Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis dalam Perkara Pidana Money Laundering ]]>
<![CDATA[Fryandika, Randi]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Nardiman, Nardiman]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2708
<![CDATA[Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu pedoman penting bagi penegakkan hukum atas TPPU. Namun, Undang-undang ini mendapat sorotan terutama Pasal 69 terkait diadili secara bersamaan atau tidaknya tindak pidana asal sebelum terjadinya TPPU sehingga membuat Undang-undang ini patut dipertanyakan kepastian dan keadilan hukumnya. Di sisi lain, pada praktiknya masih terdapat putusan hakim yang mengedepankan teori kepastian hukum dengan memastikan pelaku diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku atas setiap perbuatannya baik itu TPPU maupun tindak pidana asalnya, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B//2014/PN.Bks. Hakim pada putusan ini juga mengedepankan teori keadilan hukum dengan mendakwa pelaku sesuai dengan setiap perbuatannya yang mengarah pada pelanggaran terhadap hukum pidana seperti menyalahgunakan jabatan dan korupsi. Pada kasus ini, hakim sangat mengedepankan prinsip efisiensi dalam peradilan dengan tetap dibuktikannya tindak pidana asal dalam proses peradilan TPPU. Bagaimanapun, demi efektivitas penegakkan terhadap hukum TPPU dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip speed administration dan efisiensi peradilan, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap subjek hukum yang diduga melakukan TPPU maupun pihak yang menjadi korban atas TPPU.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Subiyakto*, Aries]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>;
<![CDATA[Nardiman, Nardiman]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27368
<![CDATA[The background of this research is because of the BPOM findings which reveal that syrup drugs circulating in the market contain the dangerous substances ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG). Law Number 8 of 1999 which is one of the bases in efforts to realize consumer legal protection of their rights, clear and correct information is needed regarding the safety and security of consumers in consuming drugs and the responsibility of manufacturers or distributors regarding defective products or dangerous. The emergence of this issue raises concerns among the public and causes losses for pharmacies or drugstores that sell syrup drugs. This research is a quantitative research using a normative approach. The research was carried out by studying laws and regulations, books, and journals (library research) related to BPOM's supervision of the distribution of drugs containing dangerous substances. The results of the study show that BPOM's supervision of the spread of drugs with dangerous ingredients is by carrying out field inspections and actions, product withdrawals and destruction, carrying out legal proceedings, revising regulations, educating the public. BPOM provides legal protection to the public only when consuming food that has a distribution permit, if the food does not have a distribution permit Loka BPOM only protects morally by educating the public.]]>
<![CDATA[Pengaruh Employee Engagement, Teamwork, dan Burnout terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Mandiri TASPEN: Kantor Cabang Pembantu Manna ]]>
<![CDATA[Amanda, Juliya Septi]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Fauzan, Fauzan]]>
<![CDATA[ VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas ]]>
Publisher : <![CDATA[IAI Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/visa.v4i3.4067
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the magnitude of the influence of Employee Angagement, TeamWork and Burnout on Employee Performance at Bank Mandiri Taspen (Manna Sub-Branch Office). The nature of this research is exploratori. Exploratory research is a research approach that aims to find information about a topic/problem that is not fully understood by a researcher. Researchers only prepare a number of questions as a guide to obtain primary data in the form of information, information, as the initial data needed. In this study the authors used the census sampling technique, namely the saturated sampling technique is a sampling technique when all members of the population are used as samples. Therefore, the author chose a sample using a saturated sampling technique because the population was relatively small. So that the sample used in this study amounted to 30 people. Based on the results There is an effect of employee engagement (X1) on employee performance (Y) of Bank Mandiri Taspen Company (Manna Sub-Branch Office) with a tsig value < α (0.001 < 0.05) and a tcount> ttable value (2.571> 1.69726) thus Ho is rejected and Ha is accepted. From the significance value obtained that variable X1 affects employee performance (Y). There is an effect of teamwork (X2) on employee performance (Y) of Bank Mandiri Taspen Company (Manna Sub-Branch Office) with a tsig value < α (0.004 < 0.05) and a tcount> ttable value (2.571> 1.69726) thus Ho is rejected and Ha is accepted. From the significance value obtained that variable X2 has an effect on employee performance (Y). There is an effect of burnout (X3) on employee performance (Y) of Bank Mandiri Taspen Company (Manna Sub-Branch Office) with a tsig value < α (0.003 < 0.05) and a tcount> ttable (2.571> 1.69726) thus Ho is rejected and Ha is accepted. From the significance value obtained that variable X3 has an effect on employee performance (Y).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN MEREK “ZHE NUNG ZHU” ]]>
<![CDATA[Hendri, Hendri]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Impresi Indonesia Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Impresi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jii.v2i8.3313
<![CDATA[Merek merupakan salah satu bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai tanda identifikasi asal barang dan jasa suatu perusahaan. Penelitian ini membahas dua masalah utama, yaitu perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar lebih dahulu (first to file) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan proses penyelesaian sengketa merek dalam Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang berkaitan dengan merek "Zhe Nung Zhu". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu (first to file) menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang terdaftar lebih dahulu dianggap memiliki prioritas dan diakui sebagai pemegang hak yang sah. Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak pertama yang mendaftarkan merek dan logo (first to file), sehingga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan logo tersebut. Pengadilan memerintahkan pembatalan dan penghapusan merek milik tergugat. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar lebih dahulu memberikan kepastian hukum dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Proses penyelesaian sengketa merek dalam Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus-HKI/2021 mengukuhkan prinsip first to file.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERKARA SENGKETA MEREK TERDAFTAR “KASOMAX” VERSUS MEREK “KASO” ]]>
<![CDATA[Sepvinasari, Nike]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>
<![CDATA[ Jurnal Impresi Indonesia Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Impresi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jii.v2i8.3314
<![CDATA[Merek yaitu sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang lain. Merek suatu produk barang atau jasa akan semakin bernilai ekonomis jika sudah memenuhi standart khusus untuk menunjukkan kualitas suatu produk. Pentingnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek ketika merek tersebut sudah didaftarkan, karena ada peristiwa hukum lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak di Pasal 20 dan 21 dan mengenai pembatalan merek di Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “KASO”. Metode Penelitian yang digunakan yaitu hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi. Pentingnya dasar hukum lebih jelas mengenai itikad tidak baik dalam Undang-Undang, karena itikad tidak baik dalam prosedur pendaftaran merek menjadi salah satu pertimbangan hakim memutuskan perkara No.115/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST selain system first to file,persamaan pada pokoknya terhadap putusan pembatalan merek milik tergugat.]]>
<![CDATA[Materi Muatan Peraturan Pemerintah Atau Peraturan Presiden sebagai Materi Muatan Delegasi Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Dahlia, Mila]]>;
<![CDATA[Subiyanto, Achmad Edi]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i2.317
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menganalisis praktek dan kendala pengaturan pendelegasian materi muatan Undang-Undang ke dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden telah sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan dan menemukаn konsep hukum terkait dengan pengaturan yang ideal mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai materi muatan delegasi Undang-Undang ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedepan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam kajian ini norma hukum dipahami sebagai sebuah norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses politik tertentu yang sah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Peraturan delegasi dari Undang-Undang di Indonesia yang ideal adalah Peraturan Pemerintah baik delegasi tersurat dan kewenangan delegasi tersirat, namun untuk kebutuhan praktis seperti pengaturan lebih teknis, pengaturan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Presiden. Penulis memberikan usulan terhadap bаtаsаn-bаtаsаn yаng perlu diаtur melаlui ketentuаn perаturаn perundаng-undаngаn berkаitаn dengаn materi muatan Perаturаn Presiden. Аdа 3 (tiga) batasan utаmа yаng perlu dipertimbangkan untuk melаkukаn pengаturаn terhаdаp materi muatan Perаturаn Presiden sehingga tidаk menimbulkаn persoаlаn dаlаm sistem perаturаn perundаng-undаngаn, 3 (tiga) batasan tersebut yaitu Peraturan Presiden tidak boleh mengatur materi muatan yang bersinggungan dengan materi muatan dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden tidak boleh memuat materi muatan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden mengatur materi muatan yang bersifat teknis administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang mengatur ruang lingkup birokrasi pemerintah diluar ketentuan/kebutuhan yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga yang Menyebabkan Perceraian Anggota Polri : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs) ]]>
<![CDATA[Jianto, Deddy]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>;
<![CDATA[Nardiman, Nardiman]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i2.324
<![CDATA[Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Seiring berjalan waktu, perkawinan dapat menimbulkan kekecewaan bagi pasangan dengan puncaknya yaitu perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, tak terkecuali dengan anggota Polri. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara yang selanjutnya dilakukan pengkategorian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum bagi anggota Polri yang bercerai diluar ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian anggota Polri diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian di antaranya ialah wajib mendapat izin dari pejabat berwenang, karena apabila tidak terpenuhi maka bagi anggota Polri yang melanggar ketentuan dapat berakibat dengan penjatuhan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Polri bahkan bisa dikenakan pula dengan Sanksi Pidana jika pada prosesnya atau faktor yang mendasari munculnya pengajuan gugatan perceraian terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya. Sanksi-sanksi tersebut merupakan manifestasi pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan kewenangannya.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perkara Putusan Penolakan Permohonan Paten yang Dibatalkan oleh Komisi Banding Paten: (Studi Kasus Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023) ]]>
<![CDATA[Susilawati, Erlina]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Khantika, I Made]]>;
<![CDATA[Asri, Dyah Permata Budi]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i3.366
<![CDATA[Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi dan akan diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dan jika tidak memenui persyaratan maka permohonan patennya akan ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dan untuk menganalisis proses dan kekuatan hukum atas pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Komisi Banding Paten, sehingga dari analisis tersebut dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perbedaan kedua putusan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis sependapat dengan Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023. Alasan penolakan yang disampaikan oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang cq. Pemeriksa paten dinilai kurang tepat, karena invensi yang dimintakan pelindungan sudah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pedoman/standar prosedur pemeriksaan dan persyaratan pemeriksaan substantif paten. Adanya perbedaan antara kedua putusan tersebut disebabkan oleh karena ketidakcermatan pemeriksa paten dalam menggunakan pedoman/standar prosedur pemeriksaan serta kurangnya pemahaman terkait substansi yang diperiksa. Oleh karenanya, Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Pemeriksa Paten, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon Paten baik dari segi biaya maupun waktu.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg) ]]>
<![CDATA[Setiowati, Indah]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Saragih, Horadin]]>;
<![CDATA[Kantika, I Made]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i3.403
<![CDATA[Maraknya perjudian online di Indonesia menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum, mengingat sifat transnasional dan anonimitas para pelaku. Tindak pidana judi online kerap memanfaatkan celah hukum dan teknologi, sehingga menantang efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan hukum bagi pelaku judi online mencakup ancaman pidana sesuai UU ITE dan pidana umum, dengan hukuman bervariasi bergantung pada tingkat keterlibatan pelaku. Kesimpulannya adalah dalam penegakan hukum terhadap judi online, UU ITE menyediakan kerangka hukum yang penting. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang transaksi perjudian melalui media elektronik. Identifikasi pelaku tidak hanya melibatkan pemain, tetapi juga penyelenggara dan operator situs. UU ITE efektif dalam mengatasi judi online dengan pendekatan yang komprehensif.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM ]]>
<![CDATA[Yofferson, Yofferson]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Kantika, I Made]]>;
<![CDATA[Sembiring, Malemna Sura Anabertha]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v1i3.419
<![CDATA[Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta meliputi penggunaan trotoar dan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, sampah yang ditinggalkan PKL memperburuk kebersihan kota. Pengawasan dan penertiban yang kurang maksimal semakin memperparah situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penertiban PKL serta penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan penegakan hukum dengan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKL di Jakarta dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub Nomor 142 Tahun 2017 yang mengatur lokasi berjualan dan prosedur perizinan. Penindakan terhadap pelanggaran melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Meskipun efektif, tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan terbatasnya fasilitas penataan. Kesimpulannya, penertiban PKL di Jakarta masih menghadapi kendala seperti perlawanan dari PKL dan keterbatasan sumber daya, yang menghambat keberhasilan penegakan aturan. Sarannya, Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD diharapkan menyusun Perda terkait pembinaan dan sanksi hukum bagi PKL, serta Satpol PP perlu mensosialisasikan sanksi yang berlaku. PKL diharapkan mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan tidak berjualan di trotoar atau jalan raya tanpa izin.]]>
