Claim Missing Document
Check
Articles

Kedudukan Anak Tunggal dalam Perceraian bagi Perkawinan pada Gelahang di Jembrana I Kadek Bagus Indra Pramana Putra; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perkawinan seorang anak tunggal laki dengan seorang anak tunggal perempuan yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dan memiliki anak tunggal laki. Tetapi mereka tidak ingin memisahkan dirinya dengan keluarga, sementara di dalam hukum adat Bali mengenal dua sistem perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadi perceraian bagi perkawinan pada gelahang, dan hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa para pihak untuk meneruskan kewajiban dan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang masih berpihak kepada keluarga bapak. Akan tetapi dalam perkawinan pada gelahang tidak hanya meneruskan ke pihak keluarga bapak saja, melainkan ke pihak keluarga ibu juga. Karena dalam perkawinan ini baik pihak bapak dan ibu sama-sama sebagai purusa.
Pemberian Sanksi Kasepekang dalam Sengketa Tanah Pekarangan Desa di Banja Bedil, Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Provinsi Bali I Kadek Ambara Putra; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Kasepekang sanction in customary land disputes is one of the customary sanctions in Bali. Kasepekang means temporary dismissal as a Village citizen, kasepekang is interpreted as permanent or permanent dismissal regulated by Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 related to Customary Villages. This research was conducted with the aim of describing to find out how the Tenure of Rights over Village Land in Banjar Bedil, Baha Customary Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali Province and to find out how the Procedure for Giving Kasepekang Sanctions in Disputes over Tenure over Village Land in Banjar Bedil, Baha Customary Village, Mengwi District, Badung Regency, Bali Province. This research utilizes empirical-based legal research methods. The results of this study indicate that there is ownership of certificates for private control where the custom cannot claim that the land is customary land where the certificate is a strong evidence, namely as a physical statement of land ownership.
Perkawinan Usia Dini Dalam Hukum Adat di Desa Adat Songan Kintamani Bangli I Made Suwitra; I Ketut Maharata Adi Putra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.6.2.2025.171-176

Abstract

Starting from the phenomenon of early marriage which is still rampant, marriage is a bond that forms a new family and is regulated by legal provisions, both in customary law and national law, but there are still frequent violations of early marriage in the community. With regard to this, the formulation of the problem in this study is how legal is early marriage in the traditional village of Songan? And how is the recording of early marriage in the traditional village of Songan? The method used in this writing is the normative method. Based on the results of the research, it can be concluded that regarding underage marriage, there are several differences in standardization and perspectives based on customary law or the Indonesian Marriage Law. In customary law there is no age limit for marriage.
Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Ida Ayu Putu Widiati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.1.2018.20-23

Abstract

Dalam kegiatan desa Binaan di Desa Pinggan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat membina LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam pogram ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang jaminan fidusia, yaitu pengikatannya dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Paraktik Pengurus LPD membuat Perjanjian “model” dengan dengan akta otentik dan “model” atau/dan akta di bawah tangan sesuai dengan anatomi hukum perikitan dan Perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa AdatPinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjajian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pengurus dan Pengawas adalah adanya satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat tidak lagi memimjam uang di rentenir desa, karena kepercayaan masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.
Pemerdayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata Spiritual Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Putu Ayu Sriasih Wesna
Community Service Journal (CSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.2.2.2020.75-83

Abstract

Potensi masyarakat lokal dapat dijadikan nilai tambah dalam mengembangkan desa Wisata. Pulau jawa yang jaman kerajaan Majapahit agama Hindu sebagai agama kerajaan, maka kini masih menyisakan warisan budaya yang dapat meperkuat ketahanan sosial-budaya sekaligus apabila didisain menjadi ketahanan ekonomi lokal. Contoh riil pura Bukit Amerta yang terletak di Desa Karangduro kecamatan Tegal Sara memiliki nilai tambah potensi sumber mata air yang digunakan sebagai sumber Tirta (air suci) dan sumber air baku bagi masyarakat di Desa Karangdoro Banyuwangi. Pura Bukit Amerta menjadi daya Tarik wisata bagi masyarakat Karangduro untuk mendulang nilai tambah dari kegiatan eko wisata spiritual. Hal ini, menjadi tujuan Pengabdian untuk mengetahui permasalahan mitra yaitu: 1) Persoalan penggunaan air untuk kepentingan Tirta (sembahyang) terpenuhi, namun untuk kepentingan rumah tangga masih memerlukan solusi; 2) Pura sebagai subyek hukum belum memiliki serfikat hak milik sebagai bukti eksistensi pura dalam aspek yuridis; 3) Pura sebagai pusat kebudayaan dan sekaligus sebagai nilai tambah dalam ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Metode yang digunakan dalam Bentuk pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan pendampingan, FGD dan menemukan inti persoalan yang sebenarnya. Desa Wisata spiritual, dengan metode Persoalan hukum sangan komplek, dapat menemukan persoalan yang tersembunyi dalam kasus subyek hukum pura yang belum disertifikatkan. Menginventarisasi persoalan dan memecah persoalan yang timbul akibat Pura sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam pengelolaan pura sebagai respons masyarakat di sekitarnya. Target luaran yang akan dicapai adalah publikasi jurnal Nasional/ atau proseding ISBN Nasional, publikasi mass media, video kegiatan pengadian.
Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat I Made Suwitra; I Wayan Wesna Astara; I Wayan Arthanaya
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.3.1.2020.36-41

Abstract

Penguatan desa adat melalui penyuratan awig-awig merupakan suatu keniscayaan terutama dibidang perkawinan dan hukum waris dengan mengingat pada adanya keterputusan tranformasi kepada kegerasi penerusnya sehingga diperlukan dkumentasi tertulis yang dapat dijadikan rujukan oleh struktur hukum yang ada dalam penyelesaian sengketa. Metode yang tepat dalam pelestarian norma uku adat adalah penyuratan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri melalui pembentukan panitia kecil dengan melibatkan prajuru adat, tokoh, rohaniawan, pemuda dan Perguruan Tinggi. Penyuratan awig memerlukan waktu yang cukup terutama untuk inventarisasi dan pembahasan. Oleh karena itu kegiatan Program Kemitraan Masyarakat bersifat berlanjut yang direncanakan secara bertahap tiap tahun. Luaran tahua pertama berupa identifikasi, inventarisasi masalahan krusial dalam setiap bidang. Demikian pula dilakukan sistematisasi terhadap awig-awig yang ada.
Revitalisasi Warisan Budaya Tak Benda di Desa Heritage Gelgel, Bali: Kolaborasi Seni Budaya, Sastra, dan Teknologi Digital I Made Mardika; I Made Suwitra; Putu Yudi Prabhadika
Community Service Journal (CSJ) Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.8.1.2025.21-25

Abstract

Warisan budaya tak benda (WBTb) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan di era modernisasi dan globalisasi, yang berpotensi mengikis eksistensinya dan menyebabkan hilangnya identitas kultural. Banyak dari warisan ini, yang merupakan identitas dan kekayaan bangsa, berisiko mengalami kepunahan jika tidak ada upaya pelestarian yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini akan memaparkan metodologi, hasil, pembahasan, serta simpulan dan tindak lanjut dari program PKM ini sebagai studi kasus dalam upaya pelestarian budaya berbasis komunitas dan teknologi. telah berhasil mencapai tujuannya dalam merevitalisasi seni lukis Wayang Kamasan, digitalisasi lontar, dan pelestarian seni tari Wayang Wong. Luaran yang dicapai meliputi peningkatan keterampilan 12 anak dalam seni lukis dengan produk godibag inovatif, digitalisasi tiga cakep lontar yang penting, serta regenerasi 16 penari muda Wayang Wong. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara komunitas, seniman, dan teknologi digital adalah strategi efektif untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya tak benda di tengah tantangan modernisasi. Program ini tidak hanya menghasilkan produk fisik dan digital, tetapi juga meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kapasitas masyarakat lokal dalam menjaga identitas budaya mereka.
Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali Dalam Pengangkatan Anak (Studi di Desa Adat Lantangidung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar) Ketut Rai Mahajony; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.245-250

Abstract

Traditional Balinese marriages follow the male bloodline (patrilineal), so having a son is still the goal of a marriage. Adoption of children (sentana peperasan) is an option if the family has no children to continue the obligations towards the family and society. Several cases of adoption, such as in the case of adoption in Lantangidung Village, Gianyar Bali, were raised in this study as case studies. The problem raised is how legal the adoption of children is according to Balinese Customary Law and State Law and the position of adopted children in the family and society according to Balinese Customary Law. This research is expected to expand the legal knowledge of the community, especially regarding the combination of Balinese Customary Law and State Law in terms of adoption. An empirical approach is used to see the combination of Balinese Customary Law and State Law. The conclusion is that: the co-existence of Balinese customary law and state law in the implementation of adoption needs to be clarified in more detail with an easy-to-understand sequence of implementation so that the position of adopted children in the family and society is also strong.
Larangan Untuk Pemindahan Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Perspektif Hukum Tanah Nasional Suwitra, I Made
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 41, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Co-Authors A A NGR Raka Dani Wiryantha A. A. Dwi Ani Agustini Agus Suarnegara Alit Puspadma, I Nyoman ANGGARINI, Komang Desy Bagiaarta, I Putu BUDIADNYANA, I Gusti Putu Cahya, Dewa Ayu Putu Mulya Chindrawati, Anak Agung Sagung Manik Cokorda Gde Yudha Putra Cokorda Gede Ramaputra Damayanti, Ni Luh Putu Sulis Dewi Datrini, Luh Kade Datrini, Luh Kade DEVI, Ni Kadek Candra Nanda Dewa Made Sutarja Dewi, Ida Ayu Made Wahyuni Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah gayatry Sudibya Elanda Welhelmina Doko Gayatri Sudibya Hermanta, I Gede I Gede Bagus Indra Baskara I Gede Yudha Rana I Gusti Ayu Maha Patni I Gusti Bagus Udayana I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Ketut Irianto I Ketut Irianto I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Selamet I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Made Agus Mertajaya I Made Darma Temaja I Made Dera Januartha I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Sepud I Made Sepud I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sutama I Putu Ade Surya I Putu Bagiaarta I Putu Gian Favian Adhi Pradana I Putu Suantika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Suarjana I Wayan Subawa I Wayan Subawa I Wayan Wahyu Dinata I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara Irianto, I Ketut Irianto, I Ketut Kadek Andy krisnanta Ketut Rai Mahajony klaudio klaudio Luh Kade Datrini Luh Kade Datrini Luh Putu Sudini Luh Suriati Mahaputra, I B GD Agustya Nandiri, Ni Putu Sawitri Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Made Puspasutri Ujianti Ni Made Rustini, Ni Made Ni Putu Sawitri Nandari Ni Putu Sawitri Nandiri Ni Wayan Kertiasih Nindhya Pemayun, Tjokorda Udiana Nyoman Suarjana Partiwi Dwi Astuti, Partiwi Dwi PRADYAN, I Gusti Ngurah Agung Krisna Putu Aditya Palguna Yoga Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Wahyu Permana Putu Yudi Prabhadika Ramaputra, Cokorda Gede Renaya, Nengah Selamet, I Ketut Suantika, I Putu Sumiati, Ni Kadek Sutarja, Dewa Made Umbu Rendhy Ahadie Ndjurumbaha Wangsa, I Gusti Agung Wisnu Satria Wesna Astara, I Wayana Widiati, Ida Ayu Putu