Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

KETIDAKSTABILAN HARGA BAWANG MERAH DAN KONDISI PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN NGANJUK Faylla Apriliana Putri; Anisa; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakstabilan harga bawang merah terhadap pendapatan petani di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Provinsi Jawa Timur, sehingga komoditas ini menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar petani. Namun, harga bawang merah di tingkat pasar sering mengalami fluktuasi yang dapat memengaruhi tingkat pendapatan petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sederhana. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan petani bawang merah serta dokumentasi dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara perubahan harga bawang merah, tingkat produksi, serta pendapatan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga bawang merah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani. Ketika harga bawang merah mengalami kenaikan, pendapatan petani cenderung meningkat karena penerimaan hasil penjualan dapat menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan. Sebaliknya, ketika harga mengalami penurunan, pendapatan petani ikut menurun dan dalam beberapa kondisi tidak mampu menutupi biaya produksi. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk.
Peran Kinerja Instansi Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang Aisyah Febbiyanti; Andina Rizki Nur Kharisa; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5926

Abstract

Pariwisata merupakan sektor krusial yang memiliki efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal, termasuk dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Malang, dengan kekayaan geografis dan budayanya, memiliki potensi pariwisata yang masif, mulai dari wisata alam berupa deretan pantai selatan dan pegunungan, hingga wisata buatan dan sejarah. Namun, potensi yang besar ini tidak dapat dikapitalisasi menjadi pendapatan daerah yang optimal tanpa adanya campur tangan tata kelola pemerintahan yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kinerja instansi pariwisata, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, dalam upaya meningkatkan PAD. Menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, kajian ini menguraikan bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait berdampak pada penerimaan daerah melalui pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi wisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap PAD, instansi pariwisata masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan infrastruktur, keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola wisata, dan efektivitas promosi digital. Strategi seperti digitalisasi layanan, sinergi pentahelix, dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi esensial untuk memaksimalkan kinerja instansi di masa depan.
Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan APBD di Kota Malang Vike Agestian Frastami; Kirani Felita June; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6245

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan APBD. Analisis penelitian mengacu pada indikator transparansi dan akuntabilitas menurut Krina, yang meliputi pengungkapan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, penyebaran informasi, dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan dokumen APBD, laporan pertanggungjawaban kinerja, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan teknis, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum optimal, serta efektivitas komunikasi publik yang masih terbatas. Dalam hal akuntabilitas, implementasinya telah tercermin melalui penyusunan LAKIP dan penganggaran berbasis kinerja, namun, beberapa indikator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola yang partisipatif, peningkatan komunikasi kepada publik, serta optimalisasi pengawasan keuangan berbasis digital menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah
Strategi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Jabatan Gubernur Sherly Tjoanda Maluku Utara Ivena Callista Putri; Ayunda Putri Athamevia; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6397

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara optimal pada masa jabatan Gubernur Sherly Tjoanda di Maluku Utara dapat dikelola secara optimal. Penelitian ini memiliki fokus utama yakni mengevaluasi pengelolaan keuangan publik yang mencakup empat aspek krusial diantara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan (library search). Menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengutip dari berbagai artikel ilmiah dan berita daring yang relevan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pembangunan di Maluku Utara melalui intervensi strategis pada berbagai sektor pelayanan publik telah terjawab melalui penerapan strategi oleh Pemerintah.
Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyesuaian APBD 2026 untuk Mendukung Infrastruktur Berkelanjutan (SDGs 9) Achmad Kamal Syah Lilah; Lakxit Gustav Nur Aziz; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16875

Abstract

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyesuaikan pengelolaan APBD pascapenerapan kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran tahun 2026 serta implikasinya terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) ke-9. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-komparatif. Data yang digunakan berupa dokumen APBD Kota Surabaya tahun 2024–2026 yang dianalisis melalui studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, komparatif, analisis rasio, dan analisis pertumbuhan untuk melihat perubahan struktur anggaran antar tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melakukan efisiensi pada belanja operasional yang hanya tumbuh 0,04%, sementara belanja modal meningkat sebesar 14,17%, terutama pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi. Penurunan dana transfer pusat sebesar 24,11% direspons melalui peningkatan pembiayaan daerah yang mencapai Rp1,88 triliun serta penguatan belanja tidak terduga sebagai mitigasi risiko. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan mendukung pencapaian SDGs ke-9 di tengah tekanan fiskal.
Analisis Strategi Penggunaan APBD dan DAK dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ponorogo Nafa Fadhilatul Latifah; Gita Aulia Rohmah; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16953

Abstract

This study examines the effectiveness of the Regional Budget (APBD) and Special Allocation Fund (DAK) in the tourism sector of Ponorogo Regency, as well as their impact on the growth of Regional Own Revenue (PAD). The study’s relevance is strengthened by Ponorogo’s recognition as a member of UNESCO Creative Cities Network (UCCN) in 2024 through the Reog performing art, which opens considerable opportunities for culture-based tourism development. A qualitative descriptive method is employed using a documentation study approach, drawing on APBD realization reports, DAK implementation records, BPS statistical data, and regional planning documents. The analytical framework is grounded in public budget effectiveness theory and its alignment with SDG 8 (decent work and economic growth), SDG 11 (sustainable cities and communities), and SDG 17 (partnerships for the goals).
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI BELANJA DAERAH DI KOTA KEDIRI Nasya Firdaushaumy; Anggita Cahyani Setyoningrum; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/8vet0472

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) occupy a strategic position in regional economies, functioning as primary absorbers of labor and drivers of community welfare. Despite the Kediri City Government’s consistent allocation of local government spending toward MSME empowerment programs, studies that specifically examine the linkage between regional expenditure realization and program effectiveness at the local level remain scarce. This study analyzes MSME empowerment program effectiveness through local government spending in Kediri City, employing Dunn’s (2003) program effectiveness framework across three analytical dimensions: output, outcome, and impact. A qualitative approach using library research was applied through thematic analysis of peer-reviewed journals, books, official government reports, and relevant public policy documents. Findings reveal that at the output level, budget realization reached only 82.42%, falling below the optimal threshold; at the outcome level, MSME growth peaked at 34.09% in 2023 before declining sharply in 2024–2025; and at the impact level, Jatim Bejo platform transactions totaling IDR 43.82 billion alongside 3.43% economic growth in 2024 indicate positive but unevenly distributed effects. Enabling factors include local government commitment to budget allocation and digital technology adoption, while key constraints encompass weak inter-agency coordination, limited managerial capacity among MSME actors, and inconsistent monitoring and evaluation mechanisms. This study contributes to the scholarly discourse on fiscal policy effectiveness for local MSME empowerment, and recommends strengthening cross-sectoral coordination, sustained capacity-building assistance for MSME actors, and the development of a more structured data-driven monitoring system.   Keywords: Effectiveness; Kediri City; Local Government Spending; Program; SME Empowerment
Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025 Attina Aulia Rahma; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Social Society Vol. 6 No. 2 (2026): April - Juni 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.2.2026.1281

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang selama periode 2020–2025 sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal daerah di tengah perubahan kondisi ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator penting untuk menilai kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan. Dalam keuangan daerah, PAD bersumber dari beberapa komponen utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dari semua sumber tersebut, pajak daerah memegang peran kunci dalam meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah yang efektif dan optimal penting untuk memaksimalkan potensi PAD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang membahas pengelolaan pajak daerah serta PAD. Kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang secara langsung membahas konsep, teori, dan temuan terkait pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif sesuai dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka yang digunakan. Analisis dilakukan melalui pengumpulan, kajian, dan interpretasi sumber-sumber tersebut. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah yang optimal mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi penerimaan pajak dapat dicapai melalui peningkatan efektivitas sistem pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan administrasi pajak daerah. Dengan demikian, pajak daerah berperan strategis dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Ella Nur Aini; Wilda Zuliasari; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1327

Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mendukung optimalisasi pengelolaan aset daerah secara efektif, transparan, dan berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan publik serta pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen resmi terkait selama periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PAD mengalami fluktuasi, yaitu menurun pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Namun, tingkat kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah karena masih didominasi oleh dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerah. Selain itu, struktur PAD masih bertumpu pada pajak daerah, sedangkan kontribusi retribusi dan pemanfaatan aset daerah masih belum optimal. Permasalahan utama terletak pada pengelolaan aset daerah yang belum efektif, seperti pemanfaatan yang kurang optimal, administrasi yang belum tertata dengan baik, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan aset. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan aset yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD, memperkuat kemandirian fiskal, serta menciptakan struktur pendapatan daerah yang lebih seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Kontribusi Kunjungan Wisatawan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Nazwa Ansalna Rahmania; Yemima Chrisnanda Prasetyo; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1335

Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami sejauh mana perkembangan sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Mojokerto selama periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berbasis data sekunder melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan meliputi data statistik kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, serta target dan realisasi PAD sektor pariwisata yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah daerah dan publikasi statistik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah objek wisata mengalami penurunan dari 79 unit pada tahun 2021 menjadi 41 unit pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 477.291 orang pada tahun 2021 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 2.143.571 orang, sebelum menurun menjadi 1.815.716 orang pada tahun 2025. Data PAD sektor pariwisata tersedia untuk periode 2022–2025, sedangkan data tahun 2021 belum tersedia dalam dokumen sumber yang digunakan. Realisasi PAD sektor pariwisata tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp8.698,9 juta, sedangkan rasio realisasi terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 77,37%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak selalu diikuti oleh peningkatan realisasi PAD sektor pariwisata pada tahun yang sama. Dengan demikian, hubungan antara kunjungan wisatawan dan PAD sektor pariwisata dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan deskriptif, bukan sebagai korelasi statistik atau hubungan sebab-akibat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menyajikan data total PAD daerah, rincian komponen PAD pariwisata, serta data kebijakan pengelolaan destinasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran awal bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pendataan, evaluasi penerimaan, dan pengelolaan sektor pariwisata secara lebih terukur.