan konprehensif, yang ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik. Artikel ini mencoba mengkaji relevansi kafā’ah terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari nilai normatif dan yuridis.]
MENELAAH HUKUM WARIS PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM SERTA PELETAKAN DASAR-DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM Saiin, Asrizal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2016.09108

Abstract

Historically, the division of the estate had been there before Islam (pre-Islamic), The system is a system of descent and inheritance system of cause. The division of inheritance is patrilinear, meaning that children who are minors and women are not entitled to inheritance, even though they are the heirs of the deceased. Someone could get treasure if; their relative affinities, ties Prasetia appointments, and adoption. While in the early days of Islam one can get inheritance if; their relative affinity, adoption, their migration and their brotherhood. Inheritance, will happen if there are causes that bind the heir to the heir, as their marriage, kinship, and wala’. As for the things that can disqualify a person the right to receive an inheritance is; slavery, murder, different religion, an apostate, because disappeared without the news and different countries. Before the inheritance there are some rights that must be met first, as, rights relating to inheritance, maintenance costs corpse, repayment of debt and the provision of a will.[Dalam sejarahnya, pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam (pra-Islam). Adapun sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal. Seseorang baru bisa mendapatkan harta apabila; adanya pertalian kerabat, janji ikatan prasetia, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila; adanya pertalian kerabat, pengangkatan anak, adanya hijrah dan adanya persaudaraan. Pewarisan, baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, seperti adanya perkawinan, kekerabatan, dan wala’. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang menerima warisan adalah; perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad, karena hilang tanpa berita dan berlainan negara. Sebelum pembagian warisan ada beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pemberian wasiat]
PERFECTION OF SEX FOR THE INTERSEX (KHUNṠA) TO GET MARRIED: Maqāṣid Syarīah Perspective on Corrective Surgery April, Muhammad; Saiin, Asrizal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14205

Abstract

This paper sheds light on the reasons for performing corrective surgery for intersex person to get married. The data were collected through the examination of works on intersex. The results of this study reveal that Islamic law, following the maqāṣid syarīah approach, allows the intersex person to perform corrective surgery with/without the intention of marriage. The choice to conduct corrective surgery does not violate the five principles of maqāṣid syarīa: the principle of religion (ḥifẓ ad-dīn), the principle of the soul (ḥifẓ an-nafs), the principle of mind (ḥifẓ al-‘aql), the principle of descent (ḥifẓ an-nasl), and the principle of property (ḥifẓ al-māl).  However, corrective surgery is limited to the people who biologically have sexual disorders and the surgery must be safe according to medical science.Artikel ini menjelaskan alasan melakukan operasi kelamin bagi orang interseks untuk menikah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelaah berbagai literatur yang membahas interseks. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan pendekatan maqāṣid syarīah, hukum Islam membolehkan orang interseks melakukan operasi penyempurnaan kelamin, baik disertai niat untuk menikah maupun tidak terlebih dahulu. Pilihan untuk melakukan operasi penyempurnaan kelamin tidak melanggar kelima prinsip maqāṣid syarīah, yakni prinsip agama (ḥifẓ ad-dīn), prinsip jiwa (ḥifẓ an-nafs), prinsip akal (ḥifẓ al-‘aql), prinsip keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan prinsip harta (ḥifẓ al-māl).Namun, operasi penyempurnaan kelamin hanya dapat dilakukan bagi orang yang memang benar-benar secara biologis mengalami kelainan seksual. Dan operasi yang dilakukan harus memenuhi standar ilmu kedokteran.