Articles
<![CDATA[Cartel Practices in Indonesian Tyre Industry: Assessing the Role of the Indonesian Tyre Business Association: Praktek Kartel Pada Industri Ban Indonesia: Meninjau Peran Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia ]]>
<![CDATA[Susanto, Indra]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21070/jihr.v12i1.991
<![CDATA[This study examines the legal standing of the Indonesian Tyre Business Association (APBI) in light of the KPPU Decision Number 08/Pdt.G/KPPU-I-2014 concerning tire cartel violations in the Indonesian automotive industry. Utilizing normative legal research methods focusing on positive legal norms, the study identifies and systematizes violations of business competition rules by six major APBI member companies between 2008 and 2012, and critically analyzes and interprets the evidentiary basis of these findings. The companies allegedly colluded on tire pricing, manipulating the market for Passenger Car Radial (PCR) tires and inducing unfair business competition. The study asserts that, while the APBI's role in facilitating this collusion was apparent, its legal liability remains unclear due to the association's ability to influence member practices without a binding enforcement mechanism. These findings raise critical implications for market competition and cartel law enforcement, necessitating a re-evaluation of the legal provisions surrounding business associations, especially in the context of Indonesia's anti-monopoly and unfair competition laws.Highlights: APBI's facilitation of cartel behavior among its members. Unclear legal liability of business associations in anti-competitive practices. Need for re-evaluation of legal provisions surrounding business associations. Keywords: Cartel, Indonesian Tyre Business Association (APBI), Unfair Business Competition, Competition Law, Indonesian Tyre Industry]]>
<![CDATA[Trademark Infringement: An Analysis of the Gudang Garam versus Gudang Baru Case and Its Global Implications: Pelanggaran Merek Dagang: Analisis Kasus Gudang Garam versus Gudang Baru dan Implikasi Globalnya ]]>
<![CDATA[Goesman, Goesman]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21070/jihr.v12i2.992
<![CDATA[This study conducts a qualitative analysis of the trademark dispute between Gudang Garam and Gudang Baru concerning brand names and imagery on products, employing a case study method alongside normative legal and conceptual approaches. The research delves into the judges' legal considerations and the trademark rights arrangement, focusing on Gudang Garam, a renowned brand. The results establish that Gudang Baru violated the 2016 trademark registration provisions (Article 1 Paragraph (1) of Law N 20 and Article 18 Paragraph (3) of Ministerial Regulation No. 67), prompting the Intellectual Property Office to reject all applications. This case underlines the importance of respecting well-established brands and legal implications for trademark registrations, informing future practices in the field.Highlights: Violation of trademark registration provisions by Gudang Baru. Enforcement of the trademark rights of well-known brand Gudang Garam. Legal implications influencing future trademark registration practices. Keywords: Trademark Dispute, Gudang Garam, Gudang Baru, Trademark Registration, Legal Implications.]]>
<![CDATA[The Legal Protection for Doctors Regarding Medical Consent for Additional Medical Procedures ]]>
<![CDATA[Inggas, Made Agus Mahendra]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Kantikha, I Made]]>;
<![CDATA[Nardiman, Nardiman]]>
<![CDATA[ Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/eduvest.v4i3.1072
<![CDATA[Informed Consent is a prerequisite before a medical procedure can be considered legally valid and provide legal protection. Additional medical procedures can raise ethical, medical, and legal issues. There is no specific legislation focusing on legal protection for doctors regarding these additional medical procedures, but general principles of Indonesian law provide room for doctors to defend themselves if they have served patients professionally in accordance with professional standards and professional ethics. The research aims to analyze the procedures for obtaining consent for additional medical procedures and the legal protection for doctors providing these services to patients. The research method is conducted using a normative juridical approach with conceptual and case approach. The research results indicate that the purpose of obtaining consent for medical procedures is to protect patients from medical procedures performed without their knowledge and to provide legal protection for doctors from unforeseen and negative consequences. In the case of additional medical procedures, there must be renewed consent, and the procedure for obtaining consent depends on the availability of family members, either during or after the procedure. Doctors must comply with all medical standards and maintain complete medical records. In conclusion, the procedure for obtaining consent for additional medical procedures should be conducted during the procedure if family members are present or after the procedure if family members are absent, and legal protection for doctors in additional medical procedures is ensured through renewed written consent, maintaining complete medical records, and adhering to professional standards.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Permasalahan Hukum Antara Debitur dengan Kredit dalam Pembiayaan Modal Kerja ]]>
<![CDATA[Tunendra, Elwis]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2695
<![CDATA[Pembiayaan modal kerja adalah hal yang baru dalam dunia pembiayaan di masyarakat dan tidak lepas dari terjadinya resiko yaitu wanprestasi. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu : akibat dan perlindungan hukum wanprestasi debitur yang dikaitkan dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance dan kedudukan para pihak dalam jaminan fidusia paska putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 terkait dengan eksekusi objek jaminan Pembiayaan. Untuk menganalisis bagaimana akibat dan perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan modal kerja oleh PT. Mandiri Tunas Finance yaitu debitur tidak mampu membayar kreditnya dan debitur terlambat membayar kreditnya, Wanprestasi mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa hukum seperti pengambilan alih, penangguhan pembayaran (restruktur) sampai ke penarikan barang jaminan yaitu mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum kepada debitur dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum secara preventif dan represif. Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tatacara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan dalam Jaminan Kredit ]]>
<![CDATA[Kartini, Kartini]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2706
<![CDATA[Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) banyak digunakan sebagai dasar untuk memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Perbankan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), bahwa bentuk agunan yang dapat diterima oleh perbankan adalah agunan berupa : “…..barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Artinya adalah bahwa yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam fasilitas KPR adalah tanah dan bangunan rumah yang terkait dengan KPR. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dalam jaminan KPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis kekuatan hukum PPJB dalam jaminan KPR. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa PPJB sesungguhnya tidaklah sah untuk dijadikan sebagai jaminan KPR, melainkan PPJB hanya sebagai perjanjian pendahuluan yang memiliki sifat individual yang dapat ditagih pelaksanaannya kepada orang tertentu. Tidak ada perundang-undangan yang mengatur PPJB sebagai jaminan kredit. PPJB diberikan sebagai jaminan merupakan perkembangan dalam praktek yang terjadi di masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account ]]>
<![CDATA[Sutanti, Rosalia Herlina]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2707
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kejahatan phising pada channel e-banking melalui transfer Virtual Account, dengan studi kasus pada pengguna internet banking. Produk internet banking yang merupakan salah satu delivery channel perbankan, merupakan “the must have productâ€, bukan saja “nice to have product†bagi kalangan perbankan karena menjawab berbagai kebutuhan nasabahnya. Namun di balik manfaat yang besar bagi nasabah, produk perbankan ini juga memiliki risiko yang tidak kecil bagi penggunanya. Ada beberapa penelitian yang membahsa mengenai phising, namun dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada phising yang dengan menggunakan Virtual Account sebagai sarana transfer dana. Metode yang dipakai adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan melindungi korban phising pada channel e-banking melalui transfer Virtual Account. dengan merujuk pada peraturan lain yaitu UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11/ 2008 tentang ITE dan UU no 27 tahun 2022 mengenai Perlindugan Data Pribadi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis dalam Perkara Pidana Money Laundering ]]>
<![CDATA[Fryandika, Randi]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Nardiman, Nardiman]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2708
<![CDATA[Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu pedoman penting bagi penegakkan hukum atas TPPU. Namun, Undang-undang ini mendapat sorotan terutama Pasal 69 terkait diadili secara bersamaan atau tidaknya tindak pidana asal sebelum terjadinya TPPU sehingga membuat Undang-undang ini patut dipertanyakan kepastian dan keadilan hukumnya. Di sisi lain, pada praktiknya masih terdapat putusan hakim yang mengedepankan teori kepastian hukum dengan memastikan pelaku diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku atas setiap perbuatannya baik itu TPPU maupun tindak pidana asalnya, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B//2014/PN.Bks. Hakim pada putusan ini juga mengedepankan teori keadilan hukum dengan mendakwa pelaku sesuai dengan setiap perbuatannya yang mengarah pada pelanggaran terhadap hukum pidana seperti menyalahgunakan jabatan dan korupsi. Pada kasus ini, hakim sangat mengedepankan prinsip efisiensi dalam peradilan dengan tetap dibuktikannya tindak pidana asal dalam proses peradilan TPPU. Bagaimanapun, demi efektivitas penegakkan terhadap hukum TPPU dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip speed administration dan efisiensi peradilan, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap subjek hukum yang diduga melakukan TPPU maupun pihak yang menjadi korban atas TPPU.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Subiyakto*, Aries]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>;
<![CDATA[Nardiman, Nardiman]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27368
<![CDATA[The background of this research is because of the BPOM findings which reveal that syrup drugs circulating in the market contain the dangerous substances ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG). Law Number 8 of 1999 which is one of the bases in efforts to realize consumer legal protection of their rights, clear and correct information is needed regarding the safety and security of consumers in consuming drugs and the responsibility of manufacturers or distributors regarding defective products or dangerous. The emergence of this issue raises concerns among the public and causes losses for pharmacies or drugstores that sell syrup drugs. This research is a quantitative research using a normative approach. The research was carried out by studying laws and regulations, books, and journals (library research) related to BPOM's supervision of the distribution of drugs containing dangerous substances. The results of the study show that BPOM's supervision of the spread of drugs with dangerous ingredients is by carrying out field inspections and actions, product withdrawals and destruction, carrying out legal proceedings, revising regulations, educating the public. BPOM provides legal protection to the public only when consuming food that has a distribution permit, if the food does not have a distribution permit Loka BPOM only protects morally by educating the public.]]>
<![CDATA[Pengaruh Employee Engagement, Teamwork, dan Burnout terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Mandiri TASPEN: Kantor Cabang Pembantu Manna ]]>
<![CDATA[Amanda, Juliya Septi]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Fauzan, Fauzan]]>
<![CDATA[ VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas ]]>
Publisher : <![CDATA[IAI Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/visa.v4i3.4067
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the magnitude of the influence of Employee Angagement, TeamWork and Burnout on Employee Performance at Bank Mandiri Taspen (Manna Sub-Branch Office). The nature of this research is exploratori. Exploratory research is a research approach that aims to find information about a topic/problem that is not fully understood by a researcher. Researchers only prepare a number of questions as a guide to obtain primary data in the form of information, information, as the initial data needed. In this study the authors used the census sampling technique, namely the saturated sampling technique is a sampling technique when all members of the population are used as samples. Therefore, the author chose a sample using a saturated sampling technique because the population was relatively small. So that the sample used in this study amounted to 30 people. Based on the results There is an effect of employee engagement (X1) on employee performance (Y) of Bank Mandiri Taspen Company (Manna Sub-Branch Office) with a tsig value < α (0.001 < 0.05) and a tcount> ttable value (2.571> 1.69726) thus Ho is rejected and Ha is accepted. From the significance value obtained that variable X1 affects employee performance (Y). There is an effect of teamwork (X2) on employee performance (Y) of Bank Mandiri Taspen Company (Manna Sub-Branch Office) with a tsig value < α (0.004 < 0.05) and a tcount> ttable value (2.571> 1.69726) thus Ho is rejected and Ha is accepted. From the significance value obtained that variable X2 has an effect on employee performance (Y). There is an effect of burnout (X3) on employee performance (Y) of Bank Mandiri Taspen Company (Manna Sub-Branch Office) with a tsig value < α (0.003 < 0.05) and a tcount> ttable (2.571> 1.69726) thus Ho is rejected and Ha is accepted. From the significance value obtained that variable X3 has an effect on employee performance (Y).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN MEREK “ZHE NUNG ZHU” ]]>
<![CDATA[Hendri, Hendri]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Impresi Indonesia Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Impresi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jii.v2i8.3313
<![CDATA[Merek merupakan salah satu bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda identifikasi asal barang dan jasa suatu perusahaan. Penelitian ini membahas dua masalah utama, yaitu perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar lebih dahulu (first to file) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan proses penyelesaian sengketa merek dalam Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang berkaitan dengan merek "Zhe Nung Zhu". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu (first to file) menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang terdaftar lebih dahulu dianggap memiliki prioritas dan diakui sebagai pemegang hak yang sah. Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak pertama yang mendaftarkan merek dan logo (first to file), sehingga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan logo tersebut. Pengadilan memerintahkan pembatalan dan penghapusan merek milik tergugat. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar lebih dahulu memberikan kepastian hukum dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Proses penyelesaian sengketa merek dalam Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengukuhkan prinsip first to file.]]>
