Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.283
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Linguistik dan Sastra Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Notariil WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Jurnal Hukum Prasada Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Randwick International of Social Science Journal Journal Equity of Law and Governance AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Journal of Law, Poliitic and Humanities Yuris: Journal of Court and Justice Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Community Services Journal (CSJ) Journal of Political And Legal Sovereignty Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Analogi Hukum
I Made Suwitra, I Made
Faculty Of Law Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perkawinan Usia Dini Dalam Hukum Adat di Desa Adat Songan Kintamani Bangli I Made Suwitra; I Ketut Maharata Adi Putra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.6.2.2025.171-176

Abstract

Starting from the phenomenon of early marriage which is still rampant, marriage is a bond that forms a new family and is regulated by legal provisions, both in customary law and national law, but there are still frequent violations of early marriage in the community. With regard to this, the formulation of the problem in this study is how legal is early marriage in the traditional village of Songan? And how is the recording of early marriage in the traditional village of Songan? The method used in this writing is the normative method. Based on the results of the research, it can be concluded that regarding underage marriage, there are several differences in standardization and perspectives based on customary law or the Indonesian Marriage Law. In customary law there is no age limit for marriage.
Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Ida Ayu Putu Widiati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.1.2018.20-23

Abstract

Dalam kegiatan desa Binaan di Desa Pinggan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat membina LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam pogram ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang jaminan fidusia, yaitu pengikatannya dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Paraktik Pengurus LPD membuat Perjanjian “model” dengan dengan akta otentik dan “model” atau/dan akta di bawah tangan sesuai dengan anatomi hukum perikitan dan Perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa AdatPinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjajian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pengurus dan Pengawas adalah adanya satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat tidak lagi memimjam uang di rentenir desa, karena kepercayaan masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.
Pemerdayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata Spiritual Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Putu Ayu Sriasih Wesna
Community Service Journal (CSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.2.2.2020.75-83

Abstract

Potensi masyarakat lokal dapat dijadikan nilai tambah dalam mengembangkan desa Wisata. Pulau jawa yang jaman kerajaan Majapahit agama Hindu sebagai agama kerajaan, maka kini masih menyisakan warisan budaya yang dapat meperkuat ketahanan sosial-budaya sekaligus apabila didisain menjadi ketahanan ekonomi lokal. Contoh riil pura Bukit Amerta yang terletak di Desa Karangduro kecamatan Tegal Sara memiliki nilai tambah potensi sumber mata air yang digunakan sebagai sumber Tirta (air suci) dan sumber air baku bagi masyarakat di Desa Karangdoro Banyuwangi. Pura Bukit Amerta menjadi daya Tarik wisata bagi masyarakat Karangduro untuk mendulang nilai tambah dari kegiatan eko wisata spiritual. Hal ini, menjadi tujuan Pengabdian untuk mengetahui permasalahan mitra yaitu: 1) Persoalan penggunaan air untuk kepentingan Tirta (sembahyang) terpenuhi, namun untuk kepentingan rumah tangga masih memerlukan solusi; 2) Pura sebagai subyek hukum belum memiliki serfikat hak milik sebagai bukti eksistensi pura dalam aspek yuridis; 3) Pura sebagai pusat kebudayaan dan sekaligus sebagai nilai tambah dalam ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Metode yang digunakan dalam Bentuk pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan pendampingan, FGD dan menemukan inti persoalan yang sebenarnya. Desa Wisata spiritual, dengan metode Persoalan hukum sangan komplek, dapat menemukan persoalan yang tersembunyi dalam kasus subyek hukum pura yang belum disertifikatkan. Menginventarisasi persoalan dan memecah persoalan yang timbul akibat Pura sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pengelolaan pura sebagai respons masyarakat di sekitarnya. Target luaran yang akan dicapai adalah publikasi jurnal Nasional/ atau proseding ISBN Nasional, publikasi mass media, video kegiatan pengadian.
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; I Wayan Arthanaya
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.3.1.2020.36-41

Abstract

Penguatan desa adat melalui penyuratan awig-awig merupakan suatu keniscayaan terutama dibidang perkawinan dan hukum waris dengan mengingat pada adanya keterputusan tranformasi kepada kegerasi penerusnya sehingga diperlukan dkumentasi tertulis yang dapat dijadikan rujukan oleh struktur hukum yang ada dalam penyelesaian sengketa. Metode yang tepat dalam pelestarian norma uku adat adalah penyuratan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri melalui pembentukan panitia kecil dengan melibatkan prajuru adat, tokoh, rohaniawan, pemuda dan Perguruan Tinggi. Penyuratan awig memerlukan waktu yang cukup terutama untuk inventarisasi dan pembahasan. Oleh karena itu kegiatan Program Kemitraan Masyarakat bersifat berlanjut yang direncanakan secara bertahap tiap tahun. Luaran tahua pertama berupa identifikasi, inventarisasi masalahan krusial dalam setiap bidang. Demikian pula dilakukan sistematisasi terhadap awig-awig yang ada.
Revitalisasi Warisan Budaya Tak Benda di Desa Heritage Gelgel, Bali: Kolaborasi Seni Budaya, Sastra, dan Teknologi Digital I Made Mardika; I Made Suwitra; Putu Yudi Prabhadika
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.21-25

Abstract

Warisan budaya tak benda (WBTb) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan di era modernisasi dan globalisasi, yang berpotensi mengikis eksistensinya dan menyebabkan hilangnya identitas kultural. Banyak dari warisan ini, yang merupakan identitas dan kekayaan bangsa, berisiko mengalami kepunahan jika tidak ada upaya pelestarian yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini akan memaparkan metodologi, hasil, pembahasan, serta simpulan dan tindak lanjut dari program PKM ini sebagai studi kasus dalam upaya pelestarian budaya berbasis komunitas dan teknologi. telah berhasil mencapai tujuannya dalam merevitalisasi seni lukis Wayang Kamasan, digitalisasi lontar, dan pelestarian seni tari Wayang Wong. Luaran yang dicapai meliputi peningkatan keterampilan 12 anak dalam seni lukis dengan produk godibag inovatif, digitalisasi tiga cakep lontar yang penting, serta regenerasi 16 penari muda Wayang Wong. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara komunitas, seniman, dan teknologi digital adalah strategi efektif untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya tak benda di tengah tantangan modernisasi. Program ini tidak hanya menghasilkan produk fisik dan digital, tetapi juga meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kapasitas masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya mereka.
Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali Dalam Pengangkatan Anak (Studi di Desa Adat Lantangidung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar) Ketut Rai Mahajony; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.245-250

Abstract

Traditional Balinese marriages follow the male bloodline (patrilineal), so having a son is still the goal of a marriage. Adoption of children (sentana peperasan) is an option if the family has no children to continue the obligations towards the family and society. Several cases of adoption, such as in the case of adoption in Lantangidung Village, Gianyar Bali, were raised in this study as case studies. The problem raised is how legal the adoption of children is according to Balinese Customary Law and State Law and the position of adopted children in the family and society according to Balinese Customary Law. This research is expected to expand the legal knowledge of the community, especially regarding the combination of Balinese Customary Law and State Law in terms of adoption. An empirical approach is used to see the combination of Balinese Customary Law and State Law. The conclusion is that: the co-existence of Balinese customary law and state law in the implementation of adoption needs to be clarified in more detail with an easy-to-understand sequence of implementation so that the position of adopted children in the family and society is also strong.
Larangan Untuk Pemindahan Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Perspektif Hukum Tanah Nasional Suwitra, I Made
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Cancellation of Overlapping Land Rights Certificates Without Judicial Mechanism I Gede Hermanta; I Made Suwitra; I Nyoman Alit Puspadma
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v7i3.2253

Abstract

Land title certificates are administrative state products that serve as strong evidentiary instruments to ensure legal certainty in land law. However, the issuance of overlapping certificates persists in practice, creating disputes and legal uncertainty. This research aims to analyze the authority of the National Land Agency in canceling overlapping land title certificates and to assess the extent to which such cancellations provide legal certainty. It also examines BPN’s responsibility arising from such cancellation, particularly in relation to good-faith certificate holders. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, analyzed through interpretative legal reasoning. The findings indicate that the authority to cancel overlapping land title certificates, exercised by the Head of the Regional Land Office and, in certain circumstances, by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, constitutes a lawful delegation and substitution of authority as an administrative corrective mechanism. Nevertheless, the existence of substantively identical authority across different hierarchical levels without clear limitations, combined with the absence of temporal restrictions on administrative cancellation, results in a form of legal certainty that remains relative and nonfinal, as such decisions may still be subject to judicial review. Furthermore, BPN’s authority in the administrative cancellation of overlapping certificates is limited to the administrative domain and lacks adequate compensation mechanisms for good-faith holders, thereby failing to achieve substantive justice. This study recommends clearer delineation of cancellation authority and explicit mechanisms for legal protection and remedies to strengthen legal certainty and justice in land administration.
The Relevance of Certainty and Fairness to Notary Honorarium Values in the Notary Position Law I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa; I Made Suwitra; I Wayan Kartika Jaya Utama
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3121

Abstract

This study discusses the regulation of notary fees in Article 36 of the Notary Law (UUJN) in relation to the principles of legal certainty and justice. The problem arises because this provision regulates the maximum fee, but does not provide clear parameters regarding economic and sociological values, nor does it regulate the minimum fee. This study uses a normative legal research method with a regulatory approach and a conceptual approach using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the regulation of notary fees provides legal legitimacy for notaries to receive compensation for the legal services they provide and aims to provide legal protection for notaries and the public. However, the ambiguity of the norms in this provision has the potential to cause differences in interpretation and tariff competition between notaries. Therefore, the determination of notary fees needs to be done proportionally by taking into account legal provisions, professional codes of ethics, and social conditions.
Co-Authors A A NGR Raka Dani Wiryantha A. A. Dwi Ani Agustini Agus Suarnegara Anak Agung Sagung Manik Chindrawati ANGGARINI, Komang Desy Bagiaarta, I Putu BUDIADNYANA, I Gusti Putu Cahya, Dewa Ayu Putu Mulya Cokorda Gde Yudha Putra Cokorda Gede Ramaputra Datrini, Luh Kade Datrini, Luh Kade DEVI, Ni Kadek Candra Nanda Dewa Made Sutarja Dewi, Ida Ayu Made Wahyuni Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah gayatry Sudibya Elanda Welhelmina Doko Gayatri Sudibya I Gede Bagus Indra Baskara I Gede Hermanta I Gede Yudha Rana I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa I Gusti Ayu Maha Patni I Gusti Bagus Udayana I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Selamet I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Made Agus Mertajaya I Made Darma Temaja I Made Dera Januartha I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Sepud I Made Sepud I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sutama I Putu Ade Surya I Putu Bagiaarta I Putu Gian Favian Adhi Pradana I Putu Suantika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Suarjana I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Wahyu Dinata I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Irianto, I Ketut Irianto, I Ketut Kadek Andy krisnanta Ketut Rai Mahajony klaudio klaudio Luh Kade Datrini Luh Kade Datrini Luh Putu Sudini Luh Suriati Mahaputra, I B GD Agustya Nandiri, Ni Putu Sawitri Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Luh Putu Sulis Dewi Damayanti Ni Made Puspasutri Ujianti Ni Made Rustini, Ni Made Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Wayan Kertiasih Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana Nyoman Suarjana Partiwi Dwi Astuti PRABHADIKA, I PUTU YUDI PRADYAN, I Gusti Ngurah Agung Krisna Putu Aditya Palguna Yoga Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Wahyu Permana Ramaputra, Cokorda Gede Renaya, Nengah Selamet, I Ketut Suantika, I Putu Sumiati, Ni Kadek Sutarja, Dewa Made Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Wesna Astara, I Wayana Widiati, Ida Ayu Putu