p-Index From 2021 - 2026
13.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Linguistik dan Sastra Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Jurnal Hukum Prasada Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Randwick International of Social Science Journal Community Empowerment Keadilan Kulturistik : Jurnal Bahasa dan Budaya Journal Equity of Law and Governance AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Trunojoyo Law Review Yuris: Journal of Court and Justice Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Smart Hukum (JSH) Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA) Jurnal Kesehatan Terpadu Community Services Journal (CSJ) Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Political And Legal Sovereignty Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan Keadilan CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law Punggawa Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

PLAGIASI HAK CIPTA KARYA SENI RUPA DI BALI Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun; I Made Suwitra; I Made Sepud
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 1 No. 1: 2017
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.1.1.2017.40-52

Abstract

Tesis ini difokuskan secara konfrehensif mengenai plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam tesis ini membahas dua masalah yakni pertama, bagaimanakah pelaksanaan dan perlindungan hukum hak cipta karya seni rupa di Bali dan kedua, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni rupa di Bali. Empat teori hukum dipergunakan yakni (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Perlindungan Hukum, (3) Teori Keadilan Hukum dan (4) Teori Sistem Hukum. Relevansi empat teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Hasil tesis yakni: dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang melekat, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Kasus plagiat atau plagiasi terhadap hak cipta karya seni rupa di Bali lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Cipta lebih mengutamakan kepada pelaku pelanggaran karya cipta seni rupa di Bali yang membuat dan yang mendistribusikan ketimbang pengguna perseorangan. Plagiat terhadap karya cipta seni rupa di Bali tidak hanya terbatas pada karya ilmiah dan obyek hak cipta lainnya tetapi juga kepada Hak Paten dan Merk. Kata kunci: Plagiasi, Hak Cipta, Karya Seni Rupa.
MEMAKNAI ISI RUMUSAN NORMA DALAM AWIG-AWIG DI DESA ADAT PINGGAN KINTAMANI BANGLI I Made Suwitra; I Wayana Wesna Astara; I Ketut Irianto; Luh Kade Datrini
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 1 No. 1: 2017
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.1.1.2017.72-79

Abstract

Isi rumusan awig-awig desa adat tidak hanya sekedar rangkaian kata yang berisi norma terhadap petunjuk hidup tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan sehrusnya ditatai, karena terhadap penyimpangannya dapat dikenai reaksi yang disebut sanksi. Oleh karena itu isi rumusan awig-awig wajib disosialisasikan agar semua warga tahu isi dan maknanya, karena tidak jarang warga masyarakat tidak tahu tentang awig-awignya apalagi memahaminya. Selain itu tidak semua warga dapat mengerti tentang tata bahasa yang yang digunakan dalam awig-awig terutama generasi muda. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi sangat penting dilakukan dengan tujuan menjaring masukan dan pendapat sebelum awig-awig disahkan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua warga masyarakat sejak awal tanggap dan menghormati hasil penyuratan awignya sendiri karena telah memiliki nilai keberlakuan sosiologis, filosofis, dan yuridis. Kata Kunci: Awig-awig, makna rumusan norma
Alih Fungsi Hak Atas Tanah Adat Di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Dewa Made Sutarja; I Made Suwitra; I Putu Bagiaarta
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 3 No. 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.3.1.2019.10-15

Abstract

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian empiris untuk membahas permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. 2) Faktorfaktor penyebab alih fungsi tanah adat sebagai akomodasi pariwisata.Teori yang digunakan; Teori kepastian hukum, Teori Teori Fiksi, milik kolektif dan Teori kewenangan. Melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitik dan pendekatan sosiologi hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis interprestasi yang dibantu dengan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis didapat simpulan sebagai berikut: Pertama; Penguasaan hak atas tanah adat di Kecamatan Ubud pada umumnya dikuasai oleh Desa, Pura, dan krama desa. Tanah ini peruntukan anaknya sebagai lahan pertanian kemudian berubah menjadi akomodasi pariwisata seperti restorant, vila/hotel Maneychanger dan tempat parkir. Kedua; Faktor yang menjadikan alih fungsi peruntukan tanah adat antara lain (1) Faktor ekonomi seperti tanah adat dijadikan tempat usaha restorant, vila/hotel Maneychanger dan tempat parker.(2) Keterbukaan lahan dalam pengembangan akomodasi pariwisata. Kata kunci, Alih Fungsi, Hak Penguasaan, dan Tanah Adat.
LARANGAN MENJUAL HAK ATAS TANAH LABA PURA STUDI KASUS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI Cokorda Gede Ramaputra; I Made Suwitra; Luh Putu Sudini
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 3 No. 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.3.1.2019.16-24

Abstract

Pura memiliki tanah yang disebut dengan tanah Laba Pura atau tanah Pelaba Pura dan antara keduanya merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini didasarkan pada konsep pembagian wilayah Pura menurut hukum Hindu yang dikenal dengan konsep Tri Mandala. Berdasarkan konsep tersebut, maka tanah Laba Pura merupakan Kanista Mandala Pura, yaitu: wilayah Pura yang terletak diluar bangunan Pura. Menurut hukum adat tanah Laba Pura adalah tanah-tanah yang hanya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan Pura, misalnya untuk pembiayaan pelaksanaan upacara-upacara maupun pemeliharaan atau perbaikan bangunan Pura. Rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu: bagaimana sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan supaya adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pembeli maupun eksistensi Pura itu sendiri. Oleh karena itu bagi Pengempon Pura diharapkan secara inovatif dapat mengelola Laba Pura agar bermanfaat menunjang kegiatan keseimbangan Pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Masyarakat pada umumnya melihat tanah Laba Pura adalah tanah biasa seperti tanah pertanian lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat bebas memindah tangankan tanah Laba Pura. Perlindungan hukum terhadap tanah Laba Pura atau sering di sebut tanah Pelaba Pura adalah terkait dengan upaya-upaya pelestarian terhadap tanah-tanah adat yang dewasa ini perlu memperoleh perhatian dari pengempon Pura dan pemerintah. Sahnya peralihan hak atas tanah Laba Pura dalam perspektif kepastian hukum secara umum adalah sama dengan peralihan tanah hak milik. Namun peralihan tanah Laba Pura dijalankan setelah dipenuhi syarat khusus dan syarat umum hukum adat dan hukum Negara. Selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hukum pelestarian terhadap tanah Laba Pura dapat dilakukan dengan pendaftaran dan pensertipikatan tanah Laba Pura melalui pelaksanaan paruman pengempon pura guna memperoleh kata sepakat seluruh pengempon pura. Kata Kunci: Peralihan Hak, Tanah Laba Pura, Hukum Agraria Nasional
EKSISTENSI TANAH ADAT DAN MASALAHNYA TERHADAP PENGUATAN DESA ADAT DI BALI I Made Suwitra
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.4.1.2020.31-44

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi Prajuru Desa Adat di Bali terhadap konsepsi dan asas-asas penguasaan dan pemilikan Tanah (Hak) Ulayat yang dikenal dengan Tanah Adat yang tunduk pada hukum adat setelah terbitnya UU No.5 Tahun 1960, yaitu relevan dengan wacana “penguatan Desa Adat”. Masalah utamanya adalah menemukenali implikasi pendaftaran hak atas tanah adat yang diorientasikan untuk memperoleh sertipikat hak milik dalam menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, analitik, kasus, dan hukum adat. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dan data sekunder berupa bahan hukum dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pencatatan, selanjutnya dianalisis dengan teknik interpretasi dan kualitatif. Tanah (hak) ulayat merupakan salah satu asset Desa Adat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan bagi warganya dengan melakukan inovasi dalam tata kelola dan terintegrasi dalam perspektif ekowisata sebagai salah model penguatan Desa Adat. Model pendaftaran hak atas tanah adat cukup dilakukan dalam peta dasar pendaftaran tanah. Karena pendaftaran hak melalui penyertipikatan dapat melemahkan posisi tawar Desa Adat terhadap penguasaan hak atas tanah ulayat dan cendrung menjadi tanah komunal. Oleh karena itu diperlukan ketepatan pilihan dalam pendaftarannya.
Koeksistensi Fungsi Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Untuk Mewujudkan Desa Wisata (Studi Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi) I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; A. A. Gede Oka Wisnumurti; I Ketut Kasta Aryawijaya; Luh Kade Datrini
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.5.1.2021.25-35

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggali dan menginventarisasi potensi desa untuk dikembangkan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru berbasis masyarakat dalam kemasan Desa Wisata dan dikelola secara melembaga dalam konsep koeksistensi. Melalui pola koeksistensi terhadap potensi spiritual dengan potensi sekuler akan diciptakan spirit keseimbangan dalam program pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penelitian ini menganalisis hak pengelolaan potensi desa terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat sebagai desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empirik dengan pendekatan perundang-undangan, analitik, kasus, dan pendekatan antropologi hukum. Inovasi pengembangan DTW berbasis potensi desa seperti Pura Amertajati yang dikemas dalam desa wisata dapat berimplikasi pada pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam yang akan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu sejak awal perlu dilakukan penguatan hubungan antar kelembagaan yang ada untuk menghindari persaingan seperti pengempon Pura, warung kuliner, parkir, home stay.
HUKUM PERJUDIAN PADA SAAT UPACARA ADAT DI DESA PENINJOAN TEMBUKU BANGLI Dewa Nyoman Tria Harry Shureshta; I Made Suwitra; I Nyoman Subamia
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.5.2.2021.70-80

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian serta untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah eksistensi perjudian saat upacara adat di Desa Peninjoan, Tembuku, Bangli? dan bagaimanakah penanggulangan perjudian di Desa Adat Peninjoan, Tembuku, Bangli? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah observasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sering terjadinya perjudian pada saat upacara adat yang dilakukan oleh beberapa warga di Desa Peninjoan, Tembuku, Bangli yang dilakukan terang-terangan, maupun sembunyi-sembunyi. Namun itu dilakukan pada saat hari raya besar agama Hindu. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh kepala desa peninjoan, Ada dua teori penanggulangan yang telah dilakukan termasuk kejahatan perjudian ini khususnya, yaitu pola Preventif (dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan) dan pola Represif (pencegahan setelah terjadinya kejahatan, kejahatan ini biasanya disebut proses secara hukum).
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DI DESA GUWANG, KEC. SUKAWATI, KAB. GIANYAR Ni Kadek Putri Juniari; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.7.1.2023.35-44

Abstract

Sengketa tanah yang sering timbul di masyarakat diawali dengan banyaknya kasus atau tanda-tanda hak atas tanah lama yang tidak hilang ketika diubah menjadi sertifikat, sehingga banyak pihak yang memiliki pipil atau sertifikat dari negara yang sama. Sedangkan pipil atau sejenisnya merupakan bukti kepemilikan tanah, sebelum Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah yang sah. Oleh karena itu, persoalan ini berkaitan dengan bagaimana kekuatan pipil membuktikan hak atas tanah sebelum sertifikat diterbitkan dan sengketa tanah ulayat di desa adat Guwang diselesaikan pada saat sertifikat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Pipil merupakan bukti sahnya kepemilikan hak-hak lama sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agrari (UUPA) dan Sertipikat merupakan bukti sahnya pemilikan tanah menurut UUPA. Untuk sengketa adat Desa Guwang yang hak milik atas tanahnya disebutkan dalam Pasal 19(2)(c) UUPA, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, yaitu keterangan fisik dan hukum yang terdapat dalam surat pernyataan tidak menjadi penentu sengketa adat Desa Guwang.
PENGUATAN DESA ADAT MELALUI KEMANDIRIAN DAN PEMBERDAYAAN KRAMA DESA Luh Kade Datrini; I Made Suwitra; I Ketut Selamet
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.7.2.2023.54-60

Abstract

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara kelembagaan perlu dikuatkan seiring dengan wacana penguatan desa adat dengan mengingat bahwa LPD sampai saat ini berjalan secara alami sehingga rentan untuk terjadi penyalahgunaan keuangannya terutama oleh “pengurusnya”. Upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan melalui pelatihan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan akuntansi keuangan berbasis aplikasi, Focus Group Discussion (FGD), dan sosialisasi keberadaan “perarem LPD” untuk menjamin adanya kepastian hukum melalui penegasan hak dan kewajiban pengurus, pengawas, prajuru adat dan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan “krama desa”. Tiap bidang kegiatan yang memerlukan aturan yang lebih khusus dari awig-awig yang ada agar awig-awig dapat dilaksanakan sesuai dengan asas kepatutan, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. LPD di tiap desa adat dilahirkan untuk menguatkan sistem perekonomian desa adat dalam upaya memandirikan dan pemberdayaan krama desanya. Kondisi ini menjadi sangat urgen dengan mengingat, bahwa beberapa LPD Desa Adat di masing-masing Kabupaten di Bali sudah kolaps, kondisi ini lebih disebabkan karena perbuatan menyimpang pengurus LPD. Juga upaya adaptasi sistem akuntansi keuangan LPD berbasis aplikasi dan manajemen SDM yang lebih modern. Metode yang digunakan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu sosialisasi rancangan pemikiran dalam paruman prajuru adat, pelatihan sistem akuntansi keuangan berbasis aplikasi, pelatihan menajemen LPD. Teknik pendekatan yang digunakan berupa pendekatan partisipatif dari pengurus dan karyawan LPD. Untuk sosialisasi awig-awig dan perarem dilakukan melalui paruman prajuru desa.
Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Timor Leste Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002 klaudio klaudio; I Made Suwitra
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.42-49

Abstract

ABSTRACT After the Referendum of 1999, ownership of land rights in East Timor is still complicated bringing about problems such as: 1) How is the ownership of land rights for the people of East Timor by the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste in 2002, 2) How is the Timorese government's efforts to resolve housing land disputes left by the former inhabitants of East Timor in Timor Leste. The type of research is Normative Legal Research by using legislation, concepts, analytical, case, and comparative law approaches. Materials used are in the form of primary legal materials, secondary, tertiary, and then analyzed by interpretation technic. The study found that land rights for the people of East Timor by the Constitution of 2002 was still weak. On the basis of Article 13 and 15 of Law No. 1 of 2003 on assets and immovable possessions the property rights on land owned by the ex-East Timorese people are automatically revoked or missing. Recommendation to the government of Timor Leste is that UUPA ever prevail in Timor-Leste can be adopted for under article 3, paragraph 1 of UNTAET Regulation No. 1 of 1999, land owned by the former inhabitants of East Timor adopted by some natives of East Timor must be reprocessed by the government of Timor Leste in accordance with the applicable law. Keywords: Land Ownership Rights, Residents of East Timor, The Constitution of 2002, The Housing Land Dispute.
Co-Authors A A NGR Raka Dani Wiryantha A. A. Dwi Ani Agustini Agus Suarnegara Amelia R. Nicolas Amos Mokorros Anak Agung Gde Raka Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Gede Raka Gunawarman Anak Agung Gede Raka Hartawan Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Chintya Paramitha Anak Agung Ngurah Mukti Prabawa Redi Anak Agung Sagung Manik Chindrawati ANGGARINI, Komang Desy Aprianus Mario Deno Bagiaarta, I Putu BUDIADNYANA, I Gusti Putu Cahya, Dewa Ayu Putu Mulya Carlos M. Raymundo Cokorda Gde Yudha Putra Cokorda Gede Ramaputra Datrini, Luh Kade Demosthenes B. Vibandor Desman Reiner Siahaan DEVI, Ni Kadek Candra Nanda Dewa Made Sutarja Dewa Made Yudiartha Prayogi Dewa Nyoman Tria Harry Shureshta Dewi, Ida Ayu Made Wahyuni Diah Gayatri Sudibya Diah gayatry Sudibya Dimas Imaniar Dyah Gayatri Sudibya Elanda Welhelmina Doko Elisabeth Sanam Gayatri Sudibya Gede Cahaya Putra Nugraha Hanilyn A. Hidalgo Herry Jaya Hartana I Dewa Ayu Sinta Ary Ramaswari I Gede Andi Iswarayana I Gede Bagus Indra Baskara I Gede Hermanta I Gede Pasek Mangku I Gede Somonita I Gede Yudha Rana I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Ayu Maha Patni I Gusti Bagus Udayana I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Yoga Ary Sagita I Ketut Alit Priana Nusantara I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Sudiarta I Ketut Sukadana I Komang Adi Bintang Mahardika I Made Agus Mertajaya I Made Arjaya I Made Darma Temaja I Made Dera Januartha I Made Dera Januartha I Made Mardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Sepud I Made Sepud I Made Suamba I Made Suriana I Ngurah Suryawan I Ngurah Suryawan I Nyoman Aji Duranegara Payuse I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Subamia I Nyoman Sudipa I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sutama I Putu Ade Surya I Putu Andre Warsita I Putu Bagiaarta I Putu Elvin Mahendra I Putu Gian Favian Adhi Pradana I Putu Suantika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Rideng I Wayan Suarjana I Wayan Suarjana I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Suka Antara Yasa I Wayan Wahyu Dinata I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati Ida Ayu Putu Widiati Indah Permatasari Irianto, I Ketut Irianto, I Ketut Isatou Jallow Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Andy krisnanta Kadek Ayu Rima Ratnasari Kadek Karina Putri Ketut Rai Mahajony Kharisma Nanda Sattwika klaudio klaudio Leovigildo C. Sentelices Luh Putu Sudini Luh Suriati Made Bagus Vijanata Priadipa Mahaputra, I B GD Agustya Marcelo Roland C. Villafuerte Mia Bella R. Fresnido Miel S. Bongon Nandiri, Ni Putu Sawitri Nengah Renaya Nengah Renaya Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Ketut Ayu Kartini Ni Ketut Martini Ni Komang Mahyuni Gita Paramita Ni Komang Rai Widhyaningsih Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Sulis Dewi Damayanti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutri Ujianti Ni Made Puspasutri Ujianti Ni Made Rustini, Ni Made Ni Nyoman Wulan Ratna Komala Sari Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Putu Theresa Putri Nusantara Ni Wayan Kertiasih Niko Pahlevi Hentika Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana NM Jayasenastri Nur Ezan Rahmat Nyoman Gede Swadana Nyoman Suarjana Partiwi Dwi Astuti PRABHADIKA, I PUTU YUDI PRADYAN, I Gusti Ngurah Agung Krisna Putra Krishna Kumara Jaya Putu Aditya Palguna Yoga Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Satria Fajar Purwanta Putu Wahyu Permana Putu Wira Atmaja Ramaputra, Cokorda Gede Renaya, Nengah Ryskiaden Markus Selamet, I Ketut Senastri, Ni Made Jaya Simon Nahak Slamet Kananda Styawati, Ni Komang Arini Suantika, I Putu Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Sumiati, Ni Kadek Sutarja, Dewa Made Tjokorda Gede Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Wesna Astara, I Wayana Widiati, Ida Ayu Putu Wiryani, Made